JAKARTA &ndash; Kementerian Keuangan mencatat jumlah penindakan rokok ilegal pada Januari 2026 meningkat jadi 1.243 kali, meningkat 53,8% dari 808 kali penindakan pada Januari 2025.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan peningkatan frekuensi penindakan itu juga turut menambah jumlah batang rokok ilegal yang disita oleh Bea Cukai.
&ldquo;Januari 2025 hanya sekitar 63 juta batang [rokok ilegal] yang ditangkap. Di Januari ini meningkat menjadi 249 juta batang rokok ilegal yang ditangkap,&rdquo; jelas Suahasil, dalam konferensi pers hari ini.
Lonjakan volume rokok yang disita pada Januari 2026, kata Suahasil, disebabkan penangkapan gudang rokok ilegal di Pekanbaru yang dilakukan oleh Bea Cukai bersama aparat penegak hukum.
Namun penindakan untuk kasus narkotika pada Januari 2026 turun 2,1% menjadi 95 kali penindakan saja, dari 97 penindakan pada Januari 2025.
Meskipun demikian, kata Suahasil, Bea Cukai mencatat barang bukti narkotika yang disita pada Januari 2026 meningkat 111,7% menjadi 0,21 ton.
Namun berdasarkan pemaparan Suahasil, penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari 2026 hanya mencapai Rp22,6 triliun, lebih rendah 14% secara tahunan.
Komponen utama bagi penerimaan kepabeanan dan cukai berasal dari pembelian pita cukai Rp17,5 triliun, melambat 12,4% karena tren penurunan produksi di akhir 2025.
Sementara pendapatan dari bea keluar hanya Rp1,4 triliun, serta bea masuk Rp3,7 triliun.
Sebagai catatan, laporan IDNFinancials.com sebelumnya mencatat kinerja APBN Januari 2026 mengalami defisit Rp54,6 triliun, akibat lonjakan belanja pemerintah yang mencapai 26%. (KR)

Volume rokok ilegal yang disita meningkat jadi 249 juta batang sepanjang Januari 2026.

Di bawah Menteri Purbaya, penindakan rokok ilegal melesat 53%

JAKARTA &ndash; Purbaya Yudha Sadewa, Menteri Keuangan mengatakan akan mengambilalih kepemilikan pabrik yang meneruskan praktik menyogok petugas pajak dan bea cukai agar menghindari setoran pajak ke negara. Hal itu disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan saat inspeksi mendadak (sidak) di salah satu pabrik baja yang disiarkan Youtube Metro TV, Kamis (5/1).
Hal itu disampaikan Purbaya merespon informasi yang diterima bahwa ada pemilik pabrik yang menyampaikan, &ldquo;lebih baik saya bayar petugas pajak atau bea cukai karena lebih murah disbanding kalau saya bayar pajak penuh. Dan, Indonesia tidak mungkin berubah, pejabat Indonesia bisa dibayar."
Menurut dia, adanya celah menyuap petugas pajak dan bea cukai akan menguntungkan bagi pemilik bisnis.&nbsp;
&ldquo;Untuk saya itu menghina negara, jadi saya harus datang dan memberikan pesan yang clear bahwa itu tidak benar. Kalau mereka melakukan itu terus, kita ambil alih pabriknya dengan segala cara,&rdquo; katanya.
Purbaya mengatakan masyarakat mesti waspada bila ada tawaran penjualan cash base tanpa PPN karena itu merugikan negara. &ldquo;Ke depan produsen yang sudah saya tangani, saya akan lihat konsumen mana yang membeli tanpa membayar PPN. Saya akan kejar juga nanti. Ini untuk perbaikan bangsa kita bersama,&rdquo; katanya.
Menurut Menkeu, kedatangannya melakukan sidak merespon informasi bahwa ada praktik penjualan baja langsung yang cash base tanpa membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Praktik itu, katanya, merugikan Kementerian Keuangan karena pendapatan pajak juga turun. &ldquo;Ini mengganggu pasar sehingga orang yang bermain fair dirugikan,&rdquo; ujarnya.
Dia manyampaikan bahwa praktik pengemplangan pajak tidak akan ada lagi hingga dua tahun ke depan. Potensi kerugian negara dengan praktik semacam itu mencapai Rp4 triliun per tahun. (LK)

Potensi kehilangan pajak dari praktik pengemplangan pajak mencapai Rp4 triliun setiap tahun.

Purbaya: Kita ambil alih pabriknya dengan segala cara

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengenakan pajak atau cukai tambahan, sebelum ekonomi tumbuh 6% atau lebih.
Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (14/11) kemarin, Purbaya menyatakan penambahan objek cukai belum menjadi prioritas pemerintah.
&ldquo;Sepertinya sekarang belum kita akan terapkan dalam waktu dekat,&rdquo; ujar Purbaya, menanggapi kabar rencana pungutan cukai untuk popok dan tisu basah sekali pakai.
Adapun prioritas pemerintah Indonesia saat ini, kata Purbaya, yaitu fokus pada stabilitas kebijakan fiskal. &ldquo;Sebelum ekonominya stabil saya enggak akan tambah pajak tambahan dulu. Ketika ekonomi sudah tumbuh 6% atau lebih baru kita pikir pajak-pajak tambahan,&rdquo; katanya.
Sebelumnya, rencana pungutan cukai untuk produk popok dan tisu basah menjadi sorotan publik, usai munculnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
PMK tersebut membahas potensi penerimaan, dengan memperluas basis pajak, kepabeanan, dan cukai. Di dalamnya juga disebut secara implisit mengenai potensi pengenaan cukai untuk produk popok serta alat makan dan minum sekali pakai.
Namun Purbaya menekankan sejauh ini pandangan pemerintah masih fokus pada stabilitas fiskal. &ldquo;Pandangan seperti itu enggak berubah,&rdquo; jelas Purbaya. (KR)

Menkeu Purbaya tegaskan fokus pemerintah saat ini menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi.