JAKARTA &ndash; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membongkar peredaran 6.747 bal pakaian bekas impor ilegal dengan nilai sekitar Rp41,6 miliar, hasil penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Kalimantan Barat (Kalbar).
Bea Cukai dan aparat terkait, masih memburu pihak yang bertanggung jawab atas masuknya dan distribusi barang ilegal, yang dikenal dengan istilah balpres ini ke wilayah Indonesia.
Penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok bermula dari informasi intelijen atas dugaan pengiriman balpres via KM Edenmas, dengan rute pengiriman Pontianak-Tanjung Priok.
Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, Bea Cukai memeriksa 46 kontainer dan menemukan 43 kontainer terindikasi memuat balpres.
Hingga 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan sebanyak 2.067 bal berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Secara keseluruhan, muatan pada 43 kontainer di Tanjung Priok diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar Rp37,5 miliar.
Dalam operasi lanjutan pada 19-21 Juni 2026 di Kalbar, tim gabungan juga mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal senilai Rp4,12 miliar.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadwa, mengatakan pemerintah tidak akan berhenti pada penyitaan barang, tetapi juga menelusuri pihak yang terlibat dalam pemasukan, penyimpanan hingga distribusi balpres ilegal.
&ldquo;Kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang terlibat dalam kegiatan seperti ini,&rdquo; kata Purbaya dalam konferensi pers, Senin (23/6).
Sementara Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKBP Anton Hermawan, mengatakan pihaknya telah memulai penyelidikan terkait kasus ini.
Ia juga mempertimbangkan penggunaan Undang-Undang Pengelolaan Sampah kepada pelaku terkait, untuk memberi ancaman pidana selama maksimal delapan tahun penjara.
&ldquo;Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke Indonesia apabila tidak ada pemesanan, si pemesan tidak bisa impor langsung tanpa dibantu ekspedisi. Perusahaan ekspedisi juga tidak bisa masuk tanpa shipping company,&rdquo; jelas Anton, dalam pemaparannya. (KR)

Bea Cukai amankan 6.747 bal pakaian bekas ilegal senilai Rp41,6 miliar di Tanjung Priok dan Kalbar.

Bea Cukai bongkar ribuan balpres ilegal, dalang impor diburu

&nbsp;
JAKARTA &ndash; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menegaskan akan tetap berada di posisi terdepan dalam urusan ekspor, meski PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah diberi wewenang untuk menentukan harga jual dan margin ekspor komoditas melalui Peraturan Pemerintah 24/2026.
Mengutip laporan Stockbit Sekuritas, Pasal 3 Ayat 2 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 24/2026 mengatur wewenang DSI untuk menentukan harga jual ekspor dan margin &ldquo;dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&rdquo;
Namun, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia, Djaka Budi Utama, menegaskan bahwa hingga akhir tahun, Bea Cukai masih akan menyediakan layanan sebagaimana biasanya.
&ldquo;Dengan peraturan yang baru, bahwa ekspor itu, untuk sampai bulan Desember, Bea Cukai masih melakukan pelayanan seperti biasa,&rdquo; jelasnya dalam Konferensi Pers APBN KITA Juni 2026, Jumat (5/6).
Ia kemudian menambahkan bahwa Bea Cukai dapat memfasilitasi DSI dalam transaksi ekspor, dan berdampingan dengan Bea Cukai sebagai pihak eksportir.
Lebih lanjut, Djaka memahami bahwa DSI akan mampu mengurus ekspor komoditas secara mandiri, terutama setelah peraturan pemerintah yang baru keluar.
Namun, ia menegaskan bahwa Bea Cukai akan tetap memegang peran penting dalam transaksi ekspor.
&ldquo;Ke depannya mungkin nanti DSI secara mandiri melakukan ekspor. Tetapi, tetap, bea cukai berada di posisi yang terdepan dalam pengurusan ekspornya,&rdquo; pungkas Djaka.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa juga turut menegaskan bahwa implementasi penuh sentralisasi ekspor di bawah DSI ini akan berlaku bertahap dan melalui evaluasi berkala.
Dimulai sejak 1 Juni 2026, tenggat waktu implementasi penuh kebijakan ini akan jatuh pada akhir Desember 2026.
&ldquo;Sekarang berlaku, tapi masih dalam bentuk pelaporan,&rdquo; jelas Purbaya dalam kesempatan yang sama.
&ldquo;Tiga bulan ke depan, akan dievaluasi, sudah siap atau belum kalau di-handle DSI. Kalau belum, tiga bulan lagi, evaluasi lagi. Jadi, pasti pada waktu pelaksanaan, sudah lebih siap,&rdquo; ujarnya.
Pada tahap awal ini, PP No. 24/2026 juga mengatur komoditas yang akan masuk ke dalam kategori sentralisasi ekspor, yaitu batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy. Namun, rinciannya akan diatur terpisah dalam peraturan Menteri Perdagangan.
Selain itu, PP No. 24/2026 juga mengatur pengecualian sentralisasi ekspor bagi para pelaku usaha tertentu yang memiliki kontrak dengan pemerintah terkait investasi, divestasi, dan pengolahan/pemurnian dalam negeri.
Namun, pengecualian tersebut hanya akan diberikan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi antarmenteri. (ZH)

The policy took effect on 1 June 2026, full implementation scheduled by the end of December 2026.

DSI tentukan harga jual, Kemenkeu pastikan Bea Cukai masih berfungsi

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meningkatkan jajaran pegawai pajak dan bea cukai agar bekerja sesuai regulasi, demi meningkatkan penerimaan negara.
Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, yang berlangsung pada Senin (6/4).
&ldquo;Kita memberikan pengertian kepada para pegawai pajak dan bea cukai, bahwa kalau mereka melakukan tindakan yang tidak baik, mereka tidak kebal hukum,&rdquo; kata Purbaya, usai memaparkan realisasi APBN kuartal pertama 2026.
Selama ini, kata Purbaya, citra yang terbangun di masyarakat terhadap pegawai pajak dan bea cukai seolah berada dalam perlindungan dan mendapat imunitas.
&ldquo;Ini perubahan yang signifikan dari approach kami sekarang ke pajak dan biaya cukai, supaya mereka bisa betul-betul memperbaiki dirinya. Jadi di kita sekarang tidak ada yang imun atau kebal terhadap hukum,&rdquo; jelas Purbaya.
Pada kuartal pertama 2026, pendapatan negara tumbuh 10,5% secara tahunan menjadi Rp574,9 triliun hingga akhir Maret. Angka pendapatan ini setara 18,2% terhadap hingga akhir tahun.
Pertumbuhan itu didukung penerimaan pajak yang meningkat 20,7% secara tahunan menjadi Rp394,8 triliun, serta kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp67,9 triliun. Namun tak seperti kinerja penerimaan pajak, penerimaan dari bea cukai turun 12,6% secara tahunan di kuartal pertama 2026.
Dari sisi perpajakan, Purbaya mengaku pemerintah terus memperkuat regulasi yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, penagihan piutang pajak juga dilakukan dengan mekanisme yang lebih efektif dan tata kelola yang lebih akuntabel.
&ldquo;Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pemerintah penerimaan yang diperoleh mencerminkan potensi ekonomi yang sesungguhnya,&rdquo; kata Purbaya.
Sementara dari sisi kepabeanan dan cukai, Purbaya mengatakan pemerintah telah menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi praktik under-invoicing, hingga peredaran cukai ilegal. Dalam penindakan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, realisasi APBN pada kuartal pertama 2026 mengalami defisit Rp240,1 triliun. Hal ini disebabkan realisasi belanja negara yang melonjak 31,4% secara tahunan, menjadi Rp815 triliun. (KR)

Upaya ini sejalan dengan reformasi sektor perpajakan dan bea cukai, demi menambah penerimaan negara.