JAKARTA - Pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 13,6% secara tahunan pada Juli 2026 mulai melampaui pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 11,21%. Kondisi ini membuat distribusi likuiditas antarbank semakin tersegmentasi.Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan likuiditas perbankan secara industri masih memadai. Namun, kondisi setiap bank berbeda, tercermin dari variasi loan to deposit ratio (LDR).“Likuiditas itu sebenarnya ada. Tapi tinggal sekarang kalau kita bicara likuiditas, penyebarannya merata atau tidak,” kata Destry dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis.Destry mengatakan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) masih berada di kisaran 23%-24%. Namun, pertumbuhan kredit yang kini lebih cepat dibandingkan DPK membuat sejumlah bank mengalami penyerapan likuiditas lebih tinggi.Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), Irman Faiz, menilai kondisi tersebut bukan menunjukkan kekurangan likuiditas secara sistemik. Persoalannya lebih pada perbedaan penggunaan likuiditas antarbank.“Kalau kita lihat secara agregat, likuiditas perbankan sebenarnya masih cukup memadai. AL/DPK masih di kisaran 23-24% dan uang primer juga tumbuh cukup tinggi. Jadi menurut kami problemnya bukan sistem perbankan kekurangan likuiditas,” ujar Irman kepada IDNFinancials.Menurut Irman, bank dengan ekspansi kredit agresif menyerap likuiditas lebih cepat dibandingkan bank dengan pertumbuhan kredit yang lebih moderat.“Yang lebih mungkin membedakan adalah balance-sheet utilization antargrup bank yang berbeda cukup jauh, ada kelompok bank yang ekspansi kreditnya sangat masif sehingga likuiditas yang tersedia lebih cepat terserap.”Bunga Kredit Turun BertahapPerbedaan pemanfaatan likuiditas tersebut membuat biaya pendanaan setiap bank tidak sama. Bank dengan sumber pendanaan dan CASA kuat memiliki ruang lebih besar untuk menurunkan bunga, sementara bank dengan ekspansi kredit tinggi perlu mencari tambahan pendanaan.“Jadi meskipun secara industri likuiditas ample, marginal cost of liquidity masing-masing bank bisa berbeda.”Kondisi ini semakin relevan dengan pertumbuhan kredit investasi yang mencapai sekitar 13,6% pada Juli. Pertumbuhan kredit berjangka panjang meningkatkan kebutuhan pendanaan dan membuat bank harus menjaga kesesuaian tenor aset dan liabilitas.“Ini membuat bank harus lebih berhati-hati dalam melakukan maturity matching.”Irman memperkirakan penurunan lending rate masih berlangsung bertahap, terutama pada bank dengan neraca yang lebih terbatas.“Jadi menurut kami penurunan lending rate kemungkinan masih gradual, terutama pada bank yang balance sheet-nya sudah lebih stretched.”BI Fokus Pemerataan LikuiditasIrman mengatakan bank yang memiliki surplus likuiditas tidak otomatis menyalurkan dana kepada bank yang membutuhkan. Bank tetap mempertimbangkan counterparty limit, liquidity buffer, tenor, manajemen aset dan liabilitas (ALM), serta risk-adjusted return.Karena itu, kebijakan BI perlu mendorong pergerakan likuiditas yang lebih efisien antarbank.“Menurut kami fokusnya sekarang bukan sekadar menambah likuiditas, tetapi membuat likuiditas yang sudah ada bisa bergerak lebih efisien antarbank.”Irman menilai Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) dapat diarahkan kepada bank yang meningkatkan kredit produktif tetapi menghadapi keterbatasan pendanaan. Pendalaman transaksi repo dan pasar antarbank berbasis agunan juga diperlukan untuk memperlancar distribusi likuiditas.(DH)

Menurut saya fokusnya bukan sekadar menambah likuiditas, tapi bisa efisien bergerak antarbank.

Kredit tumbuh 13,6%, likuiditas bank di Indonesia makin tersegmentasi

JAKARTA ­– Destry Damayanti telah dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) secara definitif, menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri pada akhir Juli 2026.Pelantikan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto, di Gedung BI pada Rabu (2/9) siang. Selain Destry, dua pejabat bank sentral yang turut dilantik yaitu Aida S Budiman dan Solikin M Juhro. “Berdasarkan surat keputusan surat keputusan presiden republik Indonesia No. 92/P/2026 tanggal 1 September 2026, saudari Destry Damayanti diangkat menjadi Gubernur BI. Kedua, Saudari Aida S Budiman telah diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M Juhro telah diangkat sebagai Deputi Gubernur BI,” ujar Sunarto membacakan putusan tersebut.Ketiganya akan mengisi masing-masing jabatan tersebut hingga 2031 mendatang, setelah mengambil sumpah jabatan.Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, Destry telah menyampaikan komitmennya agar BI tetap independen meskipun memiliki mandat baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, di era pemerintahan Prabowo Subianto.“Kata-kata sinergi ini tidak berarti mengurangi kredibilitas dan independensi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya,” jelas Destry, dalam uji kepatuhan dan kelayakan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus lalu.Selain itu, Destry juga menegaskan bank sentral juga akan berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, sesuai dalam rancangan APBN 2027 menantang.Namun ia menjelaskan posisi nilai tukar rupiah tak hanya dipengaruhi oleh sentimen makroekonomi domestik, tetapi juga sentimen global yang menambah ketidakpastian.“Dengan ketidakpastian yang tinggi itu nilai rupiah kita sebenarnya bisa lebih rendah dari sekarang,” imbuh Destry.Menurut data Bloomberg, nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (2/9) hari ini melemah 0,11% atau 19 poin ke Rp17.763/US$. Sementara pelemahan rupiah sejak awal tahun telah mencapai 6,49%. (KR)

Destry dilantik Mahkamah Agung bersama satu deputi gubernur senior dan satu anggota gubernur BI.

Destry Damayanti dilantik jadi Gubernur BI, optimis rupiah menguat

JAKARTA – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18- 19 Agustus 2026 memutuskan tetap menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75%.Penjabat Sementara (Pjs.) Gubernur BI, Destry Damayanti, mengatakan suku bunga Deposit Facility juga diputuskan tetap bertahan 4,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (19/8), Destry mengatakan keputusan ini sejalan dengan upaya penguatan nilai tukar rupiah, hingga inflasi.“Keputusan ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, menjaga sasaran inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Destry.Sebagai catatan, ini merupakan keputusan kedua kalinya bagi BI untuk menahan suku bunga acuan secara berturut-turut, setelah menaikkan BI Rate secara kumulatif 100 basis poin (bps) sejak awal 2026.Sebelumnya pada RDG Juli 2026, bank sentral memutuskan untuk tetap BI Rate sebesar 5,75%.Dengan keputusan Agustus ini, BI Rate berada di level 5,75%, yang menjadi posisi tertinggi sejak 23 April 2025. Berdasarkan data historis dari BI, saat itu suku bunga acuan berada di level 5,75% sebelum akhirnya dipangkas bertahap menjadi 4,75% hingga September 2025.Keputusan BI kali ini juga sejalan dengan konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg, di mana mereka memperkirakan BI Rate tak berubah.Merespons keputusan tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tetap melemah 0,60% dan sektor properti tetap unggul dengan kenaikan lebih dari 1%. Dari pasar valuta asing, nilai tukar rupiah melanjutkan penguatan 0,10% terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan kini bertahan di level Rp17.844/US$. Namun sejak awal tahun ini, rupiah telah terdepresiasi hampir 7%. (KR)

BI kembali menahan suku bunga untuk kedua kalinya setelah kenaikan 100 bps sejak awal tahun.

BI Rate bertahan di 5,75%, level tertinggi sejak April 2025

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional (ASPI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).
BI juga memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% yang mulai berlaku 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut mencakup merchant Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi hingga Rp500.000 serta merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi hingga Rp100.000.
Sebelumnya, merchant kategori kecil, menengah, dan besar dikenakan MDR QRIS sebesar 0,7% untuk transaksi tersebut.
Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti, mengatakan kebijakan sistem pembayaran harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga daya saing industri.
Respons kebijakan ini berangkat dari satu optimisme bahwa kebijakan ini menjadi wujud nyata sumbangsih Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi hadiah kemerdekaan untuk masyarakat.
"Oleh karenanya, kebijakan ini dibangun atas prinsip keseimbangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang tumbuh bagi merchant, serta menciptakan peluang baru bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dengan tetap menjaga keberlanjutan industri," ujar Destry dalam keterangan resmi.
KKI Gunakan QRIS
KKI merupakan instrumen pembayaran domestik dengan fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment). Instrumen ini menggunakan sumber dana kartu untuk bertransaksi melalui QRIS, baik dengan metode pindai maupun Tap.
Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026, delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) telah menerbitkan KKI, yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, PermataBank, Bank Mega, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk pembiayaan berbasis syariah.
BI menyatakan KKI akan terus dikembangkan dari sisi fitur dan layanan.
Adopsi QRIS terus meningkat, menurut BI, hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta, termasuk 6,23 juta pengguna baru sepanjang Januari-Juni 2026.
QRIS juga telah menjangkau 44,86 juta merchant, dengan 96,68% di antaranya merupakan UMKM.
Sepanjang semester I 2026, transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai Rp1,12 kuadriliun. Nilai transaksi tersebut tumbuh 93,92% secara tahunan.
Peluncuran KKI dan perluasan MDR QRIS 0% menjadi bagian dari penguatan sistem pembayaran domestik dan ekonomi digital nasional yang mengacu pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.(DH)

BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan memperluas MDR QRIS 0% untuk transaksi hingga Rp100.000.

HUT Kemerdekaan, BI luncurkan Kartu Kredit Indonesia

JAKARTA - Penguatan konektivitas antara industri halal dan industri keuangan syariah dinilai menjadi kunci untuk memperluas akses pembiayaan bagi korporasi.
Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung investasi dan ekspansi usaha yang kompetitif, inovatif, serta berkelanjutan.
Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan pembiayaan syariah perlu diperkuat agar mampu menjadi pilihan strategis bagi dunia usaha, dalam Forum Strategis Pembiayaan Syariah untuk Ekspansi Korporasi bertema &ldquo;Unlocking Corporate Growth Through Sharia Finance&rdquo;.
&ldquo;Pembiayaan syariah perlu menjadi pilihan strategis dan kompetitif bagi investasi dan ekspansi korporasi,&rdquo; ujarnya, dalam siaran pers di laman resmi Bank Indonesia, Rabu (12/8) kemarin.
Untuk itu, sambung Destry perlu dibangun pipeline pembiayaan yang bankable, terukur, dan berkelanjutan, diperkuat pendalaman pasar keuangan syariah dan intermediasi, serta kolaborasi antara korporasi, industri keuangan syariah, regulator, kementerian/lembaga, dan asosiasi.
Menurut Destry, penguatan pembiayaan korporasi juga membutuhkan perluasan kapasitas dan inovasi instrumen pembiayaan.
Selain itu, tata kelola, manajemen risiko, serta sistem pemantauan perlu diperkuat untuk memastikan pembiayaan dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Bank Indonesia turut menggelar business matching yang mempertemukan 20 Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 51 korporasi.
Pertemuan itu menjadi ruang bagi pelaku industri keuangan syariah dan dunia usaha untuk menjajaki solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing korporasi.
Kegiatan tersebut didukung dan dihadiri Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
Kepala Badan Ekonomi Syariah KADIN Indonesia, Titi Khoiriah, menekankan pentingnya ketersediaan pembiayaan syariah jangka panjang dengan skema dan tenor yang sesuai dengan kebutuhan ekspansi korporasi.
Sementara itu, Ketua Hubungan Bisnis Asbisindo sekaligus Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS), Bob Tyasika Ananta, menilai pendekatan berbasis ekosistem diperlukan untuk memperluas pembiayaan syariah.
Menurut Bob, pendekatan tersebut dapat menghubungkan korporasi dengan rantai pasok sehingga perbankan syariah tidak hanya menyediakan pembiayaan modal kerja, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan dunia usaha.
Peluang pengembangan pembiayaan syariah juga didukung oleh pertumbuhan industri. Hingga Juni 2026, pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp720 triliun atau tumbuh 11,43% secara tahunan.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp816 triliun atau tumbuh 13,13% secara tahunan.
Di sektor dunia usaha, rantai pasok halal pada periode yang sama tumbuh 5,5%. Adapun outstanding sukuk korporasi tercatat sekitar Rp95 triliun.
Perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya ruang bagi pembiayaan syariah untuk mendukung investasi produktif dan ekspansi sektor riil.
Melalui program Bulan Pembiayaan Syariah dan Percepatan Intermediasi Indonesia, Bank Indonesia bersama para pemangku kepentingan terus mendorong sinergi untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat realisasi pembiayaan syariah ke sektor riil.
Upaya tersebut diharapkan semakin memperkuat kontribusi industri halal dan keuangan syariah terhadap investasi, ekspansi usaha, serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (DK)

BI dorong pembiayaan syariah untuk memperluas investasi dan ekspansi korporasi nasional.

BI dorong pembiayaan syariah untuk perluas ekspansi korporasi

JAKARTA &ndash; Arus masuk dana asing ke pasar obligasi pemerintah mulai pulih sejak Juni 2026. Namun, ini belum cukup untuk mendorong penurunan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun.
Ekonom Senior Bank DBS Radhika Rao memperkirakan yield SBN 10 tahun masih akan bertahan di atas level 7% dalam waktu dekat.
Pasalnya, Indonesia sebagai pasar negara berkembang masih harus menawarkan yield tinggi dibandingkan obligasi pemerintah negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, agar tetap atraktif di pasar global.
&ldquo;Di titik ini, Anda tidak mengharapkan imbal hasil 10-tahun ini turun, karena dampaknya akan negatif,&rdquo; ujar Radhika Rao pada IDNFinancials, saat ditemui usai Media Gathering Bank DBS, Rabu (29/7).
Sebagai catatan, yield obligasi pemerintah Indonesia dengan tenor 10 tahun telah melonjak sejak awal tahun, dari 6,03% per akhir 2025, kini ke level 7,37% per 24 Juli 2026, &ndash; level yang menyamai saat krisis pandemi COVID-19 melanda.
Tren ini sejalan dengan peningkatan suku bunga acuan BI (BI Rate) hingga 100 bps dalam enam bulan pertama 2026, dan kini berada di 5,75%.
Namun, Bella Ghassani, Analis Indoasia Asset Management, juga menyebutkan bahwa kenaikan yield ini tidak hanya merespon kenaikan suku bunga acuan BI (BI Rate).
&ldquo;Ada pengaruh dari demand-supply, ditambah outlook defisit fiskal yang masih terus dipantau pasar, serta pelemahan rupiah yang memicu BI-rate hike. Investor asing meminta &lsquo;kompensasi&rsquo; atas pelemahan tersebut dengan yield,&rdquo; jelasnya pada IDNFinancials, Kamis (30/7).
Menurutnya, yield obligasi 10 tahun memang harus tetap atraktif di pasar global untuk mengembalikan angka kepemilikan asing di obligasi pemerintah.
Pasalnya, porsi dana asing di obligasi pemerintah telah menyusut hingga Rp20 triliun sepanjang empat bulan pertama 2026.
Namun, meski angka tersebut pulih ke level Rp890,79 triliun per Juli 2026, nominal inflow juga belum menyamai angka per September 2025 di atas Rp900 triliun.
&ldquo;Jadi, sebenarnya nominal rupiah yang masuk juga belum pulih. Makanya berusaha di-attract lagi,&rdquo; kata Bella.
Mengapa dana asing kembali masuk?
Senada dengan pernyataan Bella, Radhika Rao dari DBS menjelaskan bahwa pelemahan inflow asing memang disebabkan oleh tiga kekhawatiran utama: pelebaran defisit fiskal, pelemahan rupiah, dan penetapan rating kredit S&amp;P.
Namun, Bank DBS telah memproyeksikan bahwa defisit fiskal tidak akan melebihi 3% PDB, terutama usai upaya efisiensi program MBG hingga sekitar 30%.
Selain itu, meski rupiah masih dalam tren pelemahan, lembaga pemeringkat global S&amp;P menegaskan sovereign credit rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil &ndash; tidak seperti keputusan Moody&rsquo;s dan Fitch yang menurunkan outlook menjadi negatif.
&ldquo;Saya rasa, intinya, tiga permasalahan utama yang disoroti pasar obligasi telah teratasi,&rdquo; imbuhnya.
Namun, meski faktor-faktor tersebut telah diatasi, dan dana asing ke pasar obligasi mulai kembali masuk, ia menegaskan bahwa peluang untuk yield Indonesia turun di bawah 7% sangat kecil.
Menurut Radhika, salah satu dari sedikit faktor yang dapat mengubah tren yield ini adalah arahan dan kebijakan baru bank sentral, Bank Indonesia, di bawah pimpinan baru.
Namun, Radhika menilai bahwa BI kini masih dalam tren hawkish, terutama dengan mempertimbangkan posisi dolar AS dan rupiah, serta proyeksi kebijakan The Fed, sehingga peluang yield turun ke 7% masih tetap rendah. (ZH)

Arus dana asing mulai pulih, tetapi Indonesia dinilai masih perlu menawarkan yield atraktif.

DBS: Yield SBN 10 tahun masih sulit turun di bawah 7%, ini alasannya

JAKARTA &ndash; Ekonom Senior Bank DBS Radhika Rao menilai sosok pengganti Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo harus mampu berperan sebagai pengelola risiko (risk manager) di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Selain itu, Radhika juga menyebutkan bahwa pemimpin bank sentral juga harus memiliki pengalaman, kredibilitas, dan independensi dalam pengambilan kebijakan.
Pasalnya, tekanan dan krisis domestik maupun global akan menuntut kemampuan bekerja sama dengan pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan moneter dan fiskal demi menjaga stabilitas ekonomi.
Kebutuhan ini tercermin dari rekam jejak Perry sepanjang 7-8 tahun masa jabatannya &ndash; sebelum akhirnya mengundurkan diri pada Senin (27/7).
Perry telah menavigasi berbagai krisis, termasuk pandemi COVID-19, rentetan kenaikan suku bunga acuan the Fed di 2022, dan yang terbaru, krisis di Selat Hormuz.
&ldquo;Masa jabatannya menghadapi banyak krisis. Saya rasa, penggantinya harus benar-benar mengambil peran sebagai pengelola risiko,&rdquo; tegasnya, saat ditemui di gelaran Media Gathering DBS, Rabu (29/7).
Selain itu, Radhika juga menyoroti tiga kualitas yang harus dimiliki pemimpin bank sentral di belahan dunia mana pun.
&ldquo;Anda menginginkan sosok yang sangat berpengalaman. Anda juga menginginkan orang yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, serta mempertahankan independensi dalam pembuatan kebijakan,&rdquo; jelasnya.
Pandangan terhadap Destry Damayanti
Pada kesempatan yang sama, Radhika juga menyebutkan bahwa pengunduran diri Perry merupakan sebuah hal yang tidak disangka-sangka banyak pihak. &ldquo;Saya rasa tidak ada yang berpikir ke arah sana,&rdquo; ujarnya.
Namun, ia menunjukkan apresiasinya kepada sosok Pjs. Gubernur BI Destry Damayanti, yang sebelumnya telah mengemban tugas sebagai Deputi Gubernur Senior di BI.
&ldquo;Ia sudah menjabat sejak 2019. Ia pernah menjadi ekonom, ia juga pernah di pihak regulator. Jadi, ia memiliki kombinasi yang tepat, dan andal dalam membuat kebijakan pusat,&rdquo; kata Radhika.
Sebelum berkarir di Bank Indonesia, Destry memang pernah dipercaya menjadi Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) pada periode 2011-2015.
Destry kemudian mengemban tugas sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada tahun 2014-2015, serta sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode 2015-2019.
&ldquo;Itulah mengapa Anda lihat rupiah dan imbal hasil [obligasi] tidak terlalu tertekan,&rdquo; ujar Radhika.
Mengenai keberlanjutan kebijakan, Destry juga telah menegaskan bahwa BI akan tetap menjalankan kebijakan seperti sebelumnya, berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah.
Sejalan dengan ini, terlepas dari kepemimpinan baru BI, DBS juga menilai arah kebijakan moneter bank sentral tidak akan berubah.
Radhika dan Bank DBS masih mempertahankan proyeksinya bahwa BI akan kembali meningkatkan suku bunga acuan satu kali &ndash; atau dua kali, tergantung pada keputusan FOMC The Fed &ndash; sampai akhir tahun 2026. (ZH)

DBS menilai rekam jejak dan pengalaman Destry Damayanti sebuah kombinasi yang tepat.

DBS ungkap kriteria pengganti Perry Warjiyo di Bank Indonesia

JAKARTA - Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit baru pada triwulan II 2026 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.
Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kredit baru sebesar 93,08%, lebih tinggi dibandingkan SBT 38,74% pada triwulan sebelumnya.
Pertumbuhan kredit baru terjadi pada seluruh jenis penggunaan, tercermin dari nilai SBT yang meningkat pada Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumsi.
Pada triwulan III 2026, penyaluran kredit baru diprakirakan tetap tumbuh dengan SBT sebesar 84,65%.
Perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru pada triwulan II 2026 dibandingkan triwulan I 2026, tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang positif sebesar 1,03.
Kebijakan penyaluran kredit yang lebih berhati-hati tersebut antara lain pada aspek suku bunga kredit, plafon kredit, perjanjian kredit, jangka waktu kredit, dan biaya persetujuan kredit.
Pada triwulan III 2026, standar penyaluran kredit diprakirakan lebih longgar, dengan ILS negatif sebesar 2,25.
Responden memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir tahun 2026 terus tumbuh. Kondisi ini didukung oleh prospek ekonomi dan moneter yang tetap positif, serta risiko penyaluran kredit yang terjaga.
Hasil lengkap survei dapat dilihat dalam menu Survei Perbankan pada situs web Bank Indonesia.
Outstanding Kredit Turun
Di dokumen bagian "C. Prakiraan Tahun 2026", Bank Indonesia menyebutkan bahwa responden (para banker dari 40 bank besar) memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir tahun 2026 tumbuh sebesar 7,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit tahun 2025 sebesar 9,69% (yoy).
&nbsp;Prakiraan tersebut termoderasi dibandingkan prakiraan responden pada periode survei sebelumnya sebesar 8,06% (yoy).
Sementara itu, DPK pada akhir tahun 2026 diprakirakan tumbuh sebesar 6,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2025 sebesar 13,83% (yoy), dan termoderasi dari prakiraan periode survei sebelumnya sebesar 8,47% (yoy). (DK)

Outstanding kredit sampai akhir 2026 tumbuh 7,51% (yoy), lebih rendah dibanding 2025 sebesar 9,69%.

Survei bankir: Tahun 2026 outstanding kredit akan turun jadi 7,51%

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai sekitar US$9 miliar sepanjang tahun berjalan hingga 26 Juni 2026.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti mengatakan, lonjakan inflow terutama terjadi sepanjang Juni seiring penyesuaian harga (repricing) instrumen SRBI dan SBN setelah BI menaikkan BI-Rate sebesar 100 basis poin menjadi 5,75%.
&ldquo;Dalam satu bulan di bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan. Sehingga secara year to date, dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 Juni lalu, inflow yang masuk untuk di portofolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar dolar AS,&rdquo; kata Destry dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, seperti dikutip Antaranews, Senin (29/6).
Menurut Destry, kenaikan suku bunga merupakan langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global sekaligus mempertahankan kepercayaan investor asing terhadap pasar keuangan domestik.
&ldquo;Tentunya confidence dari offshore (pasar luar negeri) yang tentu juga akan tercermin dari confidence ke masyarakat kita di Indonesia,&rdquo; ujarnya.
Selain menjaga daya tarik instrumen investasi, BI juga memperkuat likuiditas pasar melalui operasi moneter. Hingga akhir Juni 2026, ekspansi likuiditas ditingkatkan menjadi sekitar Rp1.000 triliun dari sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing.
BI juga mempertahankan struktur suku bunga SRBI pada tenor 6, 9, dan 12 bulan agar sejalan dengan kenaikan BI-Rate. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga daya saing imbal hasil instrumen domestik sekaligus menarik investasi portofolio asing.
Per 15 Juni 2026, outstanding SRBI tercatat mencapai Rp1.021,13 triliun dengan kepemilikan investor nonresiden sebesar Rp238,09 triliun atau setara 23,32% dari total outstanding.
Sementara itu, hasil lelang SRBI pada 26 Juni 2026 menunjukkan imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 7,36% untuk tenor enam bulan, 7,54% untuk tenor sembilan bulan, dan 7,70% untuk tenor 12 bulan.
Di pasar sekunder, rata-rata tertimbang suku bunga SRBI tercatat 7,26% untuk tenor tiga bulan, 7,36% untuk tenor enam bulan, dan 7,69% untuk tenor 12 bulan. (DH)

Inflow asing ke SRBI dan SBN tembus US$9 miliar, ditopang kenaikan BI-Rate ke 5,75%.

BI raup inflow asing US$9 miliar, SRBI dan SBN jadi buruan

JAKARTA - Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) kembali menanjak setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,75% pada 18 Juni 2026.
Yield SBN tenor 10 tahun tercatat mencapai 7,218% pada Selasa (23/6), melonjak dari sekitar 6,8% sepekan sebelumnya.
Kenaikan yield umumnya sejalan dengan peningkatan suku bunga acuan.
Seperti dikutip Kontan, ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai lonjakan yield kali ini tidak semata-mata mencerminkan respons pasar terhadap kebijakan moneter BI.
Menurutnya, kenaikan BI Rate sebesar 100 basis poin dalam satu bulan terakhir memang mendorong penyesuaian harga obligasi karena investor memperhitungkan biaya dana yang lebih tinggi. Namun, pergerakan yield saat ini juga menunjukkan meningkatnya premi risiko Indonesia di mata pelaku pasar.
Di tengah upaya BI menjaga stabilitas nilai tukar, rupiah masih berada dalam tren pelemahan dan tercatat di level Rp17.859 per dolar AS pada Selasa (23/6).
Pada saat yang sama, premi risiko Indonesia yang tercermin dari Credit Default Swap (CDS) mengalami kenaikan, volatilitas nilai tukar meningkat, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan proses penilaian ulang investor terhadap prospek ekonomi dan arah kebijakan domestik.
Tekanan eksternal juga turut membebani pasar, terutama dari ekspektasi suku bunga Amerika Serikat yang diperkirakan tetap tinggi.
&ldquo;Karena itu, tren yield SBN masih berpotensi bertahan tinggi selama dolar kuat, BI mempertahankan kebijakan higher for longer, dan pemerintah belum berhasil memulihkan kepercayaan pasar,&rdquo; ungkap Syafruddin saat dihubungi Kontan, Selasa (23/6).
Ia memperkirakan yield SBN tenor 10 tahun berpotensi bergerak dalam rentang 7,25%-7,60% hingga akhir 2026 apabila BI mempertahankan suku bunga pada level tinggi dalam jangka waktu lebih lama.
Menurut Syafruddin, risiko kenaikan yield masih terbuka apabila tekanan terhadap rupiah berlanjut, Federal Reserve tetap mempertahankan sikap hawkish, serta muncul kekhawatiran investor terhadap tata kelola Danantara dan implementasi Pasal 50A dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur penerbitan surat utang khusus oleh Danantara.
Dalam skenario tersebut, yield SBN 10 tahun berpotensi mendekati kisaran 7,75%-8,00%.
&ldquo;Level di atas 8% akan menjadi sinyal serius bahwa pasar tidak lagi hanya merespons suku bunga, tetapi juga menghukum risiko kredibilitas kebijakan,&rdquo; pungkasnya.(DH)

Yield SBN 10 tahun naik ke 7,2% seiring kenaikan BI Rate dan premi risiko Indonesia.

BI rate naik, yield SBN berpotensi sentuh level 8%

JAKARTA &ndash; MUFG memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan melanjutkan pengetatan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan hingga menyentuh 6,25% pada akhir tahun ini. Langkah agresif tersebut dinilai krusial untuk menopang nilai tukar rupiah di tengah dolar Amerika Serikat yang terus menguat.
Seperti diikutip FXStreet, analis MUFG, Lloyd Chan, menilai rupiah sejauh ini terbantu oleh langkah proaktif BI melalui pengetatan kebijakan dan intervensi di pasar valuta asing.
Namun, bantalan tersebut kini mulai diuji oleh tingginya imbal hasil obligasi AS serta ketidakpastian kebijakan domestik.
"Terutama terkait rencana pengendalian ekspor komoditas dari pemerintah."
Chan juga menyoroti keputusan MSCI yang menunda penetapan klasifikasi pasar saham Indonesia hingga November 2026. Menurut dia, BI diperkirakan masih perlu menaikkan suku bunga hingga 6,25% pada akhir tahun agar rupiah memiliki bantalan yang lebih kuat, sekaligus memperlambat laju depresiasi mata uang tersebut terhadap dolar AS. (ARF)

Bantalan itu mulai diuji oleh tingginya imbal hasil obligasi AS serta ketidakpastian policy domestik

MUFG: BI berpotensi naikkan suku bunga lagi jadi 6,25%

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp10.415,9 triliun pada Mei 2026, tumbuh 10,8% secara tahunan dan lebih tinggi dari April 2026 yang mencatat pertumbuhan 9,2%.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan perkembangan M2 pada Mei dipengaruhi kinerja penyaluran kredit, serta aktiva luar negeri bersih yang tumbuh lebih kencang.
Dalam keterangan yang disampaikan Selasa (23/6), penyaluran kredit pada Mei 2026 tumbuh 10,8% yoy menjadi Rp8.759 triliun. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan 9,4% yang terjadi pada April.
Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh 5,2% menjadi Rp2.056 triliun pada Mei. Capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan 3,7% yang terjadi pada April.
"Perkembangan M2 pada Mei 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih," kata Ramdan.
Sementara berdasarkan komponen pembentuknya, pertumbuhan M2 didukung oleh kenaikan uang beredar dalam artian sempit (M1), yang mencapai 15,3% secara tahunan menjadi Rp6.025 triliun. Adapun uang kuasi tumbuh 6% secara tahunan menjadi Rp4.319,3 triliun.
Meskipun demikian, BI menjelaskan pertumbuhan kredit yang dimaksud hanya mencakup pinjaman (loans), serta tanpa menghitung instrumen keuangan yang disetarakan dengan pinjaman seperti surat berharga, tagihan akseptasi bank, maupun transaksi repo.
Selain itu, data tersebut juga tidak mencakup kredit yang disalurkan kantor bank umum di luar negeri, serta pinjaman kepada pemerintah pusat dan nonresiden. (KR)

Pertumbuhan uang beredar didukung penyaluran kredit bank dan aktiva luar negeri pada Mei 2026.

Uang beredar tembus Rp10.415 triliun pada Mei, tumbuh 10,8%

JAKARTA - Bank Indonesia menargetkan penguatan industri kopi nasional dengan potensi nilai ekonomi mencapai US$12,5 miliar atau sekitar Rp222,8 triliun (asumsi kurs Rp17.830 per dolar AS) melalui Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Ekonomi Kerakyatan 2026.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan sektor kopi dipilih sebagai salah satu fokus utama karena memiliki rantai nilai yang luas, mulai dari petani hingga industri hilir, serta peluang ekspor yang besar.
"Potensinya adalah US$12,5 miliar untuk pendapatannya," ujar Perry dalam acara Kick Off Program Transformasi kewirausahaan UMKM Terpadu Untuk Penciptaan lapangan Kerja dan Ekonomi Kerakyatan 2026 di Kantor BI, Jakarta, seperti dikutip dari CNNindonesia.
Perry mengungkapkan Indonesia memiliki sekitar 923 ribu barista, namun yang telah memiliki sertifikasi internasional masih sangat terbatas.
"Sekarang itu ada 923 ribu barista. Berapa yang sertifikasi internasional? Cuma sekitar 100," katanya.
Untuk meningkatkan kualitas SDM, BI menargetkan pencetakan 400 barista bersertifikat internasional setiap tahun melalui program unggulan Cangkir Barista.
"Melalui program ini, setiap tahun kita akan targetkan 400 barista yang tersertifikasi internasional. Empat kali lipat dari yang sudah ada," ujar Perry.
Para peserta akan mendapatkan pelatihan kewirausahaan sekaligus keterampilan teknis sebagai barista, sebelum terjun langsung ke industri kopi nasional.
Selain itu, BI juga mendorong penguatan kemitraan antara barista dan petani kopi untuk meningkatkan kualitas bahan baku dan memperkuat rantai pasok.
"Kami minta satu, carilah produksi kopi dari petani yang terbagus dan didiklah petani itu. Cara memilih buahnya, cara mengeringkannya, cara memilah kualitasnya," ujarnya.
Perry menegaskan peningkatan kapasitas petani menjadi kunci agar kopi Indonesia mampu memenuhi standar pasar global dan memberikan nilai tambah lebih besar di seluruh rantai industri.
Ia juga menilai sektor kopi berpotensi menjadi motor ekonomi kerakyatan di tengah ketidakpastian global.
"Kopi Indonesia luar biasa potensinya untuk menembus pasar global," katanya.
Program Cangkir Barista menjadi salah satu dari empat program unggulan BI dalam Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu 2026.
Tiga program lainnya meliputi Citra Nusantara untuk wastra, Air Berkah Indonesia untuk usaha air minum dalam kemasan berbasis pesantren, serta Tani Berkah yang berfokus pada pengembangan pertanian berbasis green farming.(DH)

BI dorong industri kopi bernilai Rp222 triliun lewat program UMKM dan target 400 barista global 2026

Dorong sertifikasi barista, BI perkuat ekonomi kopi 

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menurunkan batas pembelian dolar Amerika Serikat (AS) di pasar domestik dari US$ 25.000 menjadi hanya US$ 10.000 per orang per bulan. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Juli 2026. "Penguatan prinsip kehati-hatian dalam pasar uang dan valuta asing melalui implementasi penurunan threshold beli, tunai, valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$ 10.000 per pelaku per bulan. Efektif mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Perry dalam hasil rapat dewan gubernur yang disiarkan secara daring, Kamis (18/6/2026). Tak hanya itu, BI juga memperketat ketentuan transfer dana ke luar negeri dalam valuta asing. Kewajiban penyampaian dokumen pendukung untuk transfer valas ke luar negeri diturunkan dari di atas US$50.000 menjadi di atas US$25.000. "Ini yang juga berlaku mulai 1 Juli 2026," kata Perry. Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono menjelaskan hasil pembatasan ini pada tahap pertama yang diturunkan dari US$ 100.000 menjadi US$ 50.000, rata-rata transaksi harian valas berhasil ditekan turun mencapai US$16 juta. Lalu, batasnya diturunkan lagi dari US$ 50.000 menjadi US$ 25.000. Hasilnya, rata-rata transaksi harian turun lagi mencapai US$ 9 juta. "Kami harapkan atau kami proyeksikan bahwa dengan penurunan menjadi US$ 10.000 efektif di 1 Juli 2026, ini akan meningkatkan transaksi dengan underlying dokumen sebesar 98,1% dari total transaksi valas," jelasnya.
Bagaimana dengan Stablecoin?
Menurut Nathanael Christian, Co-Founder &amp; CEO of IDRX, langkah Bank Indonesia mempersempit pembelian dolar AS tanpa underlying merupakan kebijakan yang positif.
Namun, kata dia, &nbsp;efektivitasnya bisa berkurang apabila tidak diikuti pengawasan terhadap aset digital yang memiliki fungsi serupa sebagai penyimpan nilai berbasis dolar, seperti stablecoin Tether USDT yang diterbitkan Tether Limited, USD Coin (USDC) yang diterbitkan Circle Internet Group, First Digital USD (FDUSD) yang diterbitkan First Digital Trust dan yang lain.
"USDT atau USDC atau FSUSD memang bukan dolar tunai dan pembeliannya tidak otomatis meningkatkan permintaan terhadap dolar AS maupun US Treasury. Sebagian besar transaksi USDT di bursa hanya merupakan perpindahan kepemilikan token yang sudah beredar di secondary market sehingga tidak berpengaruh terhadap moneter.&rdquo; ujarnya.
Meski demikian, lanjut Nathanael, secara perilaku ekonomi (behavioral economics), stablecoin dapat jadi instrumen substitusi bagi masyarakat yang ingin mengalihkan simpanannya dari rupiah ke aset yang nilainya dipatok terhadap dolar AS.
"Jika akses membeli dolar tunai semakin dibatasi, sebagian masyarakat dapat beralih ke stablecoin karena memberikan eksposur terhadap nilai dolar tanpa harus memegang uang kertas. Dari sisi perilaku, ini berpotensi menjadi jalur substitusi sehingga sebagian tujuan pembatasan valas dapat berkurang efektivitasnya."
Ia menambahkan, permintaan terhadap dolar AS baru benar-benar meningkat apabila terjadi pertumbuhan bersih (net issuance) stablecoin. 
Dalam kondisi tersebut, penerbit stablecoin seperti Tether menerima tambahan dana dolar AS untuk mencetak USDT baru dan kemudian menempatkan sebagian besar cadangannya pada instrumen berdenominasi dolar, terutama US Treasury jangka pendek. (YS/MT)

Stablecoin bisa jadi instrumen substitusi bagi masyarakat yang ingin ubah rupiah ke dolar?

BI turunkan batas beli dolar US$10.000, bagaimana dengan stablecoin?

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing sebesar Rp60,2 triliun masuk atau inflow ke pasar keuangan domestik hingga 17 Juni 2026, menyusul kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin (bps) dalam sebulan terakhir.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengatakan&nbsp;inflow asing terdiri atas Rp4,9 triliun ke Surat Berharga Negara (SBN), serta Rp55,3 triliun ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Masuknya aliran modal asing itu, kata Destry, seiring&nbsp;pengetatan kebijakan moneter yang ditempuh BI dalam satu bulan terakhir, lewat kenaikan suku bunga acuan dari 4,75% menjadi 5,75%. Secara bersamaan, BI juga meningkatkan imbal hasil bagi instrumen SBN dan SRBI.
&ldquo;Rate SRBI juga meningkat, di mana posisi tenor 12 bulan sekarang sekitar 7,5%. Yield SBN sempat menyentuh di atas 7%, meskipun hari ini kembali ke 7,02%. Dampaknya memang tujuan kami mendatangkan inflow valas,&rdquo; ujar Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, pada Kamis (18/6).
Destry menambahkan, adanya tambahan pasokan valuta asing dari inflow tersebut turut menjelaskan penguatan rupiah dalam beberapa hari terakhir.
&ldquo;Dengan inflow yang masuk ini akan memasok tambahan valas di market kita, dan itu menjawab kenapa rupiah kita beberapa hari ini ada penguatan termasuk hari ini,&rdquo; katanya.
Bank sentral, lanjut Destry, akan terus mempertahankan berbagai kebijakan untuk mendorong masuknya modal asing. Namun BI akan tetap memperketat&nbsp;pengawasan transaksi pembelian dolar AS oleh perbankan, yang kini wajib menggunakan underlying untuk pembelian di atas US$10.000.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps sesuai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juni 2026. Sebelumnya BI telah menaikkan suku bunga sebanyak 50 bps pada RDG 20 Mei 2026, serta 25 bps pada 9 Juni 2026 di luar RDG bulanan. (KR)

BI menyebut kenaikan suku bunga 100 bps sejak April 2026 menarik modal asing ke RI.

BI Rate naik 100 bps, dana asing Rp60 triliun masuk RI

JAKARTA - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$439,8 miliar pada April 2026. Angka tersebut tumbuh 1,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,0% pada Maret 2026.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, mengatakan kenaikan ULN terutama ditopang oleh pertumbuhan utang sektor publik di tengah kontraksi utang sektor swasta yang masih berlanjut.
&ldquo;Posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$216,4 miliar pada April 2026 atau tumbuh 3,7%, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan 3,8% pada bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan pinjaman luar negeri pemerintah,&rdquo; tulis Denny dalam keterangan resmi, Senin (15/6).
Meski demikian, aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatat arus masuk bersih yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah terus mengarahkan pemanfaatan ULN untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap menjaga keberlanjutan pengelolaannya.
Berdasarkan sektor ekonomi, porsi terbesar ULN pemerintah digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0%, diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,5%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%.
Utang pemerintah hampir seluruhnya berupa utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, ULN swasta tercatat sebesar US$193,2 miliar pada April 2026 atau masih mengalami kontraksi 0,7%. Namun, penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,4% pada Maret 2026.
Denny menambahkan, kontraksi ULN swasta terutama berasal dari kelompok lembaga keuangan yang mengalami penurunan 5,0%, membaik dibandingkan penurunan 6,3% pada bulan sebelumnya.
Empat sektor dengan kontribusi terbesar terhadap ULN swasta meliputi industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 79,6% dari total ULN swasta.
Utang swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 75,8% dari total ULN swasta.
Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) stabil di level 29,6% pada April 2026. Selain itu, utang jangka panjang mendominasi struktur ULN dengan porsi mencapai 84,5% dari total utang luar negeri.
"Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.(DH)

ULN Indonesia naik menjadi US$439,8 miliar pada April 2026, ditopang pertumbuhan utang pemerintah.

Utang luar negeri Indonesia capai US$439,8 miliar, BI: Tetap aman

JAKARTA &ndash; IHSG diperkirakan melanjutkan penguatan pada perdagangan Senin (15/6) setelah ditutup naik 2,07% ke level 6.007 pada akhir pekan lalu.
Sejumlah analis menilai pelaku pasar akan mencermati sejumlah agenda penting pekan ini, mulai dari keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI) hingga hasil tinjauan aksesibilitas pasar Indonesia yang dilakukan oleh MSCI.
Analis BRI Danareksa Sekuritas menilai penguatan IHSG sebelumnya ditopang sentimen domestik yang membaik, setelah pemerintah mengindikasikan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyesuaian target pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
&ldquo;Pasar akan mencermati sejumlah agenda penting pekan ini, terutama keputusan suku bunga The Fed dan BI, yang akan menjadi penentu arah arus modal, pergerakan rupiah, serta keberlanjutan momentum rebound IHSG,&rdquo; jelas analis BRI Danareksa Sekuritas, dalam catatan yang disampaikan kepada investor.
Secara teknikal, analis BRI Danareksa Sekuritas menilai keberhasilan IHSG menembus area psikologis 6.000 pekan lalu, membuka peluang penguatan lanjutan, selama mampu bertahan di atas area support 5.850-5.900.
&ldquo;Adapun area resistance terdekat berada pada kisaran 6.200-6.290,&rdquo; imbuh analis BRI Danareksa Sekuritas.
Sementara itu analis Phintraco Sekuritas menilai fokus investor juga akan tertuju pada perkembangan hubungan Amerika Serikat (AS) dan Iran, yang dikabarkan menuju kesepakatan damai. Prospek damai ini, telah mendorong harga minyak dunia turun di bawah US$90 per barel.
Dari dalam negeri, investor menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18 Juni. Konsensus memperkirakan BI Rate naik 25 basis poin menjadi 5,75%.
Selain itu, pelaku pasar juga disebut tengah menanti keputusan dari pengelola indeks global seperti MSCI dan FTSE terhadap Indonesia.
&ldquo;Investor menantikan Global Market Accessibility Review dari MSCI (19/6) dan rebalancing indeks FTSE (19/6). RDG BI (18/6) menurut konsensus akan menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%,&rdquo; ungkap analis Phintraco dalam riset yang disampaikan.
Secara teknikal, analis Phintraco memperkirakan IHSG berpeluang menguji area MA20 pada rentang support 5.900-6.000 dan resistance 6.150-6.200 pada pekan ini.
Di sisi lain, analis CGS International Sekuritas Indonesia menilai sejumlah sentimen positif yang mendukung IHSG pekan ini adalah penguatan indeks di bursa Wall Street, prospek damai antara AS dan Iran, serta masuknya dana asing yang mendukung penguatan rupiah.
CGS International Sekuritas pun memperkirakan area support dalam waktu dekat berada di kisaran 5.900 dan resistance pada kisaran 6.115-6.225. (KR)

Investor menanti RDG BI dan review MSCI setelah IHSG kembali menembus level 6.000.

Arah IHSG jelang keputusan BI Rate dan klasifikasi pasar MSCI

JAKARTA &mdash; Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan pekan ini menjadi ujian awal bagi bank sentral untuk membuktikan independensinya tetap terjaga, meski mandatnya baru saja diperluas untuk mencakup dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kenaikan itu terjadi hanya beberapa hari setelah DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang kini mewajibkan BI mendukung kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
BI secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% pada Selasa (9/6) &mdash; kenaikan kedua dalam tiga pekan terakhir. BI menyatakan langkah itu diperlukan untuk mendukung stabilitas rupiah dan menjaga kestabilan ekonomi.
Meski kenaikan suku bunga terbaru menunjukkan BI masih memprioritaskan stabilitas, sejumlah ekonom mulai mempertanyakan bagaimana bank sentral akan bersikap ketika upaya menjaga stabilitas berbenturan dengan dorongan mempercepat pertumbuhan.
Dikutip dari TheBusines Times, ekonom sekaligus mantan Deputi Direktur Senior BI Harry Baskoro mengatakan pasar umumnya mengharapkan bank sentral tetap memprioritaskan stabilitas moneter dan keuangan ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit.
"Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi stabilitas merupakan fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan," ujarnya.
Baskoro menggambarkan ketegangan struktural yang kini dihadapi BI: mendukung pertumbuhan bisa menuntut suku bunga lebih rendah, sementara menjaga stabilitas rupiah justru membutuhkan suku bunga lebih tinggi.
"Situasinya seperti menekan pedal gas dan rem secara bersamaan," katanya. Ia menambahkan, ketidakjelasan prioritas BI dapat meningkatkan premi risiko dan mengikis kredibilitas kebijakan di mata investor.
Jawaban Gubernur BI
Investor global pun langsung mempertanyakan implikasi mandat baru ini kepada Gubernur BI Perry Warjiyo.
"Apa arti dari pertumbuhan PDB yang ditambahkan ke dalam mandat BI dalam mengalibrasi arah kebijakannya pada saat stabilitas valas menjadi kunci? Apa yang harus dipahami investor dari perubahan ini?" tanya Stanislav Gelfe.
Perry menjawab bahwa BI sebenarnya sudah lama mempraktikkan hal itu. "Faktanya, ini adalah praktik terbaik (best practices) yang sama yang juga diikuti oleh bank-bank sentral lainnya."
Mandat utama BI, lanjutnya, adalah menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, mendukung stabilitas sistem pembayaran, serta meningkatkan inklusi dan aksesibilitas keuangan &mdash; semua berbasis prakiraan makroekonomi dua tahun ke depan yang mencakup pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, penyaluran kredit, dan transaksi berjalan.
"Undang-undang tersebut pada dasarnya meresmikan praktik kami yang sudah ada," tegasnya.
Perry juga menekankan bahwa BI akan terus memastikan stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen &mdash; intervensi valuta asing, suku bunga, dan manajemen likuiditas &mdash; dalam koordinasi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah. [&nbsp;Baca dialog lengkap investor global dengan Gubernur BI di sini ]
Ancaman Terhadap Independensi
Di luar soal mandat, perubahan UU P2SK juga memperkenalkan mekanisme pemberhentian anggota Dewan Gubernur BI sebelum masa jabatannya berakhir. Meski prosesnya memerlukan peninjauan DPR dan tidak dapat dilakukan langsung oleh presiden, sejumlah analis menilai ketentuan itu tetap berpotensi memengaruhi persepsi pasar.
Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memperingatkan risiko kelembagaan bisa muncul ketika pejabat BI berpotensi kehilangan jabatan akibat penilaian politik atas keputusan kebijakan yang mereka ambil.
Kekhawatiran investor sebenarnya sudah menumpuk sejak tahun lalu, ketika BI menyetujui pembelian obligasi pemerintah senilai Rp200 triliun melalui skema burden sharing untuk mendanai program unggulan pemerintah.
Menanggapi berbagai kekhawatiran tersebut, BI menegaskan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan mengurangi komitmennya menjaga stabilitas.
"BI terus memperkuat bauran kebijakan dan koordinasi dengan pemerintah, DPR, serta pemangku kepentingan lainnya guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan," kata Juru Bicara BI.
Setelah kenaikan suku bunga kejutan itu, BI juga memberi sinyal siap membiarkan imbal hasil obligasi meningkat dan membuka peluang kenaikan lebih lanjut demi menarik kembali arus modal ke ekonomi terbesar Asia Tenggara tersebut.
Tekanan Eksternal dan Bayang-bayang 1998
Di pasar, dampaknya sudah terasa. rupiah melemah lebih dari 8% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini, menjadikannya salah satu mata uang berkinerja terburuk di Asia. Investor asing menarik sekitar US$3,4 miliar dari aset Indonesia di tengah kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal, tata kelola, dan gejolak pasar global.
Kepala Ekonom Pictet Asset Management Patrick Zweifel menilai langkah BI mencerminkan fokus jelas pada stabilitas nilai tukar, dan rupiah memang mulai menguat setelah sebelumnya tertekan penguatan dolar, kenaikan harga minyak, dan meningkatnya risk aversion global.
Namun ia mempertanyakan apakah suku bunga tinggi saja cukup menarik dana asing, ketika investor kini lebih memerhatikan kredibilitas kebijakan dibanding selisih imbal hasil semata.
Ekonom Senior Natixis Trinh Nguyen menambahkan, investor juga semakin cemas terhadap dampak fiskal agenda belanja Presiden Prabowo , perluasan subsidi dan program sosial di tengah kenaikan harga minyak &mdash; serta kekhawatiran atas meningkatnya kontrol pemerintah terhadap ekspor komoditas.
Di level sovereign rating, Moody's dan Fitch telah menurunkan prospek peringkat utang Indonesia menjadi "negatif" karena kekhawatiran kredibilitas kebijakan dan risiko fiskal. S&amp;P menilai status investment grade Indonesia akan bergantung pada kemampuan pemerintah membangun kembali ruang fiskal.
Managing Director Penida Capital Advisors Edward Gustely memperingatkan konsekuensi jangka panjangnya:
"Jika pasar mulai melihat kebijakan moneter digunakan untuk mendukung tujuan politik jangka pendek, Indonesia berisiko menghadapi kenaikan biaya modal secara struktural."
Perluasan mandat ini pun kembali membuka perdebatan lama soal reformasi institusional pasca-krisis 1997&ndash;1998.
Ekonom senior dan pendiri Indef Didik Rachbini--yang pernah menjadi anggota Tim Reformasi Nasional Bidang Ekonomi era Presiden Habibie--mengingatkan bahwa independensi BI adalah salah satu pilar utama pemulihan kepercayaan investor saat itu.
Rupiah yang sempat terjun ke Rp16.500 per dolar AS saat krisis akhirnya menguat ke kisaran Rp6.500 seiring berjalannya reformasi dan pulihnya kepercayaan.
"Pelajaran utamanya adalah kepercayaan investor sangat bergantung pada kredibilitas institusi, kepastian kebijakan, dan keyakinan bahwa lembaga ekonomi bekerja secara independen berdasarkan aturan yang jelas," ujar Didik.
Pesan itu terasa relevan hari ini, ketika Indonesia kembali menghadapi tekanan rupiah, arus keluar modal asing, dan pengawasan ketat lembaga pemeringkat internasional &mdash; tepat di saat independensi BI mulai dipertanyakan. (ARF)
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Pelajaran utamanya adalah kepercayaan investor sangat bergantung pada kredibilitas institusi.

Dilema mandat baru Bank Indonesia: Antara gas dan rem

JAKARTA &ndash;Bank Indonesia mengungkapkan bahwa sudah ada tanda investasi asing masuk (membeli) instrumen obligasi negara seiring dengan peningkatan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah.
&ldquo;Ya [sudah masuk],&ldquo; kata Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia dalam acara Investor Conference Call dengan investor Amerika dan Eropa pada Selasa (9/6/26) lalu.
Dia mengatakan hal itu menjawab pertanyaan seorang investor: dengan imbal hasil obligasi yang meningkat signifikan selama dua hari terakhir, apakah Bank Indonesia telah melihat tanda-tanda kembalinya aliran masuk dana asing yang substansial ke pasar?
[Baca selengkapnya transkrip dialog investor global dengan Gubernur Bank Indonesia terkait rupiah&nbsp;di sini&nbsp;]]
Perry melanjutkan,&nbsp;baik Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan sedang berupaya memberikan selisih imbal hasil yang lebih menarik di seluruh instrumen obligasi pemerintah, SBN, dan SRBI.
Bank Indonesia juga telah memperkenalkan biaya lindung nilai (hedding) swap valas yang lebih rendah melalui pengurangan biaya lindung nilai sebesar 10%, yang dimaksudkan untuk membantu mengompensasi kewajiban pajak investor dan biaya transaksi lainnya.
Dengan adanya langkah-langkah ini, Bank Indonesia mendorong investor asing untuk terus berinvestasi di Indonesia dan mengharapkan aliran masuk portofolio akan menguat.
Seperti dikutip dari Reuters, Juru Bicara Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa kenaikan suku bunga dan imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik telah mendorong peningkatan aliran modal asing ke Indonesia dalam sepekan terakhir.
Ramdan menjelaskan, minat investor asing terlihat dari meningkatnya partisipasi dalam lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) bertenor hingga satu tahun yang digelar pada 10 Juni 2026. BI berhasil menghimpun dana sebesar Rp 15 triliun.
"Arus masuk modal asing juga mulai kembali ke pasar obligasi pemerintah, terutama pada tenor jangka pendek dan menengah."
BI, lanjut Ramdan, &nbsp;akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global maupun domestik, sekaligus menjaga daya tarik instrumen keuangan dalam negeri guna mendukung keberlanjutan arus modal asing. (YS/MT)

Minat investor asing terlihat dari naiknya partisipasi dalam lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.

Yield SBN dan SRBI naik, arus masuk dana asing mulai naik?

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) meningkatkan kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA), dalam upaya memperkuat stabilitas nilai tukar dan ketahanan sektor keuangan masing-masing negara.
Kesepakatan itu dibuat usai Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBOC Pan Gongsheng bertemu pada Kamis (11/6) di Shanghai, China.
Perry menilai kerja sama ini akan memperkuat transaksi bilateral antara Indonesia dan China, menggunakan masing-masing mata uang. &ldquo;Serta memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia,&rdquo; kata Perry.
Sementara Gongsheng menambahkan bahwa Indonesia dan China telah menjadi mitra strategis di kawasan, serta bertanggung jawab dalam memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral.
&ldquo;Penguatan kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemakmuran dan stabilitas kawasan,&rdquo; jelas Gongsheng.
Selain membahas peningkatan nilai currency swap, kedua bank sentral juga akan memperkuat kerangka Local Currency Transaction (LCT), konektivitas sistem pembayaran lintas batas, serta pengembangan infrastruktur keuangan.
Terkait pembentukan RMB Clearing, kedua bank sentral ini juga telah menandatangani nota kesepahaman, untuk mendukung pengembangan ekosistem dan likuiditas mata uang renminbi yang mendukung aktivitas keuangan di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, BI dan PBOC juga meluncurkan implementasi pembayaran QR lintas batas. Implementasi ini memungkinkan transaksi antarnegara menggunakan kode QR, yang didukung 191 penyedia di China dan 24 penyedia di Indonesia.
Dalam laporan IDNFinancials.com sebelumnya, BI memang telah melakukan sejumlah upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Beberapa langkah yang diambil termasuk peningkatan transaksi menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra, agar mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat. (KR)

Bank sentral Indonesia dan China akan meningkatkan transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.

Jaga stabilitas rupiah, Indonesia dan China perkuat currency swap

Investor asing menyoroti rupiah, yield, dan BI Rate dalam dialog dengan Gubernur BI Perry Warjiyo.

Investor global 'cecar' Gubernur BI soal rupiah, simak jawabannya

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mencatat penjualan eceran atau ritel pada April terkontraksi 11,6% secara bulanan, berbalik melemah dari Maret yang tumbuh 10,3% secara bulanan.
Berdasarkan Survei Penjualan Eceran BI, Indeks Penjualan Riil (IPR) pada April tercatat sebesar 226,9. Secara bulanan, posisi itu turun dari 256,7 pada Maret 2026.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebut penurunan ini sejalan dengan normalisasi dari lonjakan permintaan pada musim Ramadan dan Idulfitri 2026.
Berdasarkan segmen, penjualan ritel untuk kelompok suku cadang dan aksesoris kendaraan tetap tumbuh 14,7% secara tahunan pada April 2025. Penjualan kelompok perlengkapan rumah tangga juga naik 0,6% dan kelompok barang budaya dan rekreasi naik 0,07%.
Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau turun 3,8% secara tahunan pada April. Kemudian disusul penurunan pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi 26,4%, dan subkelompok sandang 7%.
Meskipun demikian, hasil survei BI memperkirakan penjualan ritel pada Mei akan tetap terjaga dan cenderung membaik, meskipun tetap terkontraksi 0,9% secara bulanan dengan perkiraan IPR di level 225.
&ldquo;Perkembangan ini dipengaruhi oleh permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Kenaikan Yesus Kristus, Iduladha, dan Waisak,&rdquo; jelas Ramdan, dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis (11/6).
Berdasarkan data historis yang dihimpun IDNFinancials.com, kinerja penjualan ritel Indonesia pada April 2026 mengalami penurunan bulanan terbesar, dalam 4 tahun terakhir atau sejak Maret 2022.
Dari sisi harga, hasil survei BI memperkirakan tekanan inflasi dalam tiga bulan mendatang relatif stabil. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) untuk Juli 2026 tercatat sebesar 175,8, relatif tidak berubah dibandingkan proyeksi Juni sebesar 175,6.
Sementara itu, ekspektasi harga untuk Oktober 2026 meningkat menjadi 167,6 dari sebelumnya 163,2 untuk September 2026, seiring kenaikan harga bahan baku. (KR)

Penjualan ritel April anjlok dan menjadi kontraksi bulanan terdalam dalam 4 tahun terakhir.

Penjualan ritel ambles 11,6%, bisnis makanan dan minuman terpukul

JAKARTA - Kenaikan suku bunga acuan Indonesia yang mengejutkan pada Selasa (9/6) lalu memang membantu rupiah bangkit dari rekor terendahnya.
Namun, para analis menilai langkah tersebut belum cukup untuk memulihkan kepercayaan jangka panjang investor terhadap pengelolaan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut analis dari Citigroup Inc. dan Australia &amp; New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), investor masih menunggu kejelasan mengenai rencana fiskal pemerintah serta langkah konkret untuk meningkatkan daya tarik pasar keuangan Indonesia.
Seperti dikutip Bloomberg, kurangnya kepercayaan ini membuat kenaikan suku bunga Bank Indonesia sebesar total 75 basis poin dalam beberapa pekan terakhir belum cukup untuk menjadikan obligasi Indonesia menarik bagi investor asing, menurut Robeco Group.
"Untuk memperbaiki sentimen secara berkelanjutan, dibutuhkan kejelasan kebijakan yang lebih besar serta jaminan bagi investor," kata Krystal Tan, Ekonom ANZ di Singapura.
Ia menambahkan bahwa pelemahan rupiah belakangan ini mencerminkan kombinasi antara meningkatnya volatilitas global dan kekhawatiran investor terhadap konsistensi kebijakan, keberlanjutan fiskal, serta tata kelola pemerintahan.
Dalam sepekan terakhir, otoritas Indonesia meningkatkan upaya untuk meyakinkan investor setelah rupiah terus mencetak rekor terendah baru.
Investor global telah menjual obligasi dan saham Indonesia karena khawatir terhadap rencana Prabowo untuk memperbesar kendali negara atas sumber daya alam dan penerimaan negara guna membiayai program-program publik berskala besar.
Menurut Citigroup dan Robeco, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun mungkin perlu naik hingga 8% untuk menarik kembali dana investor global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa menegaskan kepada DPR bahwa pemerintah akan tetap mematuhi batas defisit anggaran sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta berupaya meningkatkan pendapatan dari sumber daya alam.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar pertemuan virtual dengan investor dari Amerika Serikat dan Eropa untuk menjelaskan alasan kenaikan suku bunga serta rencana kebijakan selanjutnya.
Namun demikian, aset Indonesia masih tertekan akibat pelebaran defisit fiskal, ketidakpastian kebijakan ekspor komoditas, risiko penurunan peringkat utang negara, serta potensi reklasifikasi pasar saham Indonesia menjadi pasar frontier oleh MSCI Inc..
"Kami belum melihat banyak kebijakan struktural yang diumumkan untuk mengatasi persepsi memburuknya iklim investasi," tulis ekonom Citigroup Helmi Arman dalam catatannya setelah kenaikan suku bunga.
Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dalam rapat di luar jadwal pada Selasa, setelah sebelumnya menaikkan 50 basis poin bulan lalu.
Para ekonom memperkirakan bank sentral masih berpotensi kembali menaikkan suku bunga pada rapat dewan gubernur pekan depan.
Meski rupiah menguat untuk hari kedua berturut-turut pada Rabu, mata uang tersebut masih melemah sekitar 7% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini, menjadikannya mata uang dengan kinerja terburuk di Asia.
Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun telah melonjak sekitar 130 basis poin sejak awal 2026 dan sempat menyentuh 7,51% pada Selasa.
Sementara itu, indeks saham acuan Indonesia telah anjlok lebih dari 30%.
Permintaan terhadap obligasi pemerintah dalam lelang Selasa juga turun ke level terendah dalam satu tahun.
Kantor Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan hanya berhasil menjual obligasi dan surat utang senilai Rp26,35 triliun, lebih rendah dari target indikatif Rp36 triliun.
Sebagian tantangan berada di luar kendali pemerintah. Konflik di Iran telah mendorong kenaikan harga minyak dunia sehingga meningkatkan beban subsidi energi Indonesia.
Menurut Faisal Rachman, ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), kondisi tersebut berisiko memperlebar defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal, terutama jika pemerintah tetap menjalankan agenda pertumbuhan yang ekspansif sementara penerimaan negara masih lemah dan biaya utang terus meningkat.
Selain itu, investor memperkirakan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga untuk meredam tekanan inflasi akibat perang Iran.
Langkah tersebut dapat memberi tekanan tambahan kepada pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Strategis pasar Asia Pasifik BNY, Wee Khoon Chong, mengatakan jika kenaikan suku bunga berhasil menarik kembali investor, arus dana kemungkinan lebih banyak masuk ke obligasi jangka pendek karena ketidakpastian kebijakan masih membebani instrumen jangka panjang.
Citigroup mencatat bahwa pada periode pelemahan rupiah sebelumnya pada 2022 dan 2025, investor asing kembali masuk ketika selisih imbal hasil obligasi Indonesia terhadap US Treasury berada pada kisaran 250 hingga 350 basis poin.
Para analis Citigroup memperkirakan yield obligasi tenor lima tahun di kisaran 6,8%-7,5% dan tenor 10 tahun di kisaran 7,1%-8% mulai terlihat menarik bagi investor asing.
Yield obligasi 10 tahun Indonesia naik 13 basis poin menjadi 7,41% pada Selasa, sehingga spread terhadap obligasi pemerintah AS dengan tenor serupa mencapai sekitar 290 basis poin.
"Saya membayangkan jika yield mendekati 8%, pasar akan menjadi sangat menarik bagi investor untuk kembali masuk," kata Philip McNicholas, strategis obligasi negara Asia di Robeco.
Namun, yield yang lebih tinggi juga berarti biaya pinjaman jangka panjang yang lebih mahal bagi pemerintah dan dunia usaha, sehingga memunculkan kekhawatiran baru terhadap keberlanjutan fiskal.
"Kini pasar sedang memperdebatkan apakah kebijakan yang diambil mampu menjaga kepercayaan investor dan mengubah potensi ekonomi menjadi pertumbuhan yang benar-benar bisa dinikmati pemilik modal," kata Liza Camelia Suryanata, Kepala Riset PT Kiwoom Sekuritas Indonesia.
"Pasar masih menunggu bukti apakah obat yang diberikan benar-benar mampu menyembuhkan penyakitnya." (DK)
Terkait: Bank Indonesia beri diskon swap hedging 10%, mengapa?

Investor menilai kejelasan fiskal dan kebijakan lebih penting daripada kenaikan suku bunga.

Analis: Indonesia butuh lebih dari kenaikan bunga untuk pulihkan pasar

JAKARTA &ndash; Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan optimis nilai tukar rupiah akan menguat dan bergerak dalam kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS pada 2027 sesuai asumsi makroekonomi yang digunakan pemerintah.
Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (9/6) kemarin, Perry mengatakan ada sejumlah faktor utama yang mendasari proyeksi tersebut.
Faktor pertama adalah membaiknya kondisi ekonomi global pada 2027 dibandingkan dengan tahun ini, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia meningkat menjadi 3,1%. Sementara kondisi geopolitik diharapkan akan lebih kondusif, sehingga mendorong aliran modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Kedua, Perry menilai fundamental ekonomi Indonesia juga dinilai akan tetap kuat pada 2027. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali, kata Perry, nilai tukar rupiah akan mendapat dukungan.
&ldquo;Fundamental ekonomi Indonesia itu baik dan akan mendukung penguatan nilai tukar rupiah,&rdquo; kata Perry dalam rapat tersebut.
Faktor ketiga, lanjut Perry, yaitu adanya kebijakan sentralisasi ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Kebijakan yang akan berlaku penuh mulai awal tahun depan itu, kata Perry, berpotensi meningkatkan kinerja ekspor, devisa, serta penerimaan negara dan memperkuat nilai tukar rupiah.
Selain itu, Perry menekankan bank sentral akan terus melanjutkan operasi intervensi rupiah di pasar valuta asing.
Terakhir, kata Perry, BI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter bersinergi dengan fiskal, dengan tetap menjaga fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah dan menarik lebih banyak modal asing ke Indonesia.
&ldquo;Tahun depan akan menguat. Kisarannya Rp16.800 sampai Rp17.500,&rdquo; ujar Perry.
Dalam kesempatan yang sama, Perry juga memperkirakan inflasi 2027 berada pada kisaran 2,5% plus minus 1% atau sekitar 1,5-3,5%, didukung kondisi ekonomi yang solid dan sinergi antara bank sentral dan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. (KR)

Bank Indonesia yakin ada beberapa faktor yang menopang penguatan rupiah pada 2027.

BI yakinkan DPR rupiah menguat ke Rp16.800 pada 2027

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain memberikan diskon swap rate hedging sebesar 10% &nbsp;dan membuka kembali fasilitas repurchase agreement (repo) sebagai bagian dari operasi kebijakan moneter untuk memperkuat serta menstabilkan nilai tukar.
&ldquo;Langkah-langkah ini dilakukan untuk meningkatkan imbal hasil (yield) sekaligus memberikan insentif lebih lanjut guna menarik arus masuk investasi asing,&ldquo; kata Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, dalam Investor Conference Call, Selasa (9/6/2026).
Acara yang berlangsung malam hari dari pukul 21.00-22.00 diikuti berbagai investor dari seluruh dunia. Tercatat ada 29 investor yang mengajukan pertanyaan dalam acara tersebut.
Menurut Gubernur BI, &nbsp;ada 5 kebijakan yang telah dilakukan oleh bank sentral yaitu:
Pertama, memutuskan menaikkan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen. Pada saat yang sama, suku bunga Deposit Facility juga dinaikkan 25 basis poin menjadi 4,5 persen, dan suku bunga Lending Facility dinaikkan 25 basis poin menjadi 6,25 persen.
Kenaikan suku bunga ini merupakan langkah lanjutan dan bagian dari respons kebijakan moneter kami untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dampak gejolak global yang meningkat akibat perang di Timur Tengah, sekaligus sebagai langkah antisipatif (pre-emptive) untuk menjaga inflasi tetap berada dalam target 2,5 persen &plusmn; 1 persen pada 2026 dan 2027.
Langkah ini juga bertujuan meningkatkan daya tarik imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dan menarik arus masuk investasi portofolio asing ke Indonesia.
Kedua, menaikkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan guna semakin meningkatkan daya tarik imbal hasil bagi arus masuk portofolio asing.
&ldquo;Penyesuaian struktur suku bunga SRBI tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme pasar agar investasi portofolio ke Indonesia tetap kompetitif dibandingkan negara lain.&rdquo;
Ketiga, dan ini merupakan kebijakan baru, yaitu memberikan insentif berupa penurunan biaya lindung nilai (hedging) dalam bentuk swap rate kepada investor asing.
Selama ini fasilitas tersebut dikenal sebagai swap hedging, dan kami memutuskan memberikan insentif sebesar 10 persen untuk semakin meningkatkan daya tarik investasi asing dan mengompensasi beban kewajiban yang ditanggung investor.
Seperti diketahui, saat ini Bank Indonesia menyediakan fasilitas swap hedging bagi arus masuk investasi asing, yang disalurkan melalui perbankan di Indonesia dan kemudian diteruskan kepada Bank Indonesia.
Bank Indonesia memutuskan memberikan insentif fasilitas swap hedging tersebu, &nbsp;sebesar 10 persen kepada investor asing sebagai kompensasi atas kewajiban yang mereka tanggung.
&ldquo;Mengapa 10 persen? Karena angka tersebut mencerminkan rata-rata tarif pajak yang umumnya harus dibayar investor asing ketika berinvestasi pada surat berharga Indonesia.&rdquo;
Dengan demikian, insentif 10 persen ini akan membuat biaya swap lebih rendah dibandingkan swap valuta asing reguler.
Sementara itu, tingkat swap valuta asing reguler tetap akan ditentukan dan disediakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku.
Keempat, dan ini juga merupakan kebijakan baru, yaitu membuka kembali jendela lelang untuk instrumen repurchase agreement (repo).
Instrumen repo dengan tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan akan ditawarkan kepada perbankan untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan industri perbankan, dengan tujuan menjaga pertumbuhan uang primer (base money) tetap berada pada tingkat dua digit, yaitu di atas 10 persen.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa dampak rambatan (spillover) dari kondisi global tidak mengganggu pasar uang domestik, stabilitas sistem keuangan, maupun stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
&ldquo;Perluasan fasilitas repo ini akan menjadi instrumen utama kami dalam mengelola likuiditas moneter, dibandingkan menggunakan mekanisme lain, termasuk pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder yang selama ini dilakukan Bank Indonesia.&rdquo;
Dengan demikian, lanjut Perry, ke depan Bank Indonesia akan mengurangi pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder, terutama untuk tenor 10 tahun ke atas.
Kelima, meningkatkan intensitas operasi moneter baik dalam rupiah maupun valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah.
Dalam operasi moneter rupiah, Bank Indonesia akan terus membuka lelang SRBI mingguan sebanyak dua kali dalam seminggu.
Sementara untuk penguatan intervensi di pasar valuta asing, intervensi akan terus dilakukan baik di pasar spot domestik, pasar domestic non-deliverable forward (DNDF), maupun pasar offshore non-deliverable forward (NDF).
Kelima langkah kebijakan ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia terus menggunakan seluruh instrumen yang dimiliki untuk memastikan stabilitas nilai tukar, memperkuat ketahanan eksternal terhadap dampak rambatan global, dan memastikan Indonesia tetap menjadi pasar yang menjanjikan serta menarik bagi investor asing untuk berinvestasi.
Hal ini juga didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang menawarkan peluang investasi yang sangat baik.
Selain penguatan respons kebijakan moneter, Bank Indonesia juga akan terus mempererat koordinasi dengan pemerintah, terutama dalam memperkuat sinergi antara kebijakan moneter bank sentral dan kebijakan fiskal pemerintah.
&ldquo;Pada 6 Juni, Menteri Keuangan dan saya telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan beriringan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar, yang pada akhirnya akan mendukung prospek ekonomi Indonesia ke depan.&rdquo;
Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan &nbsp;telah sepakat dua hal:
Pertama, kebijakan moneter dan fiskal akan terus berjalan seiring untuk meningkatkan daya tarik dan imbal hasil bagi arus masuk investasi asing, khususnya pada SRBI dan surat berharga negara, sesuai dengan mekanisme pasar.
Oleh karena itu, dalam operasi moneter kami kini akan lebih banyak menggunakan instrumen repo daripada membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga tidak akan menjalankan skema bond stabilization fund, sehingga imbal hasil baik pada obligasi pemerintah (SBN) maupun SRBI akan tetap terbentuk sesuai mekanisme pasar.
Kedua, insitusi pengelola fiskal dan moneter juga sepakat untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan industri perbankan, antara lain dengan mempertahankan dana kas pemerintah di Bank Indonesia, sehingga operasi moneter dan fiskal dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Ke depan, lanjut Gubernur BI, kebijakan moneter dan fiskal akan terus berjalan beriringan dan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di Indonesia.
&ldquo;Ini juga mencerminkan keyakinan kami bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh dalam menghadapi gejolak global.&rdquo;
Pertanyaan Investor
Berkaitan dengan berbagai langkah yang dilakukan Bank Indonesia, seorang investor,&nbsp;Mark Ledger-Evans, mengajukan beberapa pertanyaan.
Pertama, mengapa Bank Indonesia tidak menghapus saja pajak atas investasi pada obligasi pemerintah, alih-alih memberikan potongan (rebate) sebesar 10% terhadap biaya lindung nilai (FX hedging)?
Kedua, apakah insentif (rebate) tersebut hanya berlaku untuk transaksi yang akan dilakukan ke depan?
Ketiga, apakah Anda menyesuaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026?
Gubernur Bank Indonesia menjawab pertanyaan Evans sebagai berikut:&nbsp;
Pertama, Bank Indonesia memahami bahwa para investor telah mengusulkan pengurangan atau bahkan penghapusan pajak atas investasi portofolio untuk meningkatkan daya tarik aset-aset Indonesia. Namun, kebijakan semacam itu memerlukan proses kebijakan dan administrasi tambahan yang lebih kompleks.
Insentif untuk lindung nilai valuta asing (FX hedging) merupakan cara yang lebih cepat dan lebih praktis untuk mengimbangi biaya tersebut.
Dengan menurunkan biaya lindung nilai melalui transaksi FX swap sebesar 10%, Bank Indonesia pada dasarnya memberikan kompensasi kepada investor atas beban pajak dan biaya transaksi lainnya yang terkait dengan investasi pada aset keuangan Indonesia.
Kedua, meskipun fasilitas ini pada dasarnya ditujukan untuk mendukung investasi baru, fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kepemilikan aset yang sudah ada dan memenuhi persyaratan.
Investor yang memiliki SRBI, obligasi pemerintah, atau saham dapat memanfaatkan fasilitas ini melalui bank-bank yang berpartisipasi, dengan syarat mereka dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas aset yang mendasarinya (underlying assets).
Fasilitas ini berlaku untuk transaksi FX swap dengan jangka waktu (tenor) hingga 12 bulan. Untuk aset dengan jatuh tempo yang lebih panjang, seperti obligasi pemerintah tenor 5 tahun atau 10 tahun, investor tetap dapat menggunakan fasilitas ini selama sisa jatuh tempo aset yang mendasari lebih panjang daripada tenor transaksi FX swap yang dilakukan.
Ketiga, Bank Indonesia tetap mempertahankan prospek pertumbuhan ekonominya, yang didukung oleh koordinasi kebijakan yang kuat antara otoritas moneter dan fiskal. Kebijakan fiskal tetap difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara Bank Indonesia berkonsentrasi pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas nilai tukar.
Bank Indonesia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 4,9%&ndash;5,7%.
"Ke depan, Bank Indonesia juga telah menyampaikan proyeksi indikatif pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,1%&ndash;5,9% sebagai bagian dari pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. (MT)

Gubernur BI dalam Investor Conference Call menjawab 29 pertanyaan investor dari seluruh dunia. 