JAKARTA &mdash; Perkembangan aset digital dan kompleksitas kepemilikan lintas negara kian menantang praktik perencanaan harta syariah di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.
Minimnya perencanaan harta tidak hanya memicu sengketa warisan, tetapi juga berdampak sosial, terutama bagi keluarga dan kelompok lansia.
Nur Hidayah, Professor of Islamic Economics UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, menyoroti paradoks di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun tingkat perencanaan harta masih sangat rendah.
Ia menyebut hanya sekitar 10% Muslim Indonesia yang telah menyelesaikan dan mengomunikasikan perencanaan harta mereka.
&ldquo;Sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi yang telah menyelesaikan perencanaan harta baru sekitar 10 persen,&rdquo; ujar Nur Hidayah dalam simposium internasional Ethical Wealth and Social Impact, kolaborasi Menara Syariah dan Universiti Tunku Abdulrahman (UTAR) di Banten, Rabu (11/2).
Ia menambahkan, lemahnya perencanaan berkontribusi langsung terhadap meningkatnya sengketa waris.
Lebih dari 3.500 perkara warisan tercatat masuk ke pengadilan dengan nilai aset Islam mencapai sekitar Rp2.972,94 miliar, di mana sebagian besar kasus berujung konflik keluarga.
Menurut Nur, pendekatan warisan yang hanya bertumpu pada faraidh tidak lagi memadai di tengah kompleksitas aset modern.
Aset warisan kini mencakup aset digital seperti cryptocurrency, NFT, bisnis digital, monetisasi media sosial, data cloud, hingga aset lintas negara dengan rezim pajak berbeda.
Pandangan senada disampaikan Kuah Yoke Chin, Assistant Professor UTAR Malaysia, yang menyebut tingkat perencanaan harta di Malaysia juga masih di bawah 10%.
Ia menilai rendahnya perencanaan dipicu oleh minimnya pengetahuan, tingginya biaya jasa, serta ketidaktahuan masyarakat terhadap aset yang dimiliki.
Kuah juga menyoroti ketiadaan standar dokumen perencanaan harta di Malaysia, berbeda dengan Indonesia yang dinilainya mulai memiliki sistem lebih terintegrasi.
Menurutnya, standar kebijakan menjadi kunci agar perencanaan harta dapat dilakukan secara lebih luas dan konsisten.
Sementara itu, Chairwoman Islamic Financial Planners Association (IFPA) Murniati Mukhlisin menegaskan pentingnya perencanaan harta sejak seseorang masih sehat.
Ia menekankan perlunya dokumentasi yang jelas serta pemahaman instrumen seperti wasiat dan hibah agar aset tidak terkunci dan konflik keluarga dapat dihindari. (SF/DK)

Aset digital dan lintas negara kian rumitkan perencanaan harta syariah di Indonesia ASEAN

Zaman aset digital, perencanaan harta syariah di RI masih tertinggal 

JAKARTA &mdash; Inovasi dan digitalisasi dinilai menjadi faktor kunci dalam memperluas peran wakaf sebagai sumber pembiayaan sosial yang berdampak luas dan berkelanjutan.
Melalui pemanfaatan teknologi, wakaf kini tidak lagi terbatas pada aset fisik, tetapi berkembang dalam bentuk wakaf uang dan produk keuangan syariah inovatif.
Deputy Secretary Indonesian Waqf Board (BWI), Emmy Hamidiyah, mengatakan platform digital memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dalam pengelolaan wakaf.
&ldquo;Platform wakaf digital kini memungkinkan individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi melalui kontribusi kecil namun rutin, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan dampak sosial,&rdquo; ujar Emmy dalam simposium internasional bertema Ethical Wealth and Social Impact, kolaborasi antara Menara Syariah &amp; Universiti Tunku Abdulrahman Symposium (UTAR) di Menara Syariah, PIK2, Banten, Rabu (11/2).
Menurut Emmy, kebangkitan wakaf modern ditandai dengan munculnya berbagai skema inovatif, mulai dari wakaf uang hingga integrasi wakaf dengan produk perbankan syariah.
Salah satunya adalah Cash Waqf Linked Deposit, yang menggabungkan konsep wakaf dengan deposito di bank syariah.
&ldquo;Cash Waqf Linked Deposit menjadi contoh bagaimana wakaf dapat dikelola secara profesional dan produktif, tanpa menghilangkan nilai sosial dan keagamaannya,&rdquo; katanya.
Di Indonesia, inovasi tersebut mulai menunjukkan dampak nyata. Emmy menyebutkan, wakaf ritel telah diterbitkan di sejumlah kota dengan nilai mencapai sekitar Rp1,4 triliun.
Selain itu, hingga Januari tercatat 16 perusahaan telah menerbitkan Cash Waqf Linked Deposit dengan total dana sekitar Rp14 miliar.
&ldquo;Inovasi ini membuka peluang wakaf untuk berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,&rdquo; ujar Emmy.
Ia menambahkan, wakaf yang dikelola secara modern berpotensi menjadi mesin pembiayaan sosial, khususnya untuk sektor pendidikan, layanan kesehatan, pembiayaan mikro, dan pemberdayaan ekonomi umat.
&ldquo;Wakaf merupakan salah satu instrumen yang sangat selaras dengan SDGs, karena dampaknya tidak hanya jangka pendek, tetapi juga lintas generasi,&rdquo; tuturnya.
Sementara itu, Assistant Professor Universiti Tunku Abdulrahman, Nurul Afidah Binti Mohamad Yusof, menilai inovasi keuangan sosial, termasuk wakaf, penting untuk merespons tantangan demografi di kawasan Asia Tenggara, terutama meningkatnya populasi lanjut usia.
&ldquo;Ketika kita hidup lebih lama, kita membutuhkan sistem sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,&rdquo; ujar Nurul.
Menurutnya, pemanfaatan instrumen sosial berbasis keimanan yang dikelola secara profesional dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
&ldquo;Inovasi sosial harus berjalan seiring dengan empati dan keberpihakan kepada kelompok rentan,&rdquo; pungkasnya. (SF)

Inovasi digital dorong wakaf modern jadi sumber pembiayaan sosial inklusif dan berkelanjutan.

Inovasi digital perluas peran Wakaf sebagai sumber pembiayaan sosial

BEIJING - Sejumlah bank komersial besar di Tiongkok telah menghapus sertifikat deposito (CD) berskala besar dengan tenor lima tahun dan imbal hasil tinggi dari daftar produk mereka sebagai upaya menekan biaya dan meredam tekanan pada margin keuntungan.
Berdasarkan aplikasi seluler bank-bank tersebut, lembaga seperti Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) dan Agricultural Bank of China (AgBank) kini hanya menawarkan CD berskala besar dengan tenor lebih pendek, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun.
Seperti dikutip reuters.com, produk deposito berjangka pendek itu memberikan bunga sekitar 1,2% hingga 1,8%, lebih rendah dibandingkan CD lima tahun yang sebelumnya menawarkan sekitar 2% hingga 2,1%.
ICBC maupun AgBank belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Bank-bank Tiongkok tengah menghadapi penyusutan margin keuntungan karena pemerintah mendorong mereka untuk mendukung perekonomian yang melambat.
Penurunan suku bunga deposito dapat memberi ruang bagi bank untuk memangkas suku bunga pinjaman.
Data resmi menunjukkan bahwa margin bunga bersih bank-bank komersial Tiongkok, indikator penting profitabilitas, berada di rekor terendah 1,42% pada akhir kuartal ketiga, sama seperti kuartal sebelumnya.
Bank-bank lebih kecil, yang menghadapi tekanan margin lebih besar, telah lebih dulu menerapkan langkah serupa.
Bulan lalu, beberapa bank pedesaan di wilayah Inner Mongolia dan provinsi Yunnan menghentikan penawaran deposito berjangka lima tahun dan menurunkan suku bunga untuk produk berjangka lebih pendek.
Pada Mei, bank-bank besar milik negara juga menurunkan suku bunga deposito setelah otoritas memangkas suku bunga acuan pinjaman untuk menopang ekonomi dari dampak perang dagang AS&ndash;Tiongkok.
Meski suku bunga deposito telah dipangkas berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir, langkah tersebut belum mampu menahan lonjakan tabungan rumah tangga, sehingga memicu kekhawatiran atas dampak imbal hasil yang lebih rendah bagi konsumen Tiongkok, yang cenderung membangun perlindungan finansial sendiri. (DK)

Bank besar Tiongkok hapus deposito tinggi untuk tekan biaya dan kurangi tekanan margin.