JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sanksi administratif kepada 233 pelaku pasar sejak awal 2026 hingga Maret, dalam bentuk denda dengan nilai total Rp96,33 miliar.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan upaya itu sebagian bagian dari kepastian hukum di pasar modal.
&ldquo;Termasuk penanganan kasus yang terkait langsung dengan kondisi manipulasi pasar, yang sering menjadi perhatian semua pihak ini, bahkan angkanya sebesar Rp29,3 miliar,&rdquo; kata Hasan, dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (2/4) hari ini.
Ke depan, kata Hasan, langkah tersebut akan dilanjutkan oleh OJK demi menjaga integritas pasar dan memulihkan kepercayaan investor.
Pada akhir Februari 2026 lalu, OJK telah melakukan penindakan kepada empat pihak yang terbukti melakukan manipulasi harga saham, dengan denda bernilai Rp11,05 miliar.
Langkah penertiban industri pasar modal ini mulai ditingkatkan oleh OJK setelah penyedia indeks global MSCI menahan rebalancing saham Indonesia, ke dalam daftar indeks mereka. Faktor minimnya transparansi dan konsentrasi kepemilikan saham oleh entitas tertentu, menjadi salah satu keraguan MSCI terhadap bursa saham Indonesia.
Merespons hal tersebut, BEI dan OJK telah bekerja sama untuk meningkatkan transparansi pasar modal, serta menegakkan penindakan kasus manipulasi harga saham hingga Initial Public Offering (IPO). (KR)

Sekitar 30% dari total denda yang dikenakan terkait kasus manipulasi atau “goreng” saham di BEI.

OJK denda 233 pelaku pasar, sebagian kasus goreng saham

JAKARTA &ndash; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan sebanyak 97 pelaku usaha di bidang fintech pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) Lending atau pinjol, terbukti terlibat dalam persekongkolan untuk menetapkan suku bunga kredit kepada konsumen mereka.
Atas pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu, KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda dengan nilai total Rp755 miliar.
Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, mengatakan putusan itu dibacakan dalam sidang Majelis Komisi di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026, setelah melalui proses penegakan hukum sejak 2023.
&ldquo;Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah Terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas,&rdquo; ungkap Deswin, dalam keterangan pers pekan lalu.
Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta di persidangan, Majelis Komisi menemukan adanya perjanjian penetapan suku bunga dari 97 perusahaan pinjol ini, jauh di atas tingkat keseimbangan pasar.
Tak hanya menetapkan denda bagi puluhan perusahaan pinjol, Majelis Komisi juga menilai KPPU perlu memberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan industri pinjol.
Berikut ini 5 di antara 97 perusahaan pinjol yang terkena denda terbesar:
<ol>
<li>PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami): Rp102.300.000.000</li>
<li>PT Pintar Inovasi Digital (AsetKu): Rp100.900.000.000</li>
<li>PT Kredit Pintar Indonesia (Kredit Pintar): Rp93.600.000.000</li>
<li>PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash): Rp49.100.000.000</li>
<li>PT Amartha Mikro Fintek (Amartha): Rp48.800.000.000</li>
</ol>
Penetapan denda kepada 97 perusahaan tersebut, kata Deswin, telah mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan. Salah satu di antaranya termasuk sikap kooperatif dari perusahaan terlapor, serta kepengurusan asosiasi fintech pembiayaan yang tergabung dalam AFPI periode 2019. (KR)

KPPU diminta membuat rekomendasi kepada OJK, agar pengawasan bisnis pinjol lebih optimal.