JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa Indonesia memperketat kontrol impor melalui regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang diperkuat, dan digitalisasi layanan perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri serta mendukung perdagangan yang adil.
"Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam regulasi perdagangan luar negeri agar sistem menjadi lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi," jelasnya seperti dikutip ANTARA, Rabu, (23/5/26)
Saat ini Indonesia mengklasifikasikan impor menjadi tiga kategori, yaitu barang yang dilarang, barang yang diatur, dan barang yang tidak dibatasi.&nbsp;
Sistem ini bertujuan memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Santoso menambahkan pemerintah memperketat prosedur perizinan impor untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Barang impor umumnya wajib dalam kondisi baru, dan importir harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir (API).
Untuk komoditas tertentu, importir juga wajib memiliki izin usaha impor serta melalui verifikasi teknis oleh surveyor independen agar barang sesuai aturan.
Kementerian Perdagangan juga memperluas digitalisasi layanan perdagangan melalui sistem perizinan elektronik terintegrasi.&nbsp;
Seluruh layanan kini dilakukan secara daring melalui sistem Single Submission (SSm), dengan batas waktu maksimal lima hari untuk meningkatkan kepastian usaha.
Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan nasional, memperkuat iklim investasi, dan meningkatkan daya saing Indonesia.
Indonesia juga aktif menggunakan langkah pengamanan perdagangan (safeguard) untuk melindungi industri dari lonjakan impor.&nbsp;
Saat ini Indonesia menjadi negara paling aktif dalam penerapan safeguard, dengan sembilan kasus atau sekitar 25% dari total tindakan global. (DK)

Indonesia perketat aturan impor, digitalisasi dan pengawasan untuk lindungi industri.

Indonesia perketat kontrol impor untuk lindungi industri dalam negeri

JAKARTA &ndash; Menteri Perdagangan Budi Santoso mengimbau para produsen minyak goreng untuk turut memproduksi merek kedua (second brand) guna memperluas pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Budi menyampaikan bahwa peningkatan produksi second brand akan memberikan lebih banyak alternatif bagi konsumen, mengutip iqplus.info, Kamis (12/2).
Menurutnya, produk tersebut dapat menjadi pendamping MinyaKita, yakni minyak goreng kemasan sederhana dari Kementerian Perdagangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng rakyat.
Ia menegaskan bahwa produksi MinyaKita saat ini sangat melimpah. Namun demikian, produsen tetap diharapkan memperbanyak second brand agar pasokan tetap terjaga dan pasar tidak bergantung pada satu merek saja.
Sebelum program MinyaKita berjalan, jumlah second brand di pasaran sempat mencapai sekitar 50 merek. Namun, jumlah tersebut menurun karena banyak produsen beralih memproduksi MinyaKita.
Budi juga menjelaskan bahwa MinyaKita merupakan bagian dari kebijakan domestic market obligation (DMO), dengan volume yang disesuaikan pada kinerja ekspor.
Karena itu, produsen diharapkan dapat meningkatkan produksi second brand untuk menjaga keseimbangan pasokan di pasar.
Saat ini, minyak goreng second brand telah tersedia dalam berbagai pilihan kemasan, mulai dari 250 mililiter hingga 500 mililiter, dengan variasi merek dan harga yang semakin beragam. (DK)

Mendag dorong produsen perbanyak minyak goreng second brand untuk menambah pilihan masyarakat.