JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah dan menghindari gejolak yang berlebihan setelah mata uang tersebut mencapai rekor terendah terhadap dolar AS, kata Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti kepada Reuters pada Selasa.
&ldquo;Menstabilkan rupiah tentu menjadi prioritas utama bagi kami saat ini. Kami akan menggunakan seluruh instrumen dan kebijakan yang tersedia, kami akan bekerja secara maksimal,&rdquo; ujarnya, menambahkan bahwa tekanan terhadap rupiah sebagian besar disebabkan oleh dinamika global, termasuk reaksi pasar terhadap perang AS-Israel di Iran.
Seperti dikutip Reuters, Rupiah melemah hingga 0,35 persen menjadi 17.090 per dolar pada Selasa pagi, menurut data LSEG.
Mata uang ini telah turun lebih dari 2 persen terhadap dolar sepanjang 2026, sejalan dengan beberapa mata uang regional lainnya, menurut data tersebut.
Destry menjelaskan bahwa BI melakukan intervensi di pasar spot dan non-deliverable forward, serta siap membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder jika diperlukan. Otoritas juga berupaya meningkatkan arus masuk modal dengan memperbaiki daya tarik Sertifikat Bank Indonesia Rupiah (SRBI).
Ia menambahkan, pelemahan rupiah dipastikan akan berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi, meskipun harga komoditas unggulan yang lebih tinggi akan membantu meredam dampaknya. (DK)

BI intervensi pasar untuk stabilkan rupiah yang melemah ke Rp17.090 per dolar AS.

Tekanan global tekan rupiah, BI beli obligasi dan tarik modal masuk

JAKARTA &mdash; Bank Indonesia (BI) menurunkan batas maksimum pembelian valuta asing (valas) terhadap rupiah dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu per pelaku per bulan. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan kebijakan transaksi pasar valas. &ldquo;Penyesuaian threshold tunai beli valas terhadap rupiah dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu per pelaku per bulan dilakukan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (17/3).
Selain itu, BI menaikkan batas transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi. Batas transaksi swap, baik beli maupun jual, juga ditingkatkan menjadi US$10 juta per transaksi.
Di sisi lain, BI memperketat ketentuan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) dengan menurunkan ambang batas kewajiban dokumen pendukung untuk transfer valas ke luar negeri dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu. Ketentuan ini juga mulai berlaku pada April 2026.
Kebijakan tersebut diambil sebagai respons terhadap tekanan global, termasuk konflik di Timur Tengah, yang memengaruhi pergerakan rupiah. Per 16 Maret 2026, nilai tukar rupiah tercatat di Rp16.985 per dolar AS, melemah 1,29% dibandingkan akhir Februari 2026.
&ldquo;BI akan terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global,&rdquo; kata Perry. (DK)
Menurut pengamat pasar uang, BI pada dasarnya melakukan tiga kebijakan utama.
Pertama, menurunkan batas pembelian valas dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu per bulan. Ini berarti masyarakat dibatasi dalam melakukan pembelian dolar AS. "Ini normal saja, di beberapa begara juga diberlakukan hal yang mirip.'
Kedua, menaikkan batas transaksi DNDF dan swap hingga US$10 juta per transaksi. Ini berarti pelaku pasar memiliki ruang lebih besar untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko nilai tukar.
"Dengan aturan baru perusahaan atau importir atau investor sekarang bisa melakukan indungi risiko kurs dalam jumlah yang lebih besar. Tidak perlu pecah transaksi jadi kecil-kecil."
Contoh sederhana, jelas dia, misalnya sebuah perusahaan harus membayar impor US$8 juta bulan depan, karena khawatir dolar naik maka perusahaan tersebut bisa membeli pakai DNDF/swap untuk &ldquo;kunci&rdquo; kurs dari sekarang.
"Dulu karena limit cuma US$5 juta maka harus dibagi 2 transaksi. Sekarang bisa langsung 1 transaksi penuh, lebih simpel dan fleksibel.
Ketiga, memperketat ketentuan transfer valas ke luar negeri dengan menurunkan ambang batas dokumen pendukung menjadi US$50 ribu. "Maksudnya transaksi di atas nilai tersebut harus disertai dokumen pendukung." (DK/MT)

BI turunkan batas beli valas dan menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak global.

Demi jaga rupiah, BI pangkas batas beli valas jadi US$50 ribu

JAKARTA - Nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif di kisaran Rp16.850 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan intraday Senin (12/1).
Pelemahan ini memperpanjang tren koreksi tujuh hari berturut-turut, serta menempatkan rupiah di posisi terendah sejak akhir April 2025.
Seperti dikutip tradingeconomics.com, tekanan terhadap rupiah masih cukup tinggi di tengah spekulasi pelonggaran kebijakan moneter Indonesia.
Bank Indonesia (BI) dinilai masih berupaya menopang pertumbuhan ekonomi, mengingat inflasi tetap berada dalam sasaran, meski sedikit meningkat pada Desember 2025.
Seperti diketahui, BI juga telah memangkas suku bunga secara kumulatif sebesar 150 basis poin dalam setahun hingga September 2025.
Sentimen pasar turut dibayangi sikap hati-hati investor, seiring melemahnya kepercayaan konsumen pada Desember usai mencapai puncak tertinggi dalam sembilan bulan.
Meski demikian, tekanan terhadap rupiah relatif tertahan oleh posisi cadangan devisa Indonesia, yang mencapai level tertinggi dalam sembilan bulan pada Desember 2025.
Dari sisi global, indeks dolar AS melemah ke kisaran 98,9 setelah menguat selama empat sesi perdagangan berturut-turut. (DK/KR)

Rupiah tertekan spekulasi pelonggaran BI meski cadangan devisa menguat.

Rupiah melemah ke Rp16.850, diredam cadangan devisa

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menghentikan publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) mulai 1 Januari 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kredibilitas dan keandalan suku bunga acuan Rupiah nasional.
&ldquo;Sebagai pengganti JIBOR, pasar keuangan Indonesia didorong menggunakan Indonesia Overnight Index Average (INDONIA), suku bunga acuan rupiah yang dihitung dari transaksi aktual pinjam-meminjam antarbank,&rdquo; ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Rabu (31/12).
Karena berbasis transaksi aktual, INDONIA dinilai lebih akurat, objektif, dan mencerminkan kondisi likuiditas pasar secara riil. Langkah ini bagian dari reformasi suku bunga acuan yang sejalan dengan praktik global terbaik, untuk memperkuat pendalaman pasar keuangan Indonesia.
Reformasi ini telah dipersiapkan matang oleh BI, termasuk memastikan kesiapan pelaku pasar untuk beralih dari JIBOR ke INDONIA.
INDONIA sendiri telah dipublikasikan sejak 1 Agustus 2018 paralel dengan JIBOR. Pengakhiran JIBOR diumumkan pada 27 September 2024, lengkap dengan Panduan Transisi Pengakhiran JIBOR dari National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR).
Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa nilai kontrak keuangan yang jatuh tempo sebelum 31 Desember 2025 dan masih menggunakan JIBOR telah turun 67,7%, dari Rp140,37 triliun pada September 2024 menjadi Rp45,28 triliun pada September 2025.
Sementara kontrak yang memiliki fallback rate untuk jatuh tempo setelah 31 Desember 2025 meningkat 35,9%, dari Rp164,48 triliun menjadi Rp223,76 triliun pada periode sama.
Aktivitas transaksi di Pasar Uang Antarbank (PUAB) juga menunjukkan kinerja positif. Hingga 19 Desember 2025, rata-rata transaksi pinjam-meminjam antarbank dalam Rupiah mencapai Rp15,4 triliun per hari, sekitar 63,5% dari total transaksi pasar uang.
&ldquo;Penggunaan INDONIA sebagai acuan akan mendorong terciptanya pasar keuangan Indonesia yang modern, kredibel, dan kompetitif secara global, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,&rdquo; ujar Ramdan.
BI akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pelaku pasar dan masyarakat untuk memastikan kelancaran reformasi suku bunga acuan. (DK)

Bank Indonesia hentikan JIBOR mulai 2026, INDONIA jadi acuan baru berbasis transaksi antarbank.

BI hentikan JIBOR, INDONIA jadi suku bunga scuan baru mulai 2026

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, berencana meningkatkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor pendek, yakni kurang dari satu tahun, pada 2026.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto, menyatakan bahwa fokus penerbitan akan pada Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan SPN Syariah (SPNS).
Tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar uang, memperdalam pasar obligasi, serta meningkatkan efisiensi manajemen kas.
&ldquo;Tahun 2026 kami akan memperbanyak penerbitan SPN dan SPNS dengan tenor di bawah 1 tahun,&rdquo; ujar Suminto dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (18/12).
Ia menambahkan bahwa strategi ini sudah mulai dijalankan sejak 2025, dengan variasi tenor mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan.
Terkait realisasi pembiayaan tahun berjalan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa hingga 30 November 2025, penarikan utang baru mencapai Rp 614,9 triliun, setara 84 persen dari outlook pembiayaan utang APBN 2025 sebesar Rp 731,5 triliun.
Defisit anggaran tercatat 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih sesuai proyeksi.
Untuk mengurangi penerbitan SBN di akhir tahun, pemerintah mengoptimalkan pembiayaan non-utang, termasuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun yang telah disetujui DPR.
Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dalam pengelolaan utang pandemi COVID-19 yang jatuh tempo pada 2025-2028 melalui skema penukaran utang (debt switch).
Strategi ini bertujuan menekan risiko pembiayaan ulang (refinancing risk) dan menjaga efisiensi beban bunga.
Kepercayaan investor terhadap pengelolaan utang Indonesia juga positif, tercermin dari masuknya investasi asing ke pasar SBN sebesar Rp 2,64 triliun pada Desember 2025. (DK)

Kemenkeu tingkatkan SPN dan SPNS di bawah 1 tahun guna efisiensi kas dan pasar obligasi.

Pemerintah siapkan penerbitan SBN tenor pendek pada 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa Indonesia pada November 2025 mencapai US$150,1 miliar, naik tipis dari posisi Oktober 2025 yang mencapai US$149,9 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kenaikan cadangan devisa sejalan dengan kinerja penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.
Ramdan menyebut kenaikan ini terjadi kebijakan stabilitasi nilai tukar rupiah, sebagai respons Bi dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global.
&ldquo;Cadangan devisa pada akhir November 2025 setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,&rdquo; ujar Ramdan dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12).
BI menilai posisi cadangan devisa tersebut tetap memadai, untuk mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Ke depan, Ramdan menambahkan BI tetap optimis ketahanan eksternal Indonesia tetap kuat, didukung oleh prospek ekspor yang stabil dan berlanjutnya arus masuk penanaman modal asing.
"Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik," jelas Ramdan, dengan menegaskan bank sentral akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah.&nbsp;(DK/KR)

Cadangan devisa November naik ke US$150,1 miliar, perkuat ketahanan eksternal nasional RI.