JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia berencana memangkas kembali anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjaga agar defisit fiskal tak melebihi batas maksimal 3%.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan rencana itu adalah salah satu upaya antisipasi pemerintah pada pembengkakan APBN, menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia yang tembus di atas US$100 per barel.
Pasalnya, kata Juda dalam acara Policy Dialogue - Kick Off program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026, pemerintah telah berkomitmen agar harga BBM bersubsidi tidak naik.
Program MBG sebelumnya dimulai dengan frekuensi pemberian makanan selama 6 hari dalam sepekan. Namun pada akhir Maret 2026, jatah pemberian makanan dipangkas sehari menjadi 5 hari dalam sepekan.
Dengan rencana pemangkasan tambahan itu, jatah pemberian makanan akan berkurang menjadi 4 hari dalam sepekan.
&ldquo;MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logic kan?,&rdquo; jelas Juda, seperti dikutip CNBC Indonesia dalam acara tersebut.
Selain itu, ia memperkirakan APBN bisa berhemat Rp4 triliun dengan rencana pemangkasan tersebut. &ldquo;Setahun tentu saja lebih dari Rp50 triliun bisa menghemat,&rdquo; imbuhnya.
Tidak hanya mendorong efisiensi, kata Juda, pemerintah juga akan terus mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar.
&ldquo;Istilahnya SPPG nakal itu diskros, dievaluasi. Jadi ini sebagai contoh bagaimana penajaman-penajaman refocusing terus dilakukan,&rdquo; jelas Juda. (KR)

Pemangkasan kedua ini akan mengurangi jatah pemberian MBG menjadi 4 hari untuk satu pekan.

MBG akan dipangkas lagi demi hemat APBN Rp50 triliun per tahun

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meningkatkan jajaran pegawai pajak dan bea cukai agar bekerja sesuai regulasi, demi meningkatkan penerimaan negara.
Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, yang berlangsung pada Senin (6/4).
&ldquo;Kita memberikan pengertian kepada para pegawai pajak dan bea cukai, bahwa kalau mereka melakukan tindakan yang tidak baik, mereka tidak kebal hukum,&rdquo; kata Purbaya, usai memaparkan realisasi APBN kuartal pertama 2026.
Selama ini, kata Purbaya, citra yang terbangun di masyarakat terhadap pegawai pajak dan bea cukai seolah berada dalam perlindungan dan mendapat imunitas.
&ldquo;Ini perubahan yang signifikan dari approach kami sekarang ke pajak dan biaya cukai, supaya mereka bisa betul-betul memperbaiki dirinya. Jadi di kita sekarang tidak ada yang imun atau kebal terhadap hukum,&rdquo; jelas Purbaya.
Pada kuartal pertama 2026, pendapatan negara tumbuh 10,5% secara tahunan menjadi Rp574,9 triliun hingga akhir Maret. Angka pendapatan ini setara 18,2% terhadap hingga akhir tahun.
Pertumbuhan itu didukung penerimaan pajak yang meningkat 20,7% secara tahunan menjadi Rp394,8 triliun, serta kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp67,9 triliun. Namun tak seperti kinerja penerimaan pajak, penerimaan dari bea cukai turun 12,6% secara tahunan di kuartal pertama 2026.
Dari sisi perpajakan, Purbaya mengaku pemerintah terus memperkuat regulasi yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, penagihan piutang pajak juga dilakukan dengan mekanisme yang lebih efektif dan tata kelola yang lebih akuntabel.
&ldquo;Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pemerintah penerimaan yang diperoleh mencerminkan potensi ekonomi yang sesungguhnya,&rdquo; kata Purbaya.
Sementara dari sisi kepabeanan dan cukai, Purbaya mengatakan pemerintah telah menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi praktik under-invoicing, hingga peredaran cukai ilegal. Dalam penindakan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, realisasi APBN pada kuartal pertama 2026 mengalami defisit Rp240,1 triliun. Hal ini disebabkan realisasi belanja negara yang melonjak 31,4% secara tahunan, menjadi Rp815 triliun. (KR)

Upaya ini sejalan dengan reformasi sektor perpajakan dan bea cukai, demi menambah penerimaan negara.

Purbaya ingatkan pegawai pajak dan bea cukai tak kebal hukum

JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan batas defisit APBN sebesar 3% sulit dipertahankan, apabila harga minyak mentah di pasar global terus meningkat.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/3).
&ldquo;Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong (target) pertumbuhan,&rdquo; kata Airlangga.
Dalam pemaparannya, Airlangga juga memaparkan sejumlah skenario harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), dengan asumsi konflik global yang terjadi saat ini akan berlangsung selama 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan.
Dalam simulasi tersebut, kata Airlangga, ICP berpotensi menyentuh US$86-90 per barel jika konflik antara AS dan Iran berlangsung relatif singkat. Sementara ICP berpotensi menyentuh US$97 per barel jika konflik berlangsung untuk jangka waktu menengah, serta mencapai US$115 per barel jika konflik berlangsung untuk waktu yang relatif lama atau dalam skenario terburuk.
Sementara itu Airlangga memaparkan defisit APBN berpotensi di kisaran 3,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika ICP mencapai US$86-90 per barel. Kemudian defisit berpotensi melebar ke 3,53% terhadap PDB jika ICP mencapai US$97 per barel, serta melebar hingga 4,06% jika ICP menyentuh US$115 per barel.
Airlangga juga menyampaikan pemerintah perlu membahas secara khusus mengenai opsi kebijakan darurat, dengan cara penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengantisipasi berbagai skenario tersebut.
Melalui Perppu tersebut, kata Airlangga, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif pajak darurat bagi sektor terdampak, memberikan pembebasan impor bahan baku tertentu untuk menjaga ekspor, serta menunda kewajiban pajak bagi UMKM dan industri padat energi.
Di luar insentif itu, adanya Perppu juga akan membuka opsi fleksibilitas pembiayaan pemerintah dengan penerbitan surat berharga negara, untuk menutup kebutuhan pembiayaan.
&ldquo;Jadi nanti kita mohon arahan waktu khusus Pak Presiden untuk menyiapkan ini,&rdquo; ungkap Airlangga kepada Presiden Prabowo, dalam sidang tersebut. (KR)

Pemerintah siapkan skenario harga minyak tembus US$115 per barel jika konflik AS-Iran berlarut.

Menko Airlangga: defisit 3% sulit dijaga tanpa pangkas belanja negara

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak awal tahun hingga 28 Februari 2026 telah mencapai Rp135,7 triliun.
Angka itu berasal dari realisasi penerimaan negara yang hanya mencapai Rp358 triliun, namun total belanja negara mencapai Rp493,8 triliun.
Pada periode yang sama tahun lalu, defisit APBN Indonesia untuk dua bulan pertama hanya mencapai Rp30,7 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan defisit telah mencapai 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai catatan, pemerintah telah menetapkan agar APBN sampai akhir tahun ini tak lebih dari 2,68% terhadap PDB.
Purbaya menambahkan bahwa peningkatan signifikan terjadi pada belanja negara hingga Februari 2026, yang mencapai Rp493,8 triliun. Jumlah ini meningkat 41,9% secara tahunan atau dari periode yang sama tahun lalu.
Namun lonjakan itu, kata Purbaya, diimbangi oleh penerimaan pajak yang meningkat signifikan.
&ldquo;Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30% di Januari maupun Februari, artinya stabil di sana.&rdquo; ungkap Purbaya, di kantornya pada Jumat (6/3) pekan lalu.
Pada bulan berikutnya, Purbaya memastikan penerimaan negara akan ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
&ldquo;Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan,&rdquo; jelas Purbaya.
Perlu diketahui, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% hingga 5,6% pada 2026. Sedangkan untuk jangka panjang, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% hingga 2029 mendatang. (KR)

Defisit APBN per Februari 2026 lebih tinggi dari tahun lalu, yang mencapai Rp30,7 triliun.

APBN tekor Rp135,7 triliun per Februari 2026, setara 0,53% PDB

JAKARTA &mdash; Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan sebagian besar kebijakan tarif Presiden Donald Trump berpotensi memperlebar defisit anggaran AS dan meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah AS hingga $1,6 triliun dalam satu dekade ke depan.
Seperti dikutip Yahoo Finance (8/3), keputusan pengadilan tersebut meninggalkan kekosongan dalam kas Departemen Keuangan AS (Treasury) karena pemerintah sebelumnya mengandalkan penerimaan dari kebijakan tarif sebagai salah satu sumber penting pendapatan negara.
Mahkamah Agung pada akhir bulan lalu memutuskan bahwa sebagian besar tarif yang diterapkan oleh pemerintahan kedua Trump pada 2025 dinilai ilegal. Putusan ini secara langsung mengganggu proyeksi pendapatan pemerintah federal yang sebelumnya berasal dari kebijakan tarif perdagangan.
Sebelumnya, Gedung Putih mengandalkan sekitar $300 miliar per tahun dari pendapatan tarif untuk membantu mendanai berbagai kebijakan ekonomi.
Dana tersebut direncanakan untuk mendukung program tariff rebate checks atau cek pengembalian tarif kepada masyarakat serta berbagai insentif penghapusan pajak perusahaan dalam kebijakan fiskal yang dikenal sebagai One Big Beautiful Bill Act.
Namun, putusan pengadilan tersebut mengubah perhitungan fiskal pemerintah secara signifikan. Para hakim menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif dengan menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Akibat keputusan tersebut, berbagai tarif yang dikenakan pada momen yang disebut &ldquo;Liberation Day&rdquo;, serta kebijakan tarif lain yang diberlakukan lebih awal pada 2025, akhirnya dibatalkan.
Menanggapi putusan tersebut, Trump dan tim pemerintahannya kemudian bergerak cepat dengan menetapkan tarif menyeluruh sebesar 10% terhadap mitra dagang global. Meski demikian, detail kebijakan tersebut masih terbatas dan para pejabat pemerintah menilai dampaknya tetap signifikan terhadap pendapatan negara.
Perhitungan dampak fiskal dari keputusan tersebut juga dianalisis oleh Congressional Budget Office (CBO) dalam laporan terbarunya. Lembaga tersebut menghitung potensi kehilangan pendapatan yang harus ditanggung pemerintah akibat pembatalan tarif tersebut.
Direktur CBO Phillip Swagel menyebut bahwa defisit primer pemerintah AS, tanpa memperhitungkan perubahan kondisi ekonomi, diperkirakan akan meningkat sekitar $1,6 triliun dalam periode 10 tahun dibandingkan proyeksi sebelum keputusan Mahkamah Agung tersebut.
Penurunan pendapatan negara juga diperkirakan meningkatkan ketergantungan pemerintah pada pembiayaan utang. CBO memperkirakan pengeluaran untuk bunga utang pemerintah AS akan bertambah sekitar $400 miliar dalam periode 2026 hingga 2036 dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.
Padahal, dalam proyeksi sebelumnya, biaya bunga bersih pemerintah federal sudah diperkirakan akan mencapai lebih dari $2,1 triliun per tahun pada 2036.
&gt;&gt;Defisit Meningkat US$2 Triliun
Secara keseluruhan, setelah adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, defisit anggaran pemerintah AS diperkirakan meningkat sekitar $2 triliun dalam periode 2026 hingga 2036 dibandingkan proyeksi sebelumnya.
Meski demikian, penghentian tarif tersebut juga dinilai membawa beberapa dampak positif bagi perekonomian. Swagel menjelaskan bahwa perubahan kebijakan perdagangan sejak Januari 2025 sebelumnya diperkirakan akan meningkatkan inflasi secara sementara, menekan investasi riil, menurunkan tingkat produk domestik bruto riil, serta mengurangi lapangan kerja.
Namun, penghentian tarif yang diberlakukan melalui kewenangan IEEPA dinilai dapat meredam sebagian dampak negatif tersebut terhadap perekonomian.
CBO juga menegaskan bahwa estimasi dampak fiskal tersebut belum memasukkan kebijakan tarif global terbaru yang diumumkan pemerintah setelah putusan pengadilan.
Dalam proklamasi presiden yang dirilis pada 20 Februari, pemerintah Amerika Serikat menetapkan tambahan tarif sebesar 10% terhadap barang impor, yang mulai berlaku pada 24 Februari selama 150 hari, berdasarkan Section 122 dari Trade Act of 1974.
Namun, Presiden Trump kemudian menyatakan melalui media sosial bahwa tarif tersebut sebenarnya akan menjadi 15%, meskipun hingga kini belum ada undang-undang resmi yang menetapkan kenaikan tarif tersebut.
Perhitungan dari Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) menunjukkan bahwa tarif 10% tersebut diperkirakan dapat menghasilkan sekitar $35 miliar selama masa berlaku 150 hari.
Jika tarif tersebut dinaikkan menjadi 15%, potensi penerimaan negara diperkirakan meningkat menjadi sekitar $50 miliar.
CRFB juga memperkirakan bahwa jika kebijakan tarif tersebut diperpanjang oleh Kongres atau diterapkan melalui mekanisme kebijakan lain, maka penerimaan tarif dapat mencapai lebih dari $900 miliar dalam periode 2026 hingga 2036 pada tingkat tarif 10%, atau bahkan sekitar $1,3 triliun jika tarif 15% diterapkan.
Meski demikian, kedua skenario tersebut masih belum sepenuhnya mampu menutup potensi kehilangan pendapatan yang diperkirakan oleh CBO, yaitu sekitar $2 triliun akibat pembatalan tarif berdasarkan kewenangan IEEPA.
Di tengah kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mencoba meredakan kekhawatiran pasar terkait potensi penurunan pendapatan tarif pemerintah.
Ia menyatakan bahwa kombinasi kebijakan tarif baru yang diberlakukan melalui Section 122, serta kemungkinan tarif permanen melalui Section 232 yang berkaitan dengan alasan keamanan nasional dan Section 301 yang terkait praktik perdagangan tidak adil, dapat membantu menjaga stabilitas penerimaan negara.
Bessent bahkan menyebut bahwa kombinasi kebijakan tersebut berpotensi membuat pendapatan tarif pemerintah pada 2026 hampir tidak berubah, seperti disampaikannya dalam forum Economic Club of Dallas pada 20 Februari. (SA)

Putusan Mahkamah Agung batalkan tarif Trump 2025, akibatkan defisit fiskal bertambah US$2 triliun.

Defisit Amerika berpotensi melebar US$2 triliun hingga 2036

JAKARTA &ndash; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,22% atau 19,34 poin ke level 8.925,47 hingga penutupan perdagangan, setelah mencapai rekor All Time High (ATH) intraday di 9.002,92.
Total transaksi di seluruh pasar mencapai Rp29,06 triliun, yang melibatkan perdagangan 55,14 miliar lembar saham.
Dari seluruh saham yang diperdagangkan, sebanyak 302 saham mencatat kenaikan harga. Namun 370 saham melemah dan 138 saham stagnan.
Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah dan mencapai Rp16.798/US$ hingga pukul 14.59 WIB, menurut data Bloomberg.
Sebelumnya, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level terendahnya di Rp16.804/US$, terendah dalam 9 bulan terakhir.
Sejumlah analis menilai saat ini investor khawatir dengan kebijakan pemerintah Indonesia, yang baru saja mengumumkan defisit APBN mencapai Rp695,1&nbsp;triliun untuk 2025. Angka ini hampir menyentuh ambang batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
&ldquo;Investor akan terus memantau keberlanjutan fiskal di bawah menteri keuangan yang baru,&rdquo; kata ahli strategi emergin-market Credit Agricole CIB, Jeffrey Zhang, seperti dilansir Bloomberg.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak hanya melaporkan posisi defisit anggaran yang melebar. Ia juga menyampaikan bahwa pendapatan dan belanja negara hingga akhir tahun tak memenuhi target.
Dalam laporan yang sama, ahli strategi makro dan fixed-income PT Mega Capital, Lionel Priyadi, juga mengingatkan tingginya defisit APBN berpotensi menekan nilai tukar rupiah hingga ke Rp16.900/US$.
Saham perbankan, yang dikenal sensitif terhadap nilai tukar rupiah, cenderung stagnan dan melemah.
Harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar, turun 1,23% atau 100 poin. Sementara harga saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) naik tipis 0,27% atau 10 poin dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) stagnan. (KR)

Analis memperingatkan nilai tukar rupiah bisa jebol ke Rp16.900 jika defisit APBN terus melebar.

Defisit APBN menyeret rupiah ke Rp16.804/US$, IHSG turun usai ATH

JAKARTA &ndash; Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mendekati ambang 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (8/1), Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan menyampaikan defisit APBN 2025 tercatat Rp695,1 triliun (unaudited), setara 2,92% terhadap PDB.
&ldquo;Defisitnya membesar ke Rp695,1 triliun, itu lebih tinggi dibandingkan (target defisit, red) APBN sebesar Rp616,2 triliun. Tapi, kita tetap menjaga memastikan defisitnya tidak di atas 3%,&rdquo; katanya.
Menurut dia, realisasi defisit APBN 2025 naik ke 2,92% terhadap PDB dari rencana awal 2,53% terhadap PDB. Kenaikan defisit tersebut guna menjaga ekonomi dapat melakukan ekspansi di tengah tekanan ekonomi global.
Sepanjang tahun 2025, pendapatan negara mencapai Rp2,75 kuadriliun atau 91,7% dari APBN dan belanja negara Rp3,45 kuadriliun atau 95,3% dari APBN. Pendapatan negara berasal dari antara lain, penerimaan pajak Rp1,91 kuadriliun, bea dan cukai Rp300,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp534,1 triliun, dan penerimaan hibah Rp4,3 triliun.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp3,45 kuadriliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2,60 kuadriliun dan transfer dana ke daerah Rp849 triliun.
Menurut Purbaya, pemerintah tidak menekan belanja negara agar perekonomian tetap tumbuh. &ldquo;Kenapa nggak dipotong belanjanya? Supaya defisit tetap kecil. Ketika ekonomi sedang turun, kita sedang mengalami down, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus perekonomian,&rdquo; katanya.
Dia menyampaikan bahwa hal itu sebagai komitmen agar perekonomian tumbuh berkesinambungan, tanpa membahayakan APBN.
Menurut Menteri Keuangan, pemotongan anggaran dapat membuat ekonomi semakin turun. &ldquo;Saya bisa potong anggarannya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi, ini adalah kepiawaian dari teman-teman di Kementerian Keuangan guna memastikan ekonomi bisa tumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walapun gelembungnya, kita pastikan di bawah 3%, ini adalah standard yang paling ketat,&rdquo; katanya. (LK)

Pemerintah tidak menekan belanja pemerintah agar pertumbuhan ekonomi berlanjut.

Defisit APBN naik, ini penjelasan Purbaya

JAKARTA &ndash; Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp479,7 triliun sampai dengan Oktober 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pendapatan negara hingga Oktober telah mencapai Rp2.113,3 triliun. Capaian ini setara 73,7% terhadap outlook 2025.
&ldquo;Kinerja ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.708,3 triliun atau 71,6% dari outlook dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp402,4 triliun atau 84,3% dari outlook,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis kemarin.
Namun dibandingkan dengan realisasi 2024 lalu, kinerja pendapatan negara menunjukkan penurunan. Pendapatan negara sepanjang Januari-Oktober 2024 mencapai 80,2% dari outlook APBN.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara telah mencapai Rp2.593 triliun hingga Oktober. Realisasi ini setara 73,5% dari outlook APBN sampai dengan akhir tahun.
&ldquo;Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas, yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.879,6 triliun dan transfer ke daerah Rp713,4 triliun,&rdquo; ungkap Purbaya.
Dengan realisasi tersebut, Purbaya menjelaskan posisi defisit APBN Indonesia hingga Oktober 2025 setara 2,02% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Namun Purbaya menilai posisi defisit ini masih dalam batas aman karena di bawah outlook APBN sebesar 2,78%.
&ldquo;PDB saat ini mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat,&rdquo; jelas Purbaya. (KR)

Penerimaan pajak sejak awal tahun hingga Oktober masih mencapai 70,2% dari outlook APBN 2025.