JAKARTA - Pemerintah menawarkan insentif pajak hingga 0% bagi eksportir yang mematuhi kewajiban menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan insentif tersebut diberikan untuk mendorong eksportir menempatkan dana hasil ekspor di sistem keuangan domestik sesuai ketentuan pemerintah.
"Pemerintah memberikan insentif pajak bagi eksportir yang mematuhi ketentuan penempatan DHE SDA mereka di dalam negeri. Ini termasuk tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen (investasi) reguler," kata Purbaya di Jakarta, seperti dikutip Antaranews.
Menurut dia, besaran insentif akan disesuaikan dengan jangka waktu penempatan dana DHE SDA di dalam negeri.
Purbaya menjelaskan, imbal hasil dari instrumen yang bersumber dari penempatan DHE SDA dapat menikmati tarif pajak penghasilan sebesar 0%, jauh lebih rendah dibandingkan instrumen investasi umum yang dikenakan pajak hingga 20%.
"Biasanya, jika berupa obligasi, imbal hasilnya dikenakan pajak sebesar 20%. Jika sumbernya adalah DHE SDA, pajak atas instrumen tersebut adalah 0%,"katanya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pasokan devisa di dalam negeri sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Berdasarkan aturan yang berlaku, eksportir sektor minyak dan gas wajib menempatkan sedikitnya 30% dari DHE SDA selama minimal tiga bulan.
Sementara itu, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan 100% devisa hasil ekspornya pada rekening khusus di perbankan domestik selama minimal 12 bulan.
Dana DHE SDA harus ditempatkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah maksimal 50% dari total dana yang ditempatkan.
Meski demikian, pemerintah memberikan fleksibilitas bagi eksportir migas maupun pertambangan nonmigas yang memiliki transaksi dengan negara mitra dagang Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan tertentu.
"Eksportir yang terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA di bank-bank non-Himbara. Porsi penempatan maksimum di bank-bank non-Himbara adalah 30%, dengan jangka waktu penempatan maksimum tiga bulan," ujar Purbaya.
Pemerintah berharap kombinasi kewajiban penempatan DHE SDA dan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan eksportir sekaligus memperbesar likuiditas devisa di pasar keuangan domestik.(DH)

Pemerintah memberi insentif pajak 0% bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

Perusahan simpan devisa di dalam negeri dapat insentif pajak 0%

JAKARTA &ndash; Rencana pemerintah mewajibkan seluruh eksportir komoditas menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) hanya di bank-bank BUMN selama satu tahun memunculkan kekhawatiran baru di pasar keuangan.
Dikutip dari businesstimes.com, kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari ini dinilai analis sebagai langkah paling tegas menuju pengelolaan devisa yang semakin terpusat oleh negara, serta berpotensi memunculkan persepsi &ldquo;soft capital control&rdquo;.
Aturan baru tersebut mewajibkan eksportir menahan 100% DHE di bank milik negara, dengan batas konversi ke rupiah maksimal 50%, turun dari 100% sebelumnya. Pemerintah menyatakan kebijakan ini bertujuan menutup celah yang memungkinkan dana ekspor tetap ditempatkan di luar negeri, sekaligus menjaga stabilitas rupiah.
Namun, efektivitas kebijakan serupa yang sudah diterapkan sejak Maret dinilai masih terbatas. Cadangan devisa Indonesia belum menunjukkan peningkatan signifikan, sementara rupiah tetap menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia, melemah lebih dari 3% sepanjang tahun.
Sejumlah analis menilai kebijakan ini berisiko menekan kepercayaan pasar. Suryaputra Wijaksana dari UOB Kay Hian menyebut aturan tersebut sebagai peralihan ke kendali langsung negara dalam pembangunan cadangan devisa, dan memperingatkan potensi kecemasan investor, terutama saat kepemilikan asing atas obligasi domestik berada di level rendah.
Pemerintah berargumen langkah ini diperlukan untuk memastikan DHE benar-benar menambah pasokan dolar di dalam negeri. &ldquo;Tujuannya adalah memastikan DHE efektif menambah suplai dolar di sini,&rdquo; ujar Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan.
Dampak terhadap sektor perbankan diperkirakan signifikan. Bank-bank BUMN seperti Mandiri, BRI, dan BTN diproyeksikan menjadi penerima utama simpanan valas berbiaya murah. Pemerintah juga menyiapkan instrumen obligasi valas sebagai opsi penempatan DHE dengan insentif pajak. Meski demikian, analis menilai arus dana ini berpotensi menambah beban bunga dan menekan margin bank BUMN dalam jangka panjang.
Sebaliknya, bank-bank swasta diperkirakan menghadapi pengetatan likuiditas valas. Ekonom BCA David Sumual memperingatkan bahwa pembatasan bagi eksportir untuk menyimpan dana di bank swasta dapat meningkatkan biaya pendanaan serta mengganggu pembiayaan perdagangan. &ldquo;Investor bisa melihat kebijakan ini sebagai langkah yang kurang ramah pasar,&rdquo; ujarnya.
Risiko tambahan juga muncul dari melemahnya posisi transaksi berjalan, seiring menyusutnya surplus komoditas. Helmi Arman dari Citibank memperkirakan permintaan dolar musiman pada awal tahun dapat mengurangi suplai valas di pasar antarbank hingga US$2 miliar per bulan, sehingga Bank Indonesia mungkin perlu meningkatkan intervensi.
Sementara itu, eksportir komoditas menyampaikan kekhawatiran atas potensi tekanan arus kas. GAPKI meminta pemerintah meninjau ulang aturan tersebut agar tidak mengganggu operasional pelaku usaha. (DH)

Pemerintah perketat devisa ekspor mulai Januari, pasar cermati dampak