&nbsp;
JAKARTA &ndash; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menegaskan akan tetap berada di posisi terdepan dalam urusan ekspor, meski PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah diberi wewenang untuk menentukan harga jual dan margin ekspor komoditas melalui Peraturan Pemerintah 24/2026.
Mengutip laporan Stockbit Sekuritas, Pasal 3 Ayat 2 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 24/2026 mengatur wewenang DSI untuk menentukan harga jual ekspor dan margin &ldquo;dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&rdquo;
Namun, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia, Djaka Budi Utama, menegaskan bahwa hingga akhir tahun, Bea Cukai masih akan menyediakan layanan sebagaimana biasanya.
&ldquo;Dengan peraturan yang baru, bahwa ekspor itu, untuk sampai bulan Desember, Bea Cukai masih melakukan pelayanan seperti biasa,&rdquo; jelasnya dalam Konferensi Pers APBN KITA Juni 2026, Jumat (5/6).
Ia kemudian menambahkan bahwa Bea Cukai dapat memfasilitasi DSI dalam transaksi ekspor, dan berdampingan dengan Bea Cukai sebagai pihak eksportir.
Lebih lanjut, Djaka memahami bahwa DSI akan mampu mengurus ekspor komoditas secara mandiri, terutama setelah peraturan pemerintah yang baru keluar.
Namun, ia menegaskan bahwa Bea Cukai akan tetap memegang peran penting dalam transaksi ekspor.
&ldquo;Ke depannya mungkin nanti DSI secara mandiri melakukan ekspor. Tetapi, tetap, bea cukai berada di posisi yang terdepan dalam pengurusan ekspornya,&rdquo; pungkas Djaka.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa juga turut menegaskan bahwa implementasi penuh sentralisasi ekspor di bawah DSI ini akan berlaku bertahap dan melalui evaluasi berkala.
Dimulai sejak 1 Juni 2026, tenggat waktu implementasi penuh kebijakan ini akan jatuh pada akhir Desember 2026.
&ldquo;Sekarang berlaku, tapi masih dalam bentuk pelaporan,&rdquo; jelas Purbaya dalam kesempatan yang sama.
&ldquo;Tiga bulan ke depan, akan dievaluasi, sudah siap atau belum kalau di-handle DSI. Kalau belum, tiga bulan lagi, evaluasi lagi. Jadi, pasti pada waktu pelaksanaan, sudah lebih siap,&rdquo; ujarnya.
Pada tahap awal ini, PP No. 24/2026 juga mengatur komoditas yang akan masuk ke dalam kategori sentralisasi ekspor, yaitu batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy. Namun, rinciannya akan diatur terpisah dalam peraturan Menteri Perdagangan.
Selain itu, PP No. 24/2026 juga mengatur pengecualian sentralisasi ekspor bagi para pelaku usaha tertentu yang memiliki kontrak dengan pemerintah terkait investasi, divestasi, dan pengolahan/pemurnian dalam negeri.
Namun, pengecualian tersebut hanya akan diberikan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi antarmenteri. (ZH)

The policy took effect on 1 June 2026, full implementation scheduled by the end of December 2026.

DSI tentukan harga jual, Kemenkeu pastikan Bea Cukai masih berfungsi

JAKARTA &ndash; Emiten tambang emas PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) buka suara mengenai wacana pemerintah untuk mengimplementasikan ekspor komoditas satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Dalam penjelasan resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen ARCI menyatakan &ldquo;sepenuhnya mendukung&rdquo; tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang direncanakan pemerintah.
Namun, jika berbicara spesifik mengenai komoditas emas, ARCI berharap adanya proses diskusi dan dialog dengan pihak-pihak terkait.
&ldquo;Sehubungan dengan hal tersebut, sekiranya apabila dimungkinkan dapat dilakukan diskusi atau dialog yang konstruktif bersama dengan stakeholder,&rdquo; imbuh manajemen.
Hal ini, menurut ARCI, merupakan langkah penting, karena kebijakan ini berpotensi berdampak signifikan terhadap harga emas di pasar.
Tak hanya mempengaruhi kelangsungan usaha, kebijakan ini juga dapat berdampak pada stabilitas arus transaksi perdagangan domestik dan ekspor, serta kontribusi penerimaan negara secara keseluruhan.
Pasalnya, dalam transaksi perdagangan emas di dunia dan dalam negeri, perusahaan emas menggunakan harga referensi berdasarkan London Bullion Market Association (LBMA).
Harga LBMA tersebut juga telah menjadi acuan perhitungan royalti yang dibayarkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
&ldquo;Yaitu yang mana lebih tinggi antara LBMA atau realisasi harga jual,&rdquo; jelas manajemen ARCI dalam keterangan resmi, Jumat (29/5).
Dengan demikian, jika harga jual lebih rendah dari harga LBMA, maka perusahaan tambang emas masih harus membayarkan harga tertinggi, yaitu LBMA, sehingga realisasi pendapatan berisiko menurun.
&ldquo;Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan Pemerintah ini, adalah untuk meminimalisir risiko harga ekspor satu pintu berdasarkan rencana PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam agar tidak lebih rendah dari harga LBMA,&rdquo; tegas manajemen.
Selain itu, ARCI juga mengharapkan penyesuaian harga domestik yang wajar untuk mendorong hilirisasi emas agar mampu memberikan nilai tambah, serta meminimalisasi risiko harga emas sebagai bahan baku lebih rendah dari harga LBMA.
Namun, manajemen juga menyebutkan bahwa Perseroan masih menanti detail mengenai implementasi resmi dari rencana ekspor satu pintu tersebut sebelum mampu mempersiapkan langkah penyesuaian yang diperlukan.
Berdasarkan data IDNFinancials, Pemerintah secara resmi memutuskan untuk menunda implementasi penuh pengalihan ekspor komoditas ke DSI, dari September 2026 menjadi 1 Januari 2027.
Penundaan ini tercatat membantu mendongkrak IHSG hingga 1,1% pada Jumat (22/5) pekan lalu, setelah sempat turun 0,82% pada Kamis (21/5) menyusul rencana ekspor satu pintu yang pertama diumumkan pada Rabu (20/5). (ZH)

Pasalnya, perusahaan masih harus membayar royalti kepada kas negara dengan harga tertinggi.