JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menahan tersangka FH selama 20 hari ke depan.
Penahanan itu terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana penyaluran pendanaan oleh PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) yang bermasalah.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan FH merupakan tersangka baru hasil pengembangan penyidikan setelah sebelumnya penyidik menetapkan empat tersangka lain, yakni TA, MY, ARL, dan AS. "Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka FH, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan di Rutan Bareskrim Polri untuk 20 hari ke depan, mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 8 Juli 2026," kata Ade Safri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (20/6), dikutip dari Antara. FH merupakan founder dan advisor PT DSI. Ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis, antara lain sebagai mantan Direktur Operasional dan Sarana Sistem Informasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2017, Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK periode 2017-2018, serta Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Penetapan FH sebagai tersangka dilakukan berdasarkan fakta penyidikan yang didukung lima alat bukti yang sah. Penyidik kemudian memanggil FH sebagai tersangka pada Jumat (19/6) untuk menjalani pemeriksaan. "Adapun pemeriksaan terhadap tersangka FH dimulai pada pukul 11.00 WIB dan selesai pada sekira pukul 21.00 WIB, di mana dalam pemeriksaan terhadap tersangka FH yang didampingi kuasa hukumnya, penyidik mengajukan sebanyak 79 pertanyaan," ujarnya. Dalam perkara tersebut, PT DSI diduga melakukan penyaluran pendanaan masyarakat menggunakan proyek fiktif dengan memanfaatkan data atau informasi peminjam (borrower) eksisting pada periode 2018 hingga 2025.
Penyidik menerapkan sejumlah pasal terkait penggelapan, penipuan, tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana melalui media elektronik, serta tindak pidana pencucian uang. Bareskrim akan terus mengoptimalkan penelusuran aset bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), OJK, Korlantas Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta instansi terkait lainnya guna mendukung pemulihan kerugian korban. "Penyidik juga akan terus berkoordinasi efektif dengan JPU dan LPSK terkait proses permohonan restitusi yang diajukan oleh para korban perkara PT DSI kepada LPSK dan memfasilitasi para korban agar hak-haknya dapat terpenuhi dan terakomodir melalui mekanisme restitusi," kata Ade Safri. Ia menambahkan, berkas perkara tiga tersangka, yakni TA, MY, dan ARL, telah dinyatakan lengkap (P21) dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 9 Juni 2026.
Pemberkasan perkara tersangka AS, FH, dan tersangka korporasi masih berjalan secara simultan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Agung. (YS)

DSI diduga salurkan pendanaan masyarakat memakai proyek fiktif dengan memanfaatkan data eksisting.

Polisi tahan mantan pejabat OJK dalam kasus PT Dana Syariah Indonesia

JAKARTA &ndash; Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia (SSI) di kawasan Senayan Jakarta terkait dugaan adanya saham gorengan saat terjadi trading halt Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan lalu.
Mengutip detik.com pada Selasa (3/2), sebanyak 20 personel menggunakan rompi dan jaket berlogo Bareskrim memasuki gedung kantor perusahaan sekuritas itu pada pukul 16.33 WIB.
Brigjen (Pol) Adfe Safitri Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri membenarkan adanya penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia (SSI).
&ldquo;Benar, perkara pasar modal di kantor PT Shinhan Sekuritas yang merupakan penjamin emisi efek PT MML saat initial public offering,&rdquo; katanya.
Sebelumnya, Ade Safitri Simanjuntak menyampaikan ada kasus dugaan saham gorengan yang telah diproses. Salah satu terkait saham yang ditangani Bareskrim yakni penyidikan terhadap Direktur MML Junaidi dan eks Kanit Evaluasi dan Pemantauan Persuahaan Tercatat 2 Divisi PP PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Mugi Bayu.
Mengutip data BEI, SSI tercatat memiliki modal dasar Rp880 miliar dan modal disetor Rp249,59 miliar. Status perusahaan merupakan perusahaan patungan dengan nilai modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) Rp123,26 miliar. (LK)

SSI mencatatkan modal kerja bersih disesuaikan (BMKD) Rp123,26 miliar.

Bareskrim geledah kantor Shinhan Sekuritas, adap apa?

JAKARTA &mdash; Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan untuk menyelidiki unsur pidana terkait isu gorengan saham yang muncul saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah anjlok lebih dari 8% pada perdagangan Rabu (28/1)
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak&nbsp; menjelaskan bahwa kasus yang berkaitan dengan saham sudah menjadi fokus Dittipideksus sejak lama.
Proses pengusutan kasus pidana serupa ini sudah ada yang ditahap penyelidikan, penyidikan hingga bergulir di pengadilan. "Saat ini pun penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas beberapa perkara serupa [kasus gorengan saham]," ujar Ade, Jumat (30/1).
Ade mengatakan belum bisa menjelaskan soal modus dengan kasus gorengan saham ini karena sudah masuk ke ranah teknis pengusutan "Mohon izin, ini sudah masuk ke teknis dan taktis di area penyelidikan dan penyidikan yang akan dan sedang kami lakukan."&nbsp;
Mengenai soal kasus terkait saham yang ditangani Bareskrim Polri termuktahir adalah penyidikan Direktur PT Multi Makmur Lemindo, Junaedi dan eks Kanit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan tercatat 2 Divisi PP1 PT BEI, Mugi Bayu.
Kasus ini pun telah inkrah dan divonis melanggar ketentuan pasal 104 Jo Pasal 90 huruf c UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan putusan masing masing pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda dua miliar rupiah.
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelasakn soal IHSG yang anjlok lebih dari 8% pada perdagangan Rabu (28/1) antara lain karena aksi 'goreng-menggoreng' saham.
IHSG jatuh, l;anjutnya,&nbsp; seiring dengan laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan membekukan sementara indeks saham Indonesia seiring kekhawatiran terhadap isu free float dan aksesibilitas pasar. Purbaya menjelaskan bahwa reaksi pasar berlebihan.
Bursa saham Indonesia masih memiliki waktu eksekusi sampai Mei 2026 untuk membereskan persoalan transparansi hingga free float. "IHSG jatuh karena berita MSCI yang menilai pasar saham Indonesia kurang transparan dan banyak 'goreng-gorengan' saham," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1).
&gt;&gt; Penurunan Kredibilitas&nbsp;&nbsp;
Menurut seorang direksi emiten keuangan, masalah utama pasar modal Indonesia adalah penurunan di kredibilitas yang sangat besar.
Saat ini lanjutnya, pengetahuan investor terhadap perilaku otoritas pengawas berbagai bursa di dunia sangat kuat. Jadi, lanjutnya, keanehan soal harga saham yang bisa digoreng naik tinggi kemudian harga sahamnya bisa jatuh sangat cepat dan dalam, bisa dirasakan dan dialami oleh investor dengan mudah.
"Inilah masalahnya, investor bisa membanding-bandingkan penerapan law enforcement di masing masing bursa. Dan di Indonesia lemahnya penerapan hukum sangat terasa."
Sebagai contoh, lanjutnya, di masa lalu investor asing masih banyak yang membeli saham saham berkapitalisasi tidak besar. "Sekarang tidak ada satu pun investor asing yang masuk pada saham berkapitalisasi kcil. Beraninya pada saham saham berkapitalisasi besar. Atau yang masih Indeks MSCI."
Mengenai apakah manajemen bursa dan otoritas pengawasan pasar modal perlu memanfaatkan para veteran zaman dahulu yang terbukti mampu meyakinkan investor bahwa law enforcement bisa ditegakkan dengan baik, dia mengatakan, "Saya kira usulan itu bisa dipertimbangkan karena faktanya di zaman mereka penerapan peraturan dan law enforcement terasa dan terlihat. Buktinya investor asing berani masuk emiten kecil."
Sebetulnya kewenangan hukum dan penyelidikan oleh otoritas bursa maupun OJK sudah sangat memadai. "Yang diperlukan adalah bagaimana penegakan law enforcement goreng menggoreng saham ini. Dan ini memang butuh top down, yang kuat dan kredibel."
Sebelumnya seorang pelaku pasar mengusulkan:&nbsp; "Turunkan veteran pasar modal untuk mengembalikan kredibilitas pasar.&rdquo;
Ia kemudian mencontohkan beberapa tokoh seperti&nbsp;Muliaman D. Hadad, Darmin Nasution, dan Bacelius Ruru. Pelaku pasar tersebut menilai bahwa tiap tokoh tersebut, pada masa baktinya, berhasil membuat kebijakan yang mereformasi sistem pasar modal, dan melindungi investor. (YS)

Investor bandingkan law enforcement di berbagai negara. Di Indonesia kelemahannya sangat terasa.

Bareskrim akan selidiki unsur pidana goreng-menggoreng saham?

JAKARTA - Seorang nasabah Mirae Asset Sekuritas, Irman (70), melaporkan perusahaannya ke Bareskrim Polri terkait dugaan penipuan dan akses ilegal setelah investasinya senilai Rp 71 miliar tiba-tiba hilang tanpa penjelasan.
"Hari ini kita melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Mirae Sekuritas dengan adanya bahwa klien kami kehilangan uang di situ dengan jumlah Rp71 miliar," ujar kuasa hukum Irman, Krisna Murti, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat sore.
Dalam laporan ke polisi itu, Irman menuding sejumlah petinggi PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia melakukan dugaan tindak pidana yang disorot mencakup penipuan, illegal access, transfer dana, pelanggaran perlindungan konsumen, hingga potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Krisna juga membawa dokumen transaksi yang diduga ilegal sebagai bukti. Semua bukti itu, termasuk surat laporan polisi, ditunjukkan kepada awak media di lokasi.
Secara kronologis, hilangnya dana Irman bermula pada 6 Oktober 2025. "Klien kami mendapatkan pemberitahuan konfirmasi transaksi aset lewat akun emailnya yang terdaftar dalam akun sekuritas, pada 6 Oktober 2025 pukul 19.34 WIB. Padahal, klien kami tidak pernah melakukan transaksi itu," tegas Krisna. (DH)

Nasabah laporkan Mirae Asset Sekuritas ke Bareskrim, investasi Rp 71 miliar hilang misterius.