JAKARTA &ndash; PT Bakrie Power telah ditetapkan sebagai mitra terpilih dalam seleksi mitra proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) milik Danantara bersama konsorsium Mentari Citra Lestari.
Dalam keterangan resminya, PT Bakrie &amp; Brothers Tbk (BNBR), sebagai induk Bakrie Power, menilai proyek Waste-to-Energy (WtE) ini sebagai sebuah jalur diversifikasi usaha yang menjanjikan dalam jangka panjang.
&ldquo;Bisnis PSEL ini juga sangat terkait dengan pengalaman dan kapabilitas Bakrie Power dalam membangun pembangkit listrik untuk PLN ataupun kepentingan B2B market,&rdquo; sambung Christofer Alexander Uktolseja, Corporate Secretary BNBR, dalam keterangan resmi, Senin (20/7).
Dalam pengelolaan PSEL nantinya, Bakrie Power didukung oleh PT Acritas Karya Persada dan SUS Indonesia Holding Limited dalam konsorsium Mentari Citra Lestari.
Perseroan menilai bahwa keduanya merupakan perusahaan berpengalaman dalam industri tersebut.
&ldquo;Acritas telah memiliki pengalaman dalam membangun proyek sejenis di Surabaya, serta SUS Indonesia yang akan bertindak sebagai Technology Provider, merupakan mitra yang memiliki kapabilitas teknis serta portofolio dalam penyediaan teknologi dan implementasi proyek sejenis di Cina dan berbagai negara lainnya,&rdquo; imbuh Christofer.
Sebagai anggota konsorsium, Bakrie Power sendiri akan berperan dalam pemilihan kontraktor EPC, membantu pemenuhan ketentuan komponen lokal bagi SUS Indonesia, pemeliharaan fasilitas PSEL, serta pendanaan proyek dan koordinasi dengan stakeholders.
Namun, manajemen BNBR menegaskan bahwa penetapan sebagai mitra PSEL Danantara ini masih bersifat bersyarat, sampai Bakrie Power dan konsorsium memenuhi seluruh syarat dalam conditional letter of award.
&ldquo;Saat ini PT Bakrie Power bersama anggota konsorsium dan Danantara masih dalam tahap akan melaksanakan studi kelayakan untuk mengevaluasi aspek teknis, komersial dan finansial proyek PSEL,&rdquo; jelasnya.
Jadwal dimulainya proyek PSEL Surabaya Raya oleh Bakrie Power juga baru akan ditentukan usai perusahaan menerima Final Letter of Award. Namun, Bakrie Power tetap berkomitmen untuk &ldquo;mendukung target COD yang direncanakan oleh Danantara.&rdquo;
Selain Bakrie Power, salah satu entitas Chandra Asri Group milik Prajogo Pangestu, PT Chandra Waste Energy (CWE), juga telah ditunjuk sebagai mitra terpilih dalam seleksi mitra PSEL Danantara.
Namun, sama dengan CWE, Bakrie Power juga belum dapat memberikan estimasi kontribusi proyek ini terhadap kinerja keuangan perusahaan dan induknya, BNBR.
Bakrie Power masih harus melalui pembentukan usaha patungan (JV) dengan pihak pilihan Danantara. &ldquo;Proses yang akan menetukan porsi saham dalam perusahaan JV,&rdquo; tutup Christofer. (ZH)

Bakrie Power dan konsorsiumnya telah ditunjuk sebagai kandidat mitra proyek PSEL Danantara.

Grup Bakrie ungkap alasan di balik partisipasi proyek PSEL Danantara

JAKARTA &ndash; PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mengonfirmasi bahwa entitas anaknya, PT Chandra Waste Energy (CWE), telah terpilih menjadi mitra proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) milik Danantara.
CWE sendiri merupakan anak usaha TPIA secara tidak langsung melalui PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA).
Dalam surat penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/7), CWE dan mitra konsorsiumnya ditunjuk untuk melakukan uji kelayakan atau feasibility study proyek PSEL tersebut.
&ldquo;Proses saat ini masih berada pada tahap awal studi dan evaluasi kelayakan, dan kelanjutan Proyek PSEL akan bergantung antara lain pada hasil FS yang kemudian akan dikeluarkan Final Letter of Award,&rdquo; jelas Erri Dewi Riani, General Manager of Legal &amp; Corporate Secretary TPIA.
Dengan demikian, kata Erri, Perseroan baru dapat menentukan target penyelesaian dan jadwal pelaksanaan proyek usai merampungkan feasibility study dan mendapat surat keputusan tersebut.
Erri juga menyebutkan bahwa pihak Chandra Asri belum dapat memberikan estimasi kontribusi proyek tersebut terhadap kinerja CWE dan Grup secara keseluruhan, termasuk nilai investasinya.
&ldquo;Pada tahap ini, belum dapat ditentukan nilai maupun komitmen investasi final, sehingga Perseroan belum dapat memberikan pernyataan atas besaran porsi investasi PT CWE maupun materialitasnya terhadap ekuitas Perseroan,&rdquo; imbuhnya.
Sebelumnya, Bisnis memberitakan bahwa Danantara, melalui PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), telah menunjuk CWE dalam proyek PSEL, yang tergabung dalam konsorsium Masa Depan Energi Indonesia bersama Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc.
CWE diproyeksikan akan menangani pengembangan fasilitas PSEL Serang Raya, dengan estimasi kapasitas pengelolaan sampah hingga 1.161 ton per hari.
Selain CWE, Bisnis juga melaporkan bahwa entitas milik Grup Bakrie, yaitu PT Bakrie Power, telah menjadi salah satu mitra terpilih untuk proyek PSEL.
Bakrie Power menjadi bagian konsorsium Mentari Citra Lestari bersama PT Acritas Karya Persada dan SUS Indonesia Holding Limited, dan akan mengembangkan fasilitas PSEL di Surabaya Raya, dengan kapasitas 1.100 ton per hari. (ZH)

Jadi mitra proyek Waste-to-Energy Danantara, Chandra Asri buka suara

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya, Bali, yang dirancang menggunakan standar lingkungan Eropa.
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengatakan peresmian pembangunan PSEL Denpasar Raya dilakukan bersamaan dengan penandatanganan&nbsp;Power Purchase Agreement&nbsp;(PPA) pada Rabu (8/7).
"Pada hari ini, Rabu 8 Juli 2026, PSEL Denpasar Raya telah memasuki fase penting melalui agenda penandatanganan&nbsp;Power Purchase Agreement&nbsp;dan peresmian pembangunan PSEL. Hal ini menandai kesiapan untuk mendorong realisasi solusi pengelolaan sampah terintegrasi di Indonesia yang dimulai di Denpasar Raya," ujar Pandu dalam acara Peresmian Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bali.
Menurut Pandu, fasilitas PSEL Bali dirancang mengacu pada&nbsp;European Industrial Emissions Directive&nbsp;(EU IED) guna memastikan proses pengolahan sampah berlangsung secara ramah lingkungan.
"PSEL Bali ini dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan sampah, energi hijau, dan ekonomi lokal dengan mengacu pada standar lingkungan&nbsp;European Industrial Emissions Directive&nbsp;atau EU IED," katanya.
Ia menyebut fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun, atau lebih dari 40% timbunan sampah di Bali.
Proyek ini juga diproyeksikan dapat mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir (TPA) hingga 80% serta menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun.
"Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Inisiatif ini bernilai Rp3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%," ujarnya.
Sementara itu, Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan persoalan sampah merupakan masalah yang harus segera diselesaikan karena akan menjadi beban di masa depan.
Menurut Rosan, proyek PSEL tidak hanya menghasilkan tenaga listrik, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan, kesehatan, keselamatan, serta tata kelola yang baik.
"Karena tanpa kolaborasi, tanpa sinergi dari kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga dari Danantara, dan pihak lainnya, hal yang sangat positif ini tidak akan bisa berjalan atau terlaksana dengan baik dan cepat," ujarnya, dikutip dari YouTube Danantara, Rabu (8/7).
Rosan mengatakan teknologi yang akan digunakan telah terbukti diterapkan di 50 negara dan mampu mengolah berbagai jenis sampah.
"Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada. Mau sampah baru, mau sampah lama, bisa diserap, bisa diambil," katanya.
Ia berharap proyek tersebut dapat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih di Indonesia, sebagaimana yang ditemuinya di China.
"Dengan program ini, tempatnya yang saya datangi sangat bersih. Bahkan di China, PSEL berada di tengah kawasan permukiman elit karena bersih dan tidak menimbulkan bau. Di belakangnya juga dibangun taman bacaan dan area rekreasi untuk anak-anak," jelasnya.
Rosan menargetkan PSEL Denpasar Raya dapat mulai beroperasi lebih cepat dari target, yakni pada semester I 2028. (DK)

Danantara membangun PSEL Bali senilai Rp3 triliun, mengolah 500 ribu ton sampah per tahun.

Danantara bangun PSEL Rp3 triliun, target operasi semester I 2028

JAKARTA - PT PP Properti Tbk (PPRO), anak usaha PT PP (Persero) Tbk (PTPP) di bidang konstruksi properti, membeberkan rencana pengalihan aset hotel kepada PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney (InJourney).
Aset hotel yang akan dialihkan adalah hotel bintang empat Prime Park Hotel Bandung di Neglasari, Bandung, Jawa Barat dengan nilai Rp133,01 miliar. Hotel tersebut telah dikelola PP Hospitality sejak 2016, dengan total 127 kamar, 1 ballroom, dan 8 meeting room.
Pengalihan aset akan dilakukan dengan mekanisme inbreng aset hotel dengan penerbitan Saham Baru Seri C oleh HIN kepada Perseroan. Di waktu yang bersamaan, InJourney akan membeli Saham Baru Seri C milik Perseroan secara tunai.
&ldquo;Rencana Transaksi ini dilakukan sebagai bagian dari program konsolidasi hotel BUMN sesuai arahan Badan Pengaturan (BP) BUMN dan PT Danantara Asset Management (DAM),&rdquo; jelas manajemen PPRO dalam keterangan resminya, Kamis (2/7).
Seperti yang diberitakan IDNFinancials sebelumnya, BPI Danantara akan mengonsolidasikan sekitar 120 hotel di bawah InJourney sebagai upaya restrukturisasi dan penguatan daya saing sektor hospitality.
Setelah konsolidasi ini rampung, Danantara disebut berencana membuka peluang kerja sama dengan investor melalui berbagai skema kemitraan strategis.
Bagi PPRO, pengalihan aset hotel ini memberikan realisasi nilai investasi, dan mengoptimalkan portofolio Perseroan. Arus kas tambahan juga diharapkan dapat mendukung Perseroan untuk berfokus pada pengelolaan bisnis inti di bidang pengembangan properti.
Hingga akhir Juni 2026, PTPP masih menguasai 64,96% saham PPRO, diikuti Asuransi Jiwa IFG dengan 7,88% dan PT Asabri (Persero) 5,43%, sementara masyarakat menggenggam 21,73%.
Berdasarkan laporan keuangan kuartalan, total aset PPRO per Maert 2026 tercatat mencapai Rp10,58 triliun, dengan ekuitas sebesar Rp6,06 triliun. (ZH)

Prime Park Hotel dikelola PP Hospitality sejak 2016, dialihkan ke InJourney seharga Rp133 miliar.

Ikuti skema Danantara, PPRO alihkan Prime Park Hotel ke InJourney

JAKARTA - PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) melanjutkan agenda restrukturisasi liabilitas sebagai bagian dari upaya memperbaiki struktur pendanaan dan memperkuat arus kas.
WIKA memperoleh restu pemegang efek untuk merestrukturisasi 27 seri obligasi dan sukuk yang diterbitkan sepanjang 2020-2022.
Berdasarkan keterbukaan informasi BEI (15/6), persetujuan tersebut diperoleh melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) yang berlangsung pada 20-28 April 2026.
Restrukturisasi mencakup 14 seri obligasi dan 13 seri sukuk dengan skema penyesuaian jadwal pembayaran bunga, perubahan ketentuan perwaliamanatan, serta perpanjangan jatuh tempo pada sejumlah seri hingga 2028.
Pemegang obligasi juga menyetujui perluasan hak call option, sehingga perseroan dapat melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh atau sebagian obligasi seri A, B, dan C.
Selain itu, para pemegang obligasi dan sukuk memberikan relaksasi berupa pengesampingan sementara kewajiban WIKA memenuhi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian perwaliamanatan untuk periode laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2025.
Sementara itu, WSKT memperpanjang restrukturisasi pinjaman di tingkat anak usaha. PT Waskita Fim Perkasa Realti (WFPR), anak usaha PT Waskita Karya Realty (WSKR), menandatangani Addendum IV Perjanjian Kredit dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).
Mengacu pada keterbukaan informasi BEI (19/6), addendum tersebut memperpanjang tenor fasilitas kredit modal kerja selama 3,5 tahun hingga 31 Desember 2032. Kedua pihak juga menyepakati penyesuaian suku bunga sampai Desember 2032 dengan pembayaran bunga setiap triwulan.
WFPR merupakan entitas yang 90% sahamnya dimiliki WSKR, sedangkan WSKR sendiri dimiliki Waskita Karya sebesar 99,99%. Restrukturisasi fasilitas kredit tersebut akan memperbaiki likuiditas, memperkuat arus kas operasional, serta mendukung keberlangsungan usaha WFPR dalam jangka panjang.(DH)

WIKA restrukturisasi 27 obligasi, WSKT perpanjang kredit BTN demi perkuat likuiditas.

Dua emiten Danantara kompak restrukturisasi utang

JAKARTA &ndash; Agenda Initial Public Offering (IPO) PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) memunculkan nama sejumlah figur penting, yang ikut mengusung bisnis milik Raffi Ahmad ini jadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Berdasarkan laporan IDNFinancials.com sebelumnya, RANS akan melepas 20,02% sahamnya melalui Initial Public Offering (IPO) untuk menghimpun dana hingga Rp429,25 miliar.
Perusahaan yang bergerak di bidang media dan hiburan ini, telah memulai proses penawaran awal saham. Sementara penawaran umum dijadwalkan pada 2-8 Juli dan pencatatan di BEI pada 10 Juli 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun IDNFinancials.com, saat ini pemegang saham terbesar RANS adalah Raffi Farid Ahmad, sosok yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni.
Selain Raffi Ahmad, terdapat delapan investor lain yang tercatat sebagai pemegang saham RANS:
<ol>
<li>PT Indonesia Entertainment Grup, anak usaha PT Surya Citra Media Tbk (SCMA). Entitas yang bergerak di bidang produksi dan distribusi konten ini, memiliki 911,5 juta lembar atau 9,04% saham RANS.</li>
<li>Soultan Ariq Rachman memiliki 345,5 juta lembar atau 3,43% saham RANS.</li>
<li>Dony Oskaria, Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, tercatat memiliki 345,25 juta lembar atau 3,42% saham RANS.</li>
<li>Sutanto Hartono, Direktur Utama SCMA, memiliki 144 juta lembar atau 1,43% saham RANS.</li>
<li>Nagita Slavina Mariana Tengker, istri dari Raffi Ahmad yang juga menjabat sebagai Direktur Utama RANS, memiliki 124,75 juta lembar atau 1,24% saham.</li>
<li>Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memiliki 115,25 juta lembar atau 1,14% saham RANS.</li>
<li>Hikmat Janika memiliki 86,25 juta lembar atau 0,86% saham RANS.</li>
<li>PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi, perusahaan teknologi milik Pieter Tanuri yang berada di bawah PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (BOLA), memiliki 76,75 juta lembar atau 0,76% saham RANS.</li>
</ol>
Berdasarkan prospektus yang disampaikan, RANS akan menggunakan 37,61% dana hasil IPO untuk belanja operasional, terkait bisnis penyelenggaraan konser di berbagai kota.
Kemudian sekitar 19,08% untuk ekspansi bisnis kosmetik dengan merek Slavina, 18,64% untuk belanja modal wahana bermain bernama Cipungland, dan sebagian lainnya untuk membayar utang hingga setoran modal ke anak usaha. (KR)

Sejumlah nama muncul sebagai pemegang saham RANS, perusahaan milik Raffi Ahmad yang akan IPO di BEI.

Bos Danantara hingga politisi di balik IPO RANS milik Raffi Ahmad

JAKARTA &ndash; Pemerintah memberikan perlindungan hukum dan perpajakan bagi investor yang membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Beleid yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) itu, menyisipkan Pasal 50A. Pasal sisipan ini mengatur penerbitan surat utang khusus oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara&mdash;sovereign wealth fund bentukan Presiden Prabowo Subianto.
Aturan itu memasukkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond dalam kategori surat utang khusus di bawah Danantara.
Namun dalam proses penerbitan, Danantara wajib menetapkan strategi pengelolaan dan pengendalian risiko secara profesional, akuntabel, dan berdasar pada pertimbangan bisnis yang benar.
Dalam Pasal 50A ayat 5 disebutkan secara eksplisit bahwa negara menjamin dan melindungi pembelian surat utang khusus. &ldquo;Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata,&rdquo; tulis beleid tersebut.
Selain itu, ayat 6 dalam beleid tersebut juga mengatur bahwa data dan informasi pembelian surat utang khusus, tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan. Namun ketentuan pada ayat 5 dan 6 ini hanya berlaku untuk transaksi di pasar primer.
Meskipun demikian, investor diperbolehkan menjual maupun menjaminkan surat utang khusus tersebut.
Beleid baru ini juga menyebut bahwa definisi investor termasuk pada wajib pajak, yang mengikuti program tax amnesty dan pengungkapan sukarela.
Menurut catatan IDNFinancials.com, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah meresmikan UU Nomor 4 Tahun 2026 pada 4 Juni 2026. Namun dokumen lengkap baru dapat diakses oleh publik beberapa hari terakhir. (KR)

Aturan baru ini memberi perlindungan ke investor surat utang khusus yang diterbitkan BPI Danantara.

Investor Patriot Bond dapat tameng hukum dan pajak dari pemerintah

JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam sejumlah program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) senilai US$15 miliar, menurut draf peraturan presiden yang tengah disiapkan pemerintah.
Dikutip dari Reuters, rencana tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan, fasilitasi, dan pemanfaatan AI, terutama dalam program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam draf itu, pemerintah menilai AI berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 12% atau sekitar US$366 miliar pada 2030.
Draf peraturan presiden tersebut memuat peta jalan adopsi AI di kementerian dan pemerintah daerah untuk periode 2026 hingga 2029. Tujuannya bukan hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia dalam pemanfaatan AI di tingkat regional maupun global.
Reuters melaporkan draf aturan itu belum pernah diberitakan sebelumnya dan saat ini masih menunggu tanda tangan Presiden Prabowo.
Wahyudi Djafar, analis teknologi yang ikut menyusun bagian dari regulasi tersebut sekaligus anggota satuan tugas AI pemerintah, mengatakan perusahaan seperti Meta, IBM, dan Microsoft turut berkontribusi dalam penyusunan draf tersebut.
Microsoft sebelumnya juga telah mengumumkan investasi sebesar US$1,7 miliar untuk memperluas layanan cloud dan AI di Indonesia.
Dalam program makan bergizi gratis, AI direncanakan digunakan untuk menyusun menu sesuai karakteristik tiap daerah, memantau higienitas dapur, memprediksi kebutuhan makanan, mendeteksi potensi masalah dalam pelaksanaan program, serta mengintegrasikan data kesehatan untuk memberikan peringatan dini saat terjadi keadaan darurat.
Program makan gratis sendiri belakangan menjadi sorotan karena persoalan transparansi.
Reuters mencatat kepala program tersebut diberhentikan dan ditangkap pada awal bulan ini. Selain itu, ditemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program, termasuk dalam pembangunan dapur.
Standar keamanan dan respons darurat juga menuai kritik setelah puluhan ribu anak mengalami keracunan makanan pada tahun lalu. Program ini juga memunculkan kekhawatiran soal efisiensi belanja di tengah ruang fiskal pemerintah yang terbatas.
Draf regulasi menyebut otomatisasi berbasis AI dapat membantu organisasi mencapai efisiensi yang signifikan sekaligus menekan biaya operasional. Selain di program makan gratis, AI juga direncanakan digunakan untuk menganalisis pemeriksaan kesehatan dalam program cek kesehatan gratis dan pengujian tuberkulosis.
Di sisi lain, sejumlah analis menilai Indonesia belum siap menjadi pengembang AI. Hal itu antara lain disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, termasuk chip, serta masih minimnya tenaga kerja dengan keterampilan AI.
Guru Besar AI Bina Nusantara University, Derwin Suhartono, menilai Indonesia masih belum kompetitif dalam perlombaan AI dan berisiko hanya menjadi konsumen produk yang dijual perusahaan asing. Ia mengatakan pemerintah memang dapat memanfaatkan AI dalam program-programnya jika memiliki peta jalan yang terstruktur dan tertata, namun hingga kini implementasinya masih sebatas retorika.
Regulasi tersebut dibangun di atas white paper yang diterbitkan tahun lalu.
Dalam draf itu, pemerintah kembali menegaskan rencana pembentukan sovereign AI fund yang pengelolaannya terutama akan ditangani oleh Danantara Indonesia.
Pemerintah juga mengusulkan insentif fiskal bagi peneliti AI serta penambahan talenta untuk menutup kekurangan tenaga ahli di bidang tersebut.
Bersamaan dengan rencana adopsi AI itu, pemerintah juga menyiapkan draf aturan pendamping yang mewajibkan lembaga pemerintah melaporkan risiko terkait AI, termasuk penyalahgunaan biometrik, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan penyalahgunaan deepfake. (ARF)

Pemerintah menilai AI berpotensi menambah PDB Indonesia 12% pada 2030

Pemerintah akan manfaatkan AI untuk MBG hingga layanan kesehatan

JAKARTA - Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) menetapkan sektor manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai prioritas pembiayaan bagi bank-bank milik negara.
Dikutip dari Antara, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan bahwa dukungan pembiayaan perlu terus diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, sektor-sektor yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar terhadap perekonomian nasional juga akan tetap menjadi fokus penyaluran pembiayaan bank BUMN.
Dony mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat peran sektor perbankan dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan para komisaris utama dan direktur utama bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Senin (15/6).
Selain membahas arah kebijakan pembiayaan, pertemuan tersebut juga meninjau kinerja bank-bank BUMN.
Dony, yang juga menjabat sebagai pejabat di Danantara Indonesia, menilai kinerja positif yang dibukukan bank-bank Himbara menjadi fondasi penting bagi stabilitas sistem keuangan dan aktivitas ekonomi nasional.
Ia mendorong bank BUMN untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan melalui pembiayaan yang produktif, inklusif, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
"Bank BUMN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Dony.
Pertemuan tersebut juga membahas penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta strategi dalam menjaga ketahanan dan daya saing bank BUMN di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
BP BUMN, Danantara, dan bank-bank Himbara kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan bank BUMN terus tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan.
Mereka juga menilai sinergi antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen akan memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus mendukung percepatan target pembangunan nasional. (ARF)

BP BUMN menetapkan empat sektor prioritas pembiayaan bank BUMN.

Dony Oskaria perintahkan bank BUMN fokus pembiayaan 4 sektor

JAKARTA - Danantara Indonesia mencatat permintaan kuat dalam penerbitan obligasi global (global bond) perdananya. Nilai pemesanan atau peak orderbook mencapai sekitar US$4,6 miliar, jauh melampaui target awal penghimpunan dana sebesar US$1 miliar.
CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengatakan tingginya minat investor mendorong perusahaan meningkatkan nilai penerbitan menjadi US$1,5 miliar.
"Dari rencana 1 miliar dolar AS yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar AS. Melihat book building yang begitu tinggi, artinya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar dolar AS menjadi 1,5 miliar dolar AS," kata Rosan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip Antaranews.
Rosan menyebut capaian tersebut diperoleh setelah Danantara menggelar roadshow di sejumlah pusat keuangan global dan bertemu dengan 122 investor untuk memaparkan strategi investasi serta arah kebijakan perusahaan.
Obligasi global tersebut diterbitkan dalam dua tenor, yakni 5 tahun dan 10 tahun. Tingginya permintaan investor juga menekan biaya pendanaan yang harus dibayar Danantara.
Menurut Rosan, pada awal proses penerbitan sejumlah pelaku pasar memperkirakan Danantara harus menawarkan imbal hasil di atas 6% hingga 7% di tengah kondisi pasar yang masih tertekan. Namun, respons investor yang kuat membuat perusahaan memperoleh yield yang lebih rendah.
Yield obligasi tenor lima tahun ditetapkan sebesar 5,35%, sedangkan tenor 10 tahun sebesar 5,95%.
"Di lihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yield-nya yang relatif rendah. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi," jelasnya.
Rosan menambahkan, keberhasilan penerbitan obligasi perdana tersebut membuka peluang bagi Danantara untuk menerbitkan surat utang dengan tenor yang lebih panjang pada masa mendatang, termasuk hingga 30 tahun, seiring tingginya minat investor terhadap instrumen yang diterbitkan perusahaan.&nbsp;
Scale Attracts Capital
Terkait tingginya minat investor terhadap obligasi itu, sumber IDNFinancials yang dekat dengan Danantara, pernah menjelaskan bahwa, investor besar dunia akan mau membuka pintu jika ada yang datang dengan membawa perusahaan bernilai besar.
&ldquo;Mereka hanya mau membuka pintu jika ukurannya besar. Maka menggabungkan semua BUMN dalam Danantara sebetulnya salah satu cara agar investor besar mau membuka pintu.&rdquo;
Investor institusional global, lanjut dia, &nbsp;terutama yang mengelola dana puluhan hingga ratusan miliar dolar, cenderung tidak tertarik meluangkan waktu untuk peluang investasi yang skalanya terlalu kecil. &ldquo;Mereka mencari transaksi ticket size yang besar dan likuid."
Di dunia private equity dan sovereign wealth fund, kata dia, &nbsp;ada konsep &lsquo;scale attracts capital&rsquo;, skala besar menarik modal besar.
Bagi investor global, proses &nbsp;due diligence itu mahal. Mengirim tim analis, pengacara, dan konsultan untuk mempelajari proyek membutuhkan biaya yang tidak kecil.
&ldquo;Karena itu, mereka lebih suka berhadapan dengan satu entitas besar daripada 20 BUMN yang masing-masing menawarkan proyek kecil.&rdquo;
Namun, menurut seorang analis, sejarah juga menunjukkan bahwa skala besar bisa menjadi pedang bermata dua:
Pertama, jika tata kelolanya kuat, skala menciptakan efisiensi dan akses modal murah.
Kedua, jika tata kelolanya lemah, skala memperbesar dampak kesalahan karena risiko yang tadinya tersebar menjadi terkonsentrasi dalam satu entitas.
Dalam teori keuangan, kata analis itu, konsolidasi memang menciptakan economies of scale, tetapi juga meningkatkan systemic risk.
&ldquo;Risiko bahwa satu masalah dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Misalnya 1MDB di Malaysia.&rdquo;
Artinya, entitas yang besar membutuhkan kualitas tata kelola yang juga harus &lsquo;naik kelas&rsquo;. Semakin besar kapal yang dibangun, semakin penting sistem navigasi dan pengamanannya, karena jika terjadi kesalahan, dampaknya tidak lagi lokal tetapi bisa bersifat sistemik.
Ketika ditanya kenapa untuk obligasi Danantara investor asing mau buka pintu tetapi untuk kurs rupiah investor asing justru menutup pintu?
Begini, lanjutnya,&nbsp; di dunia investasi investor yang sama bisa sangat antusias membeli obligasi Danantara, tetapi pada saat yang sama menjual rupiah. &ldquo;Itu bukan kontradiksi.&rdquo;
Investor membeli 'risk-return profile', bukan Indonesia secara utuh. Ketika membeli obligasi Danantara, investor melihat:
<ul>
<li>Yield 5&ndash;6% dalam dolar AS,</li>
<li>Aset BUMN yang besar,</li>
<li>Kemungkinan dukungan pemerintah (implicit sovereign backing)</li>
<li>Instrumen yang diterbitkan dalam mata uang keras (US$).</li>
</ul>
Mereka tidak terlalu terpapar risiko kurs rupiah jika obligasinya memang berdenominasi dolar.
Sebaliknya, ketika memegang rupiah, mereka mengambil risiko yang berbeda:
<ul>
<li>Inflasi Indonesia,</li>
<li>Kebijakan moneter</li>
<li>Defisit fiskal</li>
<li>Sentimen global terhadap emerging markets,</li>
<li>Pergerakan dolar AS.</li>
</ul>
Sehingga, lanjutnya, jika mereka merasa dolar akan menguat atau pasar global sedang risk-off, mereka bisa menjual rupiah meskipun mereka tetap suka investasi tertentu di Indonesia.
&ldquo;Intinya, pasar valas sangat berbeda dengan pasar investasi jangka panjang.&rdquo;
Pasar rupiah sangat dipengaruhi oleh aliran modal jangka pendek. Misalnya:
<ul>
<li>The Fed menaikkan suku bunga maka investor global pindah ke aset dolar sehingga rupiah tertekan.</li>
<li>Ada ketegangan geopolitik maka investor mengurangi eksposur ke emerging markets maka rupiah dijual.</li>
</ul>
Hal tersebut&nbsp; sering kali tidak melibatkan penilaian baik-buruk terhadap Indonesia, melainkan bagian dari manajemen portofolio global.
Sebaliknya, investor yang membeli obligasi Danantara tenor 5 atau 10 tahun biasanya punya horizon yang lebih panjang dan fokus pada kemampuan pembayaran utang.
Kalau mereka merasa dolar akan menguat atau pasar global sedang risk-off, mereka bisa menjual rupiah meskipun mereka tetap suka investasi tertentu di Indonesia.
Karena itu, lanjutnya, sangat mungkin seorang fund manager di New York berkata:
"Saya senang membeli obligasi Danantara 10 tahun dengan yield hampir 6% dalam dolar AS, tetapi untuk sementara saya kurangi posisi di rupiah karena saya perkirakan dolar AS akan menguat."
Dari sudut pandang mereka, kedua keputusan itu konsisten, karena risiko yang mereka hadapi memang berbeda.
Strategi itu disebut relative value investing, di mana investor tidak bertaruh apakah suatu negara "baik" atau "buruk", melainkan apakah harga suatu aset terlalu murah atau terlalu mahal dibanding aset lain. Mereka bisa berpikir:
<ul>
<li>"Obligasi Danantara yieldnya tinggi, saya beli."</li>
<li>"Rupiah overvalued untuk kondisi global saat ini, saya jual."</li>
</ul>
Kedua posisi itu bisa hidup berdampingan dalam satu portofolio.
Ada ungkapan yang cukup terkenal di dunia investasi: "Fall in love with the process, not with the asset." (DH/MT)
Terkait:&nbsp;
1.&nbsp;Danantara tetapkan 3 pilar menuju Indonesia emas, sesuai SWF global?
2.&nbsp;Danantara raup US$1,5 miliar dari obligasi perdana dolar AS

Di dunia private equity dan sovereign wealth fund, ada konsep ‘scale attracts capital’.

Rupiah tertekan, kenapa investor global borong obligasi Danantara?

JAKARTA - Unit dari dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) Indonesia, Danantara, berhasil menghimpun dana sebesar US$1,5 miliar melalui penjualan obligasi berdenominasi dolar AS perdana, berdasarkan dokumen term sheet yang dilihat Reuters pada Jumat pagi.
Seperti dikutip Reuters, tingginya minat investor memungkinkan perusahaan meningkatkan ukuran penerbitan sekaligus menurunkan tingkat imbal hasil (yield) akhir.
Penerbitan obligasi ini menjadi ujian penting terhadap minat investor asing terhadap aset Indonesia, di tengah kekhawatiran pasar terkait pelemahan tajam rupiah, kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto, serta semakin luasnya peran Danantara dalam perekonomian nasional.
Danantara Investment Management menjual obligasi senilai US$750 juta dengan tenor lima tahun dan US$750 juta dengan tenor 10 tahun, menurut dokumen tersebut.
Reuters sebelumnya melaporkan pada Kamis, mengutip tiga sumber yang mengetahui transaksi tersebut, bahwa perusahaan awalnya menargetkan penghimpunan dana sekitar US$1 miliar, yang dibagi rata untuk kedua tenor tersebut.
Obligasi tenor lima tahun ditetapkan dengan yield 5,35%, sementara obligasi tenor 10 tahun menawarkan yield 5,95%.
Penawaran ini menarik pesanan lebih dari US$4,6 miliar hingga Kamis malam waktu Asia, berdasarkan pembaruan buku pesanan yang dilihat Reuters.
Tingginya permintaan tersebut memungkinkan perusahaan memangkas yield akhir sebesar 35 basis poin dari panduan harga awal.&nbsp;
Satu basis poin setara dengan seper seratus poin persentase.
Sebelumnya, panduan harga awal berada di kisaran 5,70% untuk obligasi lima tahun dan sekitar 6,30% untuk obligasi 10 tahun.
Pada Selasa, Bank Indonesia secara tidak biasa menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% di luar jadwal rapat reguler guna membantu menstabilkan rupiah setelah mata uang tersebut mencetak serangkaian rekor terendah.
Danantara diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada Februari 2025 dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan oleh Danantara Investment Management untuk kebutuhan korporasi umum, termasuk investasi dan pembiayaan kembali (refinancing) utang yang sudah ada.
Obligasi tersebut dijadwalkan diterbitkan pada 18 Juni dalam kerangka program global medium-term note senilai US$5 miliar.
Sejumlah bank yang bertindak sebagai joint bookrunner dan joint lead manager dalam transaksi ini antara lain Citigroup, DBS, HSBC, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered. (DK)

Permintaan tembus US$4,6 miliar, Danantara naikkan nilai emisi dan pangkas yield obligasi.

Danantara raup US$1,5 miliar dari obligasi perdana dolar AS

JAKARTA - Dana kekayaan negara Indonesia, Danantara, memulai penjualan perdana obligasi global berdenominasi dolar AS, menguji minat investor di tengah menurunnya kepercayaan terhadap ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Seperti dikutip Bloomberg, dana investasi yang kini muncul sebagai pemain baru yang berpengaruh dalam perekonomian nasional tersebut berencana menerbitkan obligasi berukuran acuan (benchmark-sized notes) dalam dua tenor, yakni 5 tahun dan 10 tahun, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Penawaran ini dilakukan setelah investor menarik dana miliaran dolar dari pasar saham Indonesia sepanjang tahun ini, yang memaksa para pembuat kebijakan mengambil langkah agresif pada pekan ini untuk mendukung nilai tukar rupiah.
Agenda ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai semakin intervensionis mulai membuat investor gelisah, terutama setelah bulan lalu ia mengumumkan rencana untuk memusatkan ekspor komoditas utama di bawah sebuah unit yang dikelola Danantara.
Aset-aset Indonesia sempat pulih dalam dua hari terakhir setelah pemerintah meningkatkan upaya untuk meyakinkan investor asing.
Langkah tersebut mendorong rupiah mencatat penguatan terbesar dalam lebih dari setahun, sekaligus meredakan tekanan pada pasar obligasi dan mengangkat kinerja saham.
Fitch Ratings dan Moody&rsquo;s pada awal tahun ini juga telah merevisi prospek peringkat utang negara Indonesia menjadi negatif.&nbsp;
Kedua lembaga pemeringkat tersebut menyoroti ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran terkait tata kelola pemerintahan.
Selain obligasi global, Danantara juga berencana menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah dengan kupon di bawah tingkat suku bunga pasar, menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut.
Rencana penerbitan itu memunculkan perbandingan dengan &ldquo;Obligasi Patriot&rdquo; yang diterbitkan tahun lalu.&nbsp;
Saat itu, imbal hasil yang berada di bawah tingkat pasar memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha dan taipan kaya Indonesia. (DK)

Obligasi global Danantara menjadi sorotan di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar RI.

Danantara bidik investor global lewat obligasi dolar perdana

JAKARTA - Pejabat Kementerian Perdagangan menghadapi rentetan pertanyaan dari eksportir minyak sawit, batu bara, dan feroaloi terkait dampak rencana baru pengendalian ekspor yang bertujuan meningkatkan keuntungan negara dari sumber daya alam.
Dikutip dari Reuters, dalam forum daring yang digelar pemerintah pada Selasa (9/6), pelaku usaha menyampaikan kekhawatiran mengenai implementasi aturan baru tersebut meskipun rincian regulasi telah diterbitkan awal pekan ini.
Presiden Prabowo Subianto bulan lalu mengejutkan kalangan bisnis setelah mengumumkan rencana menyalurkan seluruh ekspor komoditas strategis melalui perusahaan negara mulai awal tahun 2027.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap penjualan dan penetapan harga sumber daya alam Indonesia.
Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan regulasi setebal 11 halaman yang memuat jadwal pelaksanaan kebijakan baru tersebut.
Pekan ini, Kementerian Perdagangan juga merilis pedoman teknis yang lebih rinci untuk tiga komoditas strategis yang masuk dalam tahap awal implementasi sejak 1 Juni 2026.
Pada tahap pertama, seluruh eksportir diwajibkan melaporkan aktivitas ekspornya kepada Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Namun dalam sosialisasi yang digelar Kementerian Perdagangan, sejumlah pelaku usaha mempertanyakan keberlanjutan kontrak jangka panjang yang telah berjalan serta mekanisme komersial ekspor di bawah aturan baru tersebut.
Apabila seluruh ekspor nantinya disalurkan melalui perusahaan negara, produsen juga mempertanyakan pihak yang akan melakukan pembayaran atas komoditas yang mereka jual.
Salah satu perwakilan perusahaan mempertanyakan apakah penjualan melalui DSI akan tetap diakui sebagai transaksi ekspor dalam dolar Amerika Serikat atau justru dianggap sebagai transaksi domestik yang dibayar dalam rupiah.
Menurutnya, kepastian tersebut penting mengingat banyak perusahaan memiliki kewajiban pinjaman dalam mata uang dolar AS.
Pelaku usaha juga mempertanyakan apakah pembayaran akan dilakukan sebelum barang diekspor atau baru diterima setelah pembeli akhir melakukan pembayaran, mengingat hal tersebut berpengaruh langsung terhadap arus kas perusahaan.
Sebagian besar pertanyaan tersebut tidak dijawab secara rinci oleh Kementerian Perdagangan.
Pejabat kementerian mengarahkan pertanyaan kepada DSI yang tidak hadir dalam acara tersebut dan hanya menjelaskan bahwa kontrak akan dijalankan berdasarkan skema business-to-business.
Beberapa peserta forum juga mempertanyakan bagaimana cara menghubungi DSI. Saat kebijakan ini diumumkan Prabowo bulan lalu, perusahaan tersebut diketahui baru memiliki satu pegawai, yakni direktur utamanya.
Dana kekayaan negara Danantara sebelumnya menyatakan operasional awal DSI akan didukung pegawai dari sejumlah kementerian.
Di saat yang sama, DSI juga tengah merekrut pegawai serta mengembangkan teknologi untuk memantau aktivitas ekspor.
Pelaku usaha lainnya juga mempertanyakan pihak yang akan bertanggung jawab menetapkan dan menegosiasikan harga dengan pembeli akhir selama masa transisi hingga 31 Desember 2026 maupun setelah masa transisi berakhir.
Menanggapi hal tersebut, Danantara menyatakan akan meninjau kembali harga dalam kontrak ekspor yang sudah berjalan untuk memastikan bahwa&nbsp; nilainya tidak berada di bawah harga pasar.
Prabowo bulan lalu mengatakan praktik penjualan komoditas di bawah harga pasar telah menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan hingga hampir US$1 triliun dalam 34 tahun terakhir. (ARF)

Sejumlah pelaku usaha mempertanyakan keberlanjutan kontrak jangka panjang yang telah berjalan.

Pelaku usaha sampaikan kekhawatiran terkait aturan baru ekspor

JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar pertemuan dengan sejumlah pelaku sektor keuangan dan investasi, termasuk Danantara, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Indonesia Investment Authority (INA).
Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPR RI pada Selasa (9/6) pagi, setelah pasar keuangan menghadapi tekanan jual dan membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terseret turun 4,52% pada Senin.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pertemuan ini membahas kondisi pasar dan kinerja sektor perbankan di Indonesia.
Selain itu, kata Dasco, DPR juga berdiskusi dengan pelaku industri keuangan potensi pembelian kembali (buyback) saham, dengan fundamental menarik.
&ldquo;Kami tadi juga sudah berdiskusi dengan Pak Donny Oskaria dari Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, dan Taspen, mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus bisa dibeli kembali,&rdquo; kata Dasco dalam konferensi pers.
Ketua Himbara, Putrama Wahju Setyawan, melaporkan dalam kesempatan yang sama bahwa kondisi fundamental bank milik negara masih sangat kuat. Hal ini didukung rata-rata pertumbuhan kredit sekitar 20% dan penghimpunan dana pihak ketiga hingga 30%.
Sementara dari sisi penyaluran kredit, sosok yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) itu, mengatakan Loan Deposit Ratio (LDR) perbankan berada di kisaran 88-90%.
&ldquo;Sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,&rdquo; ujar Putrama.
Sementara itu Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menambahkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih sangat baik dan didukung kinerja solid industri perbankan.
&ldquo;Pak Donny beserta dengan seluruh jajaran Danantara, Taspen, BPJS, dan INA sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi, terus saling berdiskusi, untuk sekali lagi kita bekerja keras mengatasi permasalahan ekonomi,&rdquo; ungkap Prasetyo.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, IHSG merosot 8,69% dalam perdagangan pekan lalu. Beberapa saham bank dan emiten pelat merah tampak menjadi pemberat bagi indeks acuan saham Indonesia ini, termasuk saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).
Hingga pukul 11.47 WIB, IHSG bergerak menguat 5,20% atau lebih dari 270 poin ke level 5.620. Indeks sebelumnya bergerak terbatas di kisaran 5.300-5.400. (KR)

DPR mengumpulkan Danantara, Himbara, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan INA membahas kondisi pasar.

Bahas situasi pasar, DPR panggil Danantara hingga Himbara

JAKARTA &ndash; PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk membagikan dividen tunai Rp21,9 triliun &ndash; atau sekitar Rp221 per lembar &ndash; untuk tahun buku 2025.
Alokasi ini lebih tinggi 4,3% dari alokasi dividen tahun buku 2024 sebesar Rp21 triliun atau Rp212,5 per lembar. &nbsp;Padahal, laba bersih TLKM tercatat menyusut 20,5% secara tahunan pada tahun 2025 menjadi Rp17,8 triliun.
TLKM pun harus merogoh Rp4,2 triliun sisanya dari saldo laba ditahan Perseroan pada tahun buku sebelumnya untuk menggenapi alokasi dividen kali ini.
Dengan demikian, rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) TLKM untuk tahun 2025 mencapai sekitar 123%, dan memecahkan rekor tertingginya sepanjang masa, menurut data yang dihimpun IDNFinancials.com.
Sebagai catatan, pada tahun buku 2024, TLKM juga menyiapkan dividen dengan alokasi terbesar terhadap laba bersihnya (payout ratio) dalam 5 tahun terakhir &ndash; tepat setelah masuknya Danantara ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2025 lalu.
Kini, PT Danantara Asset Management menguasai 51,57% saham TLKM, dan diproyeksi menerima bagian dividen hingga Rp11,3 triliun untuk tahun buku 2025.
Sementara itu, The Bank of New York Mellon DR menggenggam 5,93% saham TLKM dan akan menerima dividen Rp1,3 triliun. Kemudian, dividen yang akan dibagikan kepada masyarakat mencapai total Rp9,22 triliun dari bagian saham 42,13%.
Mengutip siaran resmi TLKM, Senin (8/6), dividen akan dibayarkan selambat-lambatnya pada 10 Juli 2026, dengan recording date Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 19 Juni 2026.
Direktur Utama TLKM Dian Siswarini menyampaikan bahwa dalam penentuan alokasi dividen, TLKM tetap mempertimbangkan keseimbangan antara pengembalian kepada pemegang saham dan kebutuhan investasi jangka panjang.
&ldquo;Meskipun menghadapi tekanan industri dan ketidakpastian sepanjang tahun 2025, Perseroan telah berhasil membuktikan bahwa fundamental bisnis tetap terjaga dan arus kas juga kian menguat,&rdquo; tegas Dian.
&ldquo;Sehingga, keputusan pemegang saham atas persetujuan dividen hari ini mencerminkan kepercayaan terhadap transformasi dan arah pertumbuhan yang kami bangun,&rdquo; pungkasnya. (ZH)

Rasio pembayaran dividen terus meningkat, Danantara akan dapat bagian sekitar Rp11,3 triliun.

TLKM rogoh laba ditahan untuk dividen Rp21,9 triliun, rasio capai 123%

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan kontrak ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis yang telah berjalan tetap berlaku meski kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai diterapkan.
Komoditas yang masuk dalam skema tersebut antara lain batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy. Danantara menegaskan implementasi mandat DSI akan dilakukan secara terukur, profesional, dan akuntabel tanpa mengganggu kegiatan usaha yang telah berjalan.
Menurut Danantara, keberhasilan pelaksanaan mandat DSI bergantung pada kepastian berusaha. Karena itu, kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya tetap dapat dijalankan selama tidak ditemukan praktik under-invoicing.
"Kontrak yang telah ditandatangani dapat terus berjalan selama tidak terjadi under-invoicing," tulis perwakilan manajemen Danantara dalam keterangan resmi, Jumat (5/6).
Danantara menilai kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan ekspor sesuai ketentuan.
"Dengan demikian, pelaku usaha yang telah menjalankan praktik ekspor yang baik tidak akan mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya sehingga tercipta kepastian hukum dan iklim berusaha yang kondusif."
Selain menjamin keberlangsungan kontrak, DSI juga berkomitmen menjaga kerahasiaan seluruh informasi komersial dan ketentuan kontraktual yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Danantara menegaskan menjaga kepercayaan mitra dagang internasional dan investor menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pemerintah telah menetapkan masa transisi yang dimulai pada 1 Juni 2026 dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahap ini, DSI memprioritaskan penguatan sistem pelaporan dan pengawasan melalui digitalisasi.
DSI saat ini tengah mengembangkan platform digital untuk menganalisis transaksi ekspor komoditas SDA strategis guna mengidentifikasi indikasi under-invoicing secara objektif dan berbasis data.
"Pendekatan ini memungkinkan DSI memfokuskan perhatian pada transaksi yang memerlukan evaluasi, sementara mayoritas transaksi yang telah wajar dapat berjalan dengan lancar."
Menurut Danantara, pendekatan tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekspor yang telah berjalan.
Setelah masa transisi berakhir, DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara ekspor dengan tugas memfasilitasi sekaligus mengawasi penyaluran komoditas ke pasar internasional. Hubungan komersial antara produsen dan pembeli tetap dapat berlangsung sebagaimana biasa.
"Pasca-transisi, DSI mengedepankan pelaksanaan perannya sebagai perantara yaitu memfasilitasi dan mengawasi penyaluran ekspor, di mana hubungan komersial antara produsen dan mitra dagangnya dapat tetap berjalan."
Danantara menyatakan model tersebut dipilih untuk memastikan tidak terjadi disrupsi terhadap ekspor komoditas SDA strategis sekaligus mendorong perdagangan yang lebih transparan, adil, dan bebas dari praktik under-invoicing.
Perseroan juga menegaskan harga komoditas SDA strategis akan ditetapkan berdasarkan metodologi yang adil, transparan, dan akuntabel untuk masing-masing komoditas. Penilaian harga akan mempertimbangkan faktor kualitas, spesifikasi produk, biaya logistik, hingga struktur kontrak sehingga mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya.
Menurut Danantara, pendekatan tersebut bertujuan menutup celah manipulasi harga tanpa mengabaikan perbedaan karakteristik transaksi yang secara komersial memang berbeda.
Ke depan, Danantara dan DSI akan terus berdialog dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan konsisten serta tidak mengganggu arus ekspor nasional.
Dalam menjalankan mandatnya, DSI disebut akan berpegang pada prinsip tata kelola yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, dengan mekanisme komersial yang wajar dan terukur.(DH)

DSI memastikan ekspor SDA tetap berjalan sembari menyiapkan sistem pengawasan baru.

Danantara tenangkan eksportir, kontrak lama tetap berlaku

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menerbitkan regulasi yang telah lama dinantikan untuk menempatkan ekspor komoditas strategis di bawah kendali pemerintah pusat. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Dikutip dari Reuters, Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 mengumumkan bahwa Indonesia akan menempatkan ekspor seluruh komoditas strategis di bawah kendali perusahaan pelat merah baru. Langkah tersebut sempat memicu kekhawatiran di kalangan investor.
Regulasi setebal 11 halaman yang mengatur tahapan implementasi kebijakan tersebut telah dipublikasikan melalui situs Kementerian Sekretariat Negara. Aturan itu ditandatangani Presiden Prabowo pada 20 Mei 2026.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa minyak sawit, batu bara, dan feroaloi hanya dapat diekspor oleh badan usaha milik negara (BUMN), baik sebagai pemilik maupun perantara tunggal.
Dalam regulasi tersebut juga disebutkan bahwa harga penjualan komoditas sumber daya alam strategis ditetapkan oleh BUMN eksportir. Regulasi tersebut juga memberikan kewenangan kepada BUMN untuk menetapkan margin.
Di sisi lain, pemerintah juga membuka kemungkinan perluasan kebijakan tersebut ke komoditas strategis lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh kementerian terkait.
Pengecualian terhadap aturan ekspor terpusat dapat diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan pemerintah Indonesia yang memuat ketentuan terkait investasi, divestasi, serta pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri.
Regulasi tersebut menyebutkan bahwa pemberian pengecualian akan diputuskan melalui rapat koordinasi yang melibatkan para menteri terkait.
Meski tidak secara eksplisit menyebut nama BUMN yang akan bertindak sebagai eksportir tunggal nasional, dalam lembar fakta yang diterbitkan pemerintah pada Jumat disebutkan bahwa pemerintah telah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN eksportir yang ditetapkan untuk menjalankan kebijakan tersebut.
"Menjaga kepercayaan mitra dagang internasional dan investor merupakan prioritas. Setiap langkah yang diambil DSI dirancang untuk memperkuat kepercayaan tersebut," demikian pernyataan Danantara Indonesia selaku induk usaha DSI.
Danantara juga menegaskan bahwa kontrak ekspor yang telah ditandatangani sebelumnya tetap dapat dijalankan.
Setelah regulasi mulai berlaku pada 1 Juni 2026, eksportir komoditas akan mulai menyalurkan ekspornya melalui DSI.
Dalam pernyataannya, Danantara menyebut DSI akan berperan sebagai perantara yang mengawasi kegiatan ekspor sambil tetap memungkinkan hubungan komersial antara produsen dan mitra dagang mereka berjalan seperti biasa.
Namun, setelah 31 Desember 2026, ekspor komoditas hanya dapat dilakukan oleh entitas negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam regulasi.
Kementerian Perdagangan akan menerbitkan aturan teknis lebih lanjut untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. (ARF)

Pemerintah juga membuka kemungkinan perluasan kebijakan tersebut ke komoditas strategis lainnya,

Pemerintah terbitkan aturan sentralisasi eskpor

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berencana menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah dengan tingkat kupon di bawah suku bunga pasar. Langkah tersebut dilakukan di tengah melemahnya kepercayaan investor global terhadap pasar keuangan Indonesia.
Dikutip dari The BusinessTimes, berdasarkan dokumen yang diperoleh Bloomberg News. rencana penerbitan surat utang tersebut masih berada pada tahap awal. Obligasi itu akan menawarkan kupon sebesar 3% dan terbuka bagi investor domestik maupun investor asing.
Perwakilan Danantara belum memberikan tanggapan terkait rencana tersebut.
Rencana penerbitan obligasi ini muncul di tengah merosotnya sentimen investor terhadap ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Pasar saham Indonesia mengalami tekanan, sementara nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh rekor terendah pada pekan ini.
Investor disebut semakin khawatir terhadap sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai semakin intervensif, termasuk rencana yang diumumkan pada Mei lalu untuk memusatkan ekspor komoditas strategis di bawah kendali PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Rencana penerbitan obligasi rupiah tersebut juga menyusul penunjukan sejumlah bank pada Rabu (3/6) untuk menjajaki potensi penerbitan obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat.
Obligasi baru tersebut disebut sebagai "Obligasi Merah Putih", merujuk pada warna bendera nasional Indonesia.
Dokumen yang beredar belum mencantumkan nilai emisi maupun tenor obligasi tersebut.
Mirip Patriot Bond
Menurut sejumlah sumber, rencana penerbitan Obligasi Merah Putih memiliki kemiripan dengan Patriot Bond yang diterbitkan Danantara melalui skema penempatan terbatas pada tahun lalu, terutama karena menawarkan kupon yang relatif rendah.
Patriot Bond sempat memicu keresahan di kalangan pengusaha dan taipan karena banyak pihak merasa tidak memiliki banyak pilihan selain ikut berpartisipasi dalam instrumen tersebut yang menawarkan imbal hasil kurang dari separuh tingkat pasar.
Berdasarkan laporan keuangan terbaru, hingga 30 April 2026 Danantara telah menerbitkan Patriot Bond senilai 68,38 triliun rupiah melalui anak usahanya, Danantara Investment Management.
Meski demikian, sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan Obligasi Merah Putih tidak secara khusus ditujukan bagi kalangan investor investor kelas atas.
Pada awal tahun ini, Fitch Ratings dan Moody's Ratings juga menurunkan prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dengan alasan ketidakpastian kebijakan dan melemahnya tata kelola pemerintahan. (ARF)

Obligasi Merah Putih hadir di tengah tekanan pasar Indonesia

Danantara jajaki penerbitan obligasi rupiah kupon 3%

JAKARTA &shy;&ndash; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan pelemahan pada perdagangan Kamis (4/6), setelah ditutup turun 4,11% ke level 5.941,07 pada Rabu.
Analis CGS International Sekuritas Indonesia menilai pelemahan indeks saham di Wall Street pada Rabu, akan menjadi sentimen negatif bagi pasar saham. Pelemahan ini terjadi seiring kenaikan harga minyak mentah dan yield surat utang Amerika Serikat (AS).
Sementara dari dalam negeri, sentimen negatif datang dari pelemahan nilai tukar rupiah yang semakin dekat dengan Rp18.000/US$.
&ldquo;IHSG diprediksi akan melanjutkan pelemahannya dengan kisaran support 5.840/5.740 dan resist 6.040/6.145,&rdquo; jelas analis CGS International, dalam catatan yang disampaikan kepada investor pada Kamis.
Menurut data yang dihimpun IDNFinancials.com, indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) melemah 1,21% pada Rabu, sementara S&amp;P 500 turun 0,74%, dan Nasdaq Composite melemah 0,89%.
Dalam riset yang disampaikan, analis BRI Danareksa Sekuritas menilai IHSG tengah menghadapi tekanan sentimen eksternal dan domestik.
&ldquo;Faktor utama yang membebani pasar antara lain outlook negatif Moody&rsquo;s terhadap Danantara, pelemahan rupiah yang telah mencapai lebih dari 7% sejak awal tahun, serta sikap wait-and-see investor menjelang pengumuman klasifikasi pasar MSCI pada 18 Juni 2026,&rdquo; jelas analis BRI Danareksa. Sementara secara teknikal, analis BRI Danareksa menilai IHSG berpotensi melanjutkan fase konsolidasi dengan area support di 5.850 dan resistance di 6.060.
Adapun fokus investor dalam jangka pendek, lanjut analis BRI Danareksa, akan tertuju pada perkembangan stabilitas rupiah dan respons pemerintah terhadap tekanan yang terjadi di pasar keuangan, hingga hasil evaluasi indeks global. Senada dengan pandangan itu, riset analis Phintraco Sekuritas menyoroti risiko kenaikan harga minyak mentah, yang berpotensi menambah laju inflasi. Dengan inflasi yang lebih tinggi, peluang bank sentral menaikkan suku bunga acuan diperkirakan akan lebih besar pada bulan ini.
Secara teknikal, jika IHSG ditutup di bawah level 5.900, maka berpotensi akan menguji level support berikutnya di 5.750-5.840,&rdquo; jelas analis Phintraco Sekuritas. (KR)

Pelemahan Wall Street dan outlook Moody’s terhadap lengan investasi Danantara membebani IHSG.

Menanti rupiah stabil, IHSG berpotensi lanjut melemah

JAKARTA - Danantara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang kini memiliki peran semakin besar dalam perekonomian Indonesia, telah menunjuk sejumlah bank untuk menjajaki penerbitan obligasi berdenominasi dolar AS. Langkah ini menjadi ujian awal terhadap minat investor di tengah berbagai tantangan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia.
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, membentuk Danantara tahun lalu dengan tujuan meningkatkan efisiensi perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) serta menarik modal asing ke berbagai proyek strategis berdampak tinggi.
Dana investasi tersebut mengelola aset senilai sekitar US$1 triliun dan baru-baru ini menjadi sorotan setelah Prabowo mengumumkan kebijakan sentralisasi ekspor sejumlah komoditas utama. Dalam kebijakan tersebut, salah satu unit Danantara ditunjuk sebagai satu-satunya jalur ekspor untuk batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy.
Dikutip dari Business Times, Danantara telah menunjuk sejumlah bank untuk menggelar rangkaian pertemuan dengan investor pendapatan tetap (fixed income) di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat mulai Rabu (3/6).
Potensi penerbitan obligasi ini muncul di tengah meningkatnya kehati-hatian investor terhadap sejumlah agenda pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo, terutama setelah Moody&rsquo;s dan Fitch Ratings sama-sama menurunkan prospek kredit Indonesia menjadi negatif.
Awal tahun ini, Prabowo menyatakan bahwa ia menargetkan Danantara mampu mencatat imbal hasil atas aset (return on assets/ROA) minimal sebesar 5 persen, atau setara dengan US$50 miliar per tahun.
Dalam memorandum penawaran obligasi, Danantara menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak memberikan jaminan atas kewajiban yang timbul dari surat utang tersebut.
Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kebutuhan korporasi umum, termasuk pembiayaan investasi dan refinancing atas utang yang masih berjalan.
Untuk proses penjajakan ini, Danantara menunjuk Citigroup, DBS, HSBC, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered Bank sebagai joint lead managers sekaligus joint bookrunners yang bertugas mengatur pertemuan dan komunikasi dengan investor. Obligasi tersebut akan diterbitkan melalui Danantara Investment Management, unit pengelola investasi milik Danantara.
Meski demikian, penunjukan bank-bank tersebut belum menjamin bahwa transaksi penerbitan obligasi akan benar-benar terealisasi. Langkah ini masih berada pada tahap penjajakan pasar guna mengukur minat investor terhadap instrumen utang yang akan ditawarkan.
Rencana penggalangan dana terbaru ini mengikuti langkah kontroversial Danantara tahun lalu yang berupaya menghimpun dana sebesar Rp 50 triliun atau sekitar US$3,6 miliar dari para konglomerat nasional melalui instrumen yang disebut patriot bonds.
Obligasi tersebut menawarkan kupon sebesar 2 persen, jauh di bawah tingkat imbal hasil pasar. Danantara sempat menyatakan akan melanjutkan program tersebut melalui penerbitan lanjutan, namun kemudian menunda rencana tersebut.
Awal tahun ini, Danantara juga berhasil memperoleh fasilitas pinjaman dengan tenor tiga tahun senilai US$1 miliar. Namun, biaya pendanaan yang harus dibayar tercatat lebih dari dua kali lipat dibandingkan biaya yang melekat pada skema patriot bonds. (ARF)

Danantara tunjuk Citigroup, DBS, HSBC, Mandiri Sekuritas, dan StanChart sebagai joint lead managers.

Danantara tunjuk 6 bank jajaki terbitkan obligasi dolar AS

JAKARTA &ndash; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 4,11% atau 254,36 poin ke level 5.941,07 pada perdagangan Rabu (3/6), setelah sempat menyentuh 5.842.
Level terendah itu sekaligus menjadi rekor intraday terendah bagi IHSG, dalam 5 tahun terakhir atau sejak Mei 2021.
Nilai transaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp25,25 triliun, serta melibatkan perdagangan 40,17 miliar lembar saham.
Seluruh indeks sektoral kompak melemah, dengan pelemahan paling dalam pada sektor barang baku (IDXBASIC) yang mencapai 9,05% dan energi (IDXENERGY) 5,61%.
Analis Phintraco Sekuritas menilai pelemahan IHSG disebabkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang mencapai sebesar 0,71% pada perdagangan hari ini. Rupiah pun bertahan di level Rp17.966/US$.
&ldquo;Harga minyak yang kembali naik juga memicu kecemasan akan inflasi yang berpotensi akan mendorong potensi BI masih terbuka untuk menaikkan BI rate, terutama jika Rupiah berlanjut mengalami depresiasi,&rdquo; jelas analis Phintraco, dalam catatan yang disampaikan kepada investor.
Selain itu, investor juga dinilai khawatir atas keputusan lembaga pemeringkat global seperti Moody&rsquo;s yang menyematkan outlook negatif pada PT Danantara Investment Management (DIM), meskipun pada saat yang sama memberikan peringkat Baa2.
&ldquo;Secara teknikal, jika IHSG ditutup di bawah level 5.900, maka berpotensi akan menguji level support berikutnya di 5.750-5.840,&rdquo; jelas analis Phintraco.
Dari kawasan emerging market Asia, IHSG menjadi indeks dengan performa terburuk. Indeks saham lain terpantau menghijau, dipimpin TWSE Taiwan yang menguat 1,98% dan SET Thailand yang naik 1,26%. (KR)

IHSG jatuh ke level terendah 5 tahun dan menjadi indeks saham terburuk di emerging market Asia.

Depresiasi rupiah menyeret IHSG ke level terendah 5 tahun

JAKARTA &ndash; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 4,94% atau 305,94 poin ke 5.889,48 pada perdagangan sesi pertama Rabu (3/6), menghadapi beragam sentimen negatif dari dalam hingga luar negeri.
Nilai transaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp14,71 triliun di pasar reguler, serta Rp289 miliar di pasar negosiasi.
Pelemahan kali ini membawa IHSG kembali mencetak rekor terendah baru, bahkan lebih rendah dari gejolak perang tarif Amerika Serikat (AS) yang terjadi pada April 2025.
Analis Phintraco Sekuritas mencatat sejumlah sentimen yang membebani IHSG pada sesi pertama hari ini. Mulai dari penetapan outlook negatif dari Moody&rsquo;s terhadap peringkat Baa2 untuk PT Danantara Investment Management, hingga pelemahan rupiah yang telah mencapai 7,52% sejak awal tahun.
Selain itu, analis Phintraco dalam catatan yang disampaikan kepada investor siang ini, menilai lonjakan harga minyak kembali membuat pelaku pasar khawatir pada laju inflasi.
&ldquo;Meskipun laju inflasi masih dalam kisaran target BI (1.5%-3.5%), namun jika harga minyak bertahan di level tinggi dalam waktu lama, dikhawatirkan inflasi akan kembali meningkat,&rdquo; jelas analis Phintraco.
Dari dalam negeri, investor juga dinilai tengah menanti pengumuman MSCI yang akan mengumumkan klasifikasi pasar untuk Indonesia, yang diperkirakan akan dirilis pada 18 Juni 2026. Pengumuman ini akan menentukan apakah Indonesia tetap berada di emerging market atau turun kelas ke frontier market.
Dalam pengumuman terbarunya, pengelola indeks global tersebut tengah memperpanjang periode tinjauan untuk saham-saham Indonesia, sebelum membuat keputusan akhir.
Sebelumnya, MSCI juga telah mengeluarkan 18 saham asal Indonesia dari jajaran Global Standard Index. Beberapa emiten keluar karena tingginya tingkat konsentrasi kepemilikan saham di bawah kelompok tertentu, seperti PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).
Namun perubahan status ke-18 saham tersebut telah berlaku efektif pada 29 Mei 2026.
Tekanan Jual Asing
Menghadapi pelemahan IHSG pada sesi pertama, investor asing mencatatkan net sell atau penjualan bersih Rp525,37 miliar.
Sejumlah saham bank tampak memimpin daftar net sell terbesar dari investor asing, sementara sebagian saham emiten tambang diakumulasi.
Berikut rincian Top 5 Net Foreign Buy dan Net Foreign Sell pada sesi pertama Rabu:
Benar, biasanya saya bisa menuliskan hyperlink langsung di teks. Berikut formatnya:
Top 5 Net Foreign Buy
<ol>
<li>PT Bumi Resources Tbk (BUMI) &mdash; Rp165,59 miliar</li>
<li>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) &mdash; Rp87,04 miliar</li>
<li>PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) &mdash; Rp86,96 miliar</li>
<li>PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) &mdash; Rp43,21 miliar</li>
<li>PT Dharma Henwa Tbk (DEWA) &mdash; Rp42,71 miliar</li>
</ol>
Top 5 Net Foreign Sell
<ol>
<li>PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) &mdash; Rp265,32 miliar</li>
<li>PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) &mdash; Rp257,53 miliar</li>
<li>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) &mdash; Rp198,73 miliar</li>
<li>PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) &mdash; Rp104,14 miliar</li>
<li>PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) &mdash; Rp90,94 miliar</li>
</ol>
(KR)

Net sell investor asing mencapai Rp525,37 miliar saat IHSG turun hampir 5% di sesi I.

IHSG anjlok 4,94% imbas rating Moody’s ke Danantara dan rupiah

JAKARTA &ndash; Moodys&rsquo;s Ratings memberikan peringkat pertamanya untuk PT Danantara Investment Management pada level Baa2.
Dalam keterangan yang disampaikan pada 3 Juni 2026, Moody&rsquo;s juga memberikan peringkat sementara untuk global medium-term note yang belum diterbitkan oleh Danantara Investment Management.
Namun Moody&rsquo;s menyampaikan outlook atas peringkat Danantara Investment Management berada di level negative. 
&ldquo;Peringkat Baa2 untuk Danantara Investment Management dengan prospek negatif, selaras dengan peringkat kedaulatan pemerintah Indonesia, didukung keterkaitan kredit serta termasuk struktur kepemilikan yang kuat, dengan harapan dukungan dari pemerintah akan berjalan tepat waktu,&rdquo; jelas Rachel Chua, Wakil Presiden dan Analis Senior Moody's.
Sementara terkait outlook negatif yang diberikan, Moody&rsquo;s menilai penilaian ini berdasarkan kaitan kuat antara Danantara Investment Management, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dan pemerintah Indonesia sebagai pemilik penuh Danantara.
&ldquo;Dalam jangka panjang, peringkat tersebut kemungkinan akan bergerak sejalan dengan peringkat sovereign Indonesia,&rdquo; jelas Rachel.
Ia juga menekankan bahwa peringkat Danantara Investment Management bisa turun, jika peringkat soveregin Indonesia melemah.
&ldquo;Peringkat tersebut juga dapat tertekan jika hubungan Danantara Investment Management dengan pemerintah melemah, termasuk adanya perubahan mandat, kepemilikan, atau perannya vital dalam struktur Danantara,&rdquo; kata Rachel.
Sebagai catatan, Danantara Investment Management adalah entitas manajemen investasi yang dibentuk oleh BPI Danantara pada 2025.
Pembentukan Danantara Investment Management sejalan dengan mandat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada BPI Danantara, untuk mengelola dan mengoptimalkan portofolio aset dan investasi BUMN.
Dalam pelaksanaannya, DIM berperan sebagai entitas manajemen investasi yang mendukung implementasi strategi BPI Danantara, termasuk melalui alokasi modal dan pelaksanaan investasi di sejumlah sektor strategis. (KR)

Peringkat Danantara Invesment bergantung pada sovereign rating dan dukungan pemerintah Indonesia.

Moody’s beri peringkat Baa2 ke Danantara Invesment, outlook negatif

JAKARTA &ndash; PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menata ulang portofolio bisnisnya dengan menjual 100% saham PT Administrasi Medika (AdMedika), third-party administrator (TPA) kesehatan terbesar di Indonesia, kepada Grup Fullerton Health asal Singapura.
Penjualan dilakukan oleh PT Multimedia Nusantara atau Telkommetra &ndash; lengan investasi yang dikendalikan langsung oleh TLKM &ndash; dan PT Metra Digital investama Ventura (MDI), yang masing-masing memiliki 99,99% dan 0,01% saham AdMedika.
Berdasarkan keterangan resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI), TelkomMetra dan MDI resmi menjual 452.330 lembar saham AdMedika kepada Global Assistance &amp; Healthcare Singapore Pte, Ltd. Atau Fullerton Health Group, pada 2 Juni 2026.
Baik pihak TLKM maupun Fullerton Health tidak berkenan mengungkap nilai transaksi tersebut. Namun, berdasarkan Laporan Keuangan 2025 TLKM, nilai aset AdMedika yang tersedia untuk dijual adalah sebesar Rp751 miliar.
Dengan total liabilitas AdMedika sebesar Rp466 miliar, maka total aset bersih yang tersedia untuk dijual adalah senilai Rp285 miliar.
Pramasaleh Haryo Utomo, Presiden Direktur TelkomMetra, menyebutkan bahwa hasil divestasi AdMedika akan dialokasikan untuk portofolio investasi TelkomMetra lain yang mendukung bisnis inti TLKM.
&ldquo;TelkomMetra memiliki banyak anak usaha, kini terdiri dari 15 investee dengan kepemilikan langsung. Kami juga memiliki 60 investee lain dari anak usaha kami melalui usah patungan. Salah satu tujuan penggunaan dana divestasi ini adalah mengembangkan investee, yang mendukung bisnis inti TLKM,&rdquo; jelasnya.
Selain bertujuan untuk menyederhanakan portofolio bisnis TLKM, divestasi AdMedika juga merupakan bentuk komitmen TLKM dalam mengikuti arahan Danantara Indonesia &ndash; yang meminta pemangkasan hingga 10 anak usaha TLKM hingga Juni 2026.
TLKM mengharapkan aksi streamlining non-bisnis inti ini dapat membantu Perseroan berfokus pada empat pilar bisnis, yaitu digital infrastructure, integrated B2C service, B2B ICT service, dan internasional.
&ldquo;Diharapkan dengan adanya aksi korporasi ini dapat mendukung transformasi Telkom Group menuju Strategic Holding serta memaksimalkan penciptaan nilai dari divestasi Admedika,&rdquo; tulis Jati Widagdo, SVP Corporate Secretary TLKM, dalam siaran resmi, Rabu (3/6).
Akuisisi AdMedika tersebut juga mencakup akuisisi anak usahanya, TelkoMedika.
&ldquo;Setelah penyelesaian akuisisi, AdMedika dan TelkoMedika akan tetap beroperasi di bawah merek dan kepemimpinan masing-masing di Indonesia, sebagai bagian dari grup perusahaan Fullerton Health,&rdquo; jelas manajemen Fullerton Health, dalam siaran resmi yang diterima IDNFinancials, Rabu (3/6).
Ke depannya, Fullerton Health akan mengembangkan AdMedika dengan berfokus pada tiga aspek: peningkatan pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta jaringan regional yang dimiliki grup untuk meningkatkan layanan di Indonesia.
Di sisi lain, Fullerton Health dan AdMedika mengakui bahwa industri layanan kesehatan Indonesia menghadapi tantangan inflasi medis yang terus meningkat.
&ldquo;Inflasi medis umumnya selalu lebih tinggi dari inflasi secara umum,&rdquo; aku Ho Kuen Loon, Group Chief Executive Officer Fullerton Health Group.
Namun, ia berharap bahwa setelah menjadi bagian dari sistem jaringan layanan kesehatan di Indonesia melalui akuisisi AdMedika, Fullerton Health mampu membantu meningkatkan efisiensi biaya kesehatan, melalui pengurangan limbah, penghapusan kecurangan dan pelanggaran aturan, serta perbaikan koordinasi antarinstitusi terkait melalui adopsi teknologi. (ZH)

TelkomMetra jual AdMedika ke Fullerton Health asal Singapura, alihkan fokus ke bisnis inti TLKM.

Ikuti arahan Danantara, Telkom lepas AdMedika ke Fullerton Health

JAKARTA - Sejumlah asosiasi pelaku usaha di Indoneisa mendesak pemerintah menerbitkan petunjuk teknis terkait kebijakan baru pengelolaan ekspor komoditas strategis yang mulai berlaku bulan ini.
Seperti dikutip Reuters, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), bersama asosiasi pertambangan, batu bara, smelter nikel, dan produsen minyak sawit menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Namun, mereka meminta pemerintah melibatkan sektor swasta dalam proses implementasi.
"Pemerintah perlu mengeluarkan pedoman teknis yang transparan untuk menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global," demikian pernyataan mereka.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan rencana sentralisasi ekspor komoditas strategis melalui perusahaan baru, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan tersebut akan mencakup komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy.
Pemerintah memulai masa transisi kebijakan pada 1 Juni, sementara implementasi penuh ditargetkan paling lambat awal tahun depan. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan penerimaan negara sekaligus mencegah praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya.
Pada saat yang sama, pemerintah juga mulai memberlakukan aturan yang mewajibkan eksportir sumber daya alam menempatkan devisa hasil ekspor di bank-bank milik negara serta membatasi konversi dana tersebut ke rupiah.
Pelaku usaha menilai kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak, terutama terkait kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta pengaturan pengiriman dan asuransi.
Mereka juga meminta kejelasan mengenai implementasi aturan devisa hasil ekspor, perlakuan terhadap perjanjian perdagangan internasional, serta pengembangan platform digital yang kredibel untuk memantau aktivitas perdagangan.
Danantara sebelumnya menyatakan akan menghormati kontrak jangka panjang yang telah berlaku. Namun perusahaan membuka kemungkinan negosiasi ulang harga apabila menemukan indikasi under-invoicing dalam transaksi ekspor.
Selain itu, Danantara mengaku tengah mengembangkan teknologi pemantauan perdagangan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan baru tersebut. H
ingga laporan ini disusun, menurut Reuters, perwakilan Danantara serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait masukan dari pelaku usaha.(DH)

Pelaku industri meminta kepastian kontrak, pembayaran, dan devisa hasil ekspor.