JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan rencana penerbitan obligasi daerah (municipal bond) menjadi sekitar Rp5,2 triliun dari sebelumnya Rp3,5 triliun.
Tambahan pembiayaan tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan LRT Jakarta serta pembangunan rumah sakit bertaraf internasional.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mendukung rencana tersebut. Menurutnya, penerbitan obligasi daerah merupakan alternatif pembiayaan yang tepat di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
"Langkah tersebut merupakan bentuk inovasi pembiayaan yang patut didukung selama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," kata Kenneth di Jakarta, seperti dikutip Antaranews Kamis (6/8).
Kenneth menilai pemerintah daerah perlu menghadirkan skema pembiayaan yang lebih beragam agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Pada prinsipnya, saya sangat mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berupaya menghadirkan berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,2 triliun," ujarnya.
Penerbitan obligasi daerah tidak sekadar menjadi sumber pendanaan baru, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karena itu, dana yang dihimpun perlu diarahkan pada proyek-proyek produktif yang memberikan dampak ekonomi dan sosial, terutama di sektor transportasi, kesehatan, dan infrastruktur publik.
"Jangan sampai obligasi ini digunakan untuk belanja yang bersifat rutin atau konsumtif," tegas Kenneth.
Sebagai anggota Komisi C yang membidangi keuangan daerah, Kenneth mengatakan DPRD akan mengawal seluruh proses penerbitan obligasi tersebut, mulai dari perencanaan, penetapan proyek, hingga penggunaan dana hasil penerbitan.
"Sebagai fungsi pengawasan di DPRD, saya tentu akan mengawal setiap tahapan kebijakan ini agar dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," tuturnya.
Ia menambahkan, transparansi, akuntabilitas, dan disiplin fiskal menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap obligasi daerah yang akan diterbitkan Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, investor akan menilai kredibilitas pemerintah dari pengelolaan keuangan serta manfaat proyek yang dibiayai melalui instrumen tersebut. (DH)

DPRD DKI mendukung obligasi Rp5,2 triliun untuk LRT dan kesehatan dengan pengawasan ketat.

DPRD DKI dukung obligasi daerah Rp5,2 triliun untuk LRT

JAKARTA &ndash; Meski pendapatan melandai, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) mampu pertahankan peningkatan laba bersih sepanjang tahun 2025 dari tahun 2024.
Mengutip Laporan Keuangan Tahun 2025, Rabu (13/2), pendapatan usaha PJAA melandai 11,38% menjadi Rp1,12 triliun dari laba tahun 2024 sebesar Rp1,26 triliun. Penurunan pendapatan emiten ini dari segmen Real Estat, Tiket, dan Hotel-Restoran.
Kontribusi pendapatan segmen Real Estat nihil dari sebelumnya Rp5,67 miliar, Tiket Rp737,70 miliar, turun dari Rp907,18 miliar, Hotel dan Restoran Rp68,54 miliar, turun dari Rp76,84 miliar, dan Pendapatan Usaha Lainnya Rp316,95 miliar, naik dari Rp277,59 miliar.
Sepanjang tahun 2025, BUMD milik Pemprov DKI Jakarta ini mengantongi laba kotor Rp511,66 miliar, turun 23,26% dari Rp666,77 miliar. Dengan capaian ini, margin laba kotor 45,58%, lebih rendah dari sebelumnya 52,64%.&nbsp;Sementara itu, laba usaha tercatat Rp324,85 miliar, terkoreksi 12,75% dari Rp372,36 miliar dan laba sebelum pajak Rp224,88 miliar, turun 9,78% dari Rp249,26 miliar.
Laba bersih tahun berjalan naik 2,08% menjadi Rp179,96 miliar dari sebelumnya Rp176,28 miliar karena penurunan beban pajak penghasilan dan laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk naik 39,26% menjadi Rp164,80 miliar dari sebelumnya Rp118,34 miliar. (LK)

Laba usaha PJAA terkoreksi 12,75% di tahun 2025 dari tahun 2024.