WASHINGTON &ndash; Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) dilaporkan tengah berupaya mempersenjatai pasukan Kurdi dengan tujuan memicu pemberontakan rakyat secara besar-besaran di Iran.
Seperti dikutip edition.cnn.com (03/03/2026), pemerintahan Presiden Donald Trump saat ini sedang melakukan diskusi aktif dengan kelompok oposisi Iran dan para pemimpin Kurdi di Irak terkait penyediaan dukungan militer tersebut.
Menurut seorang pejabat senior Kurdi Iran, kelompok oposisi bersenjata ini diperkirakan akan melancarkan operasi darat di wilayah barat Iran dalam beberapa hari ke depan dengan harapan mendapat dukungan penuh dari AS dan Israel.
Langkah agresif ini mulai terlihat jelas setelah Presiden Trump melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Partai Demokratik Kurdistan Iran (KDPI), Mustafa Hijri, pada hari Selasa (3/3), serta berkoordinasi dengan para pemimpin Kurdi Irak pada hari Minggu sebelumnya.
Seorang sumber menyebutkan bahwa taktik utama dari operasi ini adalah menggunakan pasukan bersenjata Kurdi untuk memancing dan mengikat pasukan keamanan Iran.
Strategi ini dirancang agar warga sipil Iran di kota-kota besar dapat turun ke jalan melakukan protes tanpa risiko dibantai seperti yang terjadi pada kerusuhan Januari lalu.
Untuk memuluskan rencana ini, militer Israel dilaporkan telah mengintensifkan serangan ke pos-pos militer Iran di perbatasan Irak guna membuka jalan bagi masuknya pasukan Kurdi.
Meski demikian, rencana ambisius Trump ini memicu sejumlah kekhawatiran geopolitik. Secara demografis, saat ini terdapat sekitar 25 hingga 30 juta etnis Kurdi yang hidup tersebar melintasi sebagian wilayah Turki, Irak, Iran, Suriah, dan Armenia.
Mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Jen Gavito, memperingatkan bahwa mempersenjatai milisi ini berpotensi merusak kedaulatan Irak dan memberdayakan kelompok bersenjata tanpa akuntabilitas yang jelas.
Selain itu, laporan intelijen AS secara konsisten menilai bahwa faksi-faksi Kurdi di Iran saat ini masih terpecah belah, memiliki perbedaan ideologi, dan tidak memiliki cukup sumber daya untuk menyukseskan pemberontakan tanpa dukungan ekstensif.
Dinamika ini diperparah oleh rekam jejak AS yang kerap meninggalkan sekutu Kurdi mereka di Timur Tengah, sehingga pihak Kurdi kini menuntut jaminan politik yang konkret dari Washington sebelum berkomitmen penuh dalam upaya perlawanan tersebut.
&gt;&gt; Etnis Terbesar Tanpa Negara
Kurdi adalah kelompok etnis yang mendiami kawasan pegunungan di Timur Tengah yang secara historis dikenal sebagai wilayah Kurdistan. Kawasan ini tidak membentuk negara berdaulat dan terbagi ke dalam beberapa negara modern, yakni Turki, Irak, Iran, Suriah, serta sebagian kecil Armenia. Identitas Kurdi terutama dibangun atas dasar kesamaan bahasa, budaya, dan sejarah.
Secara demografis, saat ini terdapat sekitar 25 hingga 30 juta etnis Kurdi yang hidup tersebar di wilayah Turki, Irak, Iran, Suriah, dan Armenia, menjadikan mereka salah satu kelompok etnis terbesar di dunia tanpa negara sendiri. Bahasa Kurdi memiliki beberapa dialek utama, seperti Kurmanji dan Sorani, yang termasuk dalam rumpun bahasa Iran barat.
Dalam konteks politik, posisi masyarakat Kurdi berbeda-beda di tiap negara. Di Irak, Kurdi memiliki wilayah otonom dengan pemerintahan daerah sendiri, sementara di negara lain mereka hidup sebagai kelompok etnis minoritas dengan tingkat representasi dan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat masing-masing. Hingga kini, isu Kurdi tetap menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika sosial dan politik kawasan Timur Tengah. (SF)

Trump sudah telepon Presiden Partai Demokratik Kurdistan Iran dan pemimpin Kurdi Irak.

CIA persenjatai etnis Kurdi di Irak untuk picu pemberontakan di Iran

JAKARTA - Intelijen Amerika Serikat melalui CIA menyoroti kondisi ekonomi dan politik Kuba yang semakin memburuk, namun belum memberikan kesimpulan tegas apakah situasi tersebut cukup kuat untuk menjatuhkan pemerintahan di Havana.Menurut laporan Reuters (11/1), penilaian intelijen AS tidak sepenuhnya sejalan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut Kuba kini berada dalam posisi &ldquo;siap jatuh&rdquo; setelah operasi militer AS di Venezuela.Menurut laporan tersebut, CIA menilai sektor-sektor utama ekonomi Kuba seperti pertanian dan pariwisata berada dalam tekanan berat akibat pemadaman listrik yang sering terjadi, sanksi perdagangan, serta berbagai kendala struktural lainnya.Kondisi ini berpotensi semakin parah apabila Kuba kehilangan pasokan minyak dan dukungan ekonomi dari Venezuela yang selama puluhan tahun menjadi sekutu strategisnya.Meski demikian, penilaian terbaru CIA belum dapat memastikan apakah krisis ekonomi yang semakin dalam akan benar-benar menggoyahkan stabilitas pemerintahan Kuba. Sumber-sumber yang mengetahui laporan intelijen tersebut menyebutkan bahwa kesimpulan CIA masih bersifat campuran dan belum konklusif.Dikutip dari Reuters (11/1), isu ini mencuat seiring pernyataan Donald Trump yang menyatakan bahwa Kuba kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan tanpa dukungan ekonomi Venezuela. Ia menegaskan bahwa sebagian besar pemasukan Kuba selama ini berasal dari minyak Venezuela.Sejumlah pejabat AS juga menilai penghentian pasokan minyak dari Caracas dapat menjadi pukulan besar bagi pemerintah Kuba.Situasi semakin rumit setelah Venezuela, sebagai pemasok minyak terbesar Kuba, mengalihkan hampir seluruh ekspor minyaknya ke Amerika Serikat pasca penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.Menurut laporan Reuters (11/1), langkah ini dilakukan setelah AS menekan pemerintahan sementara Venezuela untuk mengubah arah ekspor minyaknya, yang berdampak langsung pada krisis energi di Kuba.Para analis independen menilai dampak pengalihan minyak tersebut akan sangat berat bagi perekonomian Kuba, bahkan lebih parah dibandingkan saat pasokan minyak dari Venezuela masih mengalir. Dikutip dari Reuters (11/1), krisis energi ini memperburuk kondisi ekonomi yang memang telah lama tertekan oleh embargo AS dan sistem perencanaan negara yang kaku.Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan ekonomi Kuba juga diperparah oleh melemahnya ekonomi Venezuela serta anjloknya sektor pariwisata sejak pandemi COVID-19.Sumber-sumber intelijen menggambarkan kondisi ekonomi Kuba saat ini sangat buruk, meskipun masih dinilai belum separah masa &ldquo;Periode Khusus&rdquo; pada 1990-an.Namun, laporan tersebut mencatat pemadaman listrik kini berlangsung hingga rata-rata 20 jam per hari di luar Havana, sebuah kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi indikator seriusnya krisis energi nasional.Meski begitu, CIA mengakui belum ada kepastian bahwa penderitaan ekonomi ini akan berujung pada perubahan pemerintahan.Dari sisi demografi, menurut laporan Reuters (11/1), pemerintah AS menilai Kuba mengalami penurunan populasi signifikan akibat migrasi besar-besaran penduduk usia produktif. Banyak warga berusia di bawah 50 tahun meninggalkan Kuba dalam beberapa tahun terakhir, yang berpotensi melemahkan dorongan reformasi politik karena minimnya peran generasi muda.Sensus resmi Kuba mencatat jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa pada 2023, namun pejabat AS memperkirakan angka tersebut kini telah turun di bawah 9 juta. Kondisi ini dinilai turut memengaruhi dinamika sosial dan politik di negara tersebut.Dikutip dari Reuters (11/1), akademisi senior Universitas California San Diego, Richard Feinberg, menilai kondisi ekonomi Kuba saat ini berada dalam situasi yang sangat berat. Ia juga menyoroti bahwa Presiden Kuba Miguel D&iacute;az-Canel tidak memiliki legitimasi politik sekuat Fidel Castro di masa lalu.Feinberg menjelaskan bahwa ketika masyarakat berada dalam kondisi kelaparan, fokus utama mereka adalah bertahan hidup, bukan melakukan perlawanan politik. Namun dalam situasi tertentu, keputusasaan ekstrem juga dapat mendorong masyarakat kehilangan rasa takut dan turun ke jalan. (SA)

CIA menilai ekonomi Kuba tertekan dan krisis energi memburuk setelah minyak Venezuela terhenti.