JAKARTA - Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit baru pada triwulan II 2026 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.
Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kredit baru sebesar 93,08%, lebih tinggi dibandingkan SBT 38,74% pada triwulan sebelumnya.
Pertumbuhan kredit baru terjadi pada seluruh jenis penggunaan, tercermin dari nilai SBT yang meningkat pada Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumsi.
Pada triwulan III 2026, penyaluran kredit baru diprakirakan tetap tumbuh dengan SBT sebesar 84,65%.
Perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru pada triwulan II 2026 dibandingkan triwulan I 2026, tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang positif sebesar 1,03.
Kebijakan penyaluran kredit yang lebih berhati-hati tersebut antara lain pada aspek suku bunga kredit, plafon kredit, perjanjian kredit, jangka waktu kredit, dan biaya persetujuan kredit.
Pada triwulan III 2026, standar penyaluran kredit diprakirakan lebih longgar, dengan ILS negatif sebesar 2,25.
Responden memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir tahun 2026 terus tumbuh. Kondisi ini didukung oleh prospek ekonomi dan moneter yang tetap positif, serta risiko penyaluran kredit yang terjaga.
Hasil lengkap survei dapat dilihat dalam menu Survei Perbankan pada situs web Bank Indonesia.
Outstanding Kredit Turun
Di dokumen bagian "C. Prakiraan Tahun 2026", Bank Indonesia menyebutkan bahwa responden (para banker dari 40 bank besar) memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir tahun 2026 tumbuh sebesar 7,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit tahun 2025 sebesar 9,69% (yoy).
&nbsp;Prakiraan tersebut termoderasi dibandingkan prakiraan responden pada periode survei sebelumnya sebesar 8,06% (yoy).
Sementara itu, DPK pada akhir tahun 2026 diprakirakan tumbuh sebesar 6,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2025 sebesar 13,83% (yoy), dan termoderasi dari prakiraan periode survei sebelumnya sebesar 8,47% (yoy). (DK)

Outstanding kredit sampai akhir 2026 tumbuh 7,51% (yoy), lebih rendah dibanding 2025 sebesar 9,69%.

Survei bankir: Tahun 2026 outstanding kredit akan turun jadi 7,51%

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai sekitar US$9 miliar sepanjang tahun berjalan hingga 26 Juni 2026.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti mengatakan, lonjakan inflow terutama terjadi sepanjang Juni seiring penyesuaian harga (repricing) instrumen SRBI dan SBN setelah BI menaikkan BI-Rate sebesar 100 basis poin menjadi 5,75%.
&ldquo;Dalam satu bulan di bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan. Sehingga secara year to date, dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 Juni lalu, inflow yang masuk untuk di portofolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar dolar AS,&rdquo; kata Destry dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, seperti dikutip Antaranews, Senin (29/6).
Menurut Destry, kenaikan suku bunga merupakan langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global sekaligus mempertahankan kepercayaan investor asing terhadap pasar keuangan domestik.
&ldquo;Tentunya confidence dari offshore (pasar luar negeri) yang tentu juga akan tercermin dari confidence ke masyarakat kita di Indonesia,&rdquo; ujarnya.
Selain menjaga daya tarik instrumen investasi, BI juga memperkuat likuiditas pasar melalui operasi moneter. Hingga akhir Juni 2026, ekspansi likuiditas ditingkatkan menjadi sekitar Rp1.000 triliun dari sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing.
BI juga mempertahankan struktur suku bunga SRBI pada tenor 6, 9, dan 12 bulan agar sejalan dengan kenaikan BI-Rate. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga daya saing imbal hasil instrumen domestik sekaligus menarik investasi portofolio asing.
Per 15 Juni 2026, outstanding SRBI tercatat mencapai Rp1.021,13 triliun dengan kepemilikan investor nonresiden sebesar Rp238,09 triliun atau setara 23,32% dari total outstanding.
Sementara itu, hasil lelang SRBI pada 26 Juni 2026 menunjukkan imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 7,36% untuk tenor enam bulan, 7,54% untuk tenor sembilan bulan, dan 7,70% untuk tenor 12 bulan.
Di pasar sekunder, rata-rata tertimbang suku bunga SRBI tercatat 7,26% untuk tenor tiga bulan, 7,36% untuk tenor enam bulan, dan 7,69% untuk tenor 12 bulan. (DH)

Inflow asing ke SRBI dan SBN tembus US$9 miliar, ditopang kenaikan BI-Rate ke 5,75%.

BI raup inflow asing US$9 miliar, SRBI dan SBN jadi buruan

JAKARTA - Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) kembali menanjak setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,75% pada 18 Juni 2026.
Yield SBN tenor 10 tahun tercatat mencapai 7,218% pada Selasa (23/6), melonjak dari sekitar 6,8% sepekan sebelumnya.
Kenaikan yield umumnya sejalan dengan peningkatan suku bunga acuan.
Seperti dikutip Kontan, ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai lonjakan yield kali ini tidak semata-mata mencerminkan respons pasar terhadap kebijakan moneter BI.
Menurutnya, kenaikan BI Rate sebesar 100 basis poin dalam satu bulan terakhir memang mendorong penyesuaian harga obligasi karena investor memperhitungkan biaya dana yang lebih tinggi. Namun, pergerakan yield saat ini juga menunjukkan meningkatnya premi risiko Indonesia di mata pelaku pasar.
Di tengah upaya BI menjaga stabilitas nilai tukar, rupiah masih berada dalam tren pelemahan dan tercatat di level Rp17.859 per dolar AS pada Selasa (23/6).
Pada saat yang sama, premi risiko Indonesia yang tercermin dari Credit Default Swap (CDS) mengalami kenaikan, volatilitas nilai tukar meningkat, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan proses penilaian ulang investor terhadap prospek ekonomi dan arah kebijakan domestik.
Tekanan eksternal juga turut membebani pasar, terutama dari ekspektasi suku bunga Amerika Serikat yang diperkirakan tetap tinggi.
&ldquo;Karena itu, tren yield SBN masih berpotensi bertahan tinggi selama dolar kuat, BI mempertahankan kebijakan higher for longer, dan pemerintah belum berhasil memulihkan kepercayaan pasar,&rdquo; ungkap Syafruddin saat dihubungi Kontan, Selasa (23/6).
Ia memperkirakan yield SBN tenor 10 tahun berpotensi bergerak dalam rentang 7,25%-7,60% hingga akhir 2026 apabila BI mempertahankan suku bunga pada level tinggi dalam jangka waktu lebih lama.
Menurut Syafruddin, risiko kenaikan yield masih terbuka apabila tekanan terhadap rupiah berlanjut, Federal Reserve tetap mempertahankan sikap hawkish, serta muncul kekhawatiran investor terhadap tata kelola Danantara dan implementasi Pasal 50A dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur penerbitan surat utang khusus oleh Danantara.
Dalam skenario tersebut, yield SBN 10 tahun berpotensi mendekati kisaran 7,75%-8,00%.
&ldquo;Level di atas 8% akan menjadi sinyal serius bahwa pasar tidak lagi hanya merespons suku bunga, tetapi juga menghukum risiko kredibilitas kebijakan,&rdquo; pungkasnya.(DH)

Yield SBN 10 tahun naik ke 7,2% seiring kenaikan BI Rate dan premi risiko Indonesia.

BI rate naik, yield SBN berpotensi sentuh level 8%

JAKARTA &ndash; MUFG memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan melanjutkan pengetatan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan hingga menyentuh 6,25% pada akhir tahun ini. Langkah agresif tersebut dinilai krusial untuk menopang nilai tukar rupiah di tengah dolar Amerika Serikat yang terus menguat.
Seperti diikutip FXStreet, analis MUFG, Lloyd Chan, menilai rupiah sejauh ini terbantu oleh langkah proaktif BI melalui pengetatan kebijakan dan intervensi di pasar valuta asing.
Namun, bantalan tersebut kini mulai diuji oleh tingginya imbal hasil obligasi AS serta ketidakpastian kebijakan domestik.
"Terutama terkait rencana pengendalian ekspor komoditas dari pemerintah."
Chan juga menyoroti keputusan MSCI yang menunda penetapan klasifikasi pasar saham Indonesia hingga November 2026. Menurut dia, BI diperkirakan masih perlu menaikkan suku bunga hingga 6,25% pada akhir tahun agar rupiah memiliki bantalan yang lebih kuat, sekaligus memperlambat laju depresiasi mata uang tersebut terhadap dolar AS. (ARF)

Bantalan itu mulai diuji oleh tingginya imbal hasil obligasi AS serta ketidakpastian policy domestik

MUFG: BI berpotensi naikkan suku bunga lagi jadi 6,25%

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp10.415,9 triliun pada Mei 2026, tumbuh 10,8% secara tahunan dan lebih tinggi dari April 2026 yang mencatat pertumbuhan 9,2%.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan perkembangan M2 pada Mei dipengaruhi kinerja penyaluran kredit, serta aktiva luar negeri bersih yang tumbuh lebih kencang.
Dalam keterangan yang disampaikan Selasa (23/6), penyaluran kredit pada Mei 2026 tumbuh 10,8% yoy menjadi Rp8.759 triliun. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan 9,4% yang terjadi pada April.
Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh 5,2% menjadi Rp2.056 triliun pada Mei. Capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan 3,7% yang terjadi pada April.
"Perkembangan M2 pada Mei 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih," kata Ramdan.
Sementara berdasarkan komponen pembentuknya, pertumbuhan M2 didukung oleh kenaikan uang beredar dalam artian sempit (M1), yang mencapai 15,3% secara tahunan menjadi Rp6.025 triliun. Adapun uang kuasi tumbuh 6% secara tahunan menjadi Rp4.319,3 triliun.
Meskipun demikian, BI menjelaskan pertumbuhan kredit yang dimaksud hanya mencakup pinjaman (loans), serta tanpa menghitung instrumen keuangan yang disetarakan dengan pinjaman seperti surat berharga, tagihan akseptasi bank, maupun transaksi repo.
Selain itu, data tersebut juga tidak mencakup kredit yang disalurkan kantor bank umum di luar negeri, serta pinjaman kepada pemerintah pusat dan nonresiden. (KR)

Pertumbuhan uang beredar didukung penyaluran kredit bank dan aktiva luar negeri pada Mei 2026.

Uang beredar tembus Rp10.415 triliun pada Mei, tumbuh 10,8%

JAKARTA - Bank Indonesia menargetkan penguatan industri kopi nasional dengan potensi nilai ekonomi mencapai US$12,5 miliar atau sekitar Rp222,8 triliun (asumsi kurs Rp17.830 per dolar AS) melalui Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Ekonomi Kerakyatan 2026.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan sektor kopi dipilih sebagai salah satu fokus utama karena memiliki rantai nilai yang luas, mulai dari petani hingga industri hilir, serta peluang ekspor yang besar.
"Potensinya adalah US$12,5 miliar untuk pendapatannya," ujar Perry dalam acara Kick Off Program Transformasi kewirausahaan UMKM Terpadu Untuk Penciptaan lapangan Kerja dan Ekonomi Kerakyatan 2026 di Kantor BI, Jakarta, seperti dikutip dari CNNindonesia.
Perry mengungkapkan Indonesia memiliki sekitar 923 ribu barista, namun yang telah memiliki sertifikasi internasional masih sangat terbatas.
"Sekarang itu ada 923 ribu barista. Berapa yang sertifikasi internasional? Cuma sekitar 100," katanya.
Untuk meningkatkan kualitas SDM, BI menargetkan pencetakan 400 barista bersertifikat internasional setiap tahun melalui program unggulan Cangkir Barista.
"Melalui program ini, setiap tahun kita akan targetkan 400 barista yang tersertifikasi internasional. Empat kali lipat dari yang sudah ada," ujar Perry.
Para peserta akan mendapatkan pelatihan kewirausahaan sekaligus keterampilan teknis sebagai barista, sebelum terjun langsung ke industri kopi nasional.
Selain itu, BI juga mendorong penguatan kemitraan antara barista dan petani kopi untuk meningkatkan kualitas bahan baku dan memperkuat rantai pasok.
"Kami minta satu, carilah produksi kopi dari petani yang terbagus dan didiklah petani itu. Cara memilih buahnya, cara mengeringkannya, cara memilah kualitasnya," ujarnya.
Perry menegaskan peningkatan kapasitas petani menjadi kunci agar kopi Indonesia mampu memenuhi standar pasar global dan memberikan nilai tambah lebih besar di seluruh rantai industri.
Ia juga menilai sektor kopi berpotensi menjadi motor ekonomi kerakyatan di tengah ketidakpastian global.
"Kopi Indonesia luar biasa potensinya untuk menembus pasar global," katanya.
Program Cangkir Barista menjadi salah satu dari empat program unggulan BI dalam Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu 2026.
Tiga program lainnya meliputi Citra Nusantara untuk wastra, Air Berkah Indonesia untuk usaha air minum dalam kemasan berbasis pesantren, serta Tani Berkah yang berfokus pada pengembangan pertanian berbasis green farming.(DH)

BI dorong industri kopi bernilai Rp222 triliun lewat program UMKM dan target 400 barista global 2026

Dorong sertifikasi barista, BI perkuat ekonomi kopi 

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menurunkan batas pembelian dolar Amerika Serikat (AS) di pasar domestik dari US$ 25.000 menjadi hanya US$ 10.000 per orang per bulan. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Juli 2026. "Penguatan prinsip kehati-hatian dalam pasar uang dan valuta asing melalui implementasi penurunan threshold beli, tunai, valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$ 10.000 per pelaku per bulan. Efektif mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Perry dalam hasil rapat dewan gubernur yang disiarkan secara daring, Kamis (18/6/2026). Tak hanya itu, BI juga memperketat ketentuan transfer dana ke luar negeri dalam valuta asing. Kewajiban penyampaian dokumen pendukung untuk transfer valas ke luar negeri diturunkan dari di atas US$50.000 menjadi di atas US$25.000. "Ini yang juga berlaku mulai 1 Juli 2026," kata Perry. Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono menjelaskan hasil pembatasan ini pada tahap pertama yang diturunkan dari US$ 100.000 menjadi US$ 50.000, rata-rata transaksi harian valas berhasil ditekan turun mencapai US$16 juta. Lalu, batasnya diturunkan lagi dari US$ 50.000 menjadi US$ 25.000. Hasilnya, rata-rata transaksi harian turun lagi mencapai US$ 9 juta. "Kami harapkan atau kami proyeksikan bahwa dengan penurunan menjadi US$ 10.000 efektif di 1 Juli 2026, ini akan meningkatkan transaksi dengan underlying dokumen sebesar 98,1% dari total transaksi valas," jelasnya.
Bagaimana dengan Stablecoin?
Menurut Nathanael Christian, Co-Founder &amp; CEO of IDRX, langkah Bank Indonesia mempersempit pembelian dolar AS tanpa underlying merupakan kebijakan yang positif.
Namun, kata dia, &nbsp;efektivitasnya bisa berkurang apabila tidak diikuti pengawasan terhadap aset digital yang memiliki fungsi serupa sebagai penyimpan nilai berbasis dolar, seperti stablecoin Tether USDT yang diterbitkan Tether Limited, USD Coin (USDC) yang diterbitkan Circle Internet Group, First Digital USD (FDUSD) yang diterbitkan First Digital Trust dan yang lain.
"USDT atau USDC atau FSUSD memang bukan dolar tunai dan pembeliannya tidak otomatis meningkatkan permintaan terhadap dolar AS maupun US Treasury. Sebagian besar transaksi USDT di bursa hanya merupakan perpindahan kepemilikan token yang sudah beredar di secondary market sehingga tidak berpengaruh terhadap moneter.&rdquo; ujarnya.
Meski demikian, lanjut Nathanael, secara perilaku ekonomi (behavioral economics), stablecoin dapat jadi instrumen substitusi bagi masyarakat yang ingin mengalihkan simpanannya dari rupiah ke aset yang nilainya dipatok terhadap dolar AS.
"Jika akses membeli dolar tunai semakin dibatasi, sebagian masyarakat dapat beralih ke stablecoin karena memberikan eksposur terhadap nilai dolar tanpa harus memegang uang kertas. Dari sisi perilaku, ini berpotensi menjadi jalur substitusi sehingga sebagian tujuan pembatasan valas dapat berkurang efektivitasnya."
Ia menambahkan, permintaan terhadap dolar AS baru benar-benar meningkat apabila terjadi pertumbuhan bersih (net issuance) stablecoin. 
Dalam kondisi tersebut, penerbit stablecoin seperti Tether menerima tambahan dana dolar AS untuk mencetak USDT baru dan kemudian menempatkan sebagian besar cadangannya pada instrumen berdenominasi dolar, terutama US Treasury jangka pendek. (YS/MT)

Stablecoin bisa jadi instrumen substitusi bagi masyarakat yang ingin ubah rupiah ke dolar?

BI turunkan batas beli dolar US$10.000, bagaimana dengan stablecoin?

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing sebesar Rp60,2 triliun masuk atau inflow ke pasar keuangan domestik hingga 17 Juni 2026, menyusul kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin (bps) dalam sebulan terakhir.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengatakan&nbsp;inflow asing terdiri atas Rp4,9 triliun ke Surat Berharga Negara (SBN), serta Rp55,3 triliun ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Masuknya aliran modal asing itu, kata Destry, seiring&nbsp;pengetatan kebijakan moneter yang ditempuh BI dalam satu bulan terakhir, lewat kenaikan suku bunga acuan dari 4,75% menjadi 5,75%. Secara bersamaan, BI juga meningkatkan imbal hasil bagi instrumen SBN dan SRBI.
&ldquo;Rate SRBI juga meningkat, di mana posisi tenor 12 bulan sekarang sekitar 7,5%. Yield SBN sempat menyentuh di atas 7%, meskipun hari ini kembali ke 7,02%. Dampaknya memang tujuan kami mendatangkan inflow valas,&rdquo; ujar Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, pada Kamis (18/6).
Destry menambahkan, adanya tambahan pasokan valuta asing dari inflow tersebut turut menjelaskan penguatan rupiah dalam beberapa hari terakhir.
&ldquo;Dengan inflow yang masuk ini akan memasok tambahan valas di market kita, dan itu menjawab kenapa rupiah kita beberapa hari ini ada penguatan termasuk hari ini,&rdquo; katanya.
Bank sentral, lanjut Destry, akan terus mempertahankan berbagai kebijakan untuk mendorong masuknya modal asing. Namun BI akan tetap memperketat&nbsp;pengawasan transaksi pembelian dolar AS oleh perbankan, yang kini wajib menggunakan underlying untuk pembelian di atas US$10.000.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps sesuai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juni 2026. Sebelumnya BI telah menaikkan suku bunga sebanyak 50 bps pada RDG 20 Mei 2026, serta 25 bps pada 9 Juni 2026 di luar RDG bulanan. (KR)

BI menyebut kenaikan suku bunga 100 bps sejak April 2026 menarik modal asing ke RI.

BI Rate naik 100 bps, dana asing Rp60 triliun masuk RI

JAKARTA - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$439,8 miliar pada April 2026. Angka tersebut tumbuh 1,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,0% pada Maret 2026.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, mengatakan kenaikan ULN terutama ditopang oleh pertumbuhan utang sektor publik di tengah kontraksi utang sektor swasta yang masih berlanjut.
&ldquo;Posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$216,4 miliar pada April 2026 atau tumbuh 3,7%, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan 3,8% pada bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan pinjaman luar negeri pemerintah,&rdquo; tulis Denny dalam keterangan resmi, Senin (15/6).
Meski demikian, aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatat arus masuk bersih yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah terus mengarahkan pemanfaatan ULN untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap menjaga keberlanjutan pengelolaannya.
Berdasarkan sektor ekonomi, porsi terbesar ULN pemerintah digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0%, diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,5%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%.
Utang pemerintah hampir seluruhnya berupa utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, ULN swasta tercatat sebesar US$193,2 miliar pada April 2026 atau masih mengalami kontraksi 0,7%. Namun, penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,4% pada Maret 2026.
Denny menambahkan, kontraksi ULN swasta terutama berasal dari kelompok lembaga keuangan yang mengalami penurunan 5,0%, membaik dibandingkan penurunan 6,3% pada bulan sebelumnya.
Empat sektor dengan kontribusi terbesar terhadap ULN swasta meliputi industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 79,6% dari total ULN swasta.
Utang swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 75,8% dari total ULN swasta.
Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) stabil di level 29,6% pada April 2026. Selain itu, utang jangka panjang mendominasi struktur ULN dengan porsi mencapai 84,5% dari total utang luar negeri.
"Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.(DH)

ULN Indonesia naik menjadi US$439,8 miliar pada April 2026, ditopang pertumbuhan utang pemerintah.

Utang luar negeri Indonesia capai US$439,8 miliar, BI: Tetap aman

JAKARTA &ndash; IHSG diperkirakan melanjutkan penguatan pada perdagangan Senin (15/6) setelah ditutup naik 2,07% ke level 6.007 pada akhir pekan lalu.
Sejumlah analis menilai pelaku pasar akan mencermati sejumlah agenda penting pekan ini, mulai dari keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI) hingga hasil tinjauan aksesibilitas pasar Indonesia yang dilakukan oleh MSCI.
Analis BRI Danareksa Sekuritas menilai penguatan IHSG sebelumnya ditopang sentimen domestik yang membaik, setelah pemerintah mengindikasikan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyesuaian target pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
&ldquo;Pasar akan mencermati sejumlah agenda penting pekan ini, terutama keputusan suku bunga The Fed dan BI, yang akan menjadi penentu arah arus modal, pergerakan rupiah, serta keberlanjutan momentum rebound IHSG,&rdquo; jelas analis BRI Danareksa Sekuritas, dalam catatan yang disampaikan kepada investor.
Secara teknikal, analis BRI Danareksa Sekuritas menilai keberhasilan IHSG menembus area psikologis 6.000 pekan lalu, membuka peluang penguatan lanjutan, selama mampu bertahan di atas area support 5.850-5.900.
&ldquo;Adapun area resistance terdekat berada pada kisaran 6.200-6.290,&rdquo; imbuh analis BRI Danareksa Sekuritas.
Sementara itu analis Phintraco Sekuritas menilai fokus investor juga akan tertuju pada perkembangan hubungan Amerika Serikat (AS) dan Iran, yang dikabarkan menuju kesepakatan damai. Prospek damai ini, telah mendorong harga minyak dunia turun di bawah US$90 per barel.
Dari dalam negeri, investor menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18 Juni. Konsensus memperkirakan BI Rate naik 25 basis poin menjadi 5,75%.
Selain itu, pelaku pasar juga disebut tengah menanti keputusan dari pengelola indeks global seperti MSCI dan FTSE terhadap Indonesia.
&ldquo;Investor menantikan Global Market Accessibility Review dari MSCI (19/6) dan rebalancing indeks FTSE (19/6). RDG BI (18/6) menurut konsensus akan menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%,&rdquo; ungkap analis Phintraco dalam riset yang disampaikan.
Secara teknikal, analis Phintraco memperkirakan IHSG berpeluang menguji area MA20 pada rentang support 5.900-6.000 dan resistance 6.150-6.200 pada pekan ini.
Di sisi lain, analis CGS International Sekuritas Indonesia menilai sejumlah sentimen positif yang mendukung IHSG pekan ini adalah penguatan indeks di bursa Wall Street, prospek damai antara AS dan Iran, serta masuknya dana asing yang mendukung penguatan rupiah.
CGS International Sekuritas pun memperkirakan area support dalam waktu dekat berada di kisaran 5.900 dan resistance pada kisaran 6.115-6.225. (KR)

Investor menanti RDG BI dan review MSCI setelah IHSG kembali menembus level 6.000.

Arah IHSG jelang keputusan BI Rate dan klasifikasi pasar MSCI

JAKARTA &mdash; Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan pekan ini menjadi ujian awal bagi bank sentral untuk membuktikan independensinya tetap terjaga, meski mandatnya baru saja diperluas untuk mencakup dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kenaikan itu terjadi hanya beberapa hari setelah DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang kini mewajibkan BI mendukung kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
BI secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% pada Selasa (9/6) &mdash; kenaikan kedua dalam tiga pekan terakhir. BI menyatakan langkah itu diperlukan untuk mendukung stabilitas rupiah dan menjaga kestabilan ekonomi.
Meski kenaikan suku bunga terbaru menunjukkan BI masih memprioritaskan stabilitas, sejumlah ekonom mulai mempertanyakan bagaimana bank sentral akan bersikap ketika upaya menjaga stabilitas berbenturan dengan dorongan mempercepat pertumbuhan.
Dikutip dari TheBusines Times, ekonom sekaligus mantan Deputi Direktur Senior BI Harry Baskoro mengatakan pasar umumnya mengharapkan bank sentral tetap memprioritaskan stabilitas moneter dan keuangan ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit.
"Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi stabilitas merupakan fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan," ujarnya.
Baskoro menggambarkan ketegangan struktural yang kini dihadapi BI: mendukung pertumbuhan bisa menuntut suku bunga lebih rendah, sementara menjaga stabilitas rupiah justru membutuhkan suku bunga lebih tinggi.
"Situasinya seperti menekan pedal gas dan rem secara bersamaan," katanya. Ia menambahkan, ketidakjelasan prioritas BI dapat meningkatkan premi risiko dan mengikis kredibilitas kebijakan di mata investor.
Jawaban Gubernur BI
Investor global pun langsung mempertanyakan implikasi mandat baru ini kepada Gubernur BI Perry Warjiyo.
"Apa arti dari pertumbuhan PDB yang ditambahkan ke dalam mandat BI dalam mengalibrasi arah kebijakannya pada saat stabilitas valas menjadi kunci? Apa yang harus dipahami investor dari perubahan ini?" tanya Stanislav Gelfe.
Perry menjawab bahwa BI sebenarnya sudah lama mempraktikkan hal itu. "Faktanya, ini adalah praktik terbaik (best practices) yang sama yang juga diikuti oleh bank-bank sentral lainnya."
Mandat utama BI, lanjutnya, adalah menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, mendukung stabilitas sistem pembayaran, serta meningkatkan inklusi dan aksesibilitas keuangan &mdash; semua berbasis prakiraan makroekonomi dua tahun ke depan yang mencakup pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, penyaluran kredit, dan transaksi berjalan.
"Undang-undang tersebut pada dasarnya meresmikan praktik kami yang sudah ada," tegasnya.
Perry juga menekankan bahwa BI akan terus memastikan stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen &mdash; intervensi valuta asing, suku bunga, dan manajemen likuiditas &mdash; dalam koordinasi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah. [&nbsp;Baca dialog lengkap investor global dengan Gubernur BI di sini ]
Ancaman Terhadap Independensi
Di luar soal mandat, perubahan UU P2SK juga memperkenalkan mekanisme pemberhentian anggota Dewan Gubernur BI sebelum masa jabatannya berakhir. Meski prosesnya memerlukan peninjauan DPR dan tidak dapat dilakukan langsung oleh presiden, sejumlah analis menilai ketentuan itu tetap berpotensi memengaruhi persepsi pasar.
Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memperingatkan risiko kelembagaan bisa muncul ketika pejabat BI berpotensi kehilangan jabatan akibat penilaian politik atas keputusan kebijakan yang mereka ambil.
Kekhawatiran investor sebenarnya sudah menumpuk sejak tahun lalu, ketika BI menyetujui pembelian obligasi pemerintah senilai Rp200 triliun melalui skema burden sharing untuk mendanai program unggulan pemerintah.
Menanggapi berbagai kekhawatiran tersebut, BI menegaskan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan mengurangi komitmennya menjaga stabilitas.
"BI terus memperkuat bauran kebijakan dan koordinasi dengan pemerintah, DPR, serta pemangku kepentingan lainnya guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan," kata Juru Bicara BI.
Setelah kenaikan suku bunga kejutan itu, BI juga memberi sinyal siap membiarkan imbal hasil obligasi meningkat dan membuka peluang kenaikan lebih lanjut demi menarik kembali arus modal ke ekonomi terbesar Asia Tenggara tersebut.
Tekanan Eksternal dan Bayang-bayang 1998
Di pasar, dampaknya sudah terasa. rupiah melemah lebih dari 8% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini, menjadikannya salah satu mata uang berkinerja terburuk di Asia. Investor asing menarik sekitar US$3,4 miliar dari aset Indonesia di tengah kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal, tata kelola, dan gejolak pasar global.
Kepala Ekonom Pictet Asset Management Patrick Zweifel menilai langkah BI mencerminkan fokus jelas pada stabilitas nilai tukar, dan rupiah memang mulai menguat setelah sebelumnya tertekan penguatan dolar, kenaikan harga minyak, dan meningkatnya risk aversion global.
Namun ia mempertanyakan apakah suku bunga tinggi saja cukup menarik dana asing, ketika investor kini lebih memerhatikan kredibilitas kebijakan dibanding selisih imbal hasil semata.
Ekonom Senior Natixis Trinh Nguyen menambahkan, investor juga semakin cemas terhadap dampak fiskal agenda belanja Presiden Prabowo , perluasan subsidi dan program sosial di tengah kenaikan harga minyak &mdash; serta kekhawatiran atas meningkatnya kontrol pemerintah terhadap ekspor komoditas.
Di level sovereign rating, Moody's dan Fitch telah menurunkan prospek peringkat utang Indonesia menjadi "negatif" karena kekhawatiran kredibilitas kebijakan dan risiko fiskal. S&amp;P menilai status investment grade Indonesia akan bergantung pada kemampuan pemerintah membangun kembali ruang fiskal.
Managing Director Penida Capital Advisors Edward Gustely memperingatkan konsekuensi jangka panjangnya:
"Jika pasar mulai melihat kebijakan moneter digunakan untuk mendukung tujuan politik jangka pendek, Indonesia berisiko menghadapi kenaikan biaya modal secara struktural."
Perluasan mandat ini pun kembali membuka perdebatan lama soal reformasi institusional pasca-krisis 1997&ndash;1998.
Ekonom senior dan pendiri Indef Didik Rachbini--yang pernah menjadi anggota Tim Reformasi Nasional Bidang Ekonomi era Presiden Habibie--mengingatkan bahwa independensi BI adalah salah satu pilar utama pemulihan kepercayaan investor saat itu.
Rupiah yang sempat terjun ke Rp16.500 per dolar AS saat krisis akhirnya menguat ke kisaran Rp6.500 seiring berjalannya reformasi dan pulihnya kepercayaan.
"Pelajaran utamanya adalah kepercayaan investor sangat bergantung pada kredibilitas institusi, kepastian kebijakan, dan keyakinan bahwa lembaga ekonomi bekerja secara independen berdasarkan aturan yang jelas," ujar Didik.
Pesan itu terasa relevan hari ini, ketika Indonesia kembali menghadapi tekanan rupiah, arus keluar modal asing, dan pengawasan ketat lembaga pemeringkat internasional &mdash; tepat di saat independensi BI mulai dipertanyakan. (ARF)
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Pelajaran utamanya adalah kepercayaan investor sangat bergantung pada kredibilitas institusi.

Dilema mandat baru Bank Indonesia: Antara gas dan rem

JAKARTA &ndash;Bank Indonesia mengungkapkan bahwa sudah ada tanda investasi asing masuk (membeli) instrumen obligasi negara seiring dengan peningkatan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah.
&ldquo;Ya [sudah masuk],&ldquo; kata Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia dalam acara Investor Conference Call dengan investor Amerika dan Eropa pada Selasa (9/6/26) lalu.
Dia mengatakan hal itu menjawab pertanyaan seorang investor: dengan imbal hasil obligasi yang meningkat signifikan selama dua hari terakhir, apakah Bank Indonesia telah melihat tanda-tanda kembalinya aliran masuk dana asing yang substansial ke pasar?
[Baca selengkapnya transkrip dialog investor global dengan Gubernur Bank Indonesia terkait rupiah&nbsp;di sini&nbsp;]]
Perry melanjutkan,&nbsp;baik Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan sedang berupaya memberikan selisih imbal hasil yang lebih menarik di seluruh instrumen obligasi pemerintah, SBN, dan SRBI.
Bank Indonesia juga telah memperkenalkan biaya lindung nilai (hedding) swap valas yang lebih rendah melalui pengurangan biaya lindung nilai sebesar 10%, yang dimaksudkan untuk membantu mengompensasi kewajiban pajak investor dan biaya transaksi lainnya.
Dengan adanya langkah-langkah ini, Bank Indonesia mendorong investor asing untuk terus berinvestasi di Indonesia dan mengharapkan aliran masuk portofolio akan menguat.
Seperti dikutip dari Reuters, Juru Bicara Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa kenaikan suku bunga dan imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik telah mendorong peningkatan aliran modal asing ke Indonesia dalam sepekan terakhir.
Ramdan menjelaskan, minat investor asing terlihat dari meningkatnya partisipasi dalam lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) bertenor hingga satu tahun yang digelar pada 10 Juni 2026. BI berhasil menghimpun dana sebesar Rp 15 triliun.
"Arus masuk modal asing juga mulai kembali ke pasar obligasi pemerintah, terutama pada tenor jangka pendek dan menengah."
BI, lanjut Ramdan, &nbsp;akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global maupun domestik, sekaligus menjaga daya tarik instrumen keuangan dalam negeri guna mendukung keberlanjutan arus modal asing. (YS/MT)

Minat investor asing terlihat dari naiknya partisipasi dalam lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.

Yield SBN dan SRBI naik, arus masuk dana asing mulai naik?

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) meningkatkan kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA), dalam upaya memperkuat stabilitas nilai tukar dan ketahanan sektor keuangan masing-masing negara.
Kesepakatan itu dibuat usai Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBOC Pan Gongsheng bertemu pada Kamis (11/6) di Shanghai, China.
Perry menilai kerja sama ini akan memperkuat transaksi bilateral antara Indonesia dan China, menggunakan masing-masing mata uang. &ldquo;Serta memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia,&rdquo; kata Perry.
Sementara Gongsheng menambahkan bahwa Indonesia dan China telah menjadi mitra strategis di kawasan, serta bertanggung jawab dalam memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral.
&ldquo;Penguatan kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemakmuran dan stabilitas kawasan,&rdquo; jelas Gongsheng.
Selain membahas peningkatan nilai currency swap, kedua bank sentral juga akan memperkuat kerangka Local Currency Transaction (LCT), konektivitas sistem pembayaran lintas batas, serta pengembangan infrastruktur keuangan.
Terkait pembentukan RMB Clearing, kedua bank sentral ini juga telah menandatangani nota kesepahaman, untuk mendukung pengembangan ekosistem dan likuiditas mata uang renminbi yang mendukung aktivitas keuangan di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, BI dan PBOC juga meluncurkan implementasi pembayaran QR lintas batas. Implementasi ini memungkinkan transaksi antarnegara menggunakan kode QR, yang didukung 191 penyedia di China dan 24 penyedia di Indonesia.
Dalam laporan IDNFinancials.com sebelumnya, BI memang telah melakukan sejumlah upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Beberapa langkah yang diambil termasuk peningkatan transaksi menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra, agar mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat. (KR)

Bank sentral Indonesia dan China akan meningkatkan transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.

Jaga stabilitas rupiah, Indonesia dan China perkuat currency swap

Investor asing menyoroti rupiah, yield, dan BI Rate dalam dialog dengan Gubernur BI Perry Warjiyo.

Investor global 'cecar' Gubernur BI soal rupiah, simak jawabannya

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mencatat penjualan eceran atau ritel pada April terkontraksi 11,6% secara bulanan, berbalik melemah dari Maret yang tumbuh 10,3% secara bulanan.
Berdasarkan Survei Penjualan Eceran BI, Indeks Penjualan Riil (IPR) pada April tercatat sebesar 226,9. Secara bulanan, posisi itu turun dari 256,7 pada Maret 2026.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebut penurunan ini sejalan dengan normalisasi dari lonjakan permintaan pada musim Ramadan dan Idulfitri 2026.
Berdasarkan segmen, penjualan ritel untuk kelompok suku cadang dan aksesoris kendaraan tetap tumbuh 14,7% secara tahunan pada April 2025. Penjualan kelompok perlengkapan rumah tangga juga naik 0,6% dan kelompok barang budaya dan rekreasi naik 0,07%.
Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau turun 3,8% secara tahunan pada April. Kemudian disusul penurunan pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi 26,4%, dan subkelompok sandang 7%.
Meskipun demikian, hasil survei BI memperkirakan penjualan ritel pada Mei akan tetap terjaga dan cenderung membaik, meskipun tetap terkontraksi 0,9% secara bulanan dengan perkiraan IPR di level 225.
&ldquo;Perkembangan ini dipengaruhi oleh permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Kenaikan Yesus Kristus, Iduladha, dan Waisak,&rdquo; jelas Ramdan, dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis (11/6).
Berdasarkan data historis yang dihimpun IDNFinancials.com, kinerja penjualan ritel Indonesia pada April 2026 mengalami penurunan bulanan terbesar, dalam 4 tahun terakhir atau sejak Maret 2022.
Dari sisi harga, hasil survei BI memperkirakan tekanan inflasi dalam tiga bulan mendatang relatif stabil. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) untuk Juli 2026 tercatat sebesar 175,8, relatif tidak berubah dibandingkan proyeksi Juni sebesar 175,6.
Sementara itu, ekspektasi harga untuk Oktober 2026 meningkat menjadi 167,6 dari sebelumnya 163,2 untuk September 2026, seiring kenaikan harga bahan baku. (KR)

Penjualan ritel April anjlok dan menjadi kontraksi bulanan terdalam dalam 4 tahun terakhir.

Penjualan ritel ambles 11,6%, bisnis makanan dan minuman terpukul

JAKARTA - Kenaikan suku bunga acuan Indonesia yang mengejutkan pada Selasa (9/6) lalu memang membantu rupiah bangkit dari rekor terendahnya.
Namun, para analis menilai langkah tersebut belum cukup untuk memulihkan kepercayaan jangka panjang investor terhadap pengelolaan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut analis dari Citigroup Inc. dan Australia &amp; New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), investor masih menunggu kejelasan mengenai rencana fiskal pemerintah serta langkah konkret untuk meningkatkan daya tarik pasar keuangan Indonesia.
Seperti dikutip Bloomberg, kurangnya kepercayaan ini membuat kenaikan suku bunga Bank Indonesia sebesar total 75 basis poin dalam beberapa pekan terakhir belum cukup untuk menjadikan obligasi Indonesia menarik bagi investor asing, menurut Robeco Group.
"Untuk memperbaiki sentimen secara berkelanjutan, dibutuhkan kejelasan kebijakan yang lebih besar serta jaminan bagi investor," kata Krystal Tan, Ekonom ANZ di Singapura.
Ia menambahkan bahwa pelemahan rupiah belakangan ini mencerminkan kombinasi antara meningkatnya volatilitas global dan kekhawatiran investor terhadap konsistensi kebijakan, keberlanjutan fiskal, serta tata kelola pemerintahan.
Dalam sepekan terakhir, otoritas Indonesia meningkatkan upaya untuk meyakinkan investor setelah rupiah terus mencetak rekor terendah baru.
Investor global telah menjual obligasi dan saham Indonesia karena khawatir terhadap rencana Prabowo untuk memperbesar kendali negara atas sumber daya alam dan penerimaan negara guna membiayai program-program publik berskala besar.
Menurut Citigroup dan Robeco, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun mungkin perlu naik hingga 8% untuk menarik kembali dana investor global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa menegaskan kepada DPR bahwa pemerintah akan tetap mematuhi batas defisit anggaran sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta berupaya meningkatkan pendapatan dari sumber daya alam.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar pertemuan virtual dengan investor dari Amerika Serikat dan Eropa untuk menjelaskan alasan kenaikan suku bunga serta rencana kebijakan selanjutnya.
Namun demikian, aset Indonesia masih tertekan akibat pelebaran defisit fiskal, ketidakpastian kebijakan ekspor komoditas, risiko penurunan peringkat utang negara, serta potensi reklasifikasi pasar saham Indonesia menjadi pasar frontier oleh MSCI Inc..
"Kami belum melihat banyak kebijakan struktural yang diumumkan untuk mengatasi persepsi memburuknya iklim investasi," tulis ekonom Citigroup Helmi Arman dalam catatannya setelah kenaikan suku bunga.
Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dalam rapat di luar jadwal pada Selasa, setelah sebelumnya menaikkan 50 basis poin bulan lalu.
Para ekonom memperkirakan bank sentral masih berpotensi kembali menaikkan suku bunga pada rapat dewan gubernur pekan depan.
Meski rupiah menguat untuk hari kedua berturut-turut pada Rabu, mata uang tersebut masih melemah sekitar 7% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini, menjadikannya mata uang dengan kinerja terburuk di Asia.
Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun telah melonjak sekitar 130 basis poin sejak awal 2026 dan sempat menyentuh 7,51% pada Selasa.
Sementara itu, indeks saham acuan Indonesia telah anjlok lebih dari 30%.
Permintaan terhadap obligasi pemerintah dalam lelang Selasa juga turun ke level terendah dalam satu tahun.
Kantor Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan hanya berhasil menjual obligasi dan surat utang senilai Rp26,35 triliun, lebih rendah dari target indikatif Rp36 triliun.
Sebagian tantangan berada di luar kendali pemerintah. Konflik di Iran telah mendorong kenaikan harga minyak dunia sehingga meningkatkan beban subsidi energi Indonesia.
Menurut Faisal Rachman, ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), kondisi tersebut berisiko memperlebar defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal, terutama jika pemerintah tetap menjalankan agenda pertumbuhan yang ekspansif sementara penerimaan negara masih lemah dan biaya utang terus meningkat.
Selain itu, investor memperkirakan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga untuk meredam tekanan inflasi akibat perang Iran.
Langkah tersebut dapat memberi tekanan tambahan kepada pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Strategis pasar Asia Pasifik BNY, Wee Khoon Chong, mengatakan jika kenaikan suku bunga berhasil menarik kembali investor, arus dana kemungkinan lebih banyak masuk ke obligasi jangka pendek karena ketidakpastian kebijakan masih membebani instrumen jangka panjang.
Citigroup mencatat bahwa pada periode pelemahan rupiah sebelumnya pada 2022 dan 2025, investor asing kembali masuk ketika selisih imbal hasil obligasi Indonesia terhadap US Treasury berada pada kisaran 250 hingga 350 basis poin.
Para analis Citigroup memperkirakan yield obligasi tenor lima tahun di kisaran 6,8%-7,5% dan tenor 10 tahun di kisaran 7,1%-8% mulai terlihat menarik bagi investor asing.
Yield obligasi 10 tahun Indonesia naik 13 basis poin menjadi 7,41% pada Selasa, sehingga spread terhadap obligasi pemerintah AS dengan tenor serupa mencapai sekitar 290 basis poin.
"Saya membayangkan jika yield mendekati 8%, pasar akan menjadi sangat menarik bagi investor untuk kembali masuk," kata Philip McNicholas, strategis obligasi negara Asia di Robeco.
Namun, yield yang lebih tinggi juga berarti biaya pinjaman jangka panjang yang lebih mahal bagi pemerintah dan dunia usaha, sehingga memunculkan kekhawatiran baru terhadap keberlanjutan fiskal.
"Kini pasar sedang memperdebatkan apakah kebijakan yang diambil mampu menjaga kepercayaan investor dan mengubah potensi ekonomi menjadi pertumbuhan yang benar-benar bisa dinikmati pemilik modal," kata Liza Camelia Suryanata, Kepala Riset PT Kiwoom Sekuritas Indonesia.
"Pasar masih menunggu bukti apakah obat yang diberikan benar-benar mampu menyembuhkan penyakitnya." (DK)
Terkait: Bank Indonesia beri diskon swap hedging 10%, mengapa?

Investor menilai kejelasan fiskal dan kebijakan lebih penting daripada kenaikan suku bunga.

Analis: Indonesia butuh lebih dari kenaikan bunga untuk pulihkan pasar

JAKARTA &ndash; Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan optimis nilai tukar rupiah akan menguat dan bergerak dalam kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS pada 2027 sesuai asumsi makroekonomi yang digunakan pemerintah.
Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (9/6) kemarin, Perry mengatakan ada sejumlah faktor utama yang mendasari proyeksi tersebut.
Faktor pertama adalah membaiknya kondisi ekonomi global pada 2027 dibandingkan dengan tahun ini, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia meningkat menjadi 3,1%. Sementara kondisi geopolitik diharapkan akan lebih kondusif, sehingga mendorong aliran modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Kedua, Perry menilai fundamental ekonomi Indonesia juga dinilai akan tetap kuat pada 2027. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali, kata Perry, nilai tukar rupiah akan mendapat dukungan.
&ldquo;Fundamental ekonomi Indonesia itu baik dan akan mendukung penguatan nilai tukar rupiah,&rdquo; kata Perry dalam rapat tersebut.
Faktor ketiga, lanjut Perry, yaitu adanya kebijakan sentralisasi ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Kebijakan yang akan berlaku penuh mulai awal tahun depan itu, kata Perry, berpotensi meningkatkan kinerja ekspor, devisa, serta penerimaan negara dan memperkuat nilai tukar rupiah.
Selain itu, Perry menekankan bank sentral akan terus melanjutkan operasi intervensi rupiah di pasar valuta asing.
Terakhir, kata Perry, BI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter bersinergi dengan fiskal, dengan tetap menjaga fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah dan menarik lebih banyak modal asing ke Indonesia.
&ldquo;Tahun depan akan menguat. Kisarannya Rp16.800 sampai Rp17.500,&rdquo; ujar Perry.
Dalam kesempatan yang sama, Perry juga memperkirakan inflasi 2027 berada pada kisaran 2,5% plus minus 1% atau sekitar 1,5-3,5%, didukung kondisi ekonomi yang solid dan sinergi antara bank sentral dan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. (KR)

Bank Indonesia yakin ada beberapa faktor yang menopang penguatan rupiah pada 2027.

BI yakinkan DPR rupiah menguat ke Rp16.800 pada 2027

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain memberikan diskon swap rate hedging sebesar 10% &nbsp;dan membuka kembali fasilitas repurchase agreement (repo) sebagai bagian dari operasi kebijakan moneter untuk memperkuat serta menstabilkan nilai tukar.
&ldquo;Langkah-langkah ini dilakukan untuk meningkatkan imbal hasil (yield) sekaligus memberikan insentif lebih lanjut guna menarik arus masuk investasi asing,&ldquo; kata Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, dalam Investor Conference Call, Selasa (9/6/2026).
Acara yang berlangsung malam hari dari pukul 21.00-22.00 diikuti berbagai investor dari seluruh dunia. Tercatat ada 29 investor yang mengajukan pertanyaan dalam acara tersebut.
Menurut Gubernur BI, &nbsp;ada 5 kebijakan yang telah dilakukan oleh bank sentral yaitu:
Pertama, memutuskan menaikkan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen. Pada saat yang sama, suku bunga Deposit Facility juga dinaikkan 25 basis poin menjadi 4,5 persen, dan suku bunga Lending Facility dinaikkan 25 basis poin menjadi 6,25 persen.
Kenaikan suku bunga ini merupakan langkah lanjutan dan bagian dari respons kebijakan moneter kami untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dampak gejolak global yang meningkat akibat perang di Timur Tengah, sekaligus sebagai langkah antisipatif (pre-emptive) untuk menjaga inflasi tetap berada dalam target 2,5 persen &plusmn; 1 persen pada 2026 dan 2027.
Langkah ini juga bertujuan meningkatkan daya tarik imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dan menarik arus masuk investasi portofolio asing ke Indonesia.
Kedua, menaikkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan guna semakin meningkatkan daya tarik imbal hasil bagi arus masuk portofolio asing.
&ldquo;Penyesuaian struktur suku bunga SRBI tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme pasar agar investasi portofolio ke Indonesia tetap kompetitif dibandingkan negara lain.&rdquo;
Ketiga, dan ini merupakan kebijakan baru, yaitu memberikan insentif berupa penurunan biaya lindung nilai (hedging) dalam bentuk swap rate kepada investor asing.
Selama ini fasilitas tersebut dikenal sebagai swap hedging, dan kami memutuskan memberikan insentif sebesar 10 persen untuk semakin meningkatkan daya tarik investasi asing dan mengompensasi beban kewajiban yang ditanggung investor.
Seperti diketahui, saat ini Bank Indonesia menyediakan fasilitas swap hedging bagi arus masuk investasi asing, yang disalurkan melalui perbankan di Indonesia dan kemudian diteruskan kepada Bank Indonesia.
Bank Indonesia memutuskan memberikan insentif fasilitas swap hedging tersebu, &nbsp;sebesar 10 persen kepada investor asing sebagai kompensasi atas kewajiban yang mereka tanggung.
&ldquo;Mengapa 10 persen? Karena angka tersebut mencerminkan rata-rata tarif pajak yang umumnya harus dibayar investor asing ketika berinvestasi pada surat berharga Indonesia.&rdquo;
Dengan demikian, insentif 10 persen ini akan membuat biaya swap lebih rendah dibandingkan swap valuta asing reguler.
Sementara itu, tingkat swap valuta asing reguler tetap akan ditentukan dan disediakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku.
Keempat, dan ini juga merupakan kebijakan baru, yaitu membuka kembali jendela lelang untuk instrumen repurchase agreement (repo).
Instrumen repo dengan tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan akan ditawarkan kepada perbankan untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan industri perbankan, dengan tujuan menjaga pertumbuhan uang primer (base money) tetap berada pada tingkat dua digit, yaitu di atas 10 persen.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa dampak rambatan (spillover) dari kondisi global tidak mengganggu pasar uang domestik, stabilitas sistem keuangan, maupun stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
&ldquo;Perluasan fasilitas repo ini akan menjadi instrumen utama kami dalam mengelola likuiditas moneter, dibandingkan menggunakan mekanisme lain, termasuk pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder yang selama ini dilakukan Bank Indonesia.&rdquo;
Dengan demikian, lanjut Perry, ke depan Bank Indonesia akan mengurangi pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder, terutama untuk tenor 10 tahun ke atas.
Kelima, meningkatkan intensitas operasi moneter baik dalam rupiah maupun valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah.
Dalam operasi moneter rupiah, Bank Indonesia akan terus membuka lelang SRBI mingguan sebanyak dua kali dalam seminggu.
Sementara untuk penguatan intervensi di pasar valuta asing, intervensi akan terus dilakukan baik di pasar spot domestik, pasar domestic non-deliverable forward (DNDF), maupun pasar offshore non-deliverable forward (NDF).
Kelima langkah kebijakan ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia terus menggunakan seluruh instrumen yang dimiliki untuk memastikan stabilitas nilai tukar, memperkuat ketahanan eksternal terhadap dampak rambatan global, dan memastikan Indonesia tetap menjadi pasar yang menjanjikan serta menarik bagi investor asing untuk berinvestasi.
Hal ini juga didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang menawarkan peluang investasi yang sangat baik.
Selain penguatan respons kebijakan moneter, Bank Indonesia juga akan terus mempererat koordinasi dengan pemerintah, terutama dalam memperkuat sinergi antara kebijakan moneter bank sentral dan kebijakan fiskal pemerintah.
&ldquo;Pada 6 Juni, Menteri Keuangan dan saya telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan beriringan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar, yang pada akhirnya akan mendukung prospek ekonomi Indonesia ke depan.&rdquo;
Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan &nbsp;telah sepakat dua hal:
Pertama, kebijakan moneter dan fiskal akan terus berjalan seiring untuk meningkatkan daya tarik dan imbal hasil bagi arus masuk investasi asing, khususnya pada SRBI dan surat berharga negara, sesuai dengan mekanisme pasar.
Oleh karena itu, dalam operasi moneter kami kini akan lebih banyak menggunakan instrumen repo daripada membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga tidak akan menjalankan skema bond stabilization fund, sehingga imbal hasil baik pada obligasi pemerintah (SBN) maupun SRBI akan tetap terbentuk sesuai mekanisme pasar.
Kedua, insitusi pengelola fiskal dan moneter juga sepakat untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan industri perbankan, antara lain dengan mempertahankan dana kas pemerintah di Bank Indonesia, sehingga operasi moneter dan fiskal dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Ke depan, lanjut Gubernur BI, kebijakan moneter dan fiskal akan terus berjalan beriringan dan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di Indonesia.
&ldquo;Ini juga mencerminkan keyakinan kami bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh dalam menghadapi gejolak global.&rdquo;
Pertanyaan Investor
Berkaitan dengan berbagai langkah yang dilakukan Bank Indonesia, seorang investor,&nbsp;Mark Ledger-Evans, mengajukan beberapa pertanyaan.
Pertama, mengapa Bank Indonesia tidak menghapus saja pajak atas investasi pada obligasi pemerintah, alih-alih memberikan potongan (rebate) sebesar 10% terhadap biaya lindung nilai (FX hedging)?
Kedua, apakah insentif (rebate) tersebut hanya berlaku untuk transaksi yang akan dilakukan ke depan?
Ketiga, apakah Anda menyesuaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026?
Gubernur Bank Indonesia menjawab pertanyaan Evans sebagai berikut:&nbsp;
Pertama, Bank Indonesia memahami bahwa para investor telah mengusulkan pengurangan atau bahkan penghapusan pajak atas investasi portofolio untuk meningkatkan daya tarik aset-aset Indonesia. Namun, kebijakan semacam itu memerlukan proses kebijakan dan administrasi tambahan yang lebih kompleks.
Insentif untuk lindung nilai valuta asing (FX hedging) merupakan cara yang lebih cepat dan lebih praktis untuk mengimbangi biaya tersebut.
Dengan menurunkan biaya lindung nilai melalui transaksi FX swap sebesar 10%, Bank Indonesia pada dasarnya memberikan kompensasi kepada investor atas beban pajak dan biaya transaksi lainnya yang terkait dengan investasi pada aset keuangan Indonesia.
Kedua, meskipun fasilitas ini pada dasarnya ditujukan untuk mendukung investasi baru, fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kepemilikan aset yang sudah ada dan memenuhi persyaratan.
Investor yang memiliki SRBI, obligasi pemerintah, atau saham dapat memanfaatkan fasilitas ini melalui bank-bank yang berpartisipasi, dengan syarat mereka dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas aset yang mendasarinya (underlying assets).
Fasilitas ini berlaku untuk transaksi FX swap dengan jangka waktu (tenor) hingga 12 bulan. Untuk aset dengan jatuh tempo yang lebih panjang, seperti obligasi pemerintah tenor 5 tahun atau 10 tahun, investor tetap dapat menggunakan fasilitas ini selama sisa jatuh tempo aset yang mendasari lebih panjang daripada tenor transaksi FX swap yang dilakukan.
Ketiga, Bank Indonesia tetap mempertahankan prospek pertumbuhan ekonominya, yang didukung oleh koordinasi kebijakan yang kuat antara otoritas moneter dan fiskal. Kebijakan fiskal tetap difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara Bank Indonesia berkonsentrasi pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas nilai tukar.
Bank Indonesia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 4,9%&ndash;5,7%.
"Ke depan, Bank Indonesia juga telah menyampaikan proyeksi indikatif pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,1%&ndash;5,9% sebagai bagian dari pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. (MT)

Gubernur BI dalam Investor Conference Call menjawab 29 pertanyaan investor dari seluruh dunia. 

Bank Indonesia beri diskon swap hedging 10%, mengapa?

JAKARTA &ndash; Ekonom DBS Bank Radhika Rao menilai Bank Indonesia (BI) menunjukkan sikap yang semakin hawkish setelah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan pada Selasa (9/6).
Keputusan tersebut diumumkan lebih cepat dari jadwal pembahasan suku bunga dalam RDG bulanan, yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada pertengahan Juni.
BI menyatakan kenaikan suku bunga kali ini dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, yang menghadapi dampak perang di Timur Tengah dan menjaga inflasi tetap terkendali seusai target pemerintah.
Dalam risetnya, Rao menyebut rupiah menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terlemah di kawasan, dengan pelemahan lebih dari 8% sejak awal tahun dan sempat berada di atas level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Meskipun BI telah melakukan intervensi terhadap rupiah, menurut Rao, penurunan cadangan devisa dan&nbsp;melebarnya selisih imbal hasil obligasi menjadi faktor pendorong bias kebijakan moneter yang lebih ketat.
Apalagi cadangan devisa Indonesia pada Mei 2026, turun menjadi US$144,9 miliar atau setara level terendah dalam dua tahun.
Meski prospek pertumbuhan struktural Indonesia masih dinilai menarik, Rao mengatakan investor kini semakin mempertimbangkan tantangan siklus jangka pendek dan lebih berhati-hati terhadap aset domestik.
&ldquo;Berkaca pada siklus sebelumnya, kami melihat alasan untuk memperkirakan masih akan ada kenaikan suku bunga lebih lanjut ke depan,&rdquo; tulis Rao dalam risetnya.
Selain menaikkan suku bunga, BI dalam pengumuman hari ini juga menurunkan biaya hedging bagi investor asing, melalui penyesuaian suku bunga swap sebesar 10%.
Bank sentral juga&nbsp;membuka kembali lelang instrumen repo tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan, serta menggalakkan operasi moneter di pasar rupiah dan valuta asing untuk memperkuat stabilisasi rupiah.
Hingga pukul 16.55 WIB, nilai tukar rupiah menguat 0,71% ke Rp18.058 menurut data Bloomberg setelah BI menaikkan suku bunga acuan. Hal ini membuat rupiah menjadi mata uang terkuat di kawasan emerging market Asia terhadap dolar AS. (KR)

Kenaikan suku bunga di luar jadwal dinilai perkuat fokus BI menjaga rupiah.

BI Rate mendadak naik, ekonom nilai BI makin hawkish

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% sesuai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan pada Selasa (9/6).
Pada saat yang sama, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,50% dan Lending Facility menjadi 6,25%.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, dalam menghadapi gejolak global akibat perang di Timur Tengah.
Kebijakan tersebut juga ditempuh sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran 2,5&plusmn;1% yang ditetapkan pemerintah.
&ldquo;Serta sebagai langkah&nbsp;pre-emptive&nbsp;untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5&plusmn;1% yang ditetapkan pemerintah,&rdquo; kata Perry dalam keterangan tertulis yang diterima IDNFinancials.com.
Perry mengaku, sejak RDG Mei 2026, nilai tukar rupiah terus melemah tidak sesuai perkiraan. Selain dipengaruhi gejolak global, ia juga menyebut&nbsp;pelemahan rupiah terjadi akibat investasi portofolio asing yang meninggalkan Indonesia.
Selain menaikkan BI Rate, bank sentral juga menempuh sejumlah langkah penguatan dan stabilisasi nilai tukar rupiah. "Guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing," imbuh Perry.
Beberapa langkah yang akan ditempuh BI dalam operasi terbaru kali ini adalah:
<ul>
<li>Menaikkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan.</li>
<li>Menurunkan tingkat hedging swap bagi investor asing.</li>
<li>Membuka kembali lelang instrumen repurchase agreement (repo) tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan.</li>
<li>Meningkatkan intensitas operasi moneter baik dalam rupiah maupun valuta asing.</li>
</ul>
Ke depan, kata Perry, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter dan fiskal sejalan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan dan Gubernur BI juga telah bertemu dalam beberapa kali kesempatan, termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Sabtu (6/6) membahas koordinasi fiskal dan moneter.
Sebagai catatan, keputusan ini di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh BI sebelumnya. Berdasarkan kalender rapat BI, pembahasan suku bunga biasanya dilakukan dalam RDG bulanan, yang dijadwalkan pada pertengahan Juni 2026.
Namun BI secara mendadak menggelar RDG mingguan dan mengumumkan kenaikan suku bunga lebih cepat dari jadwal bulanan.
Menyusul kenaikan BI Rate, nilai tukar rupiah mengugat 0,81% hingga pukul 13.01 WIB dan bertahan di Rp18.040 per dolar Amerika Serikat (AS) menurut data Bloomberg. Sejak pembukaan perdagangan hari ini, rupiah cenderung melemah dan sempat menyentuh Rp19.195/US$. (KR)

BI juga menempuh sejumlah langkah stabilisasi untuk menarik dana asing dan menjaga rupiah.

BI naikkan suku bunga jadi 5,50% demi stabilkan rupiah

JAKARTA - Rupiah kembali melemah ke level terendah baru pada 8 Juni 2026 setelah tekanan jual yang terjadi pekan lalu. Pelemahan tersebut sejalan dengan pergerakan sebagian besar mata uang regional, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat merosot hingga 4,3%.
Pada pukul 15.45 waktu Singapura, rupiah melemah 0,8% ke level Rp18.184,50 per dolar Amerika Serikat. Terhadap dolar Singapura, rupiah juga turun 0,4% menjadi Rp14.104,34.
Dikutip dari TheStraitsTimes, Mitra SGMC Capital yang berbasis di Singapura, Mohit Mirpuri, mengatakan dua pekan ke depan akan menjadi periode yang sangat krusial bagi Indonesia.
"Pasar mencari sinyal yang jelas mengenai disiplin fiskal, konsistensi kebijakan, dan komitmen yang kuat terhadap stabilitas makroekonomi," ujarnya.
Meningkatnya kekhawatiran terhadap pengelolaan ekonomi pemerintah, ketidakjelasan terkait aturan ekspor komoditas yang baru, serta kembali mencuatnya kekhawatiran mengenai profil kredit Indonesia telah menekan aset-aset domestik.
Hanya lima bulan setelah mencetak rekor tertinggi, IHSG telah merosot hampir 39% dan menjadi salah satu indeks dengan kinerja terburuk pada 2026 di antara lebih dari 90 indeks global yang dipantau Bloomberg.
Di pasar valuta asing, rupiah telah melemah sekitar 8% sepanjang 2026 sehingga menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia tahun ini.
Rupiah juga telah beberapa kali mencetak rekor terendah baru dan pada pekan lalu menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS.
Para analis menilai pemerintah dan otoritas terkait perlu memberikan panduan kebijakan yang lebih tegas serta mengumumkan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sentimen pasar.
Menurut mereka, investor tidak akan mudah diyakinkan hanya melalui pernyataan atau komitmen semata.
Pelaku pasar diperkirakan akan mengambil sikap wait and see menjelang keputusan suku bunga Bank Indonesia pada 18 Juni 2026 serta evaluasi tingkat kelayakan investasi (investability review) Indonesia oleh MSCI yang dijadwalkan berlangsung pada akhir bulan ini.
Sementara itu, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada akhir pekan lalu telah meluncurkan sejumlah langkah tambahan untuk mendukung pasar obligasi serta menarik kembali arus modal masuk ke Indonesia. (ARF)

Investor menanti langkah konkret pemerintah dan Bank Indonesia

Rupiah sentuh rekor terendah baru, pasar tunggu langkah pemerintah

JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, menghadapi gejolak pasar yang mendorong nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan langkah intervensi BI untuk menjaga stabilitas rupiah selama beberapa tahun terakhir.
"Kita kan sudah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi Bank Indonesia melakukan operasi moneter ini ketika terjadi fluktuasi rupiah. Nah ini kita belum kelihatan, kita mempertanyakan," kata Cucun, dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 hari ini.
Menurut delegasi dari fraksi PKB ini, pemerintah dan BI perlu segera melakukan konsolidasi untuk menstabilkan rupiah, sehingga pergerakannya tidak semakin bergejolak.
Selain itu, Cucun juga meminta BI terus meningkatkan intervensi terhadap rupiah, termasuk menggunakan cadangan devisa Indonesia selama masih memadai.
"Kalau cadangan devisanya di BI masih kuat, itu bisa dilakukan intervensi oleh Bank Indonesia," ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Gubernur BI, Perry Warjiyo, telah menyampaikan kepada DPR bahwa bank sentral telah meningkatkan intervensi terhadap nilai tukar rupiah.
Beberapa langkah yang telah diambil, kata Perry, termasuk menambah imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga transaksi di pasar spot dan Non Delivery Forward (NDF).
Terbaru, BI telah memulai pembatasan transaksi beli dolar AS tanpa underlying dari maksimal US$50.000 menjadi US$25.000. Pembatasan ini berlaku mulai Juni 2026.
Menurut data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyentuh level terendahnya di Rp17.057/US$ pada 15.22 WIB hari ini. Sementara sejak awal tahun, nilai tukar rupiah telah melemah lebih dari 8%. (KR)

DPR menilai operasi moneter BI belum terlihat signifikan, meski rupiah melemah lebih dari 8%.

Dolar jebol Rp18.050, DPR pertanyakan intervensi Bank Indonesia

JAKARTA - Bank Indonesia memperluas skema penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam dengan mengizinkan eksportir menyimpan devisa dalam mata uang selain dolar AS, termasuk yuan China, di bank-bank milik negara di dalam negeri.
Seperti dikutip ANTARA, melalui kebijakan baru ini, eksportir dapat menempatkan devisa non-dolar AS dalam deposito berjangka hingga 12 bulan di bank BUMN.&nbsp;
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memperdalam pasar valuta asing domestik sekaligus memperluas penggunaan mata uang alternatif selain dolar AS.
Menurut Perry, yuan China kini sudah aktif diperdagangkan di pasar domestik sehingga pelaku usaha dapat lebih leluasa menggunakan mata uang tersebut dalam transaksi ekspor maupun penyimpanan devisa.
Kebijakan ini juga sejalan dengan penguatan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), terutama dengan China yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia.
Bank Indonesia mencatat nilai transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal dengan China mencapai lebih dari US$25 miliar sepanjang tahun lalu.&nbsp;
Sementara pada 2026, nilainya meningkat menjadi sekitar US$3,7 miliar per bulan.
Perry menjelaskan, setelah adanya kerja sama dengan bank-bank domestik dan People's Bank of China, pelaku usaha yang memiliki yuan kini dapat melakukan transaksi spot, swap, dan forward langsung di pasar domestik.
Perubahan aturan ini juga menjadi bentuk kesiapan menjelang penerapan regulasi baru pemerintah mulai 1 Juni 2026 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 dan Nomor 21 Tahun 2026.
Dalam aturan tersebut, eksportir sumber daya alam diwajibkan menempatkan 100% devisa hasil ekspor ke sistem perbankan nasional.&nbsp;
Dari dana tersebut, eksportir sektor minyak dan gas wajib menahan minimal 30% devisa di rekening khusus dalam negeri, sedangkan sektor nonmigas wajib menahan 100% dana.
Dana itu harus ditempatkan di dalam negeri minimal tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan untuk sektor nonmigas.
Pemerintah juga melonggarkan aturan konversi devisa ke rupiah.&nbsp;
Perusahaan kini diperbolehkan mempertahankan hingga 50% dana ekspornya dalam mata uang asing, berbeda dari aturan sebelumnya yang mewajibkan seluruh devisa dikonversi ke rupiah. (DK)

Bank Indonesia perluas skema DHE SDA, eksportir kini bisa simpan yuan di bank RI.

BI izinkan eksportir simpan devisa hasil ekspor dalam yuan

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mencatat neraca pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit US$9,1 miliar pada kuartal I 2026, berbalik dari surplus US$6,1 miliar pada kuartal sebelumnya.
BI menyebut defisit neraca pembayaran ini, terjadi seiring pelebaran defisit transaksi berjalan pada kuartal I 2026.
Defisit transaksi berjalan mencapai US$4 miliar atau setara 1,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal I 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan defisit US$2,5 miliar atau setara 0,7% terhadap PDB pada kuartal IV 2025.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan surplus neraca perdagangan nonmigas juga turun di kuartal I 2026.
&ldquo;Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta terganggunya rantai pasok perdagangan antarnegara,&rdquo; jelas Ramdan dalam keterangan resminya pada Jumat (22/5).
Di sisi lain, transaksi modal dan finansial juga mencatat defisit US$4,9 miliar setelah sebelumnya surplus US$9 miliar pada kuartal IV 2025.
Kondisi ini disebut akibat adanya pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo, serta penempatan kas dan simpanan di luar negeri.
Meski demikian, BI mencatat investasi langsung dan investasi portofolio masih mencatat surplus pada awal tahun.
&ldquo;Kinerja transaksi modal dan finansial tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,&rdquo; jelas Ramdan.
Sementara itu, cadangan devisa Indonesia hingga akhir Maret 2026 tercatat sebesar US$148,2 miliar. Jumlah ini disebut mampu membiayai 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah Indonesia.
&ldquo;Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,&rdquo; imbuh Ramdan.
Ke depan, BI akan mencermati dinamika perekonomian global yang berpengaruh terhadap prospek neraca pembayaran Indonesia hingga akhir 2026, agar defisit tetap terjaga di 0,5-1,3% terhadap PDB. (KR)

Defisit transaksi berjalan RI juga melebar jadi US$4 miliar pada kuartal I 2026.

Neraca pembayaran RI berbalik defisit pada kuartal I 2026

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) pada April 2025 mencapai Rp10.253 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan M2 pada April tumbuh 9,2% secara tahunan.
&ldquo;Perkembangan M2 pada April 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit,&rdquo; jelas Ramdan, dalam keterangan yang disampaikan Jumat (22/5).
Bank sentral mencatat tagihan bersih kepada pemerintah pusat meningkat 38,6% secara tahunan pada April, menjadi Rp838 triliun.
Sedangkan penyaluran kredit tumbuh 9,4% secara tahunan pada April, menjadi Rp8.606,6 triliun.
Namun menurut data IDNFinancials.com, pertumbuhan M2 pada April lebih lambat dari Maret 2026 yang mencapai 9,7% secara tahunan.
Selain itu, jumlah M2 pada April juga turun 0,79% secara bulanan atau dari Rp10,355 triliun pada Maret 2026. (KR)

Uang beredar M2 juga melambat jadi 9,2% secara tahunan pada April, dari 9,7% pada Maret 2026.