JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menginvestasikan Rp2,8 triliun untuk pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.Proyek tersebut ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500.000 ton sampah per tahun atau sekitar 45% dari timbulan sampah yang dapat diolah di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Patria Sjahrir, mengatakan PSEL Bogor Raya 1 juga akan menghasilkan energi hijau untuk kebutuhan masyarakat di Bogor Raya."Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai lebih dari 100.000 rumah masyarakat Bogor Raya," ujar Pandu dalam peresmian pembangunan PSEL Bogor Raya 1 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (17/9) seperti dikutip Antara News.Selain mengurangi volume sampah, proyek tersebut diproyeksikan menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir (TPA) hingga 80%.PSEL Bogor Raya 1 juga diperkirakan mengurangi emisi karbon sebesar 640.000 ton setara CO2 per tahun."Inisiatif ini juga bernilai Rp2,8 triliun dari sisi investasi dan InsyaAllah menciptakan sekitar 1.200 lapangan kerja serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%," kata Pandu.Pandu mengatakan pembangunan PSEL Bogor Raya 1 telah memasuki tahap penandatanganan perjanjian jual beli listrik.Tahapan tersebut menjadi bagian dari persiapan realisasi fasilitas pengelolaan sampah terintegrasi di Bogor Raya.Danantara sebelumnya mengembangkan proyek serupa di Kota Bekasi dan Denpasar Raya.Pemerintah Pangkas RegulasiSebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah menyederhanakan regulasi pembangunan PSEL untuk mempercepat penanganan sampah perkotaan.Menurut Zulkifli, pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi sebelumnya berjalan lambat karena pengembang harus melewati berbagai proses persetujuan, perizinan, dan koordinasi antarlembaga.Pengembang harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, serta PT PLN (Persero) sebelum proyek dapat direalisasikan. (DH)

PSEL Bogor Raya 1 menargetkan pengolahan lebih dari 500.000 ton sampah per tahun.

Danantara bangun PSEL Bogor, investasi capai Rp2,8 triliun

JAKARTA - Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Danantara Indonesia mendorong PT Pertamina (Persero) memperkuat pasokan gas domestik untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor, terutama liquefied petroleum gas (LPG).Dorongan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Kamis (10/9). Dalam pertemuan tersebut, Pertamina memaparkan strategi memperluas pemanfaatan gas dalam negeri melalui liquefied natural gas (LNG), jaringan gas (jargas), dan compressed natural gas (CNG).Kebutuhan LPG nasional saat ini masih jauh melampaui produksi dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat konsumsi LPG mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sedangkan produksi domestik hanya sekitar 1,6 juta-1,7 juta ton.Dengan demikian, sebagian besar kebutuhan LPG nasional masih harus dipenuhi melalui impor.Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengkaji pemanfaatan CNG sebagai salah satu alternatif pengganti LPG. Langkah ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus menekan kebutuhan LPG impor.Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan kombinasi jargas dan CNG dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.“Kombinasi jargas dan CNG dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor,” ujar Dony seperti dikutip dari akun Instagram BUMN Indonesia.Dari sisi pasokan, produksi gas bumi nasional masih cukup besar. Data Kementerian ESDM per 3 September 2026 menunjukkan produksi gas mencapai 6.779 million standard cubic feet per day (MMSCFD), melampaui target sebesar 5.508 MMSCFD.Pada 2025, pemerintah juga mencatat kebutuhan gas bumi nasional telah dipenuhi dari produksi dalam negeri. Dari total pasokan sekitar 5.600 billion British thermal units per day (BBTUD), sekitar 3.908 BBTUD atau 69% dialokasikan untuk kebutuhan domestik, sedangkan 1.691 BBTUD atau 31% diekspor.(DH)

Danantara mendorong Pertamina memperkuat gas domestik lewat CNG dan jargas untuk menekan impor LPG.

Tekan impor LPG, Indonesia kaji pemanfaatan CNG 

JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), salah satu emiten BUMN Karya, menegaskan bahwa Perseroan akan berfokus pada bisnis intinya sebagai kontraktor, yaitu konstruksi dan engineering, sesuai arahan Danantara Asset Management dan BP BUMN.“Sehingga bisnis yang merupakan yang tidak in-line atau tidak sejalan dengan arahan tersebut, seluruhnya akan dilakukan proses untuk percepatan divestasi,” ungkap Rozi Sparta, Direktur Portofolio Bisnis dan Risiko ADHI, dalam Public Expose Live, Rabu (9/9).Strategi ini berarti bahwa ADHI akan merampingkan struktur usahanya dengan divestasi beberapa anak usahanya, hingga beberapa entitas SPV (special purpose vehicle) miliknya.Menurut Rozi, ADHI memiliki beberapa anak usaha yang bergerak di bidang yang tak sesuai dengan kompetensi konstruksi, termasuk bisnis air, energi, jalan tol, hingga hotel yang kini dioperasikan oleh entitas anak.Selain itu, ADHI memiliki 13 SPV di berbagai portofolio bisnis. Berdasarkan pemaparan manajemen, 11 di antaranya akan menjadi target divestasi bertahap hingga 2027.“Untuk streamlining ini, kita akan melakukan divestasi yang berjalan secara terukur. Pada 2026 ini, mungkin akan bisa kita divest paling tidak 3 perusahaan … dalam waktu secepatnya, tidak lewat dari tahun 2027,” kata Moeharmein Zein Chaniago, Presiden Direktur ADHI, pada Public Expose Live, Rabu (9/9).Di sisi lain, manajemen meyakini bahwa arahan para pemegang saham mayoritas tersebut sudah tercermin dalam perolehan kontrak baru ADHI yang melonjak 118,4% secara tahunan menjadi Rp8,3 triliun hingga akhir Juli 2026.Pasalnya, 92% dari kontrak baru Perseroan tersebut berasal dari sektor construction dan engineering, diikuti sektor property &amp; hospitality 3%, manufaktur 3%, dan investment 2%.Kemudian, 80% dari kontrak baru tersebut merupakan pekerjaan infrastruktur, sementara 14% adalah pembangunan gedung. Pelanggan kontrak baru ADHI juga didominasi pihak swasta 70%, baru diikuti BUMN 29%.“Kalau kita lihat portfolio tersebut ada 5 proyek terbesar. Yang pertama adalah proyek tanggap darurat di Sumatera Utara dan Aceh menyumbang lebih kurang Rp 2,7 triliun, kemudian penambahan kontrak di Tambak Udang Waingapu Rp 1,3 triliun, proyek soda ash Pupuk Kaltim Paket C Rp 600 miliar-an, Sekolah Rakyat Tahap ke-3 Papua, dan Bandara Sentani,” jelas Rozi.Hingga akhir Juni 2026, ADHI mencatat 117 proyek aktif yang berjalan, termasuk Tol Yogya–Bawean dan Solo–Yogya–Kulonprogo, Proyek MRT Jakarta Bundaran HI–Harmoni dan Harmoni–Mangga Besar, hingga Railway Project di Filipina.ADHI mencetak pendapatan merosot 18,4% menjadi Rp3,11 triliun pada akhir semester I 2026, dengan laba yang justru naik 12,6% menjadi Rp8,49 miliar.Total asetnya juga ambles 20% menjadi Rp27,53 triliun, terutama disebabkan ekuitas yang anjlok 65,8% menjadi Rp3,31 triliun usai memperhitungkan impairment anak usaha pada 2025 lalu. (ZH)

ADHI targetkan divestasi anak usaha hingga 2027 untuk kembali fokus pada bisnis konstruksi.

Danantara minta ADHI rampingkan bisnis, kontrak baru justru naik 118%

JAKARTA - Indonesia menggandeng sejumlah mitra internasional, termasuk perusahaan asal China, untuk mengembangkan ekosistem pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WtE).PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), anak usaha Danantara Indonesia di sektor energi bersih, menilai pengalaman perusahaan China menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan fasilitas WtE di Indonesia.CEO Denera, Fadli Rahman, mengatakan perusahaan China telah mengembangkan teknologi WtE selama dua dekade terakhir dengan standar yang tinggi."Selama 20 tahun terakhir, mereka sangat aktif tidak hanya dalam membangun, tetapi juga mengembangkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi terkini dengan standar tertinggi," ujar CEO Denera, Fadli Rahman, dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Badan Komunikasi Pemerintah di sini pada hari Senin, seperti dikutip Antaranews.Menurut Rahman, teknologi WtE dari China memiliki kualitas dan biaya yang mampu bersaing dengan teknologi dari negara lain.Namun, perusahaan China memiliki keunggulan dalam kecepatan pengerjaan proyek. Menurut dia, para mitra tersebut memiliki komitmen untuk segera membangun fasilitas sekaligus menjaga keberlangsungan proyek dalam jangka panjang."Kami membutuhkannya karena kami memerlukan percepatan saat menghadapi krisis sampah," ujar CEO Denera.Faktor tersebut turut mendorong dominasi perusahaan China dalam pemenang tender tahap pertama pembangunan fasilitas WtE di Indonesia.Pada tahap pertama, dua perusahaan asal China memenangkan tender untuk tiga proyek WtE. Zhejiang Weiming menangani proyek di Bogor dan Denpasar, sedangkan Wangneng Environment menggarap proyek di Bekasi.Ketiga proyek tersebut kini memasuki tahap pengembangan. Rahman mengatakan kerja sama antara perusahaan China dan mitra lokal berjalan baik sehingga proses pembangunan hingga pengoperasian fasilitas dapat berlangsung lancar.Meski seluruh pemenang tender tahap pertama berasal dari China, Denera memastikan peluang investasi WtE di Indonesia tetap terbuka bagi perusahaan dari berbagai negara.Pada tender tahap kedua untuk delapan lokasi WtE, Indonesia menerima peserta dari Korea Selatan, Jepang, India, Singapura, dan China. Dari proses tersebut, pemerintah memilih delapan mitra yang terdiri atas empat konsorsium domestik dan empat konsorsium internasional.Empat konsorsium internasional tersebut dipimpin oleh dua perusahaan asal Prancis dan dua perusahaan asal China.Selain mempercepat pembangunan, Denera juga menetapkan standar pengembangan fasilitas WtE yang mengacu pada standar Uni Eropa. Kebijakan tersebut membuat pengembangan proyek membutuhkan dukungan teknologi, input, dan sumber daya dari lebih banyak mitra.Indonesia menargetkan seluruh sampah dapat terkelola pada akhir 2029. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan persentase sampah yang terkelola mencapai 63,41% pada 2026. (DH)

Denera menggandeng perusahaan China untuk mempercepat pembangunan fasilitas WTE di Indonesia.

Danantara gandeng China percepat proyek Waste to Energy

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan batas kepemilikan saham maksimal 5% di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah proses demutualisasi bursa rampung.Aturan tersebut akan mengubah struktur kepemilikan BEI dari perusahaan mutual yang dimiliki anggota bursa menjadi perusahaan swasta berbasis pemegang saham.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, mengatakan setiap entitas dapat menjadi pemegang saham BEI selama kepemilikannya tidak melebihi 5% dari total saham yang diterbitkan bursa."Jadi, entitas mana pun yang ingin menjadi pemegang saham di bursa efek diperbolehkan untuk melakukannya, asalkan kepemilikan sahamnya tidak melebihi 5% dari total saham yang diterbitkan oleh bursa tersebut," ujar Hasan Fawzi dalam keterangan resmiNamun, OJK membuka peluang bagi entitas tertentu untuk memiliki saham di atas batas 5%. Ketentuan tersebut berlaku bagi entitas yang memenuhi kriteria sebagai pemegang saham strategis.Hasan menyebut sejumlah pihak yang berpotensi masuk kategori tersebut, termasuk Danantara, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan.OJK tetap akan menerapkan proses khusus sebelum memberikan izin kepemilikan di atas 5%.“Akan ada kriteria yang harus dipenuhi oleh entitas tertentu, seperti ketiga entitas tersebut. Jika kriteria terpenuhi dan setelah melalui proses peninjauan serta persetujuan hal itu dinilai dimungkinkan, maka entitas-entitas tersebut dapat diizinkan untuk memiliki porsi kepemilikan yang melebihi batas 5% yang telah disebutkan sebelumnya,” tambah Hasan, tanpa merinci lebih lanjut.OJK Targetkan Aturan Rampung Bulan IniOJK menargetkan regulasi mengenai demutualisasi BEI rampung pada September 2026.Hasan mengatakan OJK telah berdiskusi dengan Kementerian Hukum untuk menyelaraskan regulasi baru tersebut setelah menyelesaikan proses internal.Setelah regulasi berlaku, BEI akan menyesuaikan anggaran dasar perusahaan. Demutualisasi akan mengubah struktur tata kelola, kepemilikan, dan bentuk organisasi bursa.Rencana demutualisasi BEI sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. OJK kini mempercepat proses tersebut sebagai bagian dari reformasi pasar modal yang pemerintah dorong sejak awal tahun.Langkah tersebut juga berkaitan dengan tuntutan transparansi dari MSCI, perusahaan penyusun indeks saham global, terhadap pasar saham Indonesia.Danantara Berpotensi MasukMasuknya pemegang saham eksternal, termasuk Danantara, Kementerian Keuangan, dan BI, mendapat respons beragam dari pelaku pasar.Sejumlah analis menilai kehadiran Danantara dapat membantu pasar menghadapi gejolak. Namun, mereka juga mengingatkan potensi risiko terhadap independensi BEI.Hasan sebelumnya menegaskan masuknya pemegang saham eksternal tidak boleh mengganggu independensi bursa sesuai amanat revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).“tidak boleh melemahkan independensi BEI”, sebagaimana diamanatkan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).OJK juga akan mengatur mekanisme pengambilan keputusan, menerbitkan peraturan, dan kerangka kerja BEI dalam regulasi baru.“Hal ini akan kami tuangkan secara jelas dalam rancangan peraturan OJK, khususnya mengenai mekanisme pengambilan keputusan tertentu, penerbitan peraturan, dan kerangka kerja yang harus disetujui terlebih dahulu oleh OJK sebelum diberlakukan,” ujarnya.Pada Februari 2026, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan lembaganya tengah mengkaji rencana untuk menjadi pemegang saham BEI.Rosan saat itu menyebut kepemilikan saham di bursa merupakan praktik yang lazim bagi sovereign wealth fund di berbagai negara. Menurut dia, kepemilikan lembaga sejenis di bursa global biasanya berada pada kisaran 15% hingga 30%.Rosan juga mengatakan struktur kepemilikan BEI setelah demutualisasi tidak hanya terbuka bagi Danantara. Kesempatan tersebut juga dapat terbuka bagi sovereign wealth fund lain dan investor asing. (DH)

OJK menyiapkan aturan kepemilikan saham BEI maksimal 5% setelah bursa menjalankan demutualisasi.

OJK akan batasi kepemilikan saham BEI maksimal 5% usai demutualisasi

JAKARTA – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dua perusahaan konstruksi negara, buka suara mengenai target penyelesaian konsolidasi BUMN Karya pada akhir 2026.Mengutip Investor.id, Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan CEO Danantara Indonesia, memang telah mengonfirmasi bahwa aksi merger tersebut ditargetkan selesai pada tahun ini.Namun, manajemen PTPP dan ADHI menegaskan bahwa target rampungnya peleburan kedua perusahaan tersebut merupakan target indikatif yang ditetapkan pemegang saham utamanya – PT Danantara Asset Management (DAM) dan BP BUMN.“Target waktu tersebut dapat mengalami penyesuaian, dengan mempertimbangkan penyelesaian proses restrukturisasi, hasil kajian dan uji tuntas, pemenuhan persetujuan korporasi dan/atau regulator, serta kondisi lain yang relevan,” jelas manajemen PTPP dalam keterangan resmi, Jumat (4/9).Baik PTPP maupun ADHI mengaku bahwa rencana merger masih berada di tahap pengkajian.“Studi kelayakan (feasibility study), uji tuntas (due diligence), dan penyusunan skema penggabungan usaha secara formal belum dilakukan/ditetapkan,” jelas manajemen ADHI dalam keterangan terpisah, Jumat (4/9).Karena proses kajian masih berlangsung, sampai saat ini pun belum terdapat keputusan final mengenai entitas mana yang akan menjadi penerima penggabungan usaha (surviving entity).Selain itu, PTPP dan ADHI kini juga masih berfokus pada restrukturisasi keuangan—termasuk obligasi dan sukuk yang telah diterbitkan—sebagai proses penguatan fundamental keuangan dan operasional masing-masing emiten.Meski belum dapat mengungkapkan rencana dan prospek usaha pascamerger, manajemen ADHI memandang konsolidasi BUMN Karya sebagai upaya penguatan daya saing industri konstruksi dalam negeri.“Perseroan berharap konsolidasi tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham dan stakeholders secara umum,” tutup manajemen.Sebagai catatan, DAM mengendalikan 50,5% saham PTPP, dan sisanya dimiliki publik. Sementara itu, sekitar 63,7% ADHI dimiliki oleh DAM, dan sisa 36,3% dipegang masyarakat.PTPP menutup perdagangan Jumat (4/9) di level Rp212 per lembar setelahh ambles 48,8% sejak awal tahun.Sementara itu, perdagangan saham ADHI masih dihentikan sementara (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia sejak 21 Agustus 2026 akibat penundaan pembayaran bunga obligasi. Posisi terakhir harga sahamnya tercatat di level Rp133. (ZH)

Ditargetkan rampung 2026, merger PTPP dan ADHI belum menemukan titik terang.

Danantara merger BUMN Karya, PTPP dan ADHI: Target 2026 itu indikatif

JAKARTA – PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) berpotensi akan menerima pendanaan hingga Rp2 triliun dari PT Danantara Investment Management (DIM), yang akan diberikan bersama dengan hak konversi.“Pada tanggal 28 Agustus 2026, Perseroan selaku pihak yang direncanakan menerima pendanaan telah menandatangani suatu indicative non-binding term sheet bersama dengan PT Danantara Investment Management (DIM) dan/atau afiliasinya selaku investor,” jelas Indah Permatasari Saugi, Direktur VKTR, dalam keterangan resmi, Selasa (1/9).Menurut Indah, induk VKTR, PT Bakrie &amp; Brothers Tbk (BNBR), juga akan berperan sebagai penanggung dalam rencana pendanaan tersebut.Pendanaan maksimal Rp2 triliun ini diproyeksikan akan digunakan untuk mendukung ekspansi kegiatan usaha VKTR di bidang mobility-as-a-service (MaaS).“Perseroan berencana menggunakan Rencana Pendanaan tersebut, antara lain untuk pembiayaan pengadaan bus listrik dan/atau truk listrik, dan tujuan lainnya,” imbuh manajemen VKTR lebih lanjut.Selain itu, rencana pendanaan ini juga mencakup pemberian hak konversi pada pihak pemberi pinjaman atau investor, yaitu DIM.Skema opsi konversi tersebut membuka peluang bagi DIM dan/atau afiliasinya untuk menjadi pemegang saham VKTR, apabila DIM memutuskan untuk mengeksekusi opsi konversi tersebut.Namun, manajemen VKTR menegaskan bahwa kerja sama antara VKTR, BNBR, dan Danantara ini masih dalam proses penjajakan dan diskusi awal.“Term Sheet ini masih bersifat non-binding, yang hanya mencerminkan pembahasan awal para pihak, dan akan tunduk lebih lanjut pada penandatanganan dokumen definitif,” tegas Indah.Ketika dokumen resmi telah terbit dan berlaku efektif, manajemen VKTR mengaku akan mengikuti dan mematuhi ketentuan atau peraturan yang berlaku terkait transaksi tersebut.Bakrie Group perkuat posisi di VKTRBerdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Bakrie Metal Industries (BMI), salah satu anak usaha BNBR, tercatat memborong 3 miliar saham VKTR pada 21 Agustus 2026 lalu, dengan harga Rp100 per lembar.Harga tersebut jauh di bawah harga pasar, mengingat harga saham VKTR di hari itu ditutup di level Rp915 – yang berarti bahwa BMI memborong saham VKTR dengan harga diskon hingga nyaris 90%.Transaksi tersebut ditujukan sebagai bentuk investasi, dan meningkatkan porsi BMI di VKTR, dari 14,20% menjadi 21,06%. BNBR sendiri masih mengendalikan VKTR dengan kepemilikan 24,41% per akhir Juli lalu, dengan porsi masyarakat sebesar 61,23%. (ZH)

VKTR tandatangani term sheet awal pendanaan Rp2 triliun dari Danantara, berikan opsi konversi.

Danantara jajaki pendanaan Rp2 triliun ke VKTR, bisa jadi shareholder?

JAKARTA – Usai mengambil peran dalam aksi penerbitan obligasi global dan sindikasi pinjaman untuk PT Danantara Investment Management (DIM), Citi Indonesia membuka peluang untuk mendukung Danantara dalam aksi pendanaan global ke depannya.Mengutip siaran resmi Perseroan yang diterima IDNFinancials, Kamis (20/8), Citi Indonesia berpartisipasi sebagai joint lead manager dan bookrunner untuk Penerbitan Obligasi Global Perdana DIM senilai US$1,5 miliar Juni lalu.Selain itu, Citi Indonesia juga berperan sebagai mandated lead arranger untuk sindikasi pinjaman US$1 miliar untuk DIM, dengan tenor 3 tahun.CEO Citi Indonesia Batara Sianturi juga mengaku bahwa penerbitan obligasi global perdana tersebut memiliki capaian yang memuaskan, dan mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed).“Obligasi US$1,5 miliar kalau tidak salah oversubscribed. Artinya, permintaan US$4,4 miliar, yang di-print itu US$1,5 miliar—US$750 juta untuk tenor 5 tahun, US$750 juta untuk 10 tahun,” jelas Batara saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/8).Selain itu, Batara juga menyoroti basis investor yang tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah, melainkan terdiversifikasi di Asia dan Amerika Serikat.“Kalau kita melihat dua itu, saya rasa kami sangat optimistis bahwa ke depan, para investor masih terus berminat terhadap Indonesia dan Danantara,” katanya.Ia menegaskan bahwa keputusan Danantara untuk mempercayakan Citi Indonesia didasarkan pada identitas bank global yang kuat pada Citi Indonesia, yang merupakan lengan bisnis Citigroup asal AS.“Kami bank global, tentu kami memiliki basis investor di seluruh dunia … inilah ciri khas yang membedakan bank global dengan bank regional dan bank lokal, yang memiliki kekuatan dan diferensiasinya masing-masing,” tegasnya.Citi Indonesia meyakini bahwa dengan jaringan luas yang dimilikinya, bank berpeluang menjadi salah satu partisipan dalam inisiatif global Danantara di masa depan.“Mengenai perjanjian ke depannya [dengan Danantara], biasanya ada RFP-nya (Request for Proposal). Biasanya, penekanan daripada global banks yang ingin berpartisipasi adalah jaringannya. We have a network, Citi ada di 90 negara,” pungkas Batara.Sebagai catatan, selain menjadi mitra pendanaan global DIM, sepanjang semester I 2026, Citi Indonesia juga mengambil peran joint lead manager dan bookrunner untuk Penerbitan Obligasi Global US$1,5 miliar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta exclusive financial advisor PT Indosat Tbk (ISAT) dalam aksi divestasi bisnis infrastruktur serat optiknya.IDNFinancials sebelumnya melaporkan bahwa Citi Indonesia masih memiliki pipeline kredit Rp5 triliun di paruh kedua 2026, yang didominasi oleh korporasi dalam negeri.“Kebanyakan itu di local corporate, itu mungkin sekitar 60% dari pipeline tersebut, kemudian multinational business, commercial bank, dan ada juga opportunity di trade loan mungkin sekitar Rp1 triliun,” ungkap Batara.Hingga akhir semester I 2026, kredit Citi Indonesia tercatat naik 8,05% secara tahunan menyentuh Rp29,9 triliun, membaik dari penurunan tipis kredit 2,21% per kuartal I 2026.Bank ini juga telah merevisi target pertumbuhan kredit dan DPK menjadi high single-digit hingga akhir tahun buku 2026. (ZH)

Citi sebut obligasi global perdana Danantara disambut antusias, oversubscribed sekitar 3 kali.

Citi Indonesia ungkap peran di balik aksi pendanaan global Danantara

JAKARTA - Emiten BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) membukukan rugi bersih sebesar Rp1,91 triliun pada semester I 2026.
Nilai tersebut menyusut 16,96% dibandingkan rugi bersih Rp2,30 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Sejalan dengan itu, rugi per saham dasar menjadi Rp66,57, dari Rp80,17 pada semester I 2025.
Berdasarkan laporan keuangan terbaru, WSKT mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp4,92 triliun, meningkat 58,49% dari Rp3,10 triliun pada semester I 2025.
Kenaikan pendapatan terutama ditopang oleh jasa konstruksi yang mencapai Rp3,87 triliun, naik 83,0% dari Rp2,11 triliun. Pendapatan jalan tol juga meningkat 8,4% menjadi Rp628,36 miliar dari Rp579,82 miliar.
Sementara itu, penjualan infrastruktur lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi dengan lonjakan 332,5% menjadi Rp78,80 miliar, dari Rp18,52 miliar. Pendapatan properti naik 42,1% menjadi Rp45,79 miliar, sedangkan pendapatan hotel meningkat 8,5% menjadi Rp47,37 miliar.
Di sisi lain, pendapatan penjualan precast turun 20,7% menjadi Rp244,16 miliar dari Rp308,55 miliar. Pendapatan sewa gedung juga menyusut 18,6% menjadi Rp5,47 miliar, dibandingkan Rp6,65 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski pendapatan tumbuh, beban pokok pendapatan meningkat lebih tinggi, yakni 80,8% menjadi Rp4,41 triliun dari Rp2,44 triliun. Kondisi tersebut menekan laba bruto perseroan yang turun menjadi Rp504,21 miliar, dari Rp661,33 miliar pada semester I 2025.
Dari sisi neraca, total aset WSKT per 30 Juni 2026 tercatat Rp68,08 triliun, turun 3,7% dari Rp70,73 triliun pada akhir 2025.
Total liabilitas berkurang 0,8% menjadi Rp66,53 triliun, dibandingkan Rp67,06 triliun pada 31 Desember 2025.
Sementara itu, ekuitas merosot 57,8% menjadi Rp1,55 triliun dari Rp3,67 triliun pada akhir 2025.&nbsp;
Adapun kas dan setara kas pada akhir Juni 2026 tercatat Rp2,61 triliun, turun 20,4% dari Rp3,28 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. (DH)

Rugi bersih WSKT turun jadi Rp1,91 triliun, meski beban pokok naik 80,8% dan menekan laba bruto.

Pendapatan melesat 58%, WSKT pangkas rugi 17% di semester I

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) resmi melepas seluruh kepemilikan saham di PT BNI Asset Management (BNI AM) kepada PT Danantara Asset Management (DAM).
Dengan rampungnya aksi korporasi tersebut, BNI AM tidak lagi menjadi bagian dari Grup BBNI.
Dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (23/7), perseroan menyampaikan anak usahanya, PT BNI Sekuritas (BNIS), telah menandatangani Akta Jual Beli Saham (AJB) pada 22 Juli 2026 untuk mengalihkan seluruh 39.960.000 saham atau 100% kepemilikannya di BNI AM kepada DAM.
&ldquo;Pengalihan saham tersebut sebelumnya telah disepakati melalui Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBS) yang ditandatangani BNIS dan DAM pada 1 April 2026. Perseroan juga telah menyampaikan keterbukaan informasi terkait rencana transaksi tersebut kepada publik pada 2 April 2026,&rdquo; tulis manajemen
Manajemen menyatakan seluruh persyaratan pendahuluan, termasuk perolehan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, telah dipenuhi sehingga proses divestasi dapat diselesaikan sesuai ketentuan dalam PJBS.
Setelah transaksi efektif, BNIS tidak lagi menjadi pemegang saham BNI AM. Sejalan dengan itu, BNI AM tidak lagi dikonsolidasikan dalam laporan keuangan perseroan melalui BNIS dan resmi keluar dari Grup BNI.
&rdquo;Aksi korporasi tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.&rdquo; (DH)

BBNI resmi melepas seluruh saham BNI Asset Management kepada Danantara Asset Management.

BBNI rampungkan divestasi BNI Asset Management ke Danantara AM

JAKARTA &ndash; PT Bakrie Power telah ditetapkan sebagai mitra terpilih dalam seleksi mitra proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) milik Danantara bersama konsorsium Mentari Citra Lestari.
Dalam keterangan resminya, PT Bakrie &amp; Brothers Tbk (BNBR), sebagai induk Bakrie Power, menilai proyek Waste-to-Energy (WtE) ini sebagai sebuah jalur diversifikasi usaha yang menjanjikan dalam jangka panjang.
&ldquo;Bisnis PSEL ini juga sangat terkait dengan pengalaman dan kapabilitas Bakrie Power dalam membangun pembangkit listrik untuk PLN ataupun kepentingan B2B market,&rdquo; sambung Christofer Alexander Uktolseja, Corporate Secretary BNBR, dalam keterangan resmi, Senin (20/7).
Dalam pengelolaan PSEL nantinya, Bakrie Power didukung oleh PT Acritas Karya Persada dan SUS Indonesia Holding Limited dalam konsorsium Mentari Citra Lestari.
Perseroan menilai bahwa keduanya merupakan perusahaan berpengalaman dalam industri tersebut.
&ldquo;Acritas telah memiliki pengalaman dalam membangun proyek sejenis di Surabaya, serta SUS Indonesia yang akan bertindak sebagai Technology Provider, merupakan mitra yang memiliki kapabilitas teknis serta portofolio dalam penyediaan teknologi dan implementasi proyek sejenis di Cina dan berbagai negara lainnya,&rdquo; imbuh Christofer.
Sebagai anggota konsorsium, Bakrie Power sendiri akan berperan dalam pemilihan kontraktor EPC, membantu pemenuhan ketentuan komponen lokal bagi SUS Indonesia, pemeliharaan fasilitas PSEL, serta pendanaan proyek dan koordinasi dengan stakeholders.
Namun, manajemen BNBR menegaskan bahwa penetapan sebagai mitra PSEL Danantara ini masih bersifat bersyarat, sampai Bakrie Power dan konsorsium memenuhi seluruh syarat dalam conditional letter of award.
&ldquo;Saat ini PT Bakrie Power bersama anggota konsorsium dan Danantara masih dalam tahap akan melaksanakan studi kelayakan untuk mengevaluasi aspek teknis, komersial dan finansial proyek PSEL,&rdquo; jelasnya.
Jadwal dimulainya proyek PSEL Surabaya Raya oleh Bakrie Power juga baru akan ditentukan usai perusahaan menerima Final Letter of Award. Namun, Bakrie Power tetap berkomitmen untuk &ldquo;mendukung target COD yang direncanakan oleh Danantara.&rdquo;
Selain Bakrie Power, salah satu entitas Chandra Asri Group milik Prajogo Pangestu, PT Chandra Waste Energy (CWE), juga telah ditunjuk sebagai mitra terpilih dalam seleksi mitra PSEL Danantara.
Namun, sama dengan CWE, Bakrie Power juga belum dapat memberikan estimasi kontribusi proyek ini terhadap kinerja keuangan perusahaan dan induknya, BNBR.
Bakrie Power masih harus melalui pembentukan usaha patungan (JV) dengan pihak pilihan Danantara. &ldquo;Proses yang akan menetukan porsi saham dalam perusahaan JV,&rdquo; tutup Christofer. (ZH)

Bakrie Power dan konsorsiumnya telah ditunjuk sebagai kandidat mitra proyek PSEL Danantara.

Grup Bakrie ungkap alasan di balik partisipasi proyek PSEL Danantara

JAKARTA &ndash; PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mengonfirmasi bahwa entitas anaknya, PT Chandra Waste Energy (CWE), telah terpilih menjadi mitra proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) milik Danantara.
CWE sendiri merupakan anak usaha TPIA secara tidak langsung melalui PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA).
Dalam surat penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/7), CWE dan mitra konsorsiumnya ditunjuk untuk melakukan uji kelayakan atau feasibility study proyek PSEL tersebut.
&ldquo;Proses saat ini masih berada pada tahap awal studi dan evaluasi kelayakan, dan kelanjutan Proyek PSEL akan bergantung antara lain pada hasil FS yang kemudian akan dikeluarkan Final Letter of Award,&rdquo; jelas Erri Dewi Riani, General Manager of Legal &amp; Corporate Secretary TPIA.
Dengan demikian, kata Erri, Perseroan baru dapat menentukan target penyelesaian dan jadwal pelaksanaan proyek usai merampungkan feasibility study dan mendapat surat keputusan tersebut.
Erri juga menyebutkan bahwa pihak Chandra Asri belum dapat memberikan estimasi kontribusi proyek tersebut terhadap kinerja CWE dan Grup secara keseluruhan, termasuk nilai investasinya.
&ldquo;Pada tahap ini, belum dapat ditentukan nilai maupun komitmen investasi final, sehingga Perseroan belum dapat memberikan pernyataan atas besaran porsi investasi PT CWE maupun materialitasnya terhadap ekuitas Perseroan,&rdquo; imbuhnya.
Sebelumnya, Bisnis memberitakan bahwa Danantara, melalui PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), telah menunjuk CWE dalam proyek PSEL, yang tergabung dalam konsorsium Masa Depan Energi Indonesia bersama Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc.
CWE diproyeksikan akan menangani pengembangan fasilitas PSEL Serang Raya, dengan estimasi kapasitas pengelolaan sampah hingga 1.161 ton per hari.
Selain CWE, Bisnis juga melaporkan bahwa entitas milik Grup Bakrie, yaitu PT Bakrie Power, telah menjadi salah satu mitra terpilih untuk proyek PSEL.
Bakrie Power menjadi bagian konsorsium Mentari Citra Lestari bersama PT Acritas Karya Persada dan SUS Indonesia Holding Limited, dan akan mengembangkan fasilitas PSEL di Surabaya Raya, dengan kapasitas 1.100 ton per hari. (ZH)

Jadi mitra proyek Waste-to-Energy Danantara, Chandra Asri buka suara

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya, Bali, yang dirancang menggunakan standar lingkungan Eropa.
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengatakan peresmian pembangunan PSEL Denpasar Raya dilakukan bersamaan dengan penandatanganan&nbsp;Power Purchase Agreement&nbsp;(PPA) pada Rabu (8/7).
"Pada hari ini, Rabu 8 Juli 2026, PSEL Denpasar Raya telah memasuki fase penting melalui agenda penandatanganan&nbsp;Power Purchase Agreement&nbsp;dan peresmian pembangunan PSEL. Hal ini menandai kesiapan untuk mendorong realisasi solusi pengelolaan sampah terintegrasi di Indonesia yang dimulai di Denpasar Raya," ujar Pandu dalam acara Peresmian Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bali.
Menurut Pandu, fasilitas PSEL Bali dirancang mengacu pada&nbsp;European Industrial Emissions Directive&nbsp;(EU IED) guna memastikan proses pengolahan sampah berlangsung secara ramah lingkungan.
"PSEL Bali ini dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan sampah, energi hijau, dan ekonomi lokal dengan mengacu pada standar lingkungan&nbsp;European Industrial Emissions Directive&nbsp;atau EU IED," katanya.
Ia menyebut fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun, atau lebih dari 40% timbunan sampah di Bali.
Proyek ini juga diproyeksikan dapat mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir (TPA) hingga 80% serta menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun.
"Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Inisiatif ini bernilai Rp3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%," ujarnya.
Sementara itu, Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan persoalan sampah merupakan masalah yang harus segera diselesaikan karena akan menjadi beban di masa depan.
Menurut Rosan, proyek PSEL tidak hanya menghasilkan tenaga listrik, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan, kesehatan, keselamatan, serta tata kelola yang baik.
"Karena tanpa kolaborasi, tanpa sinergi dari kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga dari Danantara, dan pihak lainnya, hal yang sangat positif ini tidak akan bisa berjalan atau terlaksana dengan baik dan cepat," ujarnya, dikutip dari YouTube Danantara, Rabu (8/7).
Rosan mengatakan teknologi yang akan digunakan telah terbukti diterapkan di 50 negara dan mampu mengolah berbagai jenis sampah.
"Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada. Mau sampah baru, mau sampah lama, bisa diserap, bisa diambil," katanya.
Ia berharap proyek tersebut dapat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih di Indonesia, sebagaimana yang ditemuinya di China.
"Dengan program ini, tempatnya yang saya datangi sangat bersih. Bahkan di China, PSEL berada di tengah kawasan permukiman elit karena bersih dan tidak menimbulkan bau. Di belakangnya juga dibangun taman bacaan dan area rekreasi untuk anak-anak," jelasnya.
Rosan menargetkan PSEL Denpasar Raya dapat mulai beroperasi lebih cepat dari target, yakni pada semester I 2028. (DK)

Danantara membangun PSEL Bali senilai Rp3 triliun, mengolah 500 ribu ton sampah per tahun.

Danantara bangun PSEL Rp3 triliun, target operasi semester I 2028

JAKARTA - PT PP Properti Tbk (PPRO), anak usaha PT PP (Persero) Tbk (PTPP) di bidang konstruksi properti, membeberkan rencana pengalihan aset hotel kepada PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney (InJourney).
Aset hotel yang akan dialihkan adalah hotel bintang empat Prime Park Hotel Bandung di Neglasari, Bandung, Jawa Barat dengan nilai Rp133,01 miliar. Hotel tersebut telah dikelola PP Hospitality sejak 2016, dengan total 127 kamar, 1 ballroom, dan 8 meeting room.
Pengalihan aset akan dilakukan dengan mekanisme inbreng aset hotel dengan penerbitan Saham Baru Seri C oleh HIN kepada Perseroan. Di waktu yang bersamaan, InJourney akan membeli Saham Baru Seri C milik Perseroan secara tunai.
&ldquo;Rencana Transaksi ini dilakukan sebagai bagian dari program konsolidasi hotel BUMN sesuai arahan Badan Pengaturan (BP) BUMN dan PT Danantara Asset Management (DAM),&rdquo; jelas manajemen PPRO dalam keterangan resminya, Kamis (2/7).
Seperti yang diberitakan IDNFinancials sebelumnya, BPI Danantara akan mengonsolidasikan sekitar 120 hotel di bawah InJourney sebagai upaya restrukturisasi dan penguatan daya saing sektor hospitality.
Setelah konsolidasi ini rampung, Danantara disebut berencana membuka peluang kerja sama dengan investor melalui berbagai skema kemitraan strategis.
Bagi PPRO, pengalihan aset hotel ini memberikan realisasi nilai investasi, dan mengoptimalkan portofolio Perseroan. Arus kas tambahan juga diharapkan dapat mendukung Perseroan untuk berfokus pada pengelolaan bisnis inti di bidang pengembangan properti.
Hingga akhir Juni 2026, PTPP masih menguasai 64,96% saham PPRO, diikuti Asuransi Jiwa IFG dengan 7,88% dan PT Asabri (Persero) 5,43%, sementara masyarakat menggenggam 21,73%.
Berdasarkan laporan keuangan kuartalan, total aset PPRO per Maert 2026 tercatat mencapai Rp10,58 triliun, dengan ekuitas sebesar Rp6,06 triliun. (ZH)

Prime Park Hotel dikelola PP Hospitality sejak 2016, dialihkan ke InJourney seharga Rp133 miliar.

Ikuti skema Danantara, PPRO alihkan Prime Park Hotel ke InJourney

JAKARTA - PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) melanjutkan agenda restrukturisasi liabilitas sebagai bagian dari upaya memperbaiki struktur pendanaan dan memperkuat arus kas.
WIKA memperoleh restu pemegang efek untuk merestrukturisasi 27 seri obligasi dan sukuk yang diterbitkan sepanjang 2020-2022.
Berdasarkan keterbukaan informasi BEI (15/6), persetujuan tersebut diperoleh melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) yang berlangsung pada 20-28 April 2026.
Restrukturisasi mencakup 14 seri obligasi dan 13 seri sukuk dengan skema penyesuaian jadwal pembayaran bunga, perubahan ketentuan perwaliamanatan, serta perpanjangan jatuh tempo pada sejumlah seri hingga 2028.
Pemegang obligasi juga menyetujui perluasan hak call option, sehingga perseroan dapat melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh atau sebagian obligasi seri A, B, dan C.
Selain itu, para pemegang obligasi dan sukuk memberikan relaksasi berupa pengesampingan sementara kewajiban WIKA memenuhi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian perwaliamanatan untuk periode laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2025.
Sementara itu, WSKT memperpanjang restrukturisasi pinjaman di tingkat anak usaha. PT Waskita Fim Perkasa Realti (WFPR), anak usaha PT Waskita Karya Realty (WSKR), menandatangani Addendum IV Perjanjian Kredit dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).
Mengacu pada keterbukaan informasi BEI (19/6), addendum tersebut memperpanjang tenor fasilitas kredit modal kerja selama 3,5 tahun hingga 31 Desember 2032. Kedua pihak juga menyepakati penyesuaian suku bunga sampai Desember 2032 dengan pembayaran bunga setiap triwulan.
WFPR merupakan entitas yang 90% sahamnya dimiliki WSKR, sedangkan WSKR sendiri dimiliki Waskita Karya sebesar 99,99%. Restrukturisasi fasilitas kredit tersebut akan memperbaiki likuiditas, memperkuat arus kas operasional, serta mendukung keberlangsungan usaha WFPR dalam jangka panjang.(DH)

WIKA restrukturisasi 27 obligasi, WSKT perpanjang kredit BTN demi perkuat likuiditas.

Dua emiten Danantara kompak restrukturisasi utang

JAKARTA &ndash; Agenda Initial Public Offering (IPO) PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) memunculkan nama sejumlah figur penting, yang ikut mengusung bisnis milik Raffi Ahmad ini jadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Berdasarkan laporan IDNFinancials.com sebelumnya, RANS akan melepas 20,02% sahamnya melalui Initial Public Offering (IPO) untuk menghimpun dana hingga Rp429,25 miliar.
Perusahaan yang bergerak di bidang media dan hiburan ini, telah memulai proses penawaran awal saham. Sementara penawaran umum dijadwalkan pada 2-8 Juli dan pencatatan di BEI pada 10 Juli 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun IDNFinancials.com, saat ini pemegang saham terbesar RANS adalah Raffi Farid Ahmad, sosok yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni.
Selain Raffi Ahmad, terdapat delapan investor lain yang tercatat sebagai pemegang saham RANS:
<ol>
<li>PT Indonesia Entertainment Grup, anak usaha PT Surya Citra Media Tbk (SCMA). Entitas yang bergerak di bidang produksi dan distribusi konten ini, memiliki 911,5 juta lembar atau 9,04% saham RANS.</li>
<li>Soultan Ariq Rachman memiliki 345,5 juta lembar atau 3,43% saham RANS.</li>
<li>Dony Oskaria, Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, tercatat memiliki 345,25 juta lembar atau 3,42% saham RANS.</li>
<li>Sutanto Hartono, Direktur Utama SCMA, memiliki 144 juta lembar atau 1,43% saham RANS.</li>
<li>Nagita Slavina Mariana Tengker, istri dari Raffi Ahmad yang juga menjabat sebagai Direktur Utama RANS, memiliki 124,75 juta lembar atau 1,24% saham.</li>
<li>Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memiliki 115,25 juta lembar atau 1,14% saham RANS.</li>
<li>Hikmat Janika memiliki 86,25 juta lembar atau 0,86% saham RANS.</li>
<li>PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi, perusahaan teknologi milik Pieter Tanuri yang berada di bawah PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (BOLA), memiliki 76,75 juta lembar atau 0,76% saham RANS.</li>
</ol>
Berdasarkan prospektus yang disampaikan, RANS akan menggunakan 37,61% dana hasil IPO untuk belanja operasional, terkait bisnis penyelenggaraan konser di berbagai kota.
Kemudian sekitar 19,08% untuk ekspansi bisnis kosmetik dengan merek Slavina, 18,64% untuk belanja modal wahana bermain bernama Cipungland, dan sebagian lainnya untuk membayar utang hingga setoran modal ke anak usaha. (KR)

Sejumlah nama muncul sebagai pemegang saham RANS, perusahaan milik Raffi Ahmad yang akan IPO di BEI.

Bos Danantara hingga politisi di balik IPO RANS milik Raffi Ahmad

JAKARTA &ndash; Pemerintah memberikan perlindungan hukum dan perpajakan bagi investor yang membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Beleid yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) itu, menyisipkan Pasal 50A. Pasal sisipan ini mengatur penerbitan surat utang khusus oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara&mdash;sovereign wealth fund bentukan Presiden Prabowo Subianto.
Aturan itu memasukkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond dalam kategori surat utang khusus di bawah Danantara.
Namun dalam proses penerbitan, Danantara wajib menetapkan strategi pengelolaan dan pengendalian risiko secara profesional, akuntabel, dan berdasar pada pertimbangan bisnis yang benar.
Dalam Pasal 50A ayat 5 disebutkan secara eksplisit bahwa negara menjamin dan melindungi pembelian surat utang khusus. &ldquo;Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata,&rdquo; tulis beleid tersebut.
Selain itu, ayat 6 dalam beleid tersebut juga mengatur bahwa data dan informasi pembelian surat utang khusus, tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan. Namun ketentuan pada ayat 5 dan 6 ini hanya berlaku untuk transaksi di pasar primer.
Meskipun demikian, investor diperbolehkan menjual maupun menjaminkan surat utang khusus tersebut.
Beleid baru ini juga menyebut bahwa definisi investor termasuk pada wajib pajak, yang mengikuti program tax amnesty dan pengungkapan sukarela.
Menurut catatan IDNFinancials.com, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah meresmikan UU Nomor 4 Tahun 2026 pada 4 Juni 2026. Namun dokumen lengkap baru dapat diakses oleh publik beberapa hari terakhir. (KR)

Aturan baru ini memberi perlindungan ke investor surat utang khusus yang diterbitkan BPI Danantara.

Investor Patriot Bond dapat tameng hukum dan pajak dari pemerintah

JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam sejumlah program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) senilai US$15 miliar, menurut draf peraturan presiden yang tengah disiapkan pemerintah.
Dikutip dari Reuters, rencana tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan, fasilitasi, dan pemanfaatan AI, terutama dalam program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam draf itu, pemerintah menilai AI berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 12% atau sekitar US$366 miliar pada 2030.
Draf peraturan presiden tersebut memuat peta jalan adopsi AI di kementerian dan pemerintah daerah untuk periode 2026 hingga 2029. Tujuannya bukan hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia dalam pemanfaatan AI di tingkat regional maupun global.
Reuters melaporkan draf aturan itu belum pernah diberitakan sebelumnya dan saat ini masih menunggu tanda tangan Presiden Prabowo.
Wahyudi Djafar, analis teknologi yang ikut menyusun bagian dari regulasi tersebut sekaligus anggota satuan tugas AI pemerintah, mengatakan perusahaan seperti Meta, IBM, dan Microsoft turut berkontribusi dalam penyusunan draf tersebut.
Microsoft sebelumnya juga telah mengumumkan investasi sebesar US$1,7 miliar untuk memperluas layanan cloud dan AI di Indonesia.
Dalam program makan bergizi gratis, AI direncanakan digunakan untuk menyusun menu sesuai karakteristik tiap daerah, memantau higienitas dapur, memprediksi kebutuhan makanan, mendeteksi potensi masalah dalam pelaksanaan program, serta mengintegrasikan data kesehatan untuk memberikan peringatan dini saat terjadi keadaan darurat.
Program makan gratis sendiri belakangan menjadi sorotan karena persoalan transparansi.
Reuters mencatat kepala program tersebut diberhentikan dan ditangkap pada awal bulan ini. Selain itu, ditemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program, termasuk dalam pembangunan dapur.
Standar keamanan dan respons darurat juga menuai kritik setelah puluhan ribu anak mengalami keracunan makanan pada tahun lalu. Program ini juga memunculkan kekhawatiran soal efisiensi belanja di tengah ruang fiskal pemerintah yang terbatas.
Draf regulasi menyebut otomatisasi berbasis AI dapat membantu organisasi mencapai efisiensi yang signifikan sekaligus menekan biaya operasional. Selain di program makan gratis, AI juga direncanakan digunakan untuk menganalisis pemeriksaan kesehatan dalam program cek kesehatan gratis dan pengujian tuberkulosis.
Di sisi lain, sejumlah analis menilai Indonesia belum siap menjadi pengembang AI. Hal itu antara lain disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, termasuk chip, serta masih minimnya tenaga kerja dengan keterampilan AI.
Guru Besar AI Bina Nusantara University, Derwin Suhartono, menilai Indonesia masih belum kompetitif dalam perlombaan AI dan berisiko hanya menjadi konsumen produk yang dijual perusahaan asing. Ia mengatakan pemerintah memang dapat memanfaatkan AI dalam program-programnya jika memiliki peta jalan yang terstruktur dan tertata, namun hingga kini implementasinya masih sebatas retorika.
Regulasi tersebut dibangun di atas white paper yang diterbitkan tahun lalu.
Dalam draf itu, pemerintah kembali menegaskan rencana pembentukan sovereign AI fund yang pengelolaannya terutama akan ditangani oleh Danantara Indonesia.
Pemerintah juga mengusulkan insentif fiskal bagi peneliti AI serta penambahan talenta untuk menutup kekurangan tenaga ahli di bidang tersebut.
Bersamaan dengan rencana adopsi AI itu, pemerintah juga menyiapkan draf aturan pendamping yang mewajibkan lembaga pemerintah melaporkan risiko terkait AI, termasuk penyalahgunaan biometrik, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan penyalahgunaan deepfake. (ARF)

Pemerintah menilai AI berpotensi menambah PDB Indonesia 12% pada 2030

Pemerintah akan manfaatkan AI untuk MBG hingga layanan kesehatan

JAKARTA - Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) menetapkan sektor manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai prioritas pembiayaan bagi bank-bank milik negara.
Dikutip dari Antara, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan bahwa dukungan pembiayaan perlu terus diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, sektor-sektor yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar terhadap perekonomian nasional juga akan tetap menjadi fokus penyaluran pembiayaan bank BUMN.
Dony mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat peran sektor perbankan dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan para komisaris utama dan direktur utama bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Senin (15/6).
Selain membahas arah kebijakan pembiayaan, pertemuan tersebut juga meninjau kinerja bank-bank BUMN.
Dony, yang juga menjabat sebagai pejabat di Danantara Indonesia, menilai kinerja positif yang dibukukan bank-bank Himbara menjadi fondasi penting bagi stabilitas sistem keuangan dan aktivitas ekonomi nasional.
Ia mendorong bank BUMN untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan melalui pembiayaan yang produktif, inklusif, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
"Bank BUMN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Dony.
Pertemuan tersebut juga membahas penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta strategi dalam menjaga ketahanan dan daya saing bank BUMN di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
BP BUMN, Danantara, dan bank-bank Himbara kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan bank BUMN terus tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan.
Mereka juga menilai sinergi antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen akan memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus mendukung percepatan target pembangunan nasional. (ARF)

BP BUMN menetapkan empat sektor prioritas pembiayaan bank BUMN.

Dony Oskaria perintahkan bank BUMN fokus pembiayaan 4 sektor

JAKARTA - Danantara Indonesia mencatat permintaan kuat dalam penerbitan obligasi global (global bond) perdananya. Nilai pemesanan atau peak orderbook mencapai sekitar US$4,6 miliar, jauh melampaui target awal penghimpunan dana sebesar US$1 miliar.
CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengatakan tingginya minat investor mendorong perusahaan meningkatkan nilai penerbitan menjadi US$1,5 miliar.
"Dari rencana 1 miliar dolar AS yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar AS. Melihat book building yang begitu tinggi, artinya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar dolar AS menjadi 1,5 miliar dolar AS," kata Rosan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip Antaranews.
Rosan menyebut capaian tersebut diperoleh setelah Danantara menggelar roadshow di sejumlah pusat keuangan global dan bertemu dengan 122 investor untuk memaparkan strategi investasi serta arah kebijakan perusahaan.
Obligasi global tersebut diterbitkan dalam dua tenor, yakni 5 tahun dan 10 tahun. Tingginya permintaan investor juga menekan biaya pendanaan yang harus dibayar Danantara.
Menurut Rosan, pada awal proses penerbitan sejumlah pelaku pasar memperkirakan Danantara harus menawarkan imbal hasil di atas 6% hingga 7% di tengah kondisi pasar yang masih tertekan. Namun, respons investor yang kuat membuat perusahaan memperoleh yield yang lebih rendah.
Yield obligasi tenor lima tahun ditetapkan sebesar 5,35%, sedangkan tenor 10 tahun sebesar 5,95%.
"Di lihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yield-nya yang relatif rendah. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi," jelasnya.
Rosan menambahkan, keberhasilan penerbitan obligasi perdana tersebut membuka peluang bagi Danantara untuk menerbitkan surat utang dengan tenor yang lebih panjang pada masa mendatang, termasuk hingga 30 tahun, seiring tingginya minat investor terhadap instrumen yang diterbitkan perusahaan.&nbsp;
Scale Attracts Capital
Terkait tingginya minat investor terhadap obligasi itu, sumber IDNFinancials yang dekat dengan Danantara, pernah menjelaskan bahwa, investor besar dunia akan mau membuka pintu jika ada yang datang dengan membawa perusahaan bernilai besar.
&ldquo;Mereka hanya mau membuka pintu jika ukurannya besar. Maka menggabungkan semua BUMN dalam Danantara sebetulnya salah satu cara agar investor besar mau membuka pintu.&rdquo;
Investor institusional global, lanjut dia, &nbsp;terutama yang mengelola dana puluhan hingga ratusan miliar dolar, cenderung tidak tertarik meluangkan waktu untuk peluang investasi yang skalanya terlalu kecil. &ldquo;Mereka mencari transaksi ticket size yang besar dan likuid."
Di dunia private equity dan sovereign wealth fund, kata dia, &nbsp;ada konsep &lsquo;scale attracts capital&rsquo;, skala besar menarik modal besar.
Bagi investor global, proses &nbsp;due diligence itu mahal. Mengirim tim analis, pengacara, dan konsultan untuk mempelajari proyek membutuhkan biaya yang tidak kecil.
&ldquo;Karena itu, mereka lebih suka berhadapan dengan satu entitas besar daripada 20 BUMN yang masing-masing menawarkan proyek kecil.&rdquo;
Namun, menurut seorang analis, sejarah juga menunjukkan bahwa skala besar bisa menjadi pedang bermata dua:
Pertama, jika tata kelolanya kuat, skala menciptakan efisiensi dan akses modal murah.
Kedua, jika tata kelolanya lemah, skala memperbesar dampak kesalahan karena risiko yang tadinya tersebar menjadi terkonsentrasi dalam satu entitas.
Dalam teori keuangan, kata analis itu, konsolidasi memang menciptakan economies of scale, tetapi juga meningkatkan systemic risk.
&ldquo;Risiko bahwa satu masalah dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Misalnya 1MDB di Malaysia.&rdquo;
Artinya, entitas yang besar membutuhkan kualitas tata kelola yang juga harus &lsquo;naik kelas&rsquo;. Semakin besar kapal yang dibangun, semakin penting sistem navigasi dan pengamanannya, karena jika terjadi kesalahan, dampaknya tidak lagi lokal tetapi bisa bersifat sistemik.
Ketika ditanya kenapa untuk obligasi Danantara investor asing mau buka pintu tetapi untuk kurs rupiah investor asing justru menutup pintu?
Begini, lanjutnya,&nbsp; di dunia investasi investor yang sama bisa sangat antusias membeli obligasi Danantara, tetapi pada saat yang sama menjual rupiah. &ldquo;Itu bukan kontradiksi.&rdquo;
Investor membeli 'risk-return profile', bukan Indonesia secara utuh. Ketika membeli obligasi Danantara, investor melihat:
<ul>
<li>Yield 5&ndash;6% dalam dolar AS,</li>
<li>Aset BUMN yang besar,</li>
<li>Kemungkinan dukungan pemerintah (implicit sovereign backing)</li>
<li>Instrumen yang diterbitkan dalam mata uang keras (US$).</li>
</ul>
Mereka tidak terlalu terpapar risiko kurs rupiah jika obligasinya memang berdenominasi dolar.
Sebaliknya, ketika memegang rupiah, mereka mengambil risiko yang berbeda:
<ul>
<li>Inflasi Indonesia,</li>
<li>Kebijakan moneter</li>
<li>Defisit fiskal</li>
<li>Sentimen global terhadap emerging markets,</li>
<li>Pergerakan dolar AS.</li>
</ul>
Sehingga, lanjutnya, jika mereka merasa dolar akan menguat atau pasar global sedang risk-off, mereka bisa menjual rupiah meskipun mereka tetap suka investasi tertentu di Indonesia.
&ldquo;Intinya, pasar valas sangat berbeda dengan pasar investasi jangka panjang.&rdquo;
Pasar rupiah sangat dipengaruhi oleh aliran modal jangka pendek. Misalnya:
<ul>
<li>The Fed menaikkan suku bunga maka investor global pindah ke aset dolar sehingga rupiah tertekan.</li>
<li>Ada ketegangan geopolitik maka investor mengurangi eksposur ke emerging markets maka rupiah dijual.</li>
</ul>
Hal tersebut&nbsp; sering kali tidak melibatkan penilaian baik-buruk terhadap Indonesia, melainkan bagian dari manajemen portofolio global.
Sebaliknya, investor yang membeli obligasi Danantara tenor 5 atau 10 tahun biasanya punya horizon yang lebih panjang dan fokus pada kemampuan pembayaran utang.
Kalau mereka merasa dolar akan menguat atau pasar global sedang risk-off, mereka bisa menjual rupiah meskipun mereka tetap suka investasi tertentu di Indonesia.
Karena itu, lanjutnya, sangat mungkin seorang fund manager di New York berkata:
"Saya senang membeli obligasi Danantara 10 tahun dengan yield hampir 6% dalam dolar AS, tetapi untuk sementara saya kurangi posisi di rupiah karena saya perkirakan dolar AS akan menguat."
Dari sudut pandang mereka, kedua keputusan itu konsisten, karena risiko yang mereka hadapi memang berbeda.
Strategi itu disebut relative value investing, di mana investor tidak bertaruh apakah suatu negara "baik" atau "buruk", melainkan apakah harga suatu aset terlalu murah atau terlalu mahal dibanding aset lain. Mereka bisa berpikir:
<ul>
<li>"Obligasi Danantara yieldnya tinggi, saya beli."</li>
<li>"Rupiah overvalued untuk kondisi global saat ini, saya jual."</li>
</ul>
Kedua posisi itu bisa hidup berdampingan dalam satu portofolio.
Ada ungkapan yang cukup terkenal di dunia investasi: "Fall in love with the process, not with the asset." (DH/MT)
Terkait:&nbsp;
1.&nbsp;Danantara tetapkan 3 pilar menuju Indonesia emas, sesuai SWF global?
2.&nbsp;Danantara raup US$1,5 miliar dari obligasi perdana dolar AS

Di dunia private equity dan sovereign wealth fund, ada konsep ‘scale attracts capital’.

Rupiah tertekan, kenapa investor global borong obligasi Danantara?

JAKARTA - Unit dari dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) Indonesia, Danantara, berhasil menghimpun dana sebesar US$1,5 miliar melalui penjualan obligasi berdenominasi dolar AS perdana, berdasarkan dokumen term sheet yang dilihat Reuters pada Jumat pagi.
Seperti dikutip Reuters, tingginya minat investor memungkinkan perusahaan meningkatkan ukuran penerbitan sekaligus menurunkan tingkat imbal hasil (yield) akhir.
Penerbitan obligasi ini menjadi ujian penting terhadap minat investor asing terhadap aset Indonesia, di tengah kekhawatiran pasar terkait pelemahan tajam rupiah, kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto, serta semakin luasnya peran Danantara dalam perekonomian nasional.
Danantara Investment Management menjual obligasi senilai US$750 juta dengan tenor lima tahun dan US$750 juta dengan tenor 10 tahun, menurut dokumen tersebut.
Reuters sebelumnya melaporkan pada Kamis, mengutip tiga sumber yang mengetahui transaksi tersebut, bahwa perusahaan awalnya menargetkan penghimpunan dana sekitar US$1 miliar, yang dibagi rata untuk kedua tenor tersebut.
Obligasi tenor lima tahun ditetapkan dengan yield 5,35%, sementara obligasi tenor 10 tahun menawarkan yield 5,95%.
Penawaran ini menarik pesanan lebih dari US$4,6 miliar hingga Kamis malam waktu Asia, berdasarkan pembaruan buku pesanan yang dilihat Reuters.
Tingginya permintaan tersebut memungkinkan perusahaan memangkas yield akhir sebesar 35 basis poin dari panduan harga awal.&nbsp;
Satu basis poin setara dengan seper seratus poin persentase.
Sebelumnya, panduan harga awal berada di kisaran 5,70% untuk obligasi lima tahun dan sekitar 6,30% untuk obligasi 10 tahun.
Pada Selasa, Bank Indonesia secara tidak biasa menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% di luar jadwal rapat reguler guna membantu menstabilkan rupiah setelah mata uang tersebut mencetak serangkaian rekor terendah.
Danantara diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada Februari 2025 dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan oleh Danantara Investment Management untuk kebutuhan korporasi umum, termasuk investasi dan pembiayaan kembali (refinancing) utang yang sudah ada.
Obligasi tersebut dijadwalkan diterbitkan pada 18 Juni dalam kerangka program global medium-term note senilai US$5 miliar.
Sejumlah bank yang bertindak sebagai joint bookrunner dan joint lead manager dalam transaksi ini antara lain Citigroup, DBS, HSBC, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered. (DK)

Permintaan tembus US$4,6 miliar, Danantara naikkan nilai emisi dan pangkas yield obligasi.

Danantara raup US$1,5 miliar dari obligasi perdana dolar AS

JAKARTA - Dana kekayaan negara Indonesia, Danantara, memulai penjualan perdana obligasi global berdenominasi dolar AS, menguji minat investor di tengah menurunnya kepercayaan terhadap ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Seperti dikutip Bloomberg, dana investasi yang kini muncul sebagai pemain baru yang berpengaruh dalam perekonomian nasional tersebut berencana menerbitkan obligasi berukuran acuan (benchmark-sized notes) dalam dua tenor, yakni 5 tahun dan 10 tahun, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Penawaran ini dilakukan setelah investor menarik dana miliaran dolar dari pasar saham Indonesia sepanjang tahun ini, yang memaksa para pembuat kebijakan mengambil langkah agresif pada pekan ini untuk mendukung nilai tukar rupiah.
Agenda ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai semakin intervensionis mulai membuat investor gelisah, terutama setelah bulan lalu ia mengumumkan rencana untuk memusatkan ekspor komoditas utama di bawah sebuah unit yang dikelola Danantara.
Aset-aset Indonesia sempat pulih dalam dua hari terakhir setelah pemerintah meningkatkan upaya untuk meyakinkan investor asing.
Langkah tersebut mendorong rupiah mencatat penguatan terbesar dalam lebih dari setahun, sekaligus meredakan tekanan pada pasar obligasi dan mengangkat kinerja saham.
Fitch Ratings dan Moody&rsquo;s pada awal tahun ini juga telah merevisi prospek peringkat utang negara Indonesia menjadi negatif.&nbsp;
Kedua lembaga pemeringkat tersebut menyoroti ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran terkait tata kelola pemerintahan.
Selain obligasi global, Danantara juga berencana menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah dengan kupon di bawah tingkat suku bunga pasar, menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut.
Rencana penerbitan itu memunculkan perbandingan dengan &ldquo;Obligasi Patriot&rdquo; yang diterbitkan tahun lalu.&nbsp;
Saat itu, imbal hasil yang berada di bawah tingkat pasar memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha dan taipan kaya Indonesia. (DK)

Obligasi global Danantara menjadi sorotan di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar RI.

Danantara bidik investor global lewat obligasi dolar perdana

JAKARTA - Pejabat Kementerian Perdagangan menghadapi rentetan pertanyaan dari eksportir minyak sawit, batu bara, dan feroaloi terkait dampak rencana baru pengendalian ekspor yang bertujuan meningkatkan keuntungan negara dari sumber daya alam.
Dikutip dari Reuters, dalam forum daring yang digelar pemerintah pada Selasa (9/6), pelaku usaha menyampaikan kekhawatiran mengenai implementasi aturan baru tersebut meskipun rincian regulasi telah diterbitkan awal pekan ini.
Presiden Prabowo Subianto bulan lalu mengejutkan kalangan bisnis setelah mengumumkan rencana menyalurkan seluruh ekspor komoditas strategis melalui perusahaan negara mulai awal tahun 2027.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap penjualan dan penetapan harga sumber daya alam Indonesia.
Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan regulasi setebal 11 halaman yang memuat jadwal pelaksanaan kebijakan baru tersebut.
Pekan ini, Kementerian Perdagangan juga merilis pedoman teknis yang lebih rinci untuk tiga komoditas strategis yang masuk dalam tahap awal implementasi sejak 1 Juni 2026.
Pada tahap pertama, seluruh eksportir diwajibkan melaporkan aktivitas ekspornya kepada Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Namun dalam sosialisasi yang digelar Kementerian Perdagangan, sejumlah pelaku usaha mempertanyakan keberlanjutan kontrak jangka panjang yang telah berjalan serta mekanisme komersial ekspor di bawah aturan baru tersebut.
Apabila seluruh ekspor nantinya disalurkan melalui perusahaan negara, produsen juga mempertanyakan pihak yang akan melakukan pembayaran atas komoditas yang mereka jual.
Salah satu perwakilan perusahaan mempertanyakan apakah penjualan melalui DSI akan tetap diakui sebagai transaksi ekspor dalam dolar Amerika Serikat atau justru dianggap sebagai transaksi domestik yang dibayar dalam rupiah.
Menurutnya, kepastian tersebut penting mengingat banyak perusahaan memiliki kewajiban pinjaman dalam mata uang dolar AS.
Pelaku usaha juga mempertanyakan apakah pembayaran akan dilakukan sebelum barang diekspor atau baru diterima setelah pembeli akhir melakukan pembayaran, mengingat hal tersebut berpengaruh langsung terhadap arus kas perusahaan.
Sebagian besar pertanyaan tersebut tidak dijawab secara rinci oleh Kementerian Perdagangan.
Pejabat kementerian mengarahkan pertanyaan kepada DSI yang tidak hadir dalam acara tersebut dan hanya menjelaskan bahwa kontrak akan dijalankan berdasarkan skema business-to-business.
Beberapa peserta forum juga mempertanyakan bagaimana cara menghubungi DSI. Saat kebijakan ini diumumkan Prabowo bulan lalu, perusahaan tersebut diketahui baru memiliki satu pegawai, yakni direktur utamanya.
Dana kekayaan negara Danantara sebelumnya menyatakan operasional awal DSI akan didukung pegawai dari sejumlah kementerian.
Di saat yang sama, DSI juga tengah merekrut pegawai serta mengembangkan teknologi untuk memantau aktivitas ekspor.
Pelaku usaha lainnya juga mempertanyakan pihak yang akan bertanggung jawab menetapkan dan menegosiasikan harga dengan pembeli akhir selama masa transisi hingga 31 Desember 2026 maupun setelah masa transisi berakhir.
Menanggapi hal tersebut, Danantara menyatakan akan meninjau kembali harga dalam kontrak ekspor yang sudah berjalan untuk memastikan bahwa&nbsp; nilainya tidak berada di bawah harga pasar.
Prabowo bulan lalu mengatakan praktik penjualan komoditas di bawah harga pasar telah menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan hingga hampir US$1 triliun dalam 34 tahun terakhir. (ARF)

Sejumlah pelaku usaha mempertanyakan keberlanjutan kontrak jangka panjang yang telah berjalan.

Pelaku usaha sampaikan kekhawatiran terkait aturan baru ekspor

JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar pertemuan dengan sejumlah pelaku sektor keuangan dan investasi, termasuk Danantara, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Indonesia Investment Authority (INA).
Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPR RI pada Selasa (9/6) pagi, setelah pasar keuangan menghadapi tekanan jual dan membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terseret turun 4,52% pada Senin.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pertemuan ini membahas kondisi pasar dan kinerja sektor perbankan di Indonesia.
Selain itu, kata Dasco, DPR juga berdiskusi dengan pelaku industri keuangan potensi pembelian kembali (buyback) saham, dengan fundamental menarik.
&ldquo;Kami tadi juga sudah berdiskusi dengan Pak Donny Oskaria dari Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, dan Taspen, mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus bisa dibeli kembali,&rdquo; kata Dasco dalam konferensi pers.
Ketua Himbara, Putrama Wahju Setyawan, melaporkan dalam kesempatan yang sama bahwa kondisi fundamental bank milik negara masih sangat kuat. Hal ini didukung rata-rata pertumbuhan kredit sekitar 20% dan penghimpunan dana pihak ketiga hingga 30%.
Sementara dari sisi penyaluran kredit, sosok yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) itu, mengatakan Loan Deposit Ratio (LDR) perbankan berada di kisaran 88-90%.
&ldquo;Sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,&rdquo; ujar Putrama.
Sementara itu Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menambahkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih sangat baik dan didukung kinerja solid industri perbankan.
&ldquo;Pak Donny beserta dengan seluruh jajaran Danantara, Taspen, BPJS, dan INA sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi, terus saling berdiskusi, untuk sekali lagi kita bekerja keras mengatasi permasalahan ekonomi,&rdquo; ungkap Prasetyo.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, IHSG merosot 8,69% dalam perdagangan pekan lalu. Beberapa saham bank dan emiten pelat merah tampak menjadi pemberat bagi indeks acuan saham Indonesia ini, termasuk saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).
Hingga pukul 11.47 WIB, IHSG bergerak menguat 5,20% atau lebih dari 270 poin ke level 5.620. Indeks sebelumnya bergerak terbatas di kisaran 5.300-5.400. (KR)

DPR mengumpulkan Danantara, Himbara, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan INA membahas kondisi pasar.

Bahas situasi pasar, DPR panggil Danantara hingga Himbara

JAKARTA &ndash; PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk membagikan dividen tunai Rp21,9 triliun &ndash; atau sekitar Rp221 per lembar &ndash; untuk tahun buku 2025.
Alokasi ini lebih tinggi 4,3% dari alokasi dividen tahun buku 2024 sebesar Rp21 triliun atau Rp212,5 per lembar. &nbsp;Padahal, laba bersih TLKM tercatat menyusut 20,5% secara tahunan pada tahun 2025 menjadi Rp17,8 triliun.
TLKM pun harus merogoh Rp4,2 triliun sisanya dari saldo laba ditahan Perseroan pada tahun buku sebelumnya untuk menggenapi alokasi dividen kali ini.
Dengan demikian, rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) TLKM untuk tahun 2025 mencapai sekitar 123%, dan memecahkan rekor tertingginya sepanjang masa, menurut data yang dihimpun IDNFinancials.com.
Sebagai catatan, pada tahun buku 2024, TLKM juga menyiapkan dividen dengan alokasi terbesar terhadap laba bersihnya (payout ratio) dalam 5 tahun terakhir &ndash; tepat setelah masuknya Danantara ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2025 lalu.
Kini, PT Danantara Asset Management menguasai 51,57% saham TLKM, dan diproyeksi menerima bagian dividen hingga Rp11,3 triliun untuk tahun buku 2025.
Sementara itu, The Bank of New York Mellon DR menggenggam 5,93% saham TLKM dan akan menerima dividen Rp1,3 triliun. Kemudian, dividen yang akan dibagikan kepada masyarakat mencapai total Rp9,22 triliun dari bagian saham 42,13%.
Mengutip siaran resmi TLKM, Senin (8/6), dividen akan dibayarkan selambat-lambatnya pada 10 Juli 2026, dengan recording date Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 19 Juni 2026.
Direktur Utama TLKM Dian Siswarini menyampaikan bahwa dalam penentuan alokasi dividen, TLKM tetap mempertimbangkan keseimbangan antara pengembalian kepada pemegang saham dan kebutuhan investasi jangka panjang.
&ldquo;Meskipun menghadapi tekanan industri dan ketidakpastian sepanjang tahun 2025, Perseroan telah berhasil membuktikan bahwa fundamental bisnis tetap terjaga dan arus kas juga kian menguat,&rdquo; tegas Dian.
&ldquo;Sehingga, keputusan pemegang saham atas persetujuan dividen hari ini mencerminkan kepercayaan terhadap transformasi dan arah pertumbuhan yang kami bangun,&rdquo; pungkasnya. (ZH)

Rasio pembayaran dividen terus meningkat, Danantara akan dapat bagian sekitar Rp11,3 triliun.