JAKARTA &ndash; Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapenbi) menolak wacana moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, serta meminta program tetap dilanjutkan beroperasi selama libur sekolah.
Ketua Umum Gapenbi, Alven Stony, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat konsolidasi nasional yang dihadiri 25 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
&ldquo;Gapenbi menegaskan dukungan penuh keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan menyampaikan delapan atau asta aspirasi mitra BGN kepada Presiden Prabowo,&rdquo; ujar Alven dalam konferensi pers, yang digelar di Jakarta pada Kamis (18/6).
Inti dari delapan aspirasi itu, mencakup sikap pengusaha pengelola dapur MBG yang menolak moratorium dari Badan Gizi Nasional (BGN), hingga desakan agar pemerintah melibatkan pengusaha dalam mengambil keputusan dalam program ini.
Menurut Alven, moratorium dana tata kelola baru yang dilakukan oleh pimpinan BGN baru, berpotensi menimbulkan dampak sistemik bagi mitra, relawan, pelaku UMKM, serta pemasok bahan pangan untuk dapur MBG.
Di samping itu, Alven juga menilai penghentian operasi SPPG selama masa libur sekolah, justru tak mengakomodasi kelompok penerima manfaat lain seperti ibu hamil dan balita.
Terkait dengan sejumlah aturan baru dari BGN yang disampaikan lewat Surat Edaran Nomor 12 tanggal 17 Juni 2026, Alven menegaskan banyak hal yang bertentangan kesepakatan awal antara pemerintah dan pengelola SPPG.
Menurut Alven, perubahan kebijakan semestinya dilakukan melalui adendum agar tidak menimbulkan persoalan hukum, atas kesepakatan yang telah dibuat bersama mitra program prioritas ini.
&ldquo;Karena setiap keputusan yang diambil oleh BGN selalu dengan cara intervensi tanpa meminta pertimbangan dari stakeholder dan mitra,&rdquo; jelas Alven.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, pemerintah Indonesia memang akan menghentikan program MBG selama masa libur sekolah. Keputusan ini dalam rangka efisiensi anggaran, serta evaluasi menyeluruh yang akan dilakukan oleh BGN. (KR)

Gapenbi menilai moratorium SPPG saat libur sekolah berisiko mengganggu penerima manfaat.

Pengusaha MBG tolak moratorium, minta dapur tetap buka saat libur

JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap berbagai masalah yang menghadapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis (11/6) hari ini, Zulkifli menyebut salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah kelebihan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang mencapai 6.877 titik.
&ldquo;Rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah ada pembengkakan 6.877 titik,&rdquo; jelas Zulkifli dalam pemaparannya, yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Deyang.
Atas kelebihan jumlah dapur MBG tersebut, Zulkifli memperkirakan beban anggaran program prioritas pemerintah ini bertambah sekitar Rp1 triliun per bulan atau setara Rp12 triliun per tahun.
&ldquo;Nah ini yang perlu penataan untuk agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,&rdquo; imbuh Zulkifli.
Dalam pemaparan terpisah, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah telah sepakat untuk membenahi tata kelola program MBG. Sebagai bagian dari pembenahan ini, pemerintah juga membuka opsi penutupan dapur MBG jika tidak sesuai prosedur yang ditetapkan.
&ldquo;Ya pasti salah satunya arahnya ke sana,&rdquo; kata Prasetyo, yang juga menghadiri pertemuan di kantor Kemenko Pangan.
Meskipun demikian, Prasetyo mengaku saat ini pemerintah belum bisa memastikan mengenai penutupan dapur MBG, karena menunggu proses audit lanjutan sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.
Adapun jika memang terjadi penutupan dapur MBG, lanjut Prasetyo, bukan karena alasan kepemilikan yayasan. Namun lebih condong pada tingkat kepatuhan masing-masing dapur dalam mengikuti prosedur dari BGN.
Laporan IDNFinancials.com sebelumnya mencatat isu MBG kembali menjadi sorotan publik, setelah Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya.
Tak lama setelah dicopot, Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN dan menangkap Dadan bersama dua wakilnya, terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan MBG. (KR)

Kelebihan jumlah dapur MBG mencapai 6.877 titik, menambah beban anggaran Rp1 triliun per bulan.