JAKARTA - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang ditugaskan mengelola ekspor komoditas strategis pastikan tidak akan mengambil alih kontrak maupun hubungan dengan pelanggan yang telah dijalankan oleh eksportir saat ini.
Seperti dikutip Reuters, kepastian tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan sejumlah asosiasi industri, yang diharapkan dapat meredakan kekhawatiran pelaku usaha terkait potensi gangguan terhadap arus perdagangan.
Sebelumnya, investor sempat mengkhawatirkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan ekspor komoditas strategis di bawah pengelolaan perusahaan baru bentukan Danantara.
DSI menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada Kamis (11/6).
Pertemuan tersebut digelar untuk menjelaskan rencana kebijakan baru sekaligus meredakan kekhawatiran pelaku usaha. Pemerintah memperkenalkan kebijakan itu untuk mencegah potensi kerugian negara akibat praktik manipulasi nilai transaksi ekspor dan transfer pricing.
Berdasarkan risalah rapat yang diperoleh Reuters dan telah diverifikasi oleh dua sumber yang mengetahui jalannya pertemuan, DSI menegaskan bahwa mandat yang diberikan pemerintah bukan untuk mengambil alih aktivitas perdagangan yang telah berjalan.
"DSI menekankan bahwa mandat tersebut bukan untuk mengganggu mekanisme perdagangan yang ada, melainkan memperkuat pengawasan melalui pemanfaatan data," demikian isi risalah rapat.
&nbsp;Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng menyoroti pentingnya menjaga hubungan dengan pembeli agar mereka tidak beralih ke pemasok minyak sawit lain seperti Malaysia maupun ke produk minyak nabati alternatif.
&nbsp;DSI sebelumnya menyatakan tengah membangun platform digital untuk menganalisis transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Melalui sistem tersebut, indikasi under-invoicing diharapkan dapat diidentifikasi secara lebih objektif.
Berdasarkan aturan pemerintah, DSI akan berperan dalam penetapan harga jual komoditas. Perusahaan itu juga tengah menyusun metodologi penilaian harga yang transparan dengan mengacu pada prinsip internasional serta indeks harga yang umum digunakan di industri.
&nbsp;Metodologi tersebut akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kualitas produk, spesifikasi komoditas, biaya logistik, struktur kontrak, dan aspek komersial lainnya. Dalam proses penyusunannya, DSI akan meminta masukan dari asosiasi industri.
DSI Bukan Pedagang
Selama masa transisi yang berlangsung mulai dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026, eksportir batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy diwajibkan melaporkan seluruh aktivitas ekspornya kepada DSI.
Setelah masa transisi berakhir, prioritas DSI adalah bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi dan mengawasi kegiatan ekspor, bukan menjalankan fungsi sebagai pedagang komoditas.
Menurut risalah rapat tersebut, DSI menilai model bisnis sebagai pedagang membutuhkan modal kerja yang besar, kapasitas operasional yang berbeda, serta memiliki risiko usaha yang tinggi.
Salah satu peserta rapat yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa DSI menegaskan perannya hanya akan berfokus pada pemantauan harga dan pengawasan mekanisme pembentukan harga antara penjual dan pembeli.
"Jika kontraknya normal dan wajar, silakan dilanjutkan," ujarnya mengutip penjelasan DSI.
Peran DSI akan dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas sistem yang diterapkan serta kebutuhan penyesuaian kebijakan di masa mendatang.
Seorang analis minyak sawit di Jakarta menilai penjelasan tersebut cukup melegakan, meskipun sejumlah ketidakpastian masih akan tetap ada.
"Penjelasan yang disampaikan berbeda dengan isi peraturan yang ada," ungkapnya saat merujuk pada regulasi pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dalam aturan yang diterbitkan awal bulan ini disebutkan bahwa setelah 31 Desember 2026, ekspor komoditas tertentu hanya dapat dilakukan melalui entitas negara yang ditunjuk.
Danantara belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters terkait isi risalah rapat tersebut. (ARF)

Danantara memastikan kontrak dan pelanggan eksportir tetap berjalan

Danantara pastikan tak akan ganggu kontrak ekspor yang sudah berjalan

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan kontrak ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis yang telah berjalan tetap berlaku meski kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai diterapkan.
Komoditas yang masuk dalam skema tersebut antara lain batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy. Danantara menegaskan implementasi mandat DSI akan dilakukan secara terukur, profesional, dan akuntabel tanpa mengganggu kegiatan usaha yang telah berjalan.
Menurut Danantara, keberhasilan pelaksanaan mandat DSI bergantung pada kepastian berusaha. Karena itu, kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya tetap dapat dijalankan selama tidak ditemukan praktik under-invoicing.
"Kontrak yang telah ditandatangani dapat terus berjalan selama tidak terjadi under-invoicing," tulis perwakilan manajemen Danantara dalam keterangan resmi, Jumat (5/6).
Danantara menilai kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan ekspor sesuai ketentuan.
"Dengan demikian, pelaku usaha yang telah menjalankan praktik ekspor yang baik tidak akan mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya sehingga tercipta kepastian hukum dan iklim berusaha yang kondusif."
Selain menjamin keberlangsungan kontrak, DSI juga berkomitmen menjaga kerahasiaan seluruh informasi komersial dan ketentuan kontraktual yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Danantara menegaskan menjaga kepercayaan mitra dagang internasional dan investor menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pemerintah telah menetapkan masa transisi yang dimulai pada 1 Juni 2026 dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahap ini, DSI memprioritaskan penguatan sistem pelaporan dan pengawasan melalui digitalisasi.
DSI saat ini tengah mengembangkan platform digital untuk menganalisis transaksi ekspor komoditas SDA strategis guna mengidentifikasi indikasi under-invoicing secara objektif dan berbasis data.
"Pendekatan ini memungkinkan DSI memfokuskan perhatian pada transaksi yang memerlukan evaluasi, sementara mayoritas transaksi yang telah wajar dapat berjalan dengan lancar."
Menurut Danantara, pendekatan tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekspor yang telah berjalan.
Setelah masa transisi berakhir, DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara ekspor dengan tugas memfasilitasi sekaligus mengawasi penyaluran komoditas ke pasar internasional. Hubungan komersial antara produsen dan pembeli tetap dapat berlangsung sebagaimana biasa.
"Pasca-transisi, DSI mengedepankan pelaksanaan perannya sebagai perantara yaitu memfasilitasi dan mengawasi penyaluran ekspor, di mana hubungan komersial antara produsen dan mitra dagangnya dapat tetap berjalan."
Danantara menyatakan model tersebut dipilih untuk memastikan tidak terjadi disrupsi terhadap ekspor komoditas SDA strategis sekaligus mendorong perdagangan yang lebih transparan, adil, dan bebas dari praktik under-invoicing.
Perseroan juga menegaskan harga komoditas SDA strategis akan ditetapkan berdasarkan metodologi yang adil, transparan, dan akuntabel untuk masing-masing komoditas. Penilaian harga akan mempertimbangkan faktor kualitas, spesifikasi produk, biaya logistik, hingga struktur kontrak sehingga mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya.
Menurut Danantara, pendekatan tersebut bertujuan menutup celah manipulasi harga tanpa mengabaikan perbedaan karakteristik transaksi yang secara komersial memang berbeda.
Ke depan, Danantara dan DSI akan terus berdialog dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan konsisten serta tidak mengganggu arus ekspor nasional.
Dalam menjalankan mandatnya, DSI disebut akan berpegang pada prinsip tata kelola yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, dengan mekanisme komersial yang wajar dan terukur.(DH)

DSI memastikan ekspor SDA tetap berjalan sembari menyiapkan sistem pengawasan baru.

Danantara tenangkan eksportir, kontrak lama tetap berlaku

&nbsp;
JAKARTA &ndash; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menegaskan akan tetap berada di posisi terdepan dalam urusan ekspor, meski PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah diberi wewenang untuk menentukan harga jual dan margin ekspor komoditas melalui Peraturan Pemerintah 24/2026.
Mengutip laporan Stockbit Sekuritas, Pasal 3 Ayat 2 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 24/2026 mengatur wewenang DSI untuk menentukan harga jual ekspor dan margin &ldquo;dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&rdquo;
Namun, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia, Djaka Budi Utama, menegaskan bahwa hingga akhir tahun, Bea Cukai masih akan menyediakan layanan sebagaimana biasanya.
&ldquo;Dengan peraturan yang baru, bahwa ekspor itu, untuk sampai bulan Desember, Bea Cukai masih melakukan pelayanan seperti biasa,&rdquo; jelasnya dalam Konferensi Pers APBN KITA Juni 2026, Jumat (5/6).
Ia kemudian menambahkan bahwa Bea Cukai dapat memfasilitasi DSI dalam transaksi ekspor, dan berdampingan dengan Bea Cukai sebagai pihak eksportir.
Lebih lanjut, Djaka memahami bahwa DSI akan mampu mengurus ekspor komoditas secara mandiri, terutama setelah peraturan pemerintah yang baru keluar.
Namun, ia menegaskan bahwa Bea Cukai akan tetap memegang peran penting dalam transaksi ekspor.
&ldquo;Ke depannya mungkin nanti DSI secara mandiri melakukan ekspor. Tetapi, tetap, bea cukai berada di posisi yang terdepan dalam pengurusan ekspornya,&rdquo; pungkas Djaka.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa juga turut menegaskan bahwa implementasi penuh sentralisasi ekspor di bawah DSI ini akan berlaku bertahap dan melalui evaluasi berkala.
Dimulai sejak 1 Juni 2026, tenggat waktu implementasi penuh kebijakan ini akan jatuh pada akhir Desember 2026.
&ldquo;Sekarang berlaku, tapi masih dalam bentuk pelaporan,&rdquo; jelas Purbaya dalam kesempatan yang sama.
&ldquo;Tiga bulan ke depan, akan dievaluasi, sudah siap atau belum kalau di-handle DSI. Kalau belum, tiga bulan lagi, evaluasi lagi. Jadi, pasti pada waktu pelaksanaan, sudah lebih siap,&rdquo; ujarnya.
Pada tahap awal ini, PP No. 24/2026 juga mengatur komoditas yang akan masuk ke dalam kategori sentralisasi ekspor, yaitu batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy. Namun, rinciannya akan diatur terpisah dalam peraturan Menteri Perdagangan.
Selain itu, PP No. 24/2026 juga mengatur pengecualian sentralisasi ekspor bagi para pelaku usaha tertentu yang memiliki kontrak dengan pemerintah terkait investasi, divestasi, dan pengolahan/pemurnian dalam negeri.
Namun, pengecualian tersebut hanya akan diberikan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi antarmenteri. (ZH)

The policy took effect on 1 June 2026, full implementation scheduled by the end of December 2026.

DSI tentukan harga jual, Kemenkeu pastikan Bea Cukai masih berfungsi

JAKARTA &ndash; PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) mengimbau jaminan kepastian hukum terkait rencana pemerintah untuk mengelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui satu pintu di bawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Emiten Prajogo Pangestu ini diketahui memiliki lini bisnis di bidang pertambangan batu bara, baik termal maupun metalurgi, serta emas &amp; perak dan pasir silika, melalui berbagai anak usahanya.
Menyikapi rencana ekspor komoditas satu pintu, CUAN menyatakan belum dapat memberikan proyeksi dampak operasional dan keuangan dari rencana tersebut, karena dokumen dan peraturan terkait belum diterbitkan secara resmi.
Namun, secara umum, CUAN menyatakan berkomitmen untuk mematuhi seluruh kebijakan, regulasi, dan arahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Di sisi lain, manajemen juga menegaskan pentingnya &ldquo;detail proses pelaksanaan yang transparan, efisien, efektif, dan terstruktur dengan baik&rdquo; untuk memastikan kelancaran proses sentralisasi ekspor tersebut.
Mengingat rencana tata kelola ekspor SDA tersebut dapat berdampak luas bagi industri, CUAN mengharapkan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik guna meminimalkan gangguan terhadap proses yang sudah dan sedang berjalan.
Di sisi lain, manajemen meyakini bahwa eksekusi yang matang dapat menjadi &ldquo;landasan yang solid dan proses transisi yang baik&rdquo; bagi transaksi ekspor SDA di masa mendatang.
&ldquo;Hal penting yang menurut kami perlu dijalankan dengan konsisten adalah: adanya jaminan kepastian hukum dan penegakkan hukum yang terukur, konsisten, jelas, tegas, dan transparan,&rdquo; tegas Michael, Direktur Utama CUAN, dalam surat yang disampaikan pada Bursa Efek Indonesia, Jumat (29/5).
Menurut Michael, kepastian hukum tersebut penting untuk menjaga kepercayaan investor domestik maupun global, termasuk konsumen global SDA dari Indonesia.
&ldquo;Jika keseluruhan proses berjalan dengan baik, kami meyakini bahwa dalam jangka panjang, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar ekspor batubara nasional, meningkatkan pendapatan negara dari devisa hasil ekspor, serta memberikan stabilitas yang lebih baik terhadap harga jual,&rdquo; imbuhnya.
Ke depan, Michael menyatakan bahwa CUAN akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan regulator, asosiasi industri, pelanggan, kreditur, dan pihak-pihak terkait, agar proses transisi kebijakan dapat berjalan lancar, tanpa gangguan berarti terhadap kegiatan usahanya.
Sebagai catatan, hingga kuartal I 2026, CUAN membukukan pendapatan dari penjualan batu bara mencapai US$129,5 juta, atau setara 34,9% dari pendapatan Perseroan pada periode tersebut. (ZH)

Sikapi rencana ekspor SDA satu pintu, CUAN imbau kepastian hukum demi jaga kepercayaan investor.

Emiten Prajogo CUAN imbau kepastian hukum rencana ekspor satu pintu

JAKARTA - Pemerintah menegaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), tidak akan mengambil keuntungan dari pelaksanaan kebijakan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) melalui sistem layanan terpusat yang tengah disiapkan.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan DSI hanya akan menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan ekspor komoditas strategis nasional, bukan sebagai entitas yang mencari keuntungan dari kebijakan tersebut.
"Kami tidak memperoleh keuntungan apa pun," ujar Sudaryono, seperti dikutip Antaranews.
Menurut Sudaryono, keberadaan DSI ditujukan untuk menciptakan tata kelola perdagangan komoditas yang lebih tertib dan terintegrasi. Ia berharap penjelasan tersebut dapat meredakan kekhawatiran pelaku industri hilir sawit, terutama perusahaan refinery dan eksportir.
"Kami berharap setelah ini, tidak akan ada lagi kekhawatiran, terutama bagi pelaku bisnis hilir minyak sawit, seperti kilang dan eksportir," katanya.
Pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga bulan, mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, sebelum kebijakan pengelolaan ekspor oleh DSI diterapkan secara penuh.
Selama periode tersebut, pemerintah akan menyiapkan berbagai regulasi untuk mengalihkan pengelolaan ekspor sawit secara bertahap dari perusahaan kepada mekanisme yang berada di bawah pengawasan DSI.
Mulai 1 Januari 2027, pemerintah menargetkan seluruh ekspor komoditas sawit, batu bara, dan besi nasional dikelola melalui DSI.
Danantara Berbasis Kuntungan
Di sisi lain, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir sebelumnya menyatakan DSI akan menjalankan model bisnis yang berorientasi keuntungan melalui pengelolaan ekspor sumber daya alam, sejalan dengan mandat bisnis Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Pada tahap awal, DSI akan berperan sebagai agen atau perantara dalam transaksi ekspor sebelum memperluas fungsi bisnisnya seiring peningkatan kapasitas organisasi.
DSI akan beroperasi dalam dua fase.
<ul>
<li>Fase pertama, yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan akan bertindak sebagai penilai dan perantara antara pembeli dan penjual komoditas ekspor tertentu.</li>
<li>Fase kedua, yang ditargetkan dimulai pada Januari 2027, DSI akan membeli komoditas dari eksportir dalam negeri untuk kemudian menjualnya ke pasar internasional.</li>
</ul>
Menurut pengusaha, jika nanti DSI yang menjual produk ekspor yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah apakah DSI akan membuat semacam sister company di Singapura, yang pada akhirnya juga akan jual lebih mahal disbanding harga di Indonesia karena banyak cost yang harus dibayar. &ldquo;Dan pajaknya akan, kembali lagi, ditarik oleh pemerintah Singapura.&rdquo;
Atau, lanjutnya, seandainya Indonesia bisa memaksa trader global seperti Trfigura, Vito; atau Glencore belinya di Indonesia saja, maka pasti akan meminta harga yang lebih rendah. Sebab, mereka sudah punya struktur legal, treasury, dan risk management di Singapura. &ldquo;SGX sudah jadi hub komoditas Asia. Semua infrastruktur sudah di sana, letter of credit, hedging instruments, counterparty network.&rdquo;
Di sisi lain, jika beli langsung dari DSI di cabang Indonesia naka paratrader global akan kena pajak transaksi Indonesia, kena regulasi BI untuk settlement, kena risiko rupiah dalam proses dan dokumentasi lebih kompleks.
&ldquo;Ini sebetulnya angka-angka kompleks, karena Indonesia dipandang sedang ingin menolong rupiah tapi juga sekaligus memberi bisnis Danantara. Dua hal ini belum tentu bisa berjalan selaras. Karena DSI dituntut profit, sementara pemerinta berbeda.&rdquo;
Namun, yang lebih terlihat agak jelas, kalau policy directionnya seperti ini maka ekportir asli akan dapat harga yang lebih murah yang ujungnya akan petani sawit akan menerima penurunan pendapatan. (DH)

Pemerintah pastikan DSI tidak mengambil keuntungan dari ekspor CPO dan komoditas strategis.

Pemerintah tegaskan DSI tak raup untung dari ekspor CPO

JAKARTA &ndash; Emiten tambang emas PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) buka suara mengenai wacana pemerintah untuk mengimplementasikan ekspor komoditas satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Dalam penjelasan resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen ARCI menyatakan &ldquo;sepenuhnya mendukung&rdquo; tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang direncanakan pemerintah.
Namun, jika berbicara spesifik mengenai komoditas emas, ARCI berharap adanya proses diskusi dan dialog dengan pihak-pihak terkait.
&ldquo;Sehubungan dengan hal tersebut, sekiranya apabila dimungkinkan dapat dilakukan diskusi atau dialog yang konstruktif bersama dengan stakeholder,&rdquo; imbuh manajemen.
Hal ini, menurut ARCI, merupakan langkah penting, karena kebijakan ini berpotensi berdampak signifikan terhadap harga emas di pasar.
Tak hanya mempengaruhi kelangsungan usaha, kebijakan ini juga dapat berdampak pada stabilitas arus transaksi perdagangan domestik dan ekspor, serta kontribusi penerimaan negara secara keseluruhan.
Pasalnya, dalam transaksi perdagangan emas di dunia dan dalam negeri, perusahaan emas menggunakan harga referensi berdasarkan London Bullion Market Association (LBMA).
Harga LBMA tersebut juga telah menjadi acuan perhitungan royalti yang dibayarkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
&ldquo;Yaitu yang mana lebih tinggi antara LBMA atau realisasi harga jual,&rdquo; jelas manajemen ARCI dalam keterangan resmi, Jumat (29/5).
Dengan demikian, jika harga jual lebih rendah dari harga LBMA, maka perusahaan tambang emas masih harus membayarkan harga tertinggi, yaitu LBMA, sehingga realisasi pendapatan berisiko menurun.
&ldquo;Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan Pemerintah ini, adalah untuk meminimalisir risiko harga ekspor satu pintu berdasarkan rencana PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam agar tidak lebih rendah dari harga LBMA,&rdquo; tegas manajemen.
Selain itu, ARCI juga mengharapkan penyesuaian harga domestik yang wajar untuk mendorong hilirisasi emas agar mampu memberikan nilai tambah, serta meminimalisasi risiko harga emas sebagai bahan baku lebih rendah dari harga LBMA.
Namun, manajemen juga menyebutkan bahwa Perseroan masih menanti detail mengenai implementasi resmi dari rencana ekspor satu pintu tersebut sebelum mampu mempersiapkan langkah penyesuaian yang diperlukan.
Berdasarkan data IDNFinancials, Pemerintah secara resmi memutuskan untuk menunda implementasi penuh pengalihan ekspor komoditas ke DSI, dari September 2026 menjadi 1 Januari 2027.
Penundaan ini tercatat membantu mendongkrak IHSG hingga 1,1% pada Jumat (22/5) pekan lalu, setelah sempat turun 0,82% pada Kamis (21/5) menyusul rencana ekspor satu pintu yang pertama diumumkan pada Rabu (20/5). (ZH)

Pasalnya, perusahaan masih harus membayar royalti kepada kas negara dengan harga tertinggi.

Wacana ekspor satu pintu, ARCI minta harga jangan di bawah LBMA

JAKARTA -- Rencana Indonesia untuk sentralisasi ekspor ekspor batu bara melalui perusahaan negara PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) &nbsp;telah mengguncang para pedagang dan perusahaan tambang, terkait kelayakannya, pada saat gangguan pasokan gas alam cair (LNG) akibat perang Iran justru meningkatkan permintaan batu bara.
Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu mengumumkan bahwa ekspor batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy harus dilakukan melalui perusahaan negara DSI, dalam langkah untuk meningkatkan pendapatan dan menstabilkan mata uang rupiah, meskipun kebijakan ini memicu kekhawatiran investor.
Indonesia, seperti dikutip Reuters, Sabtu (22/5/26), menyumbang sekitar setengah dari perdagangan global batu bara untuk pembangkit listrik, pasokan yang tidak bisa dengan mudah dikurangi di Asia, sementara pembangkit listrik di Jepang dan Korea Selatan beralih ke batu bara untuk menutupi kekurangan pasokan LNG.
Namun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.
&ldquo;Kami menanyakan tentang status kontrak, para pedagang, dan seperti apa sistemnya nanti. Kami masih menunggu karena ada banyak detail yang belum kami ketahui,&rdquo; kata Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia.
&ldquo;Rantai nilai kami sangat luas. Kami perlu memahami terlebih dahulu di mana posisi DSI.
Ramli Ahmad, direktur utama perusahaan tambang PT Ombilin Energi, mengatakan belum jelas bagaimana masalah harga dan risiko logistik akan dinilai.
&ldquo;Yang juga belum jelas adalah apakah para penambang akan dibayar dalam dolar AS atau rupiah, terutama karena rupiah sedang sangat fluktuatif,&rdquo; katanya.
Indonesia telah mengeluarkan aturan terpisah yang mewajibkan eksportir sumber daya alam menyimpan 100% pendapatan devisa mereka di bank negara, mulai 1 Juni 2026.
Di bawah kebijakan baru ini, bisnis akan tetap berjalan seperti biasa selama masa transisi hingga tiga bulan, dengan semua transaksi diawasi oleh DSI.
Piero Marzi, pedagang batu bara berbasis di Vietnam dari Coeclerici, mengatakan kontrol ekspor dapat menaikkan harga bagi importir dan berpotensi mengganggu sebagian pengiriman dalam jangka pendek.
Vasudev Pamnani, Direktur di iEnergy Natural Resources, perusahaan perdagangan batu bara berbasis di India, mengatakan ada ketidakpastian mengenai kontrak jangka panjang yang sudah ada dengan eksportir Indonesia.
Dana kekayaan negara Indonesia, yang mengawasi DSI, mengatakan akan menghormati kontrak ekspor yang sudah ada, tetapi dapat menegosiasi ulang harga yang sebelumnya ditetapkan di bawah harga acuan global.
&ldquo;Selama aturan belum benar-benar dikunci dan diterapkan secara konsisten, pasar akan kesulitan untuk menghitung atau merencanakan dampaknya,&rdquo; kata Pamnani.
Asosiasi Industri Sambut Baik
Terkait dengan rencana sentralisasi ekspor ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa asosiasi industri menyambut baik pembentukan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang didedikasikan untuk ekspor sumber daya alam.
&ldquo;Responsnya positif. Asosiasi memahami langkah kami dan sedang mempersiapkan implementasinya,&rdquo; ujarnya kepada pers di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada hari Jumat,&nbsp;seperti dikutip dari Antara.
Meski mendukung kebijakan tersebut, pelaku industri meminta pemerintah memastikan transparansi dalam struktur perusahaan ekspor yang akan beroperasi di bawah dana kekayaan negara Indonesia, Danantara.
&ldquo;Yang mereka minta adalah transparansi dan kejelasan terkait BUMN tersebut,&rdquo; kata Hartarto.
Namun, Airlangga menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana kantor DSI maupun memberikan komentar tambahan terkait penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai direktur utama perusahaan baru tersebut. &ldquo;Kami tidak memberikan komentar, tetapi kami berharap segera terbentuk manajemen yang solid.&rdquo; (YS)&nbsp;

"Yang belum jelas, para penambang dibayar dalam US$ atau rupiah, karena kurs masih volatile."

Ekspor batu bara lewat DSI, industri gelisah. Apa kata Airlangga?

JAKARTA - Indonesia akan mengecualikan&nbsp;nickel pig iron&nbsp;(NPI), yang menyumbang mayoritas ekspor nikel Indonesia, serta beberapa produk turunan minyak sawit olahan (CPO) dari rencana sentralisasi ekspor komoditas.
Menurut seorang menteri senior pemerintah, seperti dikutip Reuters , Jumat (22/5), nickel pig iron&nbsp;(NPI), yaitu logam nikel dengan tingkat kemurnian rendah, akan dikecualikan dari kebijakan tersebut.&nbsp;
Dalam kebijakan yang diumumkan pekan ini, ekspor batu bara, minyak sawit, dan feroaloi wajib dilakukan melalui perusahaan negara, dengan masa transisi yang diperkirakan dimulai pada 1 Juni. Indonesia merupakan eksportir terbesar dunia untuk batu bara termal, minyak sawit, dan produk nikel.
"Ferronickel&nbsp;tetap termasuk dalam kebijakan karena kandungan besinya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan pada Kamis malam setelah pertemuan dengan sejumlah kelompok industri.
Ferronikel memiliki kandungan nikel lebih tinggi dibanding NPI, namun kedua produk tersebut masuk dalam kode yang sama dalam pelacakan perdagangan global.
Data badan statistik menunjukkan bahwa ekspor Indonesia dalam kategori ini mencapai US$16,4 miliar tahun lalu. Industri menyebut NPI mencakup sebagian besar ekspor logam nikel Indonesia.
Menurut seorang pengusaha, pengecualian NPI itu berarti kebijakan sentralisasi ekspor itu sedang diciutkan skalanya secara real-time,&nbsp;bahkan sebelum berlaku.
"Sebab NPI adalah mayoritas ekspor nikel Indonesia. Yang tetap masuk DSI hanya ferronikel karena 'kandungan besinya'. Tapi secara volume, ini pengecualian yang sangat besar."
Sekretaris Jenderal APNI, kelompok penambang nikel, menyambut baik pengecualian NPI dan mencatat bahwa hanya sedikit smelter di Indonesia yang memproduksi ferronikel.
&ldquo;Jadi ini berarti akan baik-baik saja, tetapi kita masih harus melihat implementasi teknisnya nanti,&rdquo; kata Meidy Katrin Lengkey setelah pertemuan dengan pejabat pemerintah.
Seorang pelaku industri sawit yang menghadiri pertemuan tersebut mengatakan bahwa ekspor crude palm oil (CPO), refined, bleached, deodorized (RBD) palm oil, dan RBD palm olein akan melalui badan baru tersebut, sementara produk turunannya akan dikecualikan.
Produk-produk yang masuk dalam rencana ekspor terpusat itu mewakili sekitar 90% ekspor minyak sawit tahun lalu, menurut data badan statistik. Tahun lalu, Indonesia mengekspor 23,6 juta metrik ton crude palm oil dan produk olahannya dengan nilai mencapai US$24,4 miliar.
Deadline Masih Membingungkan
Sebelumnya, dokumen Kementerian Perdagangan, Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian, Pembahasan Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Strategis,&nbsp; yang diperoleh IDNFinancials mengungkap adanya dua rencana&nbsp;deadline&nbsp;yang berpotensi membingungkan pelaku pasar dalam implementasi kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam strategis yang berlaku mulai 1 Juni 2026.
&ldquo;Ada beberapa dokumen beredar yang memang tampaknya masih berubah-ubah. Ini pekerjaan administrasi raksasa yang deadlinenya mepet, dan kelancarannya sangat mempengaruhi perolehan proses ekspor komoditas penting andalan Indonesia,&rdquo; kata seorang pengusaha.
Dia menjelaskan, dokumen terakhir yang ia dapat bertanggal 21 Mei 2026. &ldquo;Dari satu dokumen ini saja ada sudah ada dua deadline yang berbeda, &nbsp;padahal 1 Juni sudah tinggal beberapa hari lagi.&rdquo;
Kebijakan yang bersumber dari pidato Presiden pada Rapat Paripurna DPR 20 Mei 2026 itu menetapkan bahwa ekspor tiga komoditas strategis, kelapa sawit, batubara, dan ferro alloy, hanya dapat dilakukan oleh BUMN, yang dalam dokumen tersebut diidentifikasi sebagai PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Namun implementasinya tidak serta merta.
Pemerintah, kata dia, dari dokumen tersebut &nbsp;menetapkan dua tahap: mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai masa transisi, di mana perusahaan swasta masih dapat menggunakan izin ekspor mereka sendiri namun seluruh dokumen pabean harus mencantumkan Danantara sebagai eksportir. Tahap kedua berlaku mulai 1 September 2026, di mana hak ekspor perusahaan swasta sepenuhnya berakhir.
Besarnya skala kebijakan ini terlihat dari data perizinan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Misalnya, per 18 Mei 2026, tercatat 11.231 Persetujuan Ekspor kelapa sawit aktif yang dimiliki oleh 76 perusahaan dengan total alokasi 10,1 juta ton. Seluruh izin tersebut hanya berlaku hingga 31 Agustus 2026.
"Artinya, apakah 76 perusahaan tersebut tiba-tiba hilang hak ekspornya dan langsung diserahkan ke DSI? Ini yang perlu diperjelas karena ekspor kelapa sawit Indonesia besar sekali, sebagai pemain utama dunia di industri ini.&rdquo;
Selain itu, kata dia, yang menjadi pertanyaan adalah kesiapan infrastruktur pendukungnya. Apakah sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan kepabeanan sudah siap mengakomodasi mekanisme baru ini tepat pada 1 Juni?
Pertanyaan lain, lanjutnya, apakah PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang praktis menjadi satu-satunya pintu ekspor komoditas strategis Indonesia, sudah memiliki kapasitas administrasi dan operasional yang memadai?&nbsp;
"Rencana ini sebetulnya seperti menghilangkan peran Direktorat Jenderal Bea Cukai. Lembaga itu nanti mungkin hanya memberi stempel saja,"&nbsp;ujarnya.
Dokumen tersebut sendiri mencatat sejumlah hal yang belum final, daftar kode HS yang belum disepakati antar kementerian, konfirmasi dari kementerian pembina sektor yang belum masuk, serta kesiapan sistem yang belum terkonfirmasi. Semua itu untuk kebijakan yang tinggal sepuluh hari lagi berlaku. (DK/MT)

Rencana ini sebetulnya seperti menghilangkan peran Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Indonesia kecualikan nikel pig iron dari sentralisasi ekspor via DSI?

JAKARTA &ndash; Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan menerima masukan dari pelaku pasar, terkait rencana pengendalian ekspor komoditas strategis Indonesia melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Chief of Investment (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto adalah langkah berani&mdash;sebagaimana disampaikan di Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5) kemarin.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, Prabowo berencana mewajibkan seluruh aktivitas ekspor Sumber Daya Alam (SDA) strategis dari Indonesia melalui entitas BUMN.
Langkah itu mendapat reaksi negatif dari pasar, hingga menyeret Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 4% dalam dua hari terakhir.
&ldquo;Kami mendengarkan masukan dari para eksportir dan pelaku pasar,&rdquo; kata Pandu, saat diwawancarai Bloomberg TV. &ldquo;Kami ingin memastikan keputusan ini akan menguntungkan, baik bagi para produsen komoditas maupun investor,&rdquo; imbuhnya.
Sementara menanggapi kebingungan yang terjadi di pasar, Pandu mengaku detail teknis mengenai aturan baru ini akan disampaikan dalam beberapa pekan mendatang.
Selain itu, ia menekankan sebagai tahap awal, komoditas yang menjadi target pengawasan adalah Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara. Karena keduanya menjadi komoditas andalan bagi Indoneisa.
Namun sebelumnya, Prabowo juga menyebut komoditas lain seperti feronikel yang juga akan menjadi target pengawasan ekspor.
Di samping itu, Pandu menegaskan bahwa Danantara akan merekrut sumber daya baru untuk menjalankan entitas pengawas ekspor komoditas itu. &ldquo;Orang-orang yang terbaik dari pasar,&rdquo; imbuhnya. (KR)

Danantara memastikan rencana pengendalian ekspor ini tetap akan menarik bagi eksportir dan investor.