JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah agar transparan dalam mengawasi industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), lantaran tingginya temuan 39% produk yang tidak memenuhi pengawasan sarana produksi berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, menyoroti tingginya temuan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Industri AMDK, yang digelar pada Senin (22/6).
Berdasarkan data BPOM, dari total 8.721 produk AMDK yang terdaftar pada 2025, sebanyak 99,76% merupakan produk dalam negeri dan 0,24% produk impor.
Hasil pengawasan BPOM juga menunjukkan 39% produk belum memenuhi ketentuan pengawasan sarana produksi, 35% produk belum memenuhi syarat pengawasan mutu dan keamanan, 36% produk tidak memenuhi ketentuan iklan, serta 23% tak memenuhi syarat label kemasan.
&ldquo;Bagi saya, ini angka yang sangat besar. Kita ini tidak mengawasi produk biasa, tetapi air minum yang dikonsumsi masyarakat setiap hari,&rdquo; kata Evita dalam rapat tersebut.
Ia meminta BPOM menjelaskan lebih rinci temuan tersebut, termasuk langkah yang telah diambil atas produk-produk yang tak memenuhi syarat.
Di sisi lain, Evita menilai masyarakat belum memperoleh akses informasi yang memadai terkait hasil pengawasan BPOM.&nbsp; &ldquo;Karena ini konsumsi masyarakat, kita harus terbuka dan rakyat harus tahu. Tidak ada yang tertutup,&rdquo; ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan bahwa angka yang disampaikan berdasarkan data pada akhir 2025. Hingga pertengahan ini, kata Dia, jumlah produk yang tak memenuhi ketentuan telah turun.
&ldquo;Sekarang sampai dengan bulan laporan kemarin, itu menunjukkan kecenderungan menurun,&rdquo; jelas Taruna, dengan menegaskan produk yang tak memenuhi masyarakat akan ditindak, jika sampai pada tahap membahayakan.
&ldquo;Nah selanjutnya, jadi kita harapkan tahun 2026 ini tidak 39% lagi tapi turun,&rdquo; imbuhnya. (KR)

DPR mendesak pemerintah agar lebih transparan dalam mengawasi bisnis air minum dalam kemasan.

Soroti 39% produk AMDK tak penuhi syarat, DPR cecar BPOM

JAKARTA &ndash; Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan APBN sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027, sehingga total dana yang dibutuhkan oleh institusi penegak hukum ini bertambah jadi Rp184 triliun.
Wakil Kepala Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan sebelumnya pemerintah menetapkan pagu indikatif Polri sebesar Rp118 triliun untuk 2027, berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas pada akhir Mei.
&ldquo;Jika dibandingkan usulan kebutuhan ideal Polri tahun anggaran 2027 sebesar Rp178 triliun, baru terpenuhi 66,4%,&rdquo; kata Dedi dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, pada Kamis (19/6).
Menurut Dedi, kenaikan itu berdasarkan hasil rasionalisasi yang menghitung kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dolar AS. &ldquo;Dengan demikian apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun anggaran 2027 masih terdapat kekurangan Rp66,1 triliun,&rdquo; ujarnya.
Selain itu, Dedi menyampaikan bahwa lembaganya telah mengajukan tambahan anggaran ini kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, melalui surat Kapolri bertanggal 15 Juni 2026.
Dedi merinci, usulan tambahan anggaran terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp4,5 triliun, belanja barang Rp20,9 triliun, dan belanja modal Rp40,6 triliun.
Tambahan belanja pegawai akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang batas pensiunnya bertambah, kenaikan remunerasi 80%, kekurangan gaji rutin dan tunjangan, serta rencana penerimaan anggota Polri pada 2027.
Sementara itu untuk belanja barang, tambahan anggaran akan dipakai untuk pembiayaan BBM dan listrik, dukungan operasional Bhabinkamtibmas, hingga persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Terkait tambahan belanja modal sebesar Rp40,6 triliun, Dedi menyampaikan anggaran akan difokuskan untuk pengadaan kendaraan listrik, kendaraan khusus Brimob, pembangunan fasilitas kepolisian, rumah dinas anggota, pengadaan alat material khusus, serta persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Polri.
Habiburokhman juga mengatakan hasil pembahasan dalam rapat itu, akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk sinkronisasi sesuai mekanisme dan ketentuan undang-undang yang berlaku. (KR)

Usulan tambahan APBN ini telah disampaikan dalam rapat bersama DPR RI, apa hasilnya?

Harga BBM naik, Polri minta tambahan APBN Rp66,1 triliun

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6).
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan keputusan tersebut diambil setelah komisi mendengarkan pemaparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai rencana kerja dan kebutuhan anggaran Kementerian Keuangan pada 2027.
"Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000," kata Misbakhun, seperti dikutip CNNindonesia.
Dengan persetujuan tersebut, Kementerian Keuangan akan melanjutkan penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027 dengan memperhatikan masukan dari DPR.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan berbagai rekomendasi yang disampaikan Komisi XI akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rencana kerja kementerian.
"Kami memandang masukan serta rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas rencana kerja Kementerian Keuangan ke depan, termasuk menghilangkan silo-silo antarsatuan kerja," ujar Purbaya.
Berdasarkan program, alokasi terbesar berada pada Program Dukungan Manajemen yang mencapai Rp47,94 triliun.
Sementara Program Pengelolaan Penerimaan Negara memperoleh alokasi Rp1,62 triliun, Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp194,68 miliar, Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi Rp36,33 miliar, serta Program Pengelolaan Belanja Negara Rp14,12 miliar.
Dari sisi fungsi, anggaran Kementerian Keuangan 2027 didominasi Fungsi Layanan Umum sebesar Rp45,52 triliun. Selanjutnya, Fungsi Pendidikan memperoleh alokasi Rp3,99 triliun dan Fungsi Ekonomi sebesar Rp284,71 miliar.
Alokasi Fungsi Pendidikan seluruhnya disalurkan melalui Program Dukungan Manajemen, sedangkan Fungsi Ekonomi digunakan untuk mendukung Program Pengelolaan Penerimaan Negara dan Program Dukungan Manajemen.(DH)

Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif Kemenkeu 2027 sebesar Rp49,8 triliun.

DPR sepakati anggaran Kementerian Keuangan senilai Rp49,8 triliun

JAKARTA &ndash; Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp713,45 miliar untuk 2027, meskipun serapan program utama hingga pertengahan 2026 masih rendah.
Tambahan anggaran yang diajukan terdiri atas Rp131,11 miliar untuk program dukungan manajemen, Rp239,34 miliar untuk Program Pembinaan Ideologi Pancasila, serta Rp343 miliar untuk pengadaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Pusdiklat PIP).
Dalam rapat kerja bersama BPIP, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menyoroti ketimpangan realisasi anggaran BPIP hingga Juni 2026.
Dari pagu aktif sebesar Rp287,41 miliar, realisasi anggaran secara keseluruhan telah mencapai 66,22%. Namun serapan Program Pembinaan Ideologi Pancasila baru mencapai 26,71%, jauh di bawah realisasi Program Dukungan Manajemen yang telah mencapai 88,16%.
&ldquo;Ini jangan sampai nanti terkesan bahwa BPIP ini didirikan justru untuk membiayai birokrasi internalnya sendiri,&rdquo; kata Dewi dalam rapat tersebut.
Dewi juga menyoroti capaian fisik sejumlah program yang masih rendah. Hingga pertengahan tahun, kegiatan sosialisasi baru menjangkau 2.847 peserta dari target 20.000 peserta. Sementara program pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila baru mencapai 426 orang dari target 3.166 peserta.
Meskipun demikian, Komisi XIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk program untuk BPIP sebesar Rp343 miliar untuk 2027. Usulan pengadaan Pusdiklat PIP tidak disetujui, setelah mempertimbangkan keterbatasan ruang fiskal dan efisiensi belanja negara.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi XIII DPR menetapkan pagu indikatif BPIP tahun anggaran 2027 sebesar Rp141,07 miliar yang terdiri atas Rp131,07 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp10 miliar untuk Program Pembinaan Ideologi Pancasila. (KR)

DPR khawatir anggaran BPIP lebih banyak terserap untuk birokrasi ketimbang program inti.

BPIP minta tambahan APBN Rp713 miliar, DPR kritik serapan program

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia tidak lagi fokus membuka 80.000 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6).
&ldquo;Kami sudah sampaikan ke Bapak Presiden bahwa sekarang kita fokus mungkin paling banyak di 40.000 titik,&rdquo; kata Ferry kepada Komisi VI DPR RI, dalam rapat tersebut.
Dengan pemangkasan 50% dari target pembangunan awal itu, kata Ferry, pemerintah akan lebih fokus pada kualitas Kopdes Merah Putih yang akan beroperasi, dengan beberapa indikator.
Beberapa di antaranya termasuk kesanggupan unit Kopdes Merah Putih untuk menjual barang dengan harga yang lebih murah, terutama untuk barang-barang yang mendapat subsidi dari pemerintah.
&ldquo;Yang subsidi seperti gas 3 kilogram, minyak, beras, pupuk. Itu harus lebih murah,&rdquo; jelas Ferry.
Selain itu, lanjut Ferry, Kopdes Merah Putih juga harus bisa menjalankan tugas sebagai lembaga keuangan mikro, dengan suku bunga pembiayaan yang lebih murah.
&ldquo;Presiden sudah memberi arahan paling maksimal 6%,&rdquo; imbuh Ferry.
Meskipun demikian, Ferry mengakui jumlah Kopdes Merah Putih yang telah beroperasi hanya sebanyak 1.061 unit, jauh di bawah target pembangunan yang ditetapkan.
Sementara Kopdes Merah Putih yang telah menyelesaikan pembangunan fisik tercatat sebanyak 12.612 unit. Namun Ferry yakin hingga akhir tahun, jumlahnya akan meningkat dan mencapai 40.000 unit hingga akhir 2026. (KR)

Pemerintah mengaku Kopdes Merah Putih hadapi kesulitan, dari pengadaan lahan hingga stok barang.

Pemerintah pangkas 50% target pembangunan Kopdes Merah Putih

JAKARTA &ndash; Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, merespons isu pembelian kembali atau buyback saham yang dilakukan institusi pengelola dana, di tengah gejolak pasar dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut Dasco, langkah buyback tidak hanya relevan bagi perusahaan pelat merah atau BUMN, tetapi juga perusahaan swasta yang memiliki proyek-proyek strategis dan fundamental bisnis yang kuat.
"BUMN dan swasta-swasta yang proyek-proyeknya strategis itu kan fundamentalnya kuat," kata Dasco di Gedung DPR RI pada Kamis (11/6).
Pernyataan ini disampaikan setelah pada Selasa (9/6) kemarin, Dasco memanggil sejumlah pimpinan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga perusahaan asuransi dan Danantara, untuk mendorong buyback saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dasco juga menanggapi isu mengenai buyback saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Menurut dia, tidak ada persoalan selama transaksi dilakukan sesuai mekanisme pasar.
"Sepanjang dilakukan dengan mekanisme pasar, apalagi saat ini kan sahamnya sedang lumayan agak murah ya, dibeli saja," ujar Dasco.
Selain membahas soal gejolak di pasar saham, Dasco juga menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah&nbsp;strategi, yang diyakini akan memperkuat nilai tukar rupiah dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat (AS) agar mulai menjual ke rupiah.
"Sebaiknya dolarnya dilepas, karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kasihan kalau simpan-simpan dolar," kata Dasco.
Menyusul dukungan DPR RI terhadap aksi buyback saham dan stabilisasi rupiah, nilai tukar rupiah menguat 0,71% ke Rp18.058/US$ pada perdagangan Rabu. Penguatan rupiah berlanjut pada Kamis (10/6) sebesar 0,63% dan mencapai Rp17.944/US$.
Namun hingga pukul 15.40 WIB hari ini, rupiah terpantau kembali melemah 0,12% ke Rp17.965/US$. (KR)

Dasco menjelaskan buyback saham tak hanya untuk emiten BUMN dan mengajak publik menjual dolar AS.

Sufmi Dasco respons isu buyback saham, ajak jual dolar AS

JAKARTA &ndash; Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan optimis nilai tukar rupiah akan menguat dan bergerak dalam kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS pada 2027 sesuai asumsi makroekonomi yang digunakan pemerintah.
Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (9/6) kemarin, Perry mengatakan ada sejumlah faktor utama yang mendasari proyeksi tersebut.
Faktor pertama adalah membaiknya kondisi ekonomi global pada 2027 dibandingkan dengan tahun ini, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia meningkat menjadi 3,1%. Sementara kondisi geopolitik diharapkan akan lebih kondusif, sehingga mendorong aliran modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Kedua, Perry menilai fundamental ekonomi Indonesia juga dinilai akan tetap kuat pada 2027. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali, kata Perry, nilai tukar rupiah akan mendapat dukungan.
&ldquo;Fundamental ekonomi Indonesia itu baik dan akan mendukung penguatan nilai tukar rupiah,&rdquo; kata Perry dalam rapat tersebut.
Faktor ketiga, lanjut Perry, yaitu adanya kebijakan sentralisasi ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Kebijakan yang akan berlaku penuh mulai awal tahun depan itu, kata Perry, berpotensi meningkatkan kinerja ekspor, devisa, serta penerimaan negara dan memperkuat nilai tukar rupiah.
Selain itu, Perry menekankan bank sentral akan terus melanjutkan operasi intervensi rupiah di pasar valuta asing.
Terakhir, kata Perry, BI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter bersinergi dengan fiskal, dengan tetap menjaga fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah dan menarik lebih banyak modal asing ke Indonesia.
&ldquo;Tahun depan akan menguat. Kisarannya Rp16.800 sampai Rp17.500,&rdquo; ujar Perry.
Dalam kesempatan yang sama, Perry juga memperkirakan inflasi 2027 berada pada kisaran 2,5% plus minus 1% atau sekitar 1,5-3,5%, didukung kondisi ekonomi yang solid dan sinergi antara bank sentral dan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. (KR)

Bank Indonesia yakin ada beberapa faktor yang menopang penguatan rupiah pada 2027.

BI yakinkan DPR rupiah menguat ke Rp16.800 pada 2027

JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar pertemuan dengan sejumlah pelaku sektor keuangan dan investasi, termasuk Danantara, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Indonesia Investment Authority (INA).
Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPR RI pada Selasa (9/6) pagi, setelah pasar keuangan menghadapi tekanan jual dan membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terseret turun 4,52% pada Senin.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pertemuan ini membahas kondisi pasar dan kinerja sektor perbankan di Indonesia.
Selain itu, kata Dasco, DPR juga berdiskusi dengan pelaku industri keuangan potensi pembelian kembali (buyback) saham, dengan fundamental menarik.
&ldquo;Kami tadi juga sudah berdiskusi dengan Pak Donny Oskaria dari Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, dan Taspen, mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus bisa dibeli kembali,&rdquo; kata Dasco dalam konferensi pers.
Ketua Himbara, Putrama Wahju Setyawan, melaporkan dalam kesempatan yang sama bahwa kondisi fundamental bank milik negara masih sangat kuat. Hal ini didukung rata-rata pertumbuhan kredit sekitar 20% dan penghimpunan dana pihak ketiga hingga 30%.
Sementara dari sisi penyaluran kredit, sosok yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) itu, mengatakan Loan Deposit Ratio (LDR) perbankan berada di kisaran 88-90%.
&ldquo;Sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,&rdquo; ujar Putrama.
Sementara itu Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menambahkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih sangat baik dan didukung kinerja solid industri perbankan.
&ldquo;Pak Donny beserta dengan seluruh jajaran Danantara, Taspen, BPJS, dan INA sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi, terus saling berdiskusi, untuk sekali lagi kita bekerja keras mengatasi permasalahan ekonomi,&rdquo; ungkap Prasetyo.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, IHSG merosot 8,69% dalam perdagangan pekan lalu. Beberapa saham bank dan emiten pelat merah tampak menjadi pemberat bagi indeks acuan saham Indonesia ini, termasuk saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).
Hingga pukul 11.47 WIB, IHSG bergerak menguat 5,20% atau lebih dari 270 poin ke level 5.620. Indeks sebelumnya bergerak terbatas di kisaran 5.300-5.400. (KR)

DPR mengumpulkan Danantara, Himbara, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan INA membahas kondisi pasar.

Bahas situasi pasar, DPR panggil Danantara hingga Himbara

JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, menghadapi gejolak pasar yang mendorong nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan langkah intervensi BI untuk menjaga stabilitas rupiah selama beberapa tahun terakhir.
"Kita kan sudah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi Bank Indonesia melakukan operasi moneter ini ketika terjadi fluktuasi rupiah. Nah ini kita belum kelihatan, kita mempertanyakan," kata Cucun, dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 hari ini.
Menurut delegasi dari fraksi PKB ini, pemerintah dan BI perlu segera melakukan konsolidasi untuk menstabilkan rupiah, sehingga pergerakannya tidak semakin bergejolak.
Selain itu, Cucun juga meminta BI terus meningkatkan intervensi terhadap rupiah, termasuk menggunakan cadangan devisa Indonesia selama masih memadai.
"Kalau cadangan devisanya di BI masih kuat, itu bisa dilakukan intervensi oleh Bank Indonesia," ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Gubernur BI, Perry Warjiyo, telah menyampaikan kepada DPR bahwa bank sentral telah meningkatkan intervensi terhadap nilai tukar rupiah.
Beberapa langkah yang telah diambil, kata Perry, termasuk menambah imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga transaksi di pasar spot dan Non Delivery Forward (NDF).
Terbaru, BI telah memulai pembatasan transaksi beli dolar AS tanpa underlying dari maksimal US$50.000 menjadi US$25.000. Pembatasan ini berlaku mulai Juni 2026.
Menurut data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyentuh level terendahnya di Rp17.057/US$ pada 15.22 WIB hari ini. Sementara sejak awal tahun, nilai tukar rupiah telah melemah lebih dari 8%. (KR)

DPR menilai operasi moneter BI belum terlihat signifikan, meski rupiah melemah lebih dari 8%.

Dolar jebol Rp18.050, DPR pertanyakan intervensi Bank Indonesia

JAKARTA &ndash; Office of Chief Economist Bank Mandiri menilai revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang disahkan pada Kamis (4/6), berpotensi membuka peluang modal asing kembali masuk ke Indonesia.
Dalam catatan yang disampaikan kepada investor usai revisi itu disahkan, Office of Chief Economist Bank Mandiri menilai perubahan ini dapat mempercepat pengembangan instrumen derivatif, obligasi khusus, aset kripto, dan bursa komoditas strategis, sekaligus memperluas sumber pembiayaan ekonomi nasional.
Implikasinya kepada pasar keuangan Indonesia, disebut akan jadi katalis positif jangka menengah-panjang.
&ldquo;Karena memperkuat stabilitas sistem keuangan, memperdalam pasar modal dan obligasi, memperbaiki kualitas aset perbankan, serta membuka peluang masuknya modal asing melalui Indonesia Financial Center,&rdquo; ungkap Office of Chief Economist Bank Mandiri.
Selain itu, penguatan koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), juga dinilai berpotensi menambah efektivitas pengawasan dan mitigasi risiko sistemis keuangan domestik, dalam menghadapi gejolak di pasar global.
Namun untuk jangka pendek, dampaknya terhadap pasar saham dinilai cenderung terbatas. Alasannya, fokus investor saat ini tertuju pada keputusan penyedia indeks global seperti MSCI dan FTSE Ruseel.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan revisi UU P2SK dalam Rapat Paripurna Kamis ke-20. Revisi ini mencakup 17 perubahan utama, yang mencakup penguatan sistem keuangan Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan seluruh perusahaan ini diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang lebih inklusif. (KR)

Ekonom menilai revisi UU P2SK memperkuat daya saing pasar keuangan Indonesia dan tarik modal asing.

Ekonom nilai revisi UU P2SK buka jalan modal asing ke RI

JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang di dalamnya mencakup 17 perubahan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan dan keuangan domestik.
Proses legislasi berlangsung melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, yang digelar pada Kamis (4/6).
Secara garis besar, perubahan mencakup penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kemudian memperluas wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi bursa derivatif dan karbon, hingga tata kelola dan mekanisme pengambilan keputusan di Bank Indonesia (BI).
Perubahan beleid tersebut juga memperluas perlindungan pada industri asuransi, pembentukan satuan tugas lintas lembaga untuk membasmi pinjaman online ilegal dan judi online, hingga penghapusan piutang macet UMKM.
Berikut ini 17 perubahan utama dalam revisi UU P2SK yang telah disahkan oleh DPR RI, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa:
<ol>
<li>Penguatan kelembagaan LPS melalui peningkatan independensi, tata kelola, dan pengawasan anggaran.</li>
<li>Perluasan kewenangan OJK untuk mengawasi derivatif keuangan, aset kripto, bursa karbon, bursa mineral, dan komoditas strategis.</li>
<li>Penguatan kewenangan dan tata kelola BI, termasuk mekanisme Rapat Dewan Gubernur (RDG) dan perlindungan hukum bagi pejabat BI.</li>
<li>Penguatan fungsi evaluasi DPR terhadap BI, OJK, dan LPS, termasuk kebijakan, tata kelola, dan penggunaan anggaran.</li>
<li>Penguatan industri perbankan dan perbankan syariah melalui konsolidasi dan perluasan kegiatan usaha.</li>
<li>Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) guna memperluas struktur kepemilikan dan pendalaman pasar modal.</li>
<li>Pengaturan transfer margin dan penguatan pasar derivatif sesuai standar internasional.</li>
<li>Penerbitan surat utang khusus Danantara berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond.</li>
<li>Perluasan perlindungan pemegang polis asuransi sejak perusahaan memasuki proses resolusi.</li>
<li>Penguatan dana pertanggungan wajib dalam kecelakaan lalu lintas dan perlindungan korban.</li>
<li>Pembentukan serta pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan OJK.</li>
<li>Penguatan regulasi aset kripto untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan konsumen.</li>
<li>Pembentukan satgas lintas lembaga untuk pemberantasan pinjaman online ilegal dan judi online.</li>
<li>Perluasan penghapusan piutang macet UMKM pada lembaga keuangan BUMN dan BUMD.</li>
<li>Penguatan kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan oleh OJK dan aparat penegak hukum.</li>
<li>Penguatan pengawasan dan resolusi perbankan melalui koordinasi OJK dan LPS.</li>
<li>Pengembangan pusat finansial internasional Indonesia untuk mendukung pendalaman sektor keuangan Indonesia.</li>
</ol>
Purbaya, mengatakan revisi UUP2SK ini adalah langkah strategis dalam memperkuat dan menciptakan keselarasan kerangka regulasi sektor keuangan, serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas nasional.
&ldquo;Ke-17 topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif,&rdquo; jelas Purbaya, dalam pidatonya di hadapan DPR.
Revisi UUP2SK ini, kata Purbaya, juga sejalan dengan arahan asta cita yang menjadi dasar kebijakan kabinet di bawah Presiden Prabowo Subianto. (KR)

Revisi mencakup penguatan OJK, BI, LPS, hingga pendalaman pasar keuangan.

DPR sahkan revisi UU P2SK, setujui 17 perubahan utama

JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil bank sentral dan Menteri Keuangan (Menkeu) setelah rupiah kembali terpuruk, serta mencetak rekor terendah di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
&ldquo;Tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut,&rdquo; kata Puan, saat ditanya mengenai rencana pemanggilan Bank Indonesia (BI) dan Menkeu terkait pelemahan rupiah.
Pernyataan itu disampaikan oleh Puan setelah menggelar Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (12/5).
Menurut Puan, DPR bersama Kementerian Keuangan juga akan membahas perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menjelang sidang terdekat yang membahas Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai dasar penyusunan APBN 2027.
Dengan dinamika situasi global saat ini, Puan menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah antisipasi lanjutan untuk kebijakan fiskal tahun depan.
&ldquo;Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nanti akan membuat Indonesia jadi terpuruk,&rdquo; jelas Puan.
Pada awal Mei ini, BI telah menyampaikan tujuh langkah yang ditempuh bank sentral dalam menghadapi penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Beberapa di antaranya termasuk intervensi langsung di pasar valuta asing domestik dan luar negeri, serta menarik modal asing lewat sejumlah instrumen keuangan.
Sementara itu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan turun tangan membantu bank sentral, melalui pasar obligasi.
&ldquo;Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke&nbsp;bond market&nbsp;... itu ada Bond Stabilization Fund,&rdquo; kata Purbaya, pada Selasa di Kantor Kementerian Keuangan.
Pada pembukaan perdagangan Rabu (13/5), nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah dan menyentuh Rp17.552/US$ hingga pukul 9.30 WIB menurut data Bloomberg. Pelemahan rupiah sejak awal tahun ini pun telah mencapai 5,14%. (KR)

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah dan stakeholder agar mengantisipasi pelemahan rupiah.

DPR akan panggil BI dan Menkeu usai rupiah terpuruk

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan realisasi investasi di Indonesia diperkirakan mencapai Rp497 triliun pada kuartal I 2026.
&ldquo;Angka ini tumbuh sekitar 7% secara tahunan,&rdquo; kata Rosan, dalam pemaparan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (13/4) kemarin.
Dengan realisasi tersebut, kata Rosan, jumlah tenaga kerja yang telah diserap mencapai 627.036 orang atau meningkat 5,5% secara tahunan.
Berdasarkan wilayah tujuan investasi, Jakarta dan Jawa Barat tetap jadi tujuan utama investor. Dengan realisasi investasi di Jakarta ditaksir mencapai Rp74 triliun dan Jawa Barat Rp72 triliun di kuartal pertama.
Sementara subsektor utama investasi pada kuartal pertama 2026, didominasi oleh industri logam dasar yang mencapai Rp67 triliun. Transportasi, gudang, dan telekomunikasi menjadi subsektor terbesar kedua yang menyerap investasi sebesar Rp54 triliun.
Rosan mengakui bahwa kinerja investasi pada awal tahun ini mendapat tekanan bagi Indonesia. Namun dengan kebijakan luar negeri yang terbuka dan non-alignment, kata Rosan, Indonesia bisa diterima oleh berbagai negara.
&ldquo;Sumber investasi masih didominasi oleh negara seperti Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan lainnya,&rdquo; imbuh Rosan.
Tak hanya melaporkan realisasi investasi, Rosan juga mencatat jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terdaftar di kementerian mencapai 15,8 juta sejak 2021 hingga April 2026.
Ia mengakui bahwa terdapat gangguan teknis dalam penyelenggaraan Online Single Submission (OSS), platform yang melayani pelayanan NIB dan pelaporan investasi. Namun dengan integrasi penuh terbaru dengan berbagai kementerian dan lembaga, ia yakin proses perizinan usaha di Indonesia akan lebih praktis dan cepat, demi mendukung pertumbuhan investasi. (KR)

Realisasi ini setara 24,3% dari target yang ditetapkan pemerintah untuk 2026.

Rosan lapor DPR, investasi capai Rp497 triliun di kuartal I

JAKARTA &ndash; Komisi XI DPR RI memanggil pimpinan Bank Indonesia (BEI) dalam agenda rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (8/4) hari ini, tepat setelah nilai tukar rupiah menembus Rp17.105 per dolar Amerika Serikat (AS).
Pelemahan itu membawa rupiah berada di level terendah sepanjang sejarah, seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya.
Dalam rapat tersebut, DPR meminta penjelasan BI atas perkembangan terbaru sistem keuangan Indonesia, di tengah dinamika global. Salah satunya termasuk perkembangan nilai tukar rupiah dan arus modal di dalam negeri.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan bank sentral telah mengarahkan sebagian besar fokus kebijakan untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah, yang telah turun lebih dari 2% sejak awal 2026.
Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh BI, kata Perry, termasuk penggunaan cadangan devisa untuk intervensi rupiah, baik di pasar luar negeri (offshore) Non Delivery Forward (NDF) maupun di pasar spot dalam negeri.
&ldquo;Sehingga kami jaga nilai tukar terkendali dan ke depan akan tetap kami jaga,&rdquo; kata Perry, dalam pemaparan yang disampaikan kepada Komisi XI DPR.
Selain itu, Perry memaparkan bahwa tekanan pada nilai tukar tidak hanya dialami oleh Indonesia.
Menurutnya, kondisi dunia yang semakin memburuk di tengah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan perang di Timur Tengah, menjadi faktor utama yang menekan pasar keuangan dan ekonomi global. Mulai dari volatilitas harga komoditas, gangguan supply chain, dan dampak langsung ke pasar keuangan.
&ldquo;Kami perlu merekalibrasi berbagai kebijakan yang kami lakukan,&rdquo; jelas Perry.
Mengenai langkah kalibrasi kebijakan itu, Perry mengatakan beberapa langkah yang akan diambil termasuk pembatasan suku bunga acuan, menyesuaikan alokasi lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan membeli Surat Berharga Negara (SBN) melalui pasar sekunder yang nilainya sejak awal tahun mencapai Rp90,05 triliun.
&ldquo;Ini adalah beberapa rekalibrasi kebijakan moneter lebih banyak untuk stability,&rdquo; ungkap Perry.
Pada perdagangan Rabu (8/4) hari ini, nilai tukar rupiah tutup di level Rp17.012 per dolar AS setelah melemah 0,54%. Rupiah sempat menguat dan menyentuh Rp16.968 per dolar AS pada 14.44 WIB, namun kembali melemah di atas Rp17.000. (KR)

BI mengaku sejumlah kebijakan kini fokus pada stabilitas rupiah, dari suku bunga hingga lelang SRBI.

DPR panggil gubernur BI usai rupiah tembus Rp17.105 per dolar AS

JAKARTA &ndash; Komisi XI DPR menetapkan lima anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026&ndash;2031 setelah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 kandidat dalam rapat di Gedung DPR RI pada Rabu (11/3).
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengatakan keputusan ini diambil lewat mekanisme musyawarah mufakat setelah mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, serta kompetensi para kandidat.
Pernyataan itu disampaikan Misbakhun usai prosesi uji kelayakan dan kepatuhan tuntas, yang disusul dengan rapat internal Komisi XI.
&ldquo;Pilihan yang diambil didasarkan pada kemampuan, kapasitas, dan kompetensi yang dimiliki masing-masing kandidat,&rdquo; kata Misbakhun.
Dari hasil keputusan tersebut, DPR memilih Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK dan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Selain itu, Hasan Fawzi dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Dicky Kartikoyono dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Sementara Adi Budiarso dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.
Misbakhun menjelaskan pemilihan Friderica Widyasari Dewi sesuai penilaian Komisi XI DPR, terhadap respons kebijakan selama masa tugas sebelumnya yang dinilai positif.
&ldquo;Karena dalam periode yang relatif singkat beliau mampu memberikan respon yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,&rdquo; ujarnya.
Ia juga menyinggung peran Hasan Fawzi dalam merespons isu pasar modal saat MSCI menahan rebalancing saham Indonesia.
Menurut Misbakhun, para kandidat juga dinilai mampu menyampaikan pemaparan yang baik dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.
Misbakhun mengakui pemilihan pimpinan OJK ini dilakukan lebih cepat dari jadwal awal panitia seleksi, untuk memberikan kepastian kepada pasar. Namun percepatan ini, kata Misbakhun, dilakukan untuk merespon gejolak di pasar modal belakangan ini.
&ldquo;Supaya bisa memberikan signal positif,&rdquo; ujarnya.
Hasil keputusan Komisi XI DPR tersebut selanjutnya akan dibawa dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/3) untuk mendapatkan persetujuan. (KR)

Seleksi dan pemilihan ini dipercepat demi menstabilkan pasar keuangan dalam negeri.

DPR ungkap alasan Friderica jadi bos OJK dan seleksi dikebut

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menetapkan lima calon pimpinan dan anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) serta rapat internal pada Rabu (11/3).
Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat, setelah Komisi XI menguji 10 kandidat anggota Dewan Komisioner OJK. Dari proses tersebut, lima nama dipilih untuk mengisi posisi strategis di lembaga penyusun regulasi dan pengawas sektor jasa keuangan itu.
Dalam hasil rapat internal, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Sementara Hernawan Bekti Sasongko dipilih menjadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Selain itu, rapat Komisi XI DPR memilih&nbsp;Komisi XI menetapkan Hasan Fawzi sebagai&nbsp;Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Kemudian Dicky Kartikoyono dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.
Sementara itu, posisi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto diisi oleh Adi Budiarso.
Komisi XI menyatakan hasil rapat internal tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/3) untuk disampaikan dan ditetapkan secara resmi.
Sebelumnya, Komisi XI DPR menerima 10 nama calon anggota Dewan Komisioner OJK yang diusulkan untuk masa jabatan lima tahun melalui Surat Presiden (Surpes) kepada pimpinan DPR.
Sepuluh kandidat tersebut adalah:
<ol start="1">
<li>Friderica Widyasari Dewi</li>
<li>Agus Sugiarto</li>
<li>Hernawan Bekti Sasongko</li>
<li>Ari Zulfikar</li>
<li>Hasan Fawzi</li>
<li>Darmansyah</li>
<li>Dicky Kartikoyono</li>
<li>Danu Febrianto</li>
<li>Adi Budiarso</li>
<li>Anton Daryono</li>
</ol>
(DH/KR)

Komisi XI DPR memilih Friderica Widyasari jadi Ketua OJK setelah uji fit & proper test hari ini.

DPR pilih Kiki Widyasari pimpin OJK, 4 nama isi pos strategis

JAKARTA &mdash; Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono dan Dicky Kartikoyono, pada Senin sore.
Uji kelayakan tersebut mencakup tiga kandidat, yakni Thomas Djiwandono yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan dan merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, Dicky Kartikoyono (Kepala Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia) serta Solikin M. Juhro (Direktur Eksekutif Bank Indonesia).
Seperti dikutip dari Reuters, Komisi XI DPR telah lebih dulu melakukan uji kelayakan terhadap Solikin pada Jumat pekan lalu. Dalam proses tersebut, para kandidat diminta memaparkan visi kebijakan, strategi, serta menjawab pertanyaan dari anggota DPR.
Pencalonan Thomas menjadi sorotan pelaku pasar karena memicu kekhawatiran terhadap independensi Bank Indonesia. Sentimen tersebut sempat menekan nilai tukar rupiah hingga mencetak rekor terendah pekan lalu, sebelum kembali menguat setelah Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa pelemahan rupiah dipicu oleh mencuatnya&nbsp;kabar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono&nbsp;akan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Purbaya menilai spekulasi tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan faktor utama yang memengaruhi pergerakan nilai tukar. "Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana (BI). Wow, orang spekulasi independensinya hilang. Saya pikir enggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah," kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1)
Setelah Komisi XI menetapkan satu nama yang disetujui, hasil keputusan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk memperoleh pengesahan akhir. Pemungutan suara penuh dijadwalkan berlangsung Selasa, dan secara tradisional parlemen cenderung mengesahkan keputusan yang telah diambil oleh komisi.&nbsp;(DH)

Thomas Djiwandono uji kelayakan sore ini, besok DPR diputuskan siapa yang jadi Deputi Gubernur BI.

Thomas Djiwandono jalani uji kelayakan Deputi Gubernur BI sore ini

JAKARTA - Istana membenarkan Wakil Menteri Keuangan&nbsp;Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono&nbsp;ikut dalam proses seleksi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi hal tersebut saat ditanya mengenai adanya kabar bahwa Thomas Djiwandono akan masuk menjadi Deputi Guber BI, seperti diberitakan IDNFinancials, Minggu (18/1)&nbsp;
Dia menjelaskan, proses seleksi dilakukan menyusul pengunduran diri salah satu Deputi Gubernur BI, Juda Agung.
Menurut Prasetyo, sesuai ketentuan yang berlaku, jabatan yang ditinggalkan harus segera diisi melalui mekanisme yang telah diatur.
Namun, ia tidak merinci lebih jauh mengenai alasan pengunduran diri maupun penugasan lanjutan Juda Agung.
&ldquo;Itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan harus dilakukan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan,&rdquo; ujar Prasetyo saat menemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/1).
Prasetyo menambahkan, Presiden telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk memulai tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Dalam Surpres tersebut, terdapat sedikitnya tiga nama calon yang diajukan, meski belum diungkapkan secara detail ke publik.
Ia pun memastikan bahwa Thomas Djiwandono termasuk salah satu nama yang diusulkan dalam proses seleksi tersebut.
&ldquo;Ada beberapa nama dan salah satu nama yang diusulkan memang Pak Wamenkeu, Pak Tommy,&rdquo; kata Prasetyo.
Sebelumnya sumber IDNFinancials mengungkapkan bahwa pemerintah dikabarkan akan merotasi salah satu Wakil Menteri Keuangan ke Bank Indonesia dalam waktu dekat. Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono disebut-sebut akan ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
&ldquo;Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, semacam magang terlebih dahulu sebelum suatu hari nanti menjadi Gubernur Bank Indonesia,&rdquo; ujar sumber IDNFinancials.
Menurut sumber tersebut, proses&nbsp;fit and proper test&nbsp;kemungkinan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. &ldquo;Itu jika tidak ada perubahan. Karena rotasi ini diperkirakan dilakukan pada Februari,&rdquo; katanya. (DK)
&nbsp;
&nbsp;

Istana memastikan nama Wamenkeu Thomas Djiwandono masuk Surpres calon Deputi Gubernur BI.

Istana benarkan Thomas Djiwandono ikut seleksi Deputi Gubernur BI

JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam rapat paripurna yang digelar pada 18 November 2025.
Ketua DPR, Puan Maharani, mendapat suara bulat dari seluruh fraksi agar rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang, pada rapat paripurna tersebut.
RUU KUHAP yang baru membawa penyesuaian signifikan. Mulai dari penyesuaian tindak perkara hukum, perlindungan hak para pihak, perubahan wewenang penegak hukum, perlindungan kelompok rentan, hingga modernisasi proses peradilan lewat restorative justice.
Namun salah satu hal yang cukup mencolok dari perubahan KUHAP tersebut, adanya mekanisme yang meringankan hukuman secara otomatis jika seorang terdakwa mengakui kesalahannya di awal proses sidang.
Pasal 221 dalam undang-undang tersebut bahkan memberikan batasan hukuman maksimal 7 tahun bagi terdakwa, jika mengaku bersalah. Penanganan perkara pun bakal dialihkan ke sidang acara pemeriksaan singkat.
Selain itu, pidana kepada terdakwa yang mengakui kesalahannya, tidak boleh melebihi dua per tiga dari hukuman maksimal.
DPR juga meloloskan aturan baru bernama Putusan Pemaafan Hakim. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 16, keputusan ini memberi wewenang pada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan jika perbuatan terdakwa masuk kategori pelanggaran ringan.
&ldquo;Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan,&rdquo; ungkap beleid tersebut.
Puan Marharani&mdash;yang merupakan anak dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengakui bahwa proses legislasi ini memang mendapat penolakan dari masyarakat. Namun ia menekankan agar publik tidak termakan hoaks terkait substansi KUHAP baru yang disahkan.
&ldquo;Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu, semua hoaks itu tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian kita sama-sama bisa pahami,&rdquo; ungkap Puan Maharani, dalam rapat paripurna tersebut. (KR)

Tak hanya memberi diskon hukuman, hakim kini punya wewenang tak memberi sanksi pada terdakwa.