JAKARTA &ndash; Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang akan mengupayakan pembiayaan non-APBN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Untuk mendukung rencana tersebut, BGN akan menjajaki berbagai sumber pendanaan.
&ldquo;Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja sama atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri,&rdquo; kata Nanik usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (8/6).
Nanik mengatakan perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di suatu daerah, juga dapat dilibatkan dalam penyediaan fasilitas dapur MBG. Skema ini dinilai bisa jadi menjadi alternatif agar pembangunan dapur di daerah 3T, tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.
Ia mencontohkan di Raja Ampat, terdapat dapur umum yang dibangun melalui program CSR Pertamina untuk melayani sekolah-sekolah, dengan jumlah siswa yang relatif terbatas.
Selain mencari sumber pembiayaan baru, BGN juga mulai melakukan efisiensi anggaran melalui moratorium pembukaan dapur baru dan penghentian sementara pendaftaran.
BGN mencatat saat ini terdapat 27.877 dapur MBG yang telah beroperasi berdasarkan virtual account yang tercatat. Namun, penataan ulang akan dilakukan karena sebaran dapur tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Sebagai bagian dari upaya efisiensi, BGN juga membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia di daerah 3T. Menurut Nanik, sekolah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit bisa menggunakan kantin sekolah sebagai penyedia MBG.
&ldquo;Ini bagian dari efisiensi supaya tidak semuanya menggunakan APBN,&rdquo; ujar Nanik.
Setelah dilantik Presiden, Nanik mengatakan BGN akan mengevaluasi apakah target 63 juta penerima manfaat saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperkuat kualitas dapur MBG. (KR)

BGN akan mengurangi ketergantungan pada APBN dan jajaki pendanaan CSR hingga hibah luar negeri.

Kepala BGN minta CSR dan dana asing biayai MBG di wilayah 3T

JAKARTA - Pejabat Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan pembiayaan kreatif guna menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah ketidakpastian global dan semakin ketatnya anggaran daerah.
Dilansir dari ANTARA, Ia menegaskan daerah tidak bisa lagi hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, melainkan harus mencari sumber pendanaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan.
&ldquo;Kalau daerah ingin pendanaan yang lebih baik, harus ada terobosan dan inovasi,&rdquo; ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Menurut Fatoni, pembiayaan kreatif dapat dimulai dari reformasi pajak dan retribusi melalui intensifikasi serta perluasan pendapatan asli daerah.
Langkah kedua adalah mengoptimalkan badan usaha milik daerah (BUMD).
Ia menyoroti bahwa dari total 1.097 BUMD di Indonesia, kurang dari separuh yang saat ini menghasilkan keuntungan.
Ketiga, ia meminta pengelolaan badan layanan umum daerah seperti rumah sakit, puskesmas, dan sekolah dilakukan lebih fleksibel dan profesional agar mampu menjadi sumber pendapatan daerah.
Keempat, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan aset dengan melakukan inventarisasi dan memanfaatkannya secara produktif melalui kerja sama, sewa, penggunaan bersama, atau penjualan aset yang tidak produktif.
Kelima, Fatoni menekankan pentingnya pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD secara lebih terarah.
Menurutnya, pemanfaatan dana CSR yang terkoordinasi dapat mendukung prioritas seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pengendalian inflasi, perbaikan rumah, hingga pemberdayaan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya memperluas kerja sama dengan dunia usaha.&nbsp;
Kemitraan tersebut dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, rumah sakit, penerangan jalan, pasar, dan berbagai layanan publik lainnya dengan dukungan pembiayaan swasta.
Selain itu, Fatoni menyebut dana zakat juga dapat dioptimalkan untuk mendukung program sosial seperti pengentasan kemiskinan dan perbaikan hunian masyarakat.
Pembiayaan kreatif lainnya dapat berupa pinjaman daerah, obligasi daerah, hingga sukuk untuk pembangunan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal.
Ia juga mendorong penguatan kerja sama antarwilayah dalam pembangunan, pelayanan publik, dan infrastruktur lintas daerah.
Fatoni menilai berbagai langkah tersebut dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan regional. (DK)

Daerah diminta cari sumber dana baru agar pembangunan tetap berjalan stabil