JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil bank sentral dan Menteri Keuangan (Menkeu) setelah rupiah kembali terpuruk, serta mencetak rekor terendah di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
&ldquo;Tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut,&rdquo; kata Puan, saat ditanya mengenai rencana pemanggilan Bank Indonesia (BI) dan Menkeu terkait pelemahan rupiah.
Pernyataan itu disampaikan oleh Puan setelah menggelar Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (12/5).
Menurut Puan, DPR bersama Kementerian Keuangan juga akan membahas perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menjelang sidang terdekat yang membahas Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai dasar penyusunan APBN 2027.
Dengan dinamika situasi global saat ini, Puan menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah antisipasi lanjutan untuk kebijakan fiskal tahun depan.
&ldquo;Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nanti akan membuat Indonesia jadi terpuruk,&rdquo; jelas Puan.
Pada awal Mei ini, BI telah menyampaikan tujuh langkah yang ditempuh bank sentral dalam menghadapi penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Beberapa di antaranya termasuk intervensi langsung di pasar valuta asing domestik dan luar negeri, serta menarik modal asing lewat sejumlah instrumen keuangan.
Sementara itu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan turun tangan membantu bank sentral, melalui pasar obligasi.
&ldquo;Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke&nbsp;bond market&nbsp;... itu ada Bond Stabilization Fund,&rdquo; kata Purbaya, pada Selasa di Kantor Kementerian Keuangan.
Pada pembukaan perdagangan Rabu (13/5), nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah dan menyentuh Rp17.552/US$ hingga pukul 9.30 WIB menurut data Bloomberg. Pelemahan rupiah sejak awal tahun ini pun telah mencapai 5,14%. (KR)

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah dan stakeholder agar mengantisipasi pelemahan rupiah.

DPR akan panggil BI dan Menkeu usai rupiah terpuruk

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan realisasi investasi di Indonesia diperkirakan mencapai Rp497 triliun pada kuartal I 2026.
&ldquo;Angka ini tumbuh sekitar 7% secara tahunan,&rdquo; kata Rosan, dalam pemaparan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (13/4) kemarin.
Dengan realisasi tersebut, kata Rosan, jumlah tenaga kerja yang telah diserap mencapai 627.036 orang atau meningkat 5,5% secara tahunan.
Berdasarkan wilayah tujuan investasi, Jakarta dan Jawa Barat tetap jadi tujuan utama investor. Dengan realisasi investasi di Jakarta ditaksir mencapai Rp74 triliun dan Jawa Barat Rp72 triliun di kuartal pertama.
Sementara subsektor utama investasi pada kuartal pertama 2026, didominasi oleh industri logam dasar yang mencapai Rp67 triliun. Transportasi, gudang, dan telekomunikasi menjadi subsektor terbesar kedua yang menyerap investasi sebesar Rp54 triliun.
Rosan mengakui bahwa kinerja investasi pada awal tahun ini mendapat tekanan bagi Indonesia. Namun dengan kebijakan luar negeri yang terbuka dan non-alignment, kata Rosan, Indonesia bisa diterima oleh berbagai negara.
&ldquo;Sumber investasi masih didominasi oleh negara seperti Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan lainnya,&rdquo; imbuh Rosan.
Tak hanya melaporkan realisasi investasi, Rosan juga mencatat jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terdaftar di kementerian mencapai 15,8 juta sejak 2021 hingga April 2026.
Ia mengakui bahwa terdapat gangguan teknis dalam penyelenggaraan Online Single Submission (OSS), platform yang melayani pelayanan NIB dan pelaporan investasi. Namun dengan integrasi penuh terbaru dengan berbagai kementerian dan lembaga, ia yakin proses perizinan usaha di Indonesia akan lebih praktis dan cepat, demi mendukung pertumbuhan investasi. (KR)

Realisasi ini setara 24,3% dari target yang ditetapkan pemerintah untuk 2026.

Rosan lapor DPR, investasi capai Rp497 triliun di kuartal I

JAKARTA &ndash; Komisi XI DPR RI memanggil pimpinan Bank Indonesia (BEI) dalam agenda rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (8/4) hari ini, tepat setelah nilai tukar rupiah menembus Rp17.105 per dolar Amerika Serikat (AS).
Pelemahan itu membawa rupiah berada di level terendah sepanjang sejarah, seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya.
Dalam rapat tersebut, DPR meminta penjelasan BI atas perkembangan terbaru sistem keuangan Indonesia, di tengah dinamika global. Salah satunya termasuk perkembangan nilai tukar rupiah dan arus modal di dalam negeri.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan bank sentral telah mengarahkan sebagian besar fokus kebijakan untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah, yang telah turun lebih dari 2% sejak awal 2026.
Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh BI, kata Perry, termasuk penggunaan cadangan devisa untuk intervensi rupiah, baik di pasar luar negeri (offshore) Non Delivery Forward (NDF) maupun di pasar spot dalam negeri.
&ldquo;Sehingga kami jaga nilai tukar terkendali dan ke depan akan tetap kami jaga,&rdquo; kata Perry, dalam pemaparan yang disampaikan kepada Komisi XI DPR.
Selain itu, Perry memaparkan bahwa tekanan pada nilai tukar tidak hanya dialami oleh Indonesia.
Menurutnya, kondisi dunia yang semakin memburuk di tengah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan perang di Timur Tengah, menjadi faktor utama yang menekan pasar keuangan dan ekonomi global. Mulai dari volatilitas harga komoditas, gangguan supply chain, dan dampak langsung ke pasar keuangan.
&ldquo;Kami perlu merekalibrasi berbagai kebijakan yang kami lakukan,&rdquo; jelas Perry.
Mengenai langkah kalibrasi kebijakan itu, Perry mengatakan beberapa langkah yang akan diambil termasuk pembatasan suku bunga acuan, menyesuaikan alokasi lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan membeli Surat Berharga Negara (SBN) melalui pasar sekunder yang nilainya sejak awal tahun mencapai Rp90,05 triliun.
&ldquo;Ini adalah beberapa rekalibrasi kebijakan moneter lebih banyak untuk stability,&rdquo; ungkap Perry.
Pada perdagangan Rabu (8/4) hari ini, nilai tukar rupiah tutup di level Rp17.012 per dolar AS setelah melemah 0,54%. Rupiah sempat menguat dan menyentuh Rp16.968 per dolar AS pada 14.44 WIB, namun kembali melemah di atas Rp17.000. (KR)

BI mengaku sejumlah kebijakan kini fokus pada stabilitas rupiah, dari suku bunga hingga lelang SRBI.

DPR panggil gubernur BI usai rupiah tembus Rp17.105 per dolar AS

JAKARTA &ndash; Komisi XI DPR menetapkan lima anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026&ndash;2031 setelah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 kandidat dalam rapat di Gedung DPR RI pada Rabu (11/3).
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengatakan keputusan ini diambil lewat mekanisme musyawarah mufakat setelah mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, serta kompetensi para kandidat.
Pernyataan itu disampaikan Misbakhun usai prosesi uji kelayakan dan kepatuhan tuntas, yang disusul dengan rapat internal Komisi XI.
&ldquo;Pilihan yang diambil didasarkan pada kemampuan, kapasitas, dan kompetensi yang dimiliki masing-masing kandidat,&rdquo; kata Misbakhun.
Dari hasil keputusan tersebut, DPR memilih Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK dan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Selain itu, Hasan Fawzi dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Dicky Kartikoyono dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Sementara Adi Budiarso dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.
Misbakhun menjelaskan pemilihan Friderica Widyasari Dewi sesuai penilaian Komisi XI DPR, terhadap respons kebijakan selama masa tugas sebelumnya yang dinilai positif.
&ldquo;Karena dalam periode yang relatif singkat beliau mampu memberikan respon yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,&rdquo; ujarnya.
Ia juga menyinggung peran Hasan Fawzi dalam merespons isu pasar modal saat MSCI menahan rebalancing saham Indonesia.
Menurut Misbakhun, para kandidat juga dinilai mampu menyampaikan pemaparan yang baik dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.
Misbakhun mengakui pemilihan pimpinan OJK ini dilakukan lebih cepat dari jadwal awal panitia seleksi, untuk memberikan kepastian kepada pasar. Namun percepatan ini, kata Misbakhun, dilakukan untuk merespon gejolak di pasar modal belakangan ini.
&ldquo;Supaya bisa memberikan signal positif,&rdquo; ujarnya.
Hasil keputusan Komisi XI DPR tersebut selanjutnya akan dibawa dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/3) untuk mendapatkan persetujuan. (KR)

Seleksi dan pemilihan ini dipercepat demi menstabilkan pasar keuangan dalam negeri.

DPR ungkap alasan Friderica jadi bos OJK dan seleksi dikebut

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menetapkan lima calon pimpinan dan anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) serta rapat internal pada Rabu (11/3).
Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat, setelah Komisi XI menguji 10 kandidat anggota Dewan Komisioner OJK. Dari proses tersebut, lima nama dipilih untuk mengisi posisi strategis di lembaga penyusun regulasi dan pengawas sektor jasa keuangan itu.
Dalam hasil rapat internal, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Sementara Hernawan Bekti Sasongko dipilih menjadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Selain itu, rapat Komisi XI DPR memilih&nbsp;Komisi XI menetapkan Hasan Fawzi sebagai&nbsp;Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Kemudian Dicky Kartikoyono dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.
Sementara itu, posisi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto diisi oleh Adi Budiarso.
Komisi XI menyatakan hasil rapat internal tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/3) untuk disampaikan dan ditetapkan secara resmi.
Sebelumnya, Komisi XI DPR menerima 10 nama calon anggota Dewan Komisioner OJK yang diusulkan untuk masa jabatan lima tahun melalui Surat Presiden (Surpes) kepada pimpinan DPR.
Sepuluh kandidat tersebut adalah:
<ol start="1">
<li>Friderica Widyasari Dewi</li>
<li>Agus Sugiarto</li>
<li>Hernawan Bekti Sasongko</li>
<li>Ari Zulfikar</li>
<li>Hasan Fawzi</li>
<li>Darmansyah</li>
<li>Dicky Kartikoyono</li>
<li>Danu Febrianto</li>
<li>Adi Budiarso</li>
<li>Anton Daryono</li>
</ol>
(DH/KR)

Komisi XI DPR memilih Friderica Widyasari jadi Ketua OJK setelah uji fit & proper test hari ini.

DPR pilih Kiki Widyasari pimpin OJK, 4 nama isi pos strategis

JAKARTA &mdash; Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono dan Dicky Kartikoyono, pada Senin sore.
Uji kelayakan tersebut mencakup tiga kandidat, yakni Thomas Djiwandono yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan dan merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, Dicky Kartikoyono (Kepala Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia) serta Solikin M. Juhro (Direktur Eksekutif Bank Indonesia).
Seperti dikutip dari Reuters, Komisi XI DPR telah lebih dulu melakukan uji kelayakan terhadap Solikin pada Jumat pekan lalu. Dalam proses tersebut, para kandidat diminta memaparkan visi kebijakan, strategi, serta menjawab pertanyaan dari anggota DPR.
Pencalonan Thomas menjadi sorotan pelaku pasar karena memicu kekhawatiran terhadap independensi Bank Indonesia. Sentimen tersebut sempat menekan nilai tukar rupiah hingga mencetak rekor terendah pekan lalu, sebelum kembali menguat setelah Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa pelemahan rupiah dipicu oleh mencuatnya&nbsp;kabar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono&nbsp;akan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Purbaya menilai spekulasi tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan faktor utama yang memengaruhi pergerakan nilai tukar. "Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana (BI). Wow, orang spekulasi independensinya hilang. Saya pikir enggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah," kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1)
Setelah Komisi XI menetapkan satu nama yang disetujui, hasil keputusan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk memperoleh pengesahan akhir. Pemungutan suara penuh dijadwalkan berlangsung Selasa, dan secara tradisional parlemen cenderung mengesahkan keputusan yang telah diambil oleh komisi.&nbsp;(DH)

Thomas Djiwandono uji kelayakan sore ini, besok DPR diputuskan siapa yang jadi Deputi Gubernur BI.

Thomas Djiwandono jalani uji kelayakan Deputi Gubernur BI sore ini

JAKARTA - Istana membenarkan Wakil Menteri Keuangan&nbsp;Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono&nbsp;ikut dalam proses seleksi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi hal tersebut saat ditanya mengenai adanya kabar bahwa Thomas Djiwandono akan masuk menjadi Deputi Guber BI, seperti diberitakan IDNFinancials, Minggu (18/1)&nbsp;
Dia menjelaskan, proses seleksi dilakukan menyusul pengunduran diri salah satu Deputi Gubernur BI, Juda Agung.
Menurut Prasetyo, sesuai ketentuan yang berlaku, jabatan yang ditinggalkan harus segera diisi melalui mekanisme yang telah diatur.
Namun, ia tidak merinci lebih jauh mengenai alasan pengunduran diri maupun penugasan lanjutan Juda Agung.
&ldquo;Itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan harus dilakukan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan,&rdquo; ujar Prasetyo saat menemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/1).
Prasetyo menambahkan, Presiden telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk memulai tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Dalam Surpres tersebut, terdapat sedikitnya tiga nama calon yang diajukan, meski belum diungkapkan secara detail ke publik.
Ia pun memastikan bahwa Thomas Djiwandono termasuk salah satu nama yang diusulkan dalam proses seleksi tersebut.
&ldquo;Ada beberapa nama dan salah satu nama yang diusulkan memang Pak Wamenkeu, Pak Tommy,&rdquo; kata Prasetyo.
Sebelumnya sumber IDNFinancials mengungkapkan bahwa pemerintah dikabarkan akan merotasi salah satu Wakil Menteri Keuangan ke Bank Indonesia dalam waktu dekat. Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono disebut-sebut akan ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
&ldquo;Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, semacam magang terlebih dahulu sebelum suatu hari nanti menjadi Gubernur Bank Indonesia,&rdquo; ujar sumber IDNFinancials.
Menurut sumber tersebut, proses&nbsp;fit and proper test&nbsp;kemungkinan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. &ldquo;Itu jika tidak ada perubahan. Karena rotasi ini diperkirakan dilakukan pada Februari,&rdquo; katanya. (DK)
&nbsp;
&nbsp;

Istana memastikan nama Wamenkeu Thomas Djiwandono masuk Surpres calon Deputi Gubernur BI.

Istana benarkan Thomas Djiwandono ikut seleksi Deputi Gubernur BI

JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam rapat paripurna yang digelar pada 18 November 2025.
Ketua DPR, Puan Maharani, mendapat suara bulat dari seluruh fraksi agar rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang, pada rapat paripurna tersebut.
RUU KUHAP yang baru membawa penyesuaian signifikan. Mulai dari penyesuaian tindak perkara hukum, perlindungan hak para pihak, perubahan wewenang penegak hukum, perlindungan kelompok rentan, hingga modernisasi proses peradilan lewat restorative justice.
Namun salah satu hal yang cukup mencolok dari perubahan KUHAP tersebut, adanya mekanisme yang meringankan hukuman secara otomatis jika seorang terdakwa mengakui kesalahannya di awal proses sidang.
Pasal 221 dalam undang-undang tersebut bahkan memberikan batasan hukuman maksimal 7 tahun bagi terdakwa, jika mengaku bersalah. Penanganan perkara pun bakal dialihkan ke sidang acara pemeriksaan singkat.
Selain itu, pidana kepada terdakwa yang mengakui kesalahannya, tidak boleh melebihi dua per tiga dari hukuman maksimal.
DPR juga meloloskan aturan baru bernama Putusan Pemaafan Hakim. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 16, keputusan ini memberi wewenang pada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan jika perbuatan terdakwa masuk kategori pelanggaran ringan.
&ldquo;Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan,&rdquo; ungkap beleid tersebut.
Puan Marharani&mdash;yang merupakan anak dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengakui bahwa proses legislasi ini memang mendapat penolakan dari masyarakat. Namun ia menekankan agar publik tidak termakan hoaks terkait substansi KUHAP baru yang disahkan.
&ldquo;Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu, semua hoaks itu tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian kita sama-sama bisa pahami,&rdquo; ungkap Puan Maharani, dalam rapat paripurna tersebut. (KR)

Tak hanya memberi diskon hukuman, hakim kini punya wewenang tak memberi sanksi pada terdakwa.