JAKARTA - Saham sektor perkebunan diperkirakan mendapat sentimen positif dari potensi cuaca kering akibat fenomena El Nino yang lebih kuat. Kondisi tersebut berisiko menekan produktivitas kebun sawit dan mendorong kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO).
Seperti dikutip Thestar, Kenanga Research menyebut secara historis El Nino cenderung mengerek harga CPO karena gangguan terhadap produksi. Kenaikan harga biasanya mulai terlihat pada paruh kedua tahun saat El Nino terjadi atau lebih sering pada paruh pertama tahun berikutnya.
&ldquo;Secara historis, El Nino cenderung menaikkan harga minyak sawit mentah (CPO), dengan harga mulai meningkat baik pada paruh kedua (2H) tahun dimulainya El Nino atau, lebih sering, pada paruh pertama (1H) tahun berikutnya.&rdquo;
Menurut Kenanga Research, pergerakan harga CPO pasca-El Nino sangat bervariasi, mulai dari penurunan sementara hingga lonjakan 10%-40% secara kuartalan pada periode berikutnya.
Namun, dengan harga CPO dan inti sawit yang sudah berada pada level tinggi akibat konflik di Timur Tengah, lembaga riset tersebut memperkirakan kenaikan harga yang lebih moderat.
&ldquo;Perubahan harga sangat bervariasi, mulai dari penurunan awal antar kuartal hingga lonjakan 10% hingga 40% pada kuartal-kuartal berikutnya.&rdquo;
Kenanga Research memperkirakan harga CPO berpotensi naik sekitar 5%-10% dari level saat ini. Sejalan dengan itu, proyeksi harga CPO untuk 2026 dinaikkan 4% menjadi RM4.400 per ton dari sebelumnya RM4.250 per ton. Sementara proyeksi 2027 direvisi naik 6% menjadi RM4.450 per ton dari RM4.200 per ton.
&ldquo;Kami menaikkan perkiraan harga CPO tahun 2026 sebesar 4% dari RM4.250 menjadi RM4.400, dan sebesar 6% dari RM4.200 menjadi RM4.450 pada tahun 2027.&rdquo;
Meski sebagian dampak El Nino yang kuat telah tercermin dalam harga saham saat ini, Kenanga Research menilai masih terdapat ruang untuk revisi kenaikan proyeksi harga maupun valuasi emiten perkebunan apabila kondisi cuaca memburuk.
Lembaga riset tersebut mempertahankan rekomendasi "overweight" untuk sektor perkebunan dengan tiga saham unggulan yakni IOI Corp Bhd, Kuala Lumpur Kepong Bhd (KLK), dan TSH Resources Bhd yang seluruhnya mendapat rekomendasi "outperform".
Selain itu, PPB Group Bhd dan United Malacca Bhd juga dinilai menawarkan valuasi yang menarik dengan rekomendasi serupa.
Untuk IOI Corp, Kenanga Research menetapkan target harga RM4,65. Perseroan dinilai berada di jalur yang kuat untuk menutup tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2026 dengan kinerja yang solid, didukung tingkat pengembalian ekuitas yang tinggi serta eksposur pendapatan yang relatif terbatas dari Indonesia.
Sementara itu, KLK memperoleh target harga RM25,20. Menurut Kenanga Research, laba perusahaan lebih sensitif terhadap pergerakan harga CPO karena kontribusi bisnis hilir yang minim. Meski demikian, saham KLK masih diperdagangkan pada valuasi diskon dibandingkan perusahaan perkebunan besar lainnya.
Untuk TSH Resources, target harga ditetapkan pada RM1,60. Perusahaan tersebut dinilai menjadi pilihan murni untuk mendapatkan eksposur terhadap kenaikan harga CPO karena fokus pada bisnis hulu dan masih menjalankan ekspansi jangka panjang.(DH)

Kenanga Research menaikkan proyeksi CPO dan mempertahankan rekomendasi overweight.

El Nino berpotensi dorong harga CPO naik

JAKARTA - Pembeli minyak sawit global masih terus mengamankan pasokan dari Indonesia untuk pengiriman beberapa bulan ke depan meskipun pemerintah menerapkan kebijakan baru yang memusatkan ekspor komoditas strategis melalui satu pintu.
Pelaku pasar menilai masa transisi yang diberikan pemerintah memungkinkan arus perdagangan tetap berjalan sambil menunggu kejelasan implementasi aturan baru tersebut.
Sejak kebijakan berlaku pada tahap awal bulan ini, aktivitas ekspor minyak sawit relatif tidak mengalami gangguan berarti. Importir utama dari India dan China tetap melakukan pemesanan untuk kebutuhan jangka menengah hingga akhir tahun.
Pembeli India saat ini fokus mengamankan pasokan untuk beberapa bulan mendatang, sementara importir China mulai memesan kargo hingga periode pengiriman Desember 2026.
&ldquo;Saat ini semuanya masih berjalan seperti biasa dan masih lancar,&rdquo; kata Presiden dan Chief Executive Officer Grup SD Guthrie Bhd, Mohd Haris Mohd Arshad, seperti dikutip Theedgemalaysia
&ldquo;Orang-orang menjalaninya hari demi hari, dan melihat apa yang akan terjadi,&rdquo;.
Indonesia sebelumnya mengejutkan pasar setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pengawasan terpusat terhadap ekspor sejumlah komoditas utama melalui entitas yang didukung negara. Kebijakan tersebut bertujuan menutup potensi kebocoran penerimaan negara dari perdagangan komoditas.
Sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dunia, setiap perubahan kebijakan ekspor Indonesia berpotensi memengaruhi keseimbangan pasokan global.
Pasar minyak nabati saat ini juga menghadapi risiko pengetatan pasokan akibat potensi fenomena super El Ni&ntilde;o serta rencana peningkatan mandat biodiesel Indonesia yang dijadwalkan berlaku mulai bulan depan.
Pemerintah kini tengah mengkaji berbagai skema yang memungkinkan sebagian pelaku usaha memperoleh pengecualian tertentu dari aturan baru, termasuk melalui komitmen investasi dan kerja sama dengan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), entitas baru yang dibentuk untuk mendukung tata kelola ekspor komoditas.
Sejumlah pelaku industri masih menunggu kejelasan mengenai mekanisme kontrak, penetapan harga, sistem pembayaran, hingga peran DSI dalam transaksi perdagangan.
Di tengah ketidakpastian tersebut, pembeli justru memanfaatkan penurunan harga yang terjadi setelah pengumuman kebijakan baru. Importir China tercatat meningkatkan pembelian palm olein dalam jumlah besar, terutama untuk kebutuhan minyak goreng.
Posisi dominan Indonesia di pasar global juga membuat importir kesulitan mencari alternatif pasokan dalam jangka pendek. Indonesia memasok sekitar 25 juta ton minyak sawit ke pasar dunia setiap tahun dengan India, China, dan Pakistan sebagai pembeli utama.
&ldquo;Sepertinya ini adalah situasi menunggu dan mengamati sampai ada kejelasan,&rdquo; kata Kepala Strategi Perdagangan dan Lindung Nilai Kaleesuwari Intercontinental, Gnanasekar Thiagarajan.
Meski demikian, apabila pemerintah gagal memberikan kepastian setelah evaluasi kebijakan dalam tiga bulan ke depan, sebagian pembeli mulai mempertimbangkan diversifikasi sumber pasokan.
Importir India, misalnya, telah meningkatkan pembelian minyak sawit dari Amerika Latin untuk mengurangi ketergantungan terhadap Indonesia.
Presiden dan Head of Trading Emami Agrotech Ltd, Mayur Toshniwal, mengatakan perusahaan-perusahaan India telah membeli lebih dari 100.000 ton minyak sawit dari negara-negara seperti Kolombia, Ekuador, Kosta Rika, dan Honduras sejak Oktober tahun lalu.(DH)

Importir utama terus mengamankan pasokan sawit Indonesia sambil menanti kejelasan regulasi.

China dan India tetap borong CPO RI meski aturan ekspor berubah

JAKARTA - Kementerian Perdagangan menerbitkan regulasi baru ekspor minyak sawit melalui Permendag Nomor 16 Tahun 2026 yang memprioritaskan penguatan perusahaan eksportir milik negara sekaligus menyediakan masa transisi bagi pelaku usaha sebelum aturan berlaku penuh pada awal 2027.
Peraturan tersebut menggantikan Permendag Nomor 26 Tahun 2024 dan memperkenalkan tahapan transisi yang dirancang untuk memberi waktu adaptasi bagi pelaku usaha swasta sebelum implementasi penuh dimulai pada 1 Januari 2027.
Pelaksana Tugas Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan, Bayu Wicaksono Putro, menjelaskan bahwa jenis komoditas yang diatur tidak berubah.&nbsp;
Seperti dikutip ANTARA, namun, pemerintah memperketat pengaturan jalur distribusi ekspor.
&ldquo;Dari sisi struktur pasal tidak banyak perubahan. Namun terdapat penyesuaian pada beberapa pasal, khususnya yang memuat definisi, ekspor oleh BUMN eksportir, serta pengaturan masa transisi,&rdquo; ujar Bayu dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa.
Komoditas sumber daya alam strategis yang tercakup dalam aturan baru ini tetap meliputi lima produk turunan sawit utama, yaitu minyak sawit mentah (CPO), refined bleached deodorized palm oil (RBDPO), refined bleached deodorized palm olein (RBDPL), minyak jelantah atau used cooking oil (UCO), serta residu sawit.
Mulai 1 Januari 2027, seluruh ekspor produk turunan sawit hanya dapat dilakukan oleh BUMN eksportir yang telah memiliki Persetujuan Ekspor (PE) yang sah.
Dalam skema baru tersebut, BUMN eksportir memperoleh hak ekspor melalui pemenuhan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO), maupun melalui pengalihan hak ekspor dari pelaku usaha swasta kepada BUMN.
Untuk meminimalkan gangguan pasar, pemerintah menetapkan masa transisi mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.&nbsp;
Selama periode tersebut, eksportir swasta yang masih memiliki PE aktif tetap dapat melakukan ekspor seperti biasa.
Namun, mereka diwajibkan melaporkan seluruh data ekspor secara elektronik kepada BUMN eksportir yang ditunjuk.
Bayu menegaskan bahwa seluruh izin ekspor yang diterbitkan selama masa penyesuaian tetap berlaku secara hukum hingga paling lambat 31 Desember 2026.
Selama masa transisi, perusahaan yang masih aktif sebagai eksportir terdaftar tetap bertanggung jawab memenuhi seluruh kewajiban perdagangan, termasuk penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), pelaporan Devisa Hasil Ekspor (DHE), pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan (LARTAS), serta pembayaran seluruh pungutan ekspor yang berlaku.
Selain itu, sistem perusahaan juga harus terintegrasi secara elektronik dengan BUMN eksportir yang ditunjuk dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi resmi terhadap kebijakan baru tersebut dalam tiga bulan ke depan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna memastikan mekanisme baru tidak menghambat perdagangan sawit Indonesia yang bernilai besar. (DK)

Pemerintah siapkan masa transisi aturan ekspor sawit sebelum sentralisasi pada 2027.

Indonesia terapkan aturan baru ekspor sawit, berlaku pada 2027

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah menginstruksikan kenaikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebesar 10%, seiring meningkatnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global.
&ldquo;Presiden membela 15 juta petani, beliau mengatakan harga TBS harus kembali ke tingkat semula, bahkan naik 10%&rdquo; ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Senin (8/6/26).
Seperti dikutip Antara, menurutnya, arahan tersebut menegaskan pentingnya melindungi kesejahteraan sekitar 15 juta petani sawit dengan memulihkan harga TBS dan mendorong kenaikan lebih lanjut.
Ia mengatakan penyesuaian harga tersebut wajar dilakukan karena didukung oleh tren kenaikan harga CPO global serta penguatan dolar AS terhadap rupiah.
Sulaiman menyebut sekitar 70% harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih. Pemerintah bersama Satgas Pangan dan kepolisian akan memastikan normalisasi harga berlangsung sepenuhnya.
Ia menambahkan, penurunan harga TBS di tingkat petani belakangan ini merupakan anomali, karena komoditas tersebut seharusnya mengalami kenaikan sekitar 10% sejalan dengan kondisi pasar global.
Menurutnya, meski harga CPO global telah naik 47% dan dolar AS menguat lebih dari 10% terhadap rupiah, harga TBS di tingkat petani justru turun sekitar 17%.
&ldquo;Kami memiliki datanya. Harga CPO global naik 47%, dolar menguat lebih dari 10%, tetapi harga TBS justru turun,&rdquo; katanya.
Ia mendesak perusahaan-perusahaan sawit yang belum menyesuaikan harga TBS agar segera mematuhi ketentuan yang berlaku. Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan menyelidiki sekitar 270&ndash;300 perusahaan yang belum menyesuaikan harga TBS dengan regulasi daerah, meskipun harga CPO global dan nilai tukar menunjukkan tren kenaikan.
Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani sawit, mengingat sekitar 15 juta masyarakat Indonesia menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor tersebut.
&ldquo;Kita harus melindungi petani. Ada 15 juta petani sawit di Indonesia. Jika harga global naik dan nilai tukar menguat, tetapi harga di tingkat petani justru turun, itu tidak masuk akal,&rdquo; ujarnya. (DK)

Prabowo dorong harga TBS sawit naik 10% seiring lonjakan CPO global dan penguatan dolar.

Prabowo minta harga TBS sawit naik 10%, lindungi 15 juta petani

JAKARTA &ndash; Satgas Pangan Polri menduga adanya permainan kartel di balik anjloknya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani, meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia tengah naik.
Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak, menyampaikan hal itu usai rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, asosiasi pengusaha sawit, perwakilan petani, dan kepolisian pada Senin (8/6).
Menurut Ade, penurunan harga TBS kali ini memang tampak sebagai anomali bagi sektor perkebunan sawit.
&ldquo;Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS ini turun di saat harga CPO dunia tidak turun,&rdquo; kata Ade, dalam konferensi pers.
Menindaklanjuti dugaan tersebut, lanjut Ade, Satgas Pangan Polri akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), baik di tingkat pusat maupun daerah.
Penyelidikan juga akan melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di tingkat Polda, yang juga bertugas sebagai Satgas Pangan daerah.
Selain itu, Satgas Pangan juga menyoroti praktik perdagangan yang berpotensi merugikan negara, seperti under invoicing dan under pricing.
Oleh karena itu aparat penegak hukum, kata Ade, tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Dalam laporan sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah telah menemukan hingga 300 perusahaan yang membeli TBS sawit dengan harga murah. Atas temuan ini, Amran berencana melaporkan seluruh perusahaan ini kepada aparat penegak hukum. (KR)

Satgas Pangan Polri akan gandeng KPPU dalam menyelidiki dugaan kartel harga TBS sawit.

Harga TBS sawit anjlok, Satgas Pangan curiga ada kartel

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan kontrak ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis yang telah berjalan tetap berlaku meski kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai diterapkan.
Komoditas yang masuk dalam skema tersebut antara lain batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy. Danantara menegaskan implementasi mandat DSI akan dilakukan secara terukur, profesional, dan akuntabel tanpa mengganggu kegiatan usaha yang telah berjalan.
Menurut Danantara, keberhasilan pelaksanaan mandat DSI bergantung pada kepastian berusaha. Karena itu, kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya tetap dapat dijalankan selama tidak ditemukan praktik under-invoicing.
"Kontrak yang telah ditandatangani dapat terus berjalan selama tidak terjadi under-invoicing," tulis perwakilan manajemen Danantara dalam keterangan resmi, Jumat (5/6).
Danantara menilai kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan ekspor sesuai ketentuan.
"Dengan demikian, pelaku usaha yang telah menjalankan praktik ekspor yang baik tidak akan mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya sehingga tercipta kepastian hukum dan iklim berusaha yang kondusif."
Selain menjamin keberlangsungan kontrak, DSI juga berkomitmen menjaga kerahasiaan seluruh informasi komersial dan ketentuan kontraktual yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Danantara menegaskan menjaga kepercayaan mitra dagang internasional dan investor menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pemerintah telah menetapkan masa transisi yang dimulai pada 1 Juni 2026 dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahap ini, DSI memprioritaskan penguatan sistem pelaporan dan pengawasan melalui digitalisasi.
DSI saat ini tengah mengembangkan platform digital untuk menganalisis transaksi ekspor komoditas SDA strategis guna mengidentifikasi indikasi under-invoicing secara objektif dan berbasis data.
"Pendekatan ini memungkinkan DSI memfokuskan perhatian pada transaksi yang memerlukan evaluasi, sementara mayoritas transaksi yang telah wajar dapat berjalan dengan lancar."
Menurut Danantara, pendekatan tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekspor yang telah berjalan.
Setelah masa transisi berakhir, DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara ekspor dengan tugas memfasilitasi sekaligus mengawasi penyaluran komoditas ke pasar internasional. Hubungan komersial antara produsen dan pembeli tetap dapat berlangsung sebagaimana biasa.
"Pasca-transisi, DSI mengedepankan pelaksanaan perannya sebagai perantara yaitu memfasilitasi dan mengawasi penyaluran ekspor, di mana hubungan komersial antara produsen dan mitra dagangnya dapat tetap berjalan."
Danantara menyatakan model tersebut dipilih untuk memastikan tidak terjadi disrupsi terhadap ekspor komoditas SDA strategis sekaligus mendorong perdagangan yang lebih transparan, adil, dan bebas dari praktik under-invoicing.
Perseroan juga menegaskan harga komoditas SDA strategis akan ditetapkan berdasarkan metodologi yang adil, transparan, dan akuntabel untuk masing-masing komoditas. Penilaian harga akan mempertimbangkan faktor kualitas, spesifikasi produk, biaya logistik, hingga struktur kontrak sehingga mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya.
Menurut Danantara, pendekatan tersebut bertujuan menutup celah manipulasi harga tanpa mengabaikan perbedaan karakteristik transaksi yang secara komersial memang berbeda.
Ke depan, Danantara dan DSI akan terus berdialog dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan konsisten serta tidak mengganggu arus ekspor nasional.
Dalam menjalankan mandatnya, DSI disebut akan berpegang pada prinsip tata kelola yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, dengan mekanisme komersial yang wajar dan terukur.(DH)

DSI memastikan ekspor SDA tetap berjalan sembari menyiapkan sistem pengawasan baru.

Danantara tenangkan eksportir, kontrak lama tetap berlaku

JAKARTA &ndash; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan akan menyerahkan sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit kepada aparat kepolisian, lantaran belum mengembalikan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) ke level normal.
Langkah itu disebut sesuai keputusan dalam rapat yang dihadiri asosiasi pelaku usaha, perwakilan petani, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polri pada Senin (8/6) hari ini.
Menurut Amran, seluruh peserta rapat telah sepakat harga TBS harus kembali seperti semula.
&ldquo;Ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga dan kami akan kirim langsung ke Polda, tembusan ke Kapolri, Kapolda dan kepada Dirkrimsus Polri untuk ditindaklanjuti,&rdquo; kata Amran, dalam konferensi pers.
Amran menambahkan bahwa penurunan harga TBS dalam beberapa hari terakhir merupakan anomali. Menurutnya, pelemahan rupiah terhadap dolar AS harusnya menjadi faktor pendorong kenaikan harga jual TBS, bukan sebaliknya.
Oleh karena itu, Amran mengimbau perusahaan pembeli TBS agar mengikuti aturan daerah masing-masing, yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.200-3.600 per kilogram.
Sementara itu sekitar 70% perusahaan, kata Amran, telah menyesuaikan harga TBS. Sisanya sekitar 30% akan dilaporkan dan diperiksa oleh aparat penegak hukum.
&ldquo;Ini langsung diperiksa. Sanksi harus melalui pemeriksaan dulu,&rdquo; ujarnya. (KR)

Sekitar 300 perusahaan sawit akan diperiksa setelah membeli TBS di bawah harga normal dari petani.

Mentan seret 300 perusahaan sawit ke polisi akibat beli TBS murah

JAKARTA - Sejumlah asosiasi pelaku usaha di Indoneisa mendesak pemerintah menerbitkan petunjuk teknis terkait kebijakan baru pengelolaan ekspor komoditas strategis yang mulai berlaku bulan ini.
Seperti dikutip Reuters, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), bersama asosiasi pertambangan, batu bara, smelter nikel, dan produsen minyak sawit menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Namun, mereka meminta pemerintah melibatkan sektor swasta dalam proses implementasi.
"Pemerintah perlu mengeluarkan pedoman teknis yang transparan untuk menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global," demikian pernyataan mereka.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan rencana sentralisasi ekspor komoditas strategis melalui perusahaan baru, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan tersebut akan mencakup komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy.
Pemerintah memulai masa transisi kebijakan pada 1 Juni, sementara implementasi penuh ditargetkan paling lambat awal tahun depan. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan penerimaan negara sekaligus mencegah praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya.
Pada saat yang sama, pemerintah juga mulai memberlakukan aturan yang mewajibkan eksportir sumber daya alam menempatkan devisa hasil ekspor di bank-bank milik negara serta membatasi konversi dana tersebut ke rupiah.
Pelaku usaha menilai kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak, terutama terkait kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta pengaturan pengiriman dan asuransi.
Mereka juga meminta kejelasan mengenai implementasi aturan devisa hasil ekspor, perlakuan terhadap perjanjian perdagangan internasional, serta pengembangan platform digital yang kredibel untuk memantau aktivitas perdagangan.
Danantara sebelumnya menyatakan akan menghormati kontrak jangka panjang yang telah berlaku. Namun perusahaan membuka kemungkinan negosiasi ulang harga apabila menemukan indikasi under-invoicing dalam transaksi ekspor.
Selain itu, Danantara mengaku tengah mengembangkan teknologi pemantauan perdagangan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan baru tersebut. H
ingga laporan ini disusun, menurut Reuters, perwakilan Danantara serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait masukan dari pelaku usaha.(DH)

Pelaku industri meminta kepastian kontrak, pembayaran, dan devisa hasil ekspor.

Dunia usaha tagih kejelasan kebijakan sentralisasi ekspor Danantara

JAKARTA &ndash; Investor individu Lo Kheng Hong menambah kepemilikan saham di PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), emiten sawit milik Grup Salim.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (1/6), Lo Kheng Hong melaporkan pembelian 19,9 juta lembar saham SIMP.
Dengan harga beli Rp600 per lembar, transaksi pembelian Lo Kheng Hong mencapai Rp11,94 miliar.
Transaksi berlangsung pada 18 Mei 2026, setelah harga saham SIMP turun hampir 50% dari puncaknya pada 14 April 2026.
Lo Kheng Hong menyebut tujuan pembelian saham SIMP dalam rangka, "menambah investasi."
Setelah transaksi itu, kepemilikan saham Lo Kheng Hong di SIMP meningkat menjadi 793,34 juta lembar atau setara 5,11% saham. Sebelumnya, ia telah memiliki 773,44 juta lembar atau 4,98% saham.
Dengan kepemilikan di atas 5%, Lo Kheng Hong selanjutnya wajib menyampaikan pembelian maupun penjualan saham SIMP kepada regulator, sesuai ketentuan pasar modal INdoneisa.
Lo Kheng Hong menyatakan transaksi dilakukan melalui kepemilikan langsung, serta bukan dalam rangka mempertahankan atau memperoleh kendali atas SIMP.
Investor yang dikenal dengan strategi &ldquo;value investing&rdquo; ini, juga menegaskan bahwa transaksi pembelian tidak terkait aktivitas repurchase agreement.
Berdasarkan data pemegang saham terbaru, Grup Salim lewat Indofood Agri Resources Ltd menjadi pengendali SIMP dengan kepemilikan 73,46% saham. Selain itu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) juga menguasai 6,68% saham.
Dengan demikian, total kepemilikan Grup Salim di SIMP mencapai sekitar 80,14%. Sedangkan porsi saham investor publik nonwarkat dan warkat masing-masing sebesar 18,22% dan 1,63%. (KR)

Porsi kepemilikan saham Lo Kheng Hong di emiten sawit milik Grup Salim ini naik menjadi 5,11%.

Lo Kheng Hong borong saham SIMP, keluar dana Rp11,94 miliar

JAKARTA - Pemerintah menegaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), tidak akan mengambil keuntungan dari pelaksanaan kebijakan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) melalui sistem layanan terpusat yang tengah disiapkan.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan DSI hanya akan menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan ekspor komoditas strategis nasional, bukan sebagai entitas yang mencari keuntungan dari kebijakan tersebut.
"Kami tidak memperoleh keuntungan apa pun," ujar Sudaryono, seperti dikutip Antaranews.
Menurut Sudaryono, keberadaan DSI ditujukan untuk menciptakan tata kelola perdagangan komoditas yang lebih tertib dan terintegrasi. Ia berharap penjelasan tersebut dapat meredakan kekhawatiran pelaku industri hilir sawit, terutama perusahaan refinery dan eksportir.
"Kami berharap setelah ini, tidak akan ada lagi kekhawatiran, terutama bagi pelaku bisnis hilir minyak sawit, seperti kilang dan eksportir," katanya.
Pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga bulan, mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, sebelum kebijakan pengelolaan ekspor oleh DSI diterapkan secara penuh.
Selama periode tersebut, pemerintah akan menyiapkan berbagai regulasi untuk mengalihkan pengelolaan ekspor sawit secara bertahap dari perusahaan kepada mekanisme yang berada di bawah pengawasan DSI.
Mulai 1 Januari 2027, pemerintah menargetkan seluruh ekspor komoditas sawit, batu bara, dan besi nasional dikelola melalui DSI.
Danantara Berbasis Kuntungan
Di sisi lain, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir sebelumnya menyatakan DSI akan menjalankan model bisnis yang berorientasi keuntungan melalui pengelolaan ekspor sumber daya alam, sejalan dengan mandat bisnis Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Pada tahap awal, DSI akan berperan sebagai agen atau perantara dalam transaksi ekspor sebelum memperluas fungsi bisnisnya seiring peningkatan kapasitas organisasi.
DSI akan beroperasi dalam dua fase.
<ul>
<li>Fase pertama, yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan akan bertindak sebagai penilai dan perantara antara pembeli dan penjual komoditas ekspor tertentu.</li>
<li>Fase kedua, yang ditargetkan dimulai pada Januari 2027, DSI akan membeli komoditas dari eksportir dalam negeri untuk kemudian menjualnya ke pasar internasional.</li>
</ul>
Menurut pengusaha, jika nanti DSI yang menjual produk ekspor yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah apakah DSI akan membuat semacam sister company di Singapura, yang pada akhirnya juga akan jual lebih mahal disbanding harga di Indonesia karena banyak cost yang harus dibayar. &ldquo;Dan pajaknya akan, kembali lagi, ditarik oleh pemerintah Singapura.&rdquo;
Atau, lanjutnya, seandainya Indonesia bisa memaksa trader global seperti Trfigura, Vito; atau Glencore belinya di Indonesia saja, maka pasti akan meminta harga yang lebih rendah. Sebab, mereka sudah punya struktur legal, treasury, dan risk management di Singapura. &ldquo;SGX sudah jadi hub komoditas Asia. Semua infrastruktur sudah di sana, letter of credit, hedging instruments, counterparty network.&rdquo;
Di sisi lain, jika beli langsung dari DSI di cabang Indonesia naka paratrader global akan kena pajak transaksi Indonesia, kena regulasi BI untuk settlement, kena risiko rupiah dalam proses dan dokumentasi lebih kompleks.
&ldquo;Ini sebetulnya angka-angka kompleks, karena Indonesia dipandang sedang ingin menolong rupiah tapi juga sekaligus memberi bisnis Danantara. Dua hal ini belum tentu bisa berjalan selaras. Karena DSI dituntut profit, sementara pemerinta berbeda.&rdquo;
Namun, yang lebih terlihat agak jelas, kalau policy directionnya seperti ini maka ekportir asli akan dapat harga yang lebih murah yang ujungnya akan petani sawit akan menerima penurunan pendapatan. (DH)

Pemerintah pastikan DSI tidak mengambil keuntungan dari ekspor CPO dan komoditas strategis.

Pemerintah tegaskan DSI tak raup untung dari ekspor CPO

JAKARTA - Pemerintah resmi mewajibkan pelaporan ekspor tiga komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, yaitu batubara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy), melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal mulai 1 Juni 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, transisi implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI sebagai eksportir tunggal akan dimulai pada 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026. Pada saat bersamaan, pemerintah juga mulai memperketat kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri.
"Pada tahap transisi implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI sebagai eksportir tunggal, kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh masing-masing perusahaan komoditas batubara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy).
Namun, mereka diwajibkan melaporkan seluruh kegiatan ekspornya kepada DSI sebagai BUMN ekspor," jelas Airlangga. Pelaporan akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Portal CEISA 4.0.
Pemerintah melakukan evaluasi selama tiga bulan pertama. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan tahapan implementasi berikutnya.
Terkait penarikan pajak ekspor atau bea keluar, Airlangga menegaskan, mekanismenya masih sama seperti yang ada sekarang.
Artinya, akan dilakukan dan dimonitor oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.
&rdquo;Pemerintah menilai rentang waktu tersebut cukup bagi pelaku usaha, eksportir, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan penyesuaian,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers Minggu (31/5/2026) siang, di Wisma Danantara, Jakarta.
Dia menekankan, kehadiran DSI sebagai BUMN ekspor akan tetap menjaga kepastian berusaha, kelancaran arus barang, realisasi ekspor, serta menghormati kontrak-kontrak dagang yang telah berjalan antara eksportir dan mitra usaha di luar negeri.
Pemerintah, kata AIrlangga, mellaui DSI ingin memastikan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis lebih terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
Selain meningkatkan penerimaan negara, kebijakan itu diharapkan memperkuat kepercayaan mitra dagang internasional serta memastikan ekspor SDA berkontribusi pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
&rdquo;Pada 2025, nilai ekspor batubara, kelapa sawit, dan besi paduan telah mencapai US$66,13 miliar atau sekitar 23,4 persen dari total ekspor nasional. Ketiganya juga menjadi penopang surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut,&rdquo; klaim Airlangga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang hadir dalam konferensi pers yang sama menyampaikan, mulai 1 Juni 2026, akan berlaku juga ketentuan baru mengenai penempatan wajib devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026.
Meski tanggal pemberlakuannya bertepatan dengan hari libur, ketentuan tersebut tetap berlaku karena aktivitas ekspor terus berjalan.
Rupiah Segera Menguat?
Sebelumnya, Menteri Keuangan menargetkan kurs rupiah akan kembali menguat terhadap dolar AS dalam waktu dekat. Purbaya bahkan menyebut rupiah akan berada di level Rp15.000/US$.
Purbaya mengimbau masyarakat agar tidak terlalu khawatir dengan kurs rupiah yang sedang turun seperti terjadi pada saat krisis 1998.
"Teman-teman enggak usah takut yang ribut-ribut nilai tukar akan jeblok seperti 1998. Nanti Juni akan ada suplai dolar yang signifikan ke ekonomi kita. Jadi rupiah akan menguat," ucap Menteri Keuangan, saat menghadiri Jogja Financial Festival 2026, Jumat, 25/6/26.
Airlangga sebelumnya mengungkapkan bahwa DSI telah tercatat sebagai co-eksportir dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola oleh Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan.
Artinya, DSI secara otomatis menjadi entitas yang bermitra dengan eksportir utama dalam kegiatan ekspor barang maupun jasa.
&ldquo;Mekanismenya sudah diatur di Bea Cukai. Dalam rantai ekspor terdapat eksportir, pemilik barang, importir, dan penerima barang,&rdquo; ujar Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, Senin (25/5).
Pencatatan DSI sebagai co-eksportir dilakukan menjelang pemberlakuan sistem ekspor QQ (Qualitate Qua atau bertindak untuk dan atas nama) yang wajib diterapkan seluruh eksportir mulai 1 Juni 2026.
Melalui mekanisme tersebut, seluruh laporan ekspor akan diterima oleh DSI untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Pengawasan mencakup berbagai aspek, mulai dari kesesuaian volume ekspor hingga evaluasi antara harga transaksi yang disepakati dengan harga pasar.
&ldquo;Pada tahap pertama, eksportir maupun pemilik barang melakukan registrasi melalui INSW yang sudah mencantumkan DSI sebagai co-eksportir. Dengan mekanisme QQ, seluruh pelaporan ekspor akan masuk ke DSI. Itu yang akan kita jalankan selama tiga bulan pertama,&rdquo; jelasnya.
Airlangga mengatakan, implementasi sistem ekspor satu pintu akan dilanjutkan dengan proses evaluasi secara paralel sebelum diberlakukan secara penuh pada 1 Januari 2027. (YS)

Menteri Keuangan menargetkan kurs rupiah akan kembali menguat terhadap dolar AS dalam waktu dekat.

Ekspor batubara dan CPO besok wajib lapor DSI. Rupiah segera menguat?

JAKARTA &ndash; Kementerian Pertanian (Kementan) mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga acuan.
Hal itu disampaikan menyusul temuan Kementan, terhadap 139 perusahaan yang terbukti membeli TBS lebih rendah dari harga acuan di berbagai daerah.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan sebanyak 16 PKS telah menaikkan harga pembelian setelah pemerintah menggelar rapat koordinasi dengan pelaku industri sawit.
Namun menurut dia, masih banyak perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai ketentuan di masing-masing daerah.
"Kami telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing," kata Sudaryono, dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit di Jakarta, pada Jumat (29/5).
Sudaryono menambahkan, penurunan harga TBS di tingkat petani tidak sejalan dengan kondisi pasar global. Karena harga minyak sawit dan permintaan global tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung meningkat.
"Di hilirnya itu tidak ada perubahan sementara di hulunya terjadi gejolak yaitu pembelian TBS yang murah," katanya.
Oleh karena itu, kata Suradyono, pemerintah mendesak agar gubernur, bupati, wali kota, serta dinas terkait menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mengatur tata kelola penetapan harga jual TBS.
Sudaryono mengatakan baru sebagian provinsi yang secara aktif menetapkan harga TBS dengan melibatkan pemerintah daerah, PKS, dan asosiasi terkait.
Di samping itu, pemerintah daerah juga diminta memantau harga pembelian TBS oleh PKS, serta mengidentifikasi perusahaan yang membeli di bawah ketentuan, termasuk afiliasi usahanya.
"Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin," imbuh Sudaryono.
Selanjutnya, Kementan akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam praktik perdagangan sawit, yang berdampak pada penurunan harga TBS di tingkat petani. (KR)

Pemerintah menemukan 139 PKS membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah.

Kementan ancam sanksi pabrik pembeli sawit di bawah harga acuan

SINGAPURA - Wilmar International mengatakan dalam pengajuan ke bursa pada Kamis (28/5) bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari otoritas Indonesia terkait dugaan penyelidikan atas praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor.
Seperti dikutip dari The Businees Times,&nbsp;perusahaan agribisnis besar tersebut juga menyatakan sedang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memahami kekhawatiran mereka.&nbsp;
&ldquo;Jika dan ketika kami menerima pemberitahuan resmi, kami akan memperbarui pasar sesuai perkembangan,&rdquo; kata perusahaan.
Sebelumnya, The Business Times pada Selasa melaporkan bahwa Wilmar termasuk dalam 10 eksportir crude palm oil (CPO) yang sedang diselidiki atas dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing.&nbsp;
Musim Mas Juga Diperiksa.
Under invoicing adalah praktik melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari sebenarnya untuk memindahkan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah dan/atau membayar pajak ekspor lebih kecil.
Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengirim atau menjual CPO ke perusahaan dagang di Singapura, yang kemudian menjual kembali ke Amerika Serikat dengan kenaikan harga hingga 50%, sehingga menimbulkan dugaan pergeseran nilai ekspor ke luar negeri.
Ia menjelaskan bahwa meskipun dokumen ekspor domestik di Indonesia terlihat sesuai, ditemukan ketidaksesuaian dalam catatan transit dan harga di tujuan akhir, yang mengindikasikan penggunaan hub perdagangan luar negeri untuk mencatat margin lebih tinggi di luar negeri.
Penyelidikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia memperketat pengawasan arus komoditas strategis.
Saham Wilmar turun tajam hingga 10,5% atau S$0,37 ke S$3,15 pada awal perdagangan Kamis, sebelum kemudian melemah sekitar 4% menjadi S$3,38 pada sesi tengah hari. (DK)

Wilmar belum terima pemberitahuan resmi soal dugaan ekspor CPO under-invoicing.

Wilmar: Belum ada pemberitahuan resmi soal dugaan under invoicing

JAKARTA - Saham Wilmar International anjlok hingga 10,5% pada awal perdagangan Kamis (28/5) di Bursa Singapura di tengah penyelidikan pemerintah Indonesia terkait dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing ekspor crude palm oil (CPO).
Seperti dikutip The Business Times, pada pukul 09.00 waktu setempat, saham Wilmar turun S$0,37 ke level S$3,15.&nbsp;
Namun, pada pukul 09.21 saham sempat pulih ke S$3,43 atau turun 2,6% setelah sekitar 4,7 juta saham diperdagangkan.
Kemudian pada pukul 11.11, saham kembali melemah 4% atau turun S$0,14 ke level S$3,38 dengan volume transaksi mencapai hampir 10,6 juta saham.
Sebelumnya, Wilmar disebut menjadi salah satu dari 10 eksportir CPO yang sedang diselidiki otoritas Indonesia atas dugaan manipulasi nilai ekspor dan pengalihan keuntungan ke luar negeri.
Praktik under-invoicing dilakukan dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah agar keuntungan dapat dialihkan ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah atau untuk menekan kewajiban bea ekspor.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut menjual atau mengirim CPO ke perusahaan perdagangan di Singapura sebelum dijual kembali ke Amerika Serikat dengan kenaikan harga hingga 50%.
Menurutnya, dokumen ekspor di Indonesia terlihat sesuai, namun ditemukan ketidaksesuaian pada data transit dan harga di negara tujuan yang mengindikasikan penggunaan hub perdagangan luar negeri untuk membukukan margin lebih tinggi di luar Indonesia.
Selain Wilmar, perusahaan berbasis di Singapura, Musim Mas, juga masuk dalam daftar penyelidikan.
Investigasi ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Indonesia untuk memperketat pengawasan terhadap arus perdagangan komoditas strategis nasional. (DK)

Saham Wilmar sempat anjlok 10,5% usai penyelidikan diumumkan.

Indonesia selidiki ekspor CPO, saham Wilmar langsung terkoreksi

JAKARTA &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku tengah mendalami kasus dugaan manipulasi dalam aktivitas ekspor komoditas Crude Palm Oil (CPO), menggunakan transfer-pricing hingga under-invoicing.
Dugaan ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, sekitar sebulan lalu.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, membenarkan bahwa saat ini pihaknya telah berada di tahap penyidikan, terhadap sejumlah perusahaan di sektor kelapa sawit.
&ldquo;Itu sudah satu bulan lebih, data dari Kemenkeu itu melengkapi data di kita,&rdquo; kata Syarief, saat memberi keterangan kepada media pada Senin (25/5).
Ia menambahkan Kejagung telah memeriksa beberapa saksi dalam perkara ini. &ldquo;Nanti kita sampaikan,&rdquo; jelas Syarief, dengan menekankan kasus bisa menyeret perusahaan dari sektor lain.
Sementara secara terpisah pada akhir pekan lalu, Purbaya mengaku para eksportir itu telah melakukan penyelewengan lewat perusahaan cangkang di luar Indonesia.
&ldquo;Saya akan lihat berapa yang bisa saya ambil dari mereka,&rdquo; kata Purbaya saat memberi keterangan di Istana Negara.
Langkah tersebut, kata Purbaya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengatasi kebocoran pendapatan negara, akibat manipulasi ekspor komoditas yang telah lama terjadi.
&ldquo;Nanti harusnya dengan ada penjual tunggal tadi, harusnya aman,&rdquo; imbuh Purbaya merujuk pada entitas pengendali ekspor di bawah Danantara. (KR)

Kejaksaan mengaku telah memeriksa saksi dalam sebulan terakhir, meski belum ada nama yang diungkap.

Kejagung usut dugaan manipulasi ekspor CPO di 10 perusahaan

KUALA LUMPUR - Industri kelapa sawit Malaysia khawatir rencana Indonesia memusatkan ekspor komoditas utama, termasuk minyak sawit, dapat mengganggu arus ekspor sementara dan menekan sentimen pasar selama masa transisi.
Indonesia, produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dunia, pada Rabu mengumumkan pembentukan eksportir tunggal untuk komoditas utama seperti minyak sawit, batu bara, dan feroaloi guna memperketat pengawasan penerimaan pajak serta devisa.
Seperti dikutip BUSINESS RECORDER, Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB) menyatakan kebijakan tersebut diperkirakan tidak akan berdampak langsung terhadap produksi minyak sawit.&nbsp;
Namun, pasar kemungkinan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan prosedur ekspor baru.
MPOB menilai keterlambatan administrasi atau ketidakpastian dalam penerapan aturan baru dapat berdampak jangka pendek terhadap pengiriman dan sentimen perdagangan.&nbsp;
Meski demikian, faktor harga, keandalan, dan kualitas dinilai tetap menjadi penentu utama pasar.
&ldquo;Sebagian pembeli mungkin juga meninjau kembali strategi pasokan mereka untuk memastikan kelangsungan suplai, yang merupakan respons normal terhadap perubahan administratif atau logistik,&rdquo; tulis MPOB.
Chief Executive Malaysian Palm Oil Association, Roslin Azmy Hassan, mengatakan perubahan sistem ekspor Indonesia berpotensi memicu ketidakpastian di kalangan pembeli dan pedagang, terutama pada tahap awal implementasi.
Menurut dia, kekhawatiran utama adalah apakah mekanisme baru tersebut dapat memengaruhi efisiensi dan kecepatan ekspor, yang berpotensi memperketat pasokan sementara dan meningkatkan volatilitas harga.
Roslin menambahkan permintaan minyak sawit global diperkirakan tetap kuat karena komoditas tersebut masih menjadi minyak nabati yang kompetitif di pasar dunia.&nbsp;
Namun, pembeli bisa mulai mendiversifikasi sumber pasokan jika khawatir terhadap potensi gangguan atau keterlambatan.
Malaysia, sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua dunia, dinilai berpotensi mendapat keuntungan apabila pembeli melihat pasokannya lebih stabil dan dapat diprediksi selama periode transisi tersebut.
&ldquo;Malaysia memiliki sistem ekspor yang mapan dan berbasis pasar, sehingga dapat memberikan keuntungan jika pembeli mencari sumber pasokan alternatif atau tambahan,&rdquo; ujar Roslin. (DK)

Malaysia khawatir aturan ekspor RI picu gangguan pasokan dan harga CPO.

Malaysia nilai aturan ekspor baru RI bisa hambat pasokan

JAKARTA - PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), produsen minyak kelapa sawit milik Liana Saputri atau putri dari Haji Isam, akan membagikan dividen tunai Rp39,99 miliar.
Rencana itu telah mendapat persetujuan dari rapat pemegang saham PGUN, yang digelar pada Kamis pekan lalu. Jumlah dividen tunai yang akan dibagikan sebesar Rp39,99 miliar atau Rp6,97 per lembar saham, sekitar 25% dari laba bersih tahun buku 2025.
Sementara sisa dari laba bersih PGUN yaitu Rp119,3 miliar, akan dicatat sebagai laba ditahan.
Manajemen PGUN dalam keterangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (25/5), telah menetapkan jadwal pembagian dividen tunai.
Berikut jadwal pembagian dividen PGUN:
<ul>
<li>Cum dividen pasar reguler dan negosiasi: 3 Juni 2026</li>
<li>Ex dividen pasar reguler dan negosiasi: 4 Juni 2026</li>
<li>Cum dividen pasar tunai: 5 Juni 2026</li>
<li>Ex dividen pasar tunai: 8 Juni 2026</li>
<li>Recording date: 13 Juni 2025 pukul 16.00 WIB</li>
<li>Pembayaran dividen: 24 Juni 2026 dan paling lambat 3 Juli 2025</li>
</ul>
Menurut data IDNFinancials.com, harga saham PGUN bertahan di Rp7.400 pada perdagangan Jumat (29/5), setara Price to Earnings (P/E) yang disetahunkan 326 kali.
Sedangkan dengan acuan dividen per saham yang dibagikan, yield dividen PGUN tak sampai 1%.
Mayoritas saham PGUN saat ini berada di bawah PT Araya Agro Lestari, yang memiliki 38,44% saham. PT Citra Agro Raya menguasai 38,25% dan PT Baramega Cipta Mulia Persada 15,69%.
Investor publik memiliki 7,62%. Sementara pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham PGUN adalah Liana Saputri. (KR)

Liana Saputri tercatat sebagai penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham PGUN.

Emiten sawit milik putri Haji Isam bagi dividen Rp39,9 miliar

JAKARTA - Indonesia akan mengecualikan&nbsp;nickel pig iron&nbsp;(NPI), yang menyumbang mayoritas ekspor nikel Indonesia, serta beberapa produk turunan minyak sawit olahan (CPO) dari rencana sentralisasi ekspor komoditas.
Menurut seorang menteri senior pemerintah, seperti dikutip Reuters , Jumat (22/5), nickel pig iron&nbsp;(NPI), yaitu logam nikel dengan tingkat kemurnian rendah, akan dikecualikan dari kebijakan tersebut.&nbsp;
Dalam kebijakan yang diumumkan pekan ini, ekspor batu bara, minyak sawit, dan feroaloi wajib dilakukan melalui perusahaan negara, dengan masa transisi yang diperkirakan dimulai pada 1 Juni. Indonesia merupakan eksportir terbesar dunia untuk batu bara termal, minyak sawit, dan produk nikel.
"Ferronickel&nbsp;tetap termasuk dalam kebijakan karena kandungan besinya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan pada Kamis malam setelah pertemuan dengan sejumlah kelompok industri.
Ferronikel memiliki kandungan nikel lebih tinggi dibanding NPI, namun kedua produk tersebut masuk dalam kode yang sama dalam pelacakan perdagangan global.
Data badan statistik menunjukkan bahwa ekspor Indonesia dalam kategori ini mencapai US$16,4 miliar tahun lalu. Industri menyebut NPI mencakup sebagian besar ekspor logam nikel Indonesia.
Menurut seorang pengusaha, pengecualian NPI itu berarti kebijakan sentralisasi ekspor itu sedang diciutkan skalanya secara real-time,&nbsp;bahkan sebelum berlaku.
"Sebab NPI adalah mayoritas ekspor nikel Indonesia. Yang tetap masuk DSI hanya ferronikel karena 'kandungan besinya'. Tapi secara volume, ini pengecualian yang sangat besar."
Sekretaris Jenderal APNI, kelompok penambang nikel, menyambut baik pengecualian NPI dan mencatat bahwa hanya sedikit smelter di Indonesia yang memproduksi ferronikel.
&ldquo;Jadi ini berarti akan baik-baik saja, tetapi kita masih harus melihat implementasi teknisnya nanti,&rdquo; kata Meidy Katrin Lengkey setelah pertemuan dengan pejabat pemerintah.
Seorang pelaku industri sawit yang menghadiri pertemuan tersebut mengatakan bahwa ekspor crude palm oil (CPO), refined, bleached, deodorized (RBD) palm oil, dan RBD palm olein akan melalui badan baru tersebut, sementara produk turunannya akan dikecualikan.
Produk-produk yang masuk dalam rencana ekspor terpusat itu mewakili sekitar 90% ekspor minyak sawit tahun lalu, menurut data badan statistik. Tahun lalu, Indonesia mengekspor 23,6 juta metrik ton crude palm oil dan produk olahannya dengan nilai mencapai US$24,4 miliar.
Deadline Masih Membingungkan
Sebelumnya, dokumen Kementerian Perdagangan, Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian, Pembahasan Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Strategis,&nbsp; yang diperoleh IDNFinancials mengungkap adanya dua rencana&nbsp;deadline&nbsp;yang berpotensi membingungkan pelaku pasar dalam implementasi kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam strategis yang berlaku mulai 1 Juni 2026.
&ldquo;Ada beberapa dokumen beredar yang memang tampaknya masih berubah-ubah. Ini pekerjaan administrasi raksasa yang deadlinenya mepet, dan kelancarannya sangat mempengaruhi perolehan proses ekspor komoditas penting andalan Indonesia,&rdquo; kata seorang pengusaha.
Dia menjelaskan, dokumen terakhir yang ia dapat bertanggal 21 Mei 2026. &ldquo;Dari satu dokumen ini saja ada sudah ada dua deadline yang berbeda, &nbsp;padahal 1 Juni sudah tinggal beberapa hari lagi.&rdquo;
Kebijakan yang bersumber dari pidato Presiden pada Rapat Paripurna DPR 20 Mei 2026 itu menetapkan bahwa ekspor tiga komoditas strategis, kelapa sawit, batubara, dan ferro alloy, hanya dapat dilakukan oleh BUMN, yang dalam dokumen tersebut diidentifikasi sebagai PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Namun implementasinya tidak serta merta.
Pemerintah, kata dia, dari dokumen tersebut &nbsp;menetapkan dua tahap: mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai masa transisi, di mana perusahaan swasta masih dapat menggunakan izin ekspor mereka sendiri namun seluruh dokumen pabean harus mencantumkan Danantara sebagai eksportir. Tahap kedua berlaku mulai 1 September 2026, di mana hak ekspor perusahaan swasta sepenuhnya berakhir.
Besarnya skala kebijakan ini terlihat dari data perizinan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Misalnya, per 18 Mei 2026, tercatat 11.231 Persetujuan Ekspor kelapa sawit aktif yang dimiliki oleh 76 perusahaan dengan total alokasi 10,1 juta ton. Seluruh izin tersebut hanya berlaku hingga 31 Agustus 2026.
"Artinya, apakah 76 perusahaan tersebut tiba-tiba hilang hak ekspornya dan langsung diserahkan ke DSI? Ini yang perlu diperjelas karena ekspor kelapa sawit Indonesia besar sekali, sebagai pemain utama dunia di industri ini.&rdquo;
Selain itu, kata dia, yang menjadi pertanyaan adalah kesiapan infrastruktur pendukungnya. Apakah sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan kepabeanan sudah siap mengakomodasi mekanisme baru ini tepat pada 1 Juni?
Pertanyaan lain, lanjutnya, apakah PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang praktis menjadi satu-satunya pintu ekspor komoditas strategis Indonesia, sudah memiliki kapasitas administrasi dan operasional yang memadai?&nbsp;
"Rencana ini sebetulnya seperti menghilangkan peran Direktorat Jenderal Bea Cukai. Lembaga itu nanti mungkin hanya memberi stempel saja,"&nbsp;ujarnya.
Dokumen tersebut sendiri mencatat sejumlah hal yang belum final, daftar kode HS yang belum disepakati antar kementerian, konfirmasi dari kementerian pembina sektor yang belum masuk, serta kesiapan sistem yang belum terkonfirmasi. Semua itu untuk kebijakan yang tinggal sepuluh hari lagi berlaku. (DK/MT)

Rencana ini sebetulnya seperti menghilangkan peran Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Indonesia kecualikan nikel pig iron dari sentralisasi ekspor via DSI?

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan pasokan minyak sawit mentah (CPO) untuk mendukung implementasi mandatori biodiesel 50% (B50), yang mulai berlaku 1 Juli 2026.
Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menyatakan alokasi CPO telah disiapkan guna memenuhi kebutuhan program tersebut.
&ldquo;Itu 5,3 juta ton CPO kita yang kita ubah menjadi biofuel, ini arahan presiden,&rdquo; ujar Amran dikutip Antaranews.
Program B50 mengatur pencampuran 50% biodiesel berbasis sawit dengan 50% solar. Kebijakan ini adalah bagian dari strategi pemerintah, dalam mendorong penggunaan energi berbasis nabati sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan domestik.
Indonesia disebut menguasai sekitar 60% pasar CPO global, sehingga memiliki ruang untuk menyeimbangkan kebutuhan ekspor dan konsumsi dalam negeri. Ekspor CPO tercatat meningkat dari 26 juta ton menjadi 32 juta ton, dengan 3,5 juta ton dialokasikan khusus untuk program B50.
Kenaikan produksi nasional sekitar 6 juta ton turut menopang kebijakan ini, didorong harga global yang lebih tinggi dan peningkatan produktivitas petani. Pemerintah memastikan alokasi untuk biodiesel tidak mengganggu ekspor karena produksi yang meningkat.
"Target B50 akan tercapai tahun ini, dan kami bekerja sama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia," kata Amran.
Pemerintah menilai kebijakan ini akan memperkuat ketahanan energi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong aktivitas ekonomi di daerah penghasil sawit.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut implementasi B50 berpotensi menghemat subsidi hingga Rp48 triliun. (DH/KR)

Pasokan CPO disiapkan untuk program B50 mulai Juli, demi mendorong kemandirian energi dan ekspor.

Indonesia siapkan 5,3 juta ton CPO untuk jadi biodiesel B50

JAKARTA - Pemerintah mempercepat penerapan mandatori biodiesel B50 di tengah gejolak pasar energi global akibat konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini berpotensi menekan pasokan ekspor minyak sawit sekaligus mendorong kenaikan harga minyak nabati dunia.
Dikutip&nbsp;Bloomberg, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan program campuran biodiesel 50% (B50) akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Airlangga memperkirakan kebijakan ini akan mengurangi impor bahan bakar fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.
Percepatan ini menjadi perubahan dari rencana sebelumnya, di mana pemerintah masih mempertahankan campuran 40% hingga 2026 untuk memberi waktu bagi pembangunan infrastruktur dan penyesuaian biaya.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan implementasi B50 dalam Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Jepang, pada 30 Maret 2026.
"Tahun ini kita akan memproduksi bahan bakar diesel dari kelapa sawit, dan sekarang porsinya ditingkatkan dari 40% menjadi 50%," ujar Prabowo.
Ia menyebut peningkatan bauran biodiesel sebagai bagian dari strategi menuju kemandirian energi berbasis sumber daya domestik.
Tak hanya mengandalkan bahan dari kelapa sawit, Pemerintah Indonesia juga akan mendorong pengembangan bioetanol dari singkong, tebu, dan jagung.
"Kami bertekad untuk memaksimalkan apa yang kami miliki dan mengamankan energi terbarukan," tegasnya.
Pasar merespons kebijakan ini dengan kenaikan harga minyak sawit. Kontrak berjangka minyak sawit di Kuala Lumpur naik hingga 1,9% dan menyentuh level tertinggi sejak 2024.
Menurut Ivy Ng dari CIMB Securities, percepatan B50 dipicu tekanan eksternal dari pasar energi global. &ldquo;Harga minyak mentah yang tinggi sehingga membuat gasoil diperdagangkan lebih mahal dibanding minyak sawit, serta upaya Indonesia memperkuat ketahanan energi,&rdquo; ujarnya.
Sejumlah negara juga telah meningkatkan penggunaan biofuel. Thailand menaikkan campuran biofuel menjadi 7%, sementara Amerika Serikat memperluas kewajiban penggunaan biofuel tahun ini.
Namun peningkatan penggunaan minyak nabati untuk energi, berpotensi mendorong inflasi pangan global karena komoditas tersebut merupakan bagian penting konsumsi rumah tangga.
CIMB memperkirakan kebijakan B50 dapat menambah permintaan minyak sawit hingga 4 juta ton per tahun dan memperketat pasokan ekspor. Proyeksi harga 2026 pun dinaikkan menjadi 4.400 ringgit per ton dari sebelumnya 4.000 ringgit.
Di sisi lain, implementasi B50 masih menghadapi tantangan. Uji coba pada kendaraan dan alat transportasi masih berlangsung, sementara lonjakan harga methanol sebagai bahan baku biodiesel berpotensi meningkatkan biaya produksi.
Menurut Hoe Lee Leng dari RHB Investment Bank, pemerintah mungkin perlu menyesuaikan formula harga biodiesel untuk mendorong produksi. Selain itu, pemerintah dinilai perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan, sejalan dengan target Prabowo menaikkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ke 100 gigawatt dalam 3 tahun ke depan. (DH/KR)

Percepatan B50 bertujuan menekan impor energi, mendorong harga CPO dan mengurangi pasokan ekspor.

RI kebut B50 untuk kurangi impor minyak, harga CPO global naik

JAKARTA -&nbsp;PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG)&nbsp;mencatat kenaikan laba bersih sepanjang tahun 2025 sebesar 19% menjadi Rp3,84 triliun dari Rp3,24 triliun pada 2024. Sejalan dengan itu, laba per saham (earnings per share/EPS) tercatat Rp186 per saham.
Berdasarkan laporan keuangan 2025, pendapatan usaha perseroan mencapai Rp11,4 triliun atau naik 18% dibandingkan Rp9,67 triliun pada tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut didominasi segmen crude palm oil (CPO) dengan kontribusi 83%, diikuti palm kernel (PK) sebesar 12% dan palm kernel oil (PKO) sebesar 5%.
Penjualan produk kelapa sawit dan turunannya tercatat 11.378.649 pada 2025, meningkat sekitar 18% dari 9.640.778 pada 2024. Sementara itu, penjualan produk karet dan turunannya turun menjadi 23.549 dari 30.685 pada tahun sebelumnya atau turun sekitar 23%. Produk kelapa sawit dan turunannya tetap menjadi kontributor utama pendapatan perseroan.
Dari sisi operasional, produksi tandan buah segar (TBS) dari kebun inti meningkat 3% menjadi 3,04 juta ton. Produksi TBS dari kebun plasma naik 17% menjadi 384 ribu ton.
Produksi di pabrik kelapa sawit (PKS) juga meningkat 3% sepanjang 2025. Saat ini TAPG mengoperasikan 18 PKS dengan kapasitas terpasang 995 ton per jam. Perseroan berencana membangun satu PKS baru pada 2026 dengan kapasitas 30&ndash;45 ton per jam.
TAPG juga mencatat tiga pelanggan utama dengan kontribusi signifikan terhadap penjualan. Penjualan kepada PT Kutai Refinery Nusantara mencapai 2.50 triliun atau setara 21,93% dari total penjualan. Penjualan kepada PT Sinar Alam Permai sebesar 2.40 triliun atau 21,09%.
Adapun penjualan kepada&nbsp;PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR)&nbsp; tercatat 1.06 triliun atau sekitar 9,30% dari total penjualan. Secara keseluruhan, penjualan kepada ketiga pelanggan tersebut mencapai Rp5,97 triliun pada 2025, setara 52,32% dari total penjualan grup. Pada 2024, kontribusinya tercatat 5.927.368 atau sekitar Rp5,93 triliun, setara 61,28% dari total penjualan.
Dari sisi neraca, total aset TAPG meningkat 3% menjadi Rp14,70 triliun dari Rp14,30 triliun. Liabilitas tercatat Rp3,01 triliun atau turun sekitar 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, ekuitas meningkat 4% menjadi Rp11,69 triliun. Arus kas dari aktivitas operasi mencapai Rp3,4 triliun pada 2025 atau naik sekitar 6% dibandingkan tahun sebelumnya. (DH)

TAPG bukukan laba Rp3,84 triliun pada 2025, naik 19%. Pendapatan tumbuh 18% ditopang CPO.

TAPG kantongi laba Rp3,84 triliun pada 2025, tumbuh 19%

JAKARTA - Emiten sawit afiliasi Wishnu Wardhana,&nbsp;PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN),&nbsp;mencatatkan kenaikan laba bersih sepanjang tahun 2025 mencapai 34,03% secara tahunan menjadi Rp1,10 triliun
Sejalan dengan itu, laba per saham (earnings per share/EPS) tercatat naik menjadi sekitar Rp85,48.
Berdasarkan laporan keuangan 2025, perseroan membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan meningkat 28,42% menjadi Rp5,42 triliun pada 2025.
Pendapatan tersebut terutama berasal dari penjualan minyak kelapa sawit (CPO) kepada pihak ketiga sebesar Rp4,70 triliun, diikuti penjualan inti kelapa sawit (PK) kepada pihak ketiga sebesar Rp358,99 miliar, serta minyak inti kelapa sawit (PKO) sebesar Rp296,64 miliar.
Penjualan terbesar tercatat kepada PT Wilmar Nabati Indonesia sebesar Rp1,84 triliun, atau setara 34,09% dari total pendapatan 2025.
Selanjutnya, penjualan kepada PT Energi Unggul Persada mencapai Rp1,09 triliun, kepada PT Karyanusa Ekadaya sebesar Rp639,13 miliar, dan kepada PT Karya Indah Alam Sejahtera sebesar Rp452,37 miliar.
Seiring meningkatnya pendapatan, beban pokok penjualan juga membengkak 29,12% menjadi Rp3,56 triliun. Namun, margin laba kotor relatif stagnan di level 34,4%, meski sedikit turun dari 34,6%.
Dari sisi neraca, total aset TLDN hingga 31 Desember 2025 tercatat meningkat 6,18% menjadi Rp6,01 triliun. Saat total liabilitas turun 5,58% menjadi Rp2,37 triliun, total ekuitas melinjak 15,92% menjadi Rp3,64 triliun. (DH/ZH)

Penjualan minyak sawit mendorong pendapatan TLDN Rp5,42 triliun dan laba bersih naik 34,03%.

Penjualan CPO menguat, laba TLDN naik 34% pada 2025

JAKARTA - Perusahaan sawit terintegrasi di bawah Grup Sinar Mas,&nbsp;PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR)&nbsp;mencatatkan laba bersih Rp2,58 triliun sepanjang 2025, melonjak 102,19% dibandingkan Rp1,27 triliun pada 2024. Kenaikan laba mendorong earnings per share (EPS) meningkat menjadi Rp900 pada akhir 2025 dari Rp445 pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan laporan keuangan 2025 yang telah diaudit, penjualan bersih SMAR mencapai Rp86,94 triliun, tumbuh 10,28% dari Rp78,83 triliun pada 2024. Kontribusi penjualan SMAR terdiri dari penjualan domestik produk kelapa sawit dan usaha lainnya sebesar Rp46,04 triliun serta penjualan ekspor Rp40,9 triliun.
Sementara itu, penjualan kepada Golden Agri International Pte. Ltd (GAI) menyumbang 33,28% dari total penjualan bersih 2025. Transaksi tersebut tercatat dalam segmen operasi integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan.
Di sisi biaya, beban pokok penjualan naik menjadi Rp76,73 triliun dari Rp70,82 triliun pada 2024. Seiring tingginya volume ekspor dan harga crude palm oil (CPO), perseroan membayar bea keluar dan pungutan sebesar Rp2,68 triliun sepanjang 2025.
Hingga akhir 2025, total ekuitas SMAR meningkat 12,8% menjadi Rp22,44 triliun dari Rp19,88 triliun per 31 Desember 2024. Total aset tercatat Rp45,2 triliun, turun 0,3% dibandingkan tahun sebelumnya Rp45,3 triliun. Kas dan setara kas naik 27,7% menjadi Rp2,02 triliun dari Rp1,59 triliun.(DH)

SMAR mencetak laba Rp2,58 triliun pada 2025, melonjak 102,19%. Kenaikan ditopang pertumbuhan penjual

Laba SMAR melejit 102%, ekspor dan harga CPO jadi pendorong

JAKARTA &ndash; Pemerintah menetapkan Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) US$938,87 per MT, naik 2,22% atau US$20,40 dari periode 1&ndash;28 Februari 2026 yang tercatat sebesar US$918,47 per MT.
Harga tersebut dipakai untuk acuan Bea Keluar (BK) dan atau Pungutan Ekspor (PE) periode 1&ndash;31 Maret 2026. Penetapan HR CPO mengacu pada PMK Nomor 38/2024 jo. PMK 68/2025 serta PMK Nomor 69/2025 terkait Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE).
HR dihitung berdasarkan rata-rata harga periode 20 Januari&ndash;19 Februari 2026 dari Bursa CPO Indonesia sebesar US$882,76 per MT dan Bursa CPO Malaysia sebesar US$994,97 per MT, dengan menerapkan mekanisme median sesuai Permendag 35/2025.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Tommy Andana, mengatakan kenaikan HR CPO didorong permintaan dari negara pengimpor utama.
"Menguatnya HR CPO dipengaruhi peningkatan permintaan, terutama dari negara importir utama seperti India dan China, yang tidak diimbangi dengan kenaikan pasokan. Terbatasnya pasokan terjadi akibat penurunan produksi dan kenaikan pada harga minyak nabati lainnya, yakni minyak kedelai," ujar Tommy, dalam keterangannya, Minggu (1/3).
Untuk produk turunan CPO seperti minyak goreng jenis Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) palm olein, dalam kemasan bermerek dengan berat bersih &le; 25 kg, dikenakan BK sebesar US$31 per MT. Ketentuan ini sesuai Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 374 Tahun 2025.
Sementara itu, HR biji kakao periode Maret 2026 ditetapkan sebesar US$4.047,45 per MT, turun 29,21% dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar US$1.669,99.
Penurunan HR tersebut berdampak pada turunnya Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Maret 2026 menjadi US$3.722 per MT, atau merosot 30,44% (US$1.628) dari periode sebelumnya.
&ldquo;Turunnya HR dan HPE biji kakao dipengaruhi turunnya permintaan yang tidak diimbangi peningkatan pasokan seiring membaiknya produksi di negara produsen utama seperti Pantai Gading,&rdquo; kata Tommy.
Penetapan BK biji kakao untuk periode 1&ndash;31 Maret 2026 mengacu pada Kolom 4 Lampiran Huruf B PMK Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK No. 68 Tahun 2025 dengan tarif sebesar 7,5%.
Adapun PE biji kakao untuk periode yang sama berpedoman pada Lampiran Huruf C PMK Nomor 69 Tahun 2025, juga sebesar 7,5%.
Untuk komoditas lain, HPE produk kulit pada Maret 2026 tidak mengalami perubahan dibanding bulan sebelumnya. Sementara itu, getah pinus ditetapkan sebesar US$903 per MT, naik US$42 atau 4,88% dibandingkan Februari 2026.
HPE kayu keping periode Maret 2026 tidak berubah, dengan penyesuaian terbatas pada jenis kayu veneer dan olahan. Sebaliknya, HPE kayu olahan khusus jenis merbau dengan luas penampang 4.000-10.000 mm&sup2; dari jenis jati mengalami penurunan. (DK/KR)

Harga CPO naik 2,22% jadi US$938,87 per MT, kakao turun jadi US$3.722 per MT, getah pinus naik.

Harga referensi CPO Maret naik 2,22% jadi US$938,87 per MT

JAKARTA &ndash; AGPA Pte. Ltd., anak usaha POSCO International berbasis di Singapura, akan melaksanakan penawaran tender wajib atas 34,275% saham PT Prime Agri Resources Tbk (SGRO) &ndash; atau sebelumnya dikenal dengan Sampoerna Agro.
Seperti diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, AGPA kini menjadi pemegang saham pengendali SGRO setelah mengakuisisi 65,72% saham dari Twinwood Family Holdings Ltd. pada November 2025 lalu.
Setelah resmi menjadi pengendali Perseroan, AGPA akan membeli kembali sebanyak-banyaknya 623,33 juta saham SGRO dengan harga Rp7.903 per lembar dalam tender wajib mendatang.
Dengan demikian, total nilai aksi korporasi ini mencapai maksimal Rp4,93 triliun.
Mengutip prospektusnya, AGPA berkomitmen untuk mempertahankan dan mengembangkan lini usaha SGRO, dengan mempertimbangkan sinergi antara Perseroan dengan POSCO International sebagai pengendali dari AGPA.
Selain itu, manajemen juga mengungkapkan bahwa AGPA, sebagai pengendali baru Perseroan, tidak berencana membawa Perseroan menjadi perusahaan tertutup (go private).
&ldquo;Kecuali setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbuka,&rdquo; imbuh manajemen.
Namun, sebagai catatan, jika semua pemegang saham publik SGRO berpartisipasi dalam tender wajib ini, maka AGPA akan menggenggam 99,99% saham Perseroan, sedangkan publik hanya memiliki porsi 0,004%, atau 15,54 juta lembar saham.
Mengacu pada peraturan Bursa Efek Indonesia, Perseroan dapat tetap tercatat di BEI apabila memiliki jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham, atau 7,5% dari jumlah saham tercatat, dan jumlah pemegang saham setidaknya 300 SID.
Selain itu, peraturan OJK juga mewajibkan bahwa pengendali baru yang memiliki porsi saham di atas 80% wajib mengalihkan saham kepada publik setidaknya 20% dari modal disetor Perseroan.
&ldquo;Pengalihan kembali saham akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan,&rdquo; jelas manajemen dalam prospektus.
Berdasarkan prospektus tersebut, periode tender wajib ini akan berlangsung selama sekitar 1 bulan, mulai 21 Januari 2026 hingga 19 Februari 2026 mendatang.
Menurut data IDNFinancials.com, saham SGRO hari ini, Selasa (20/1), ditutup naik 0,98% ke level Rp7.700. Dalam tiga bulan terakhir, seiring dengan pengumuman akuisisi AGPA, harga saham SGRO telah melesat 176,98%. (ZH)&nbsp;

Sebagai referensi, harga saham SGRO hari ini, Selasa (20/1), bergerak menguat ke level Rp7.700.