JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan batas defisit APBN sebesar 3% sulit dipertahankan, apabila harga minyak mentah di pasar global terus meningkat.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/3).
&ldquo;Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong (target) pertumbuhan,&rdquo; kata Airlangga.
Dalam pemaparannya, Airlangga juga memaparkan sejumlah skenario harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), dengan asumsi konflik global yang terjadi saat ini akan berlangsung selama 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan.
Dalam simulasi tersebut, kata Airlangga, ICP berpotensi menyentuh US$86-90 per barel jika konflik antara AS dan Iran berlangsung relatif singkat. Sementara ICP berpotensi menyentuh US$97 per barel jika konflik berlangsung untuk jangka waktu menengah, serta mencapai US$115 per barel jika konflik berlangsung untuk waktu yang relatif lama atau dalam skenario terburuk.
Sementara itu Airlangga memaparkan defisit APBN berpotensi di kisaran 3,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika ICP mencapai US$86-90 per barel. Kemudian defisit berpotensi melebar ke 3,53% terhadap PDB jika ICP mencapai US$97 per barel, serta melebar hingga 4,06% jika ICP menyentuh US$115 per barel.
Airlangga juga menyampaikan pemerintah perlu membahas secara khusus mengenai opsi kebijakan darurat, dengan cara penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengantisipasi berbagai skenario tersebut.
Melalui Perppu tersebut, kata Airlangga, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif pajak darurat bagi sektor terdampak, memberikan pembebasan impor bahan baku tertentu untuk menjaga ekspor, serta menunda kewajiban pajak bagi UMKM dan industri padat energi.
Di luar insentif itu, adanya Perppu juga akan membuka opsi fleksibilitas pembiayaan pemerintah dengan penerbitan surat berharga negara, untuk menutup kebutuhan pembiayaan.
&ldquo;Jadi nanti kita mohon arahan waktu khusus Pak Presiden untuk menyiapkan ini,&rdquo; ungkap Airlangga kepada Presiden Prabowo, dalam sidang tersebut. (KR)

Pemerintah siapkan skenario harga minyak tembus US$115 per barel jika konflik AS-Iran berlarut.

Menko Airlangga: defisit 3% sulit dijaga tanpa pangkas belanja negara

JAKARTA &ndash; Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp479,7 triliun sampai dengan Oktober 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pendapatan negara hingga Oktober telah mencapai Rp2.113,3 triliun. Capaian ini setara 73,7% terhadap outlook 2025.
&ldquo;Kinerja ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.708,3 triliun atau 71,6% dari outlook dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp402,4 triliun atau 84,3% dari outlook,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis kemarin.
Namun dibandingkan dengan realisasi 2024 lalu, kinerja pendapatan negara menunjukkan penurunan. Pendapatan negara sepanjang Januari-Oktober 2024 mencapai 80,2% dari outlook APBN.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara telah mencapai Rp2.593 triliun hingga Oktober. Realisasi ini setara 73,5% dari outlook APBN sampai dengan akhir tahun.
&ldquo;Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas, yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.879,6 triliun dan transfer ke daerah Rp713,4 triliun,&rdquo; ungkap Purbaya.
Dengan realisasi tersebut, Purbaya menjelaskan posisi defisit APBN Indonesia hingga Oktober 2025 setara 2,02% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Namun Purbaya menilai posisi defisit ini masih dalam batas aman karena di bawah outlook APBN sebesar 2,78%.
&ldquo;PDB saat ini mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat,&rdquo; jelas Purbaya. (KR)

Penerimaan pajak sejak awal tahun hingga Oktober masih mencapai 70,2% dari outlook APBN 2025.