JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti angka kemiskinan yang meningkat dan menyusutnya jumlah kelas menengah, di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam pidatonya di hadapan DPR pada Rabu (20/5), Prabowo mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun dalam tujuh tahun terakhir, atau setara 35% secara kumulatif.
&ldquo;Harusnya kita tambah kaya 35%,&rdquo; kata Prabowo.
Namun menurut Prabowo, kondisi tersebut tidak tercermin pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Ia mengaku prihatin setelah melihat data ekonomi, bahkan sejak awal menjabat sebagai presiden.
&ldquo;Tapi apa yang terjadi? Kelas menengah turun, kemiskinan meningkat,&rdquo; ujarnya.
Prabowo mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi bahan introspeksi bersama. Ia mempertanyakan bagaimana pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, sementara masyarakat miskin meningkat dan kelas menengah berkurang.
Prabowo menilai persoalan tersebut kemungkinan disebabkan masalah sistemik dalam perekonomian nasional.
&ldquo;Perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat,&rdquo; ujar dia.
Karena itu, Prabowo menilai pemerintah perlu menyusun ulang berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari mengatasi kebocoran devisa ke luar negeri, hingga memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA).
Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah ialah menentukan harga jual komoditas Indonesia di pasar ekspor, serta mewajibkan ekspor SDA satu pintu lewat entitas yang ditunjuk pemerintah.
Dalam implementasi aturan baru ini, Badan Pengelola Investasi (BPI) juga mendapat penugasan untuk mengawasi ekspor SDA melalui platform digital mulai 2027. (KR)

Berkurangnya kelas menengah juga menjadi sorotan Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan DPR.

Prabowo prihatin kemiskinan naik saat ekonomi tumbuh 7 tahun

JAKARTA - Bank Sentral Pakistan (State Bank of Pakistan/SBP) mengumumkan telah menerima sekitar US$1,3 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) melalui skema pinjaman Extended Fund Facility (EFF) dan Resilience and Sustainability Facility (RSF).
Seperti dikutip Thenews, dana tersebut masuk setelah Pakistan memperoleh persetujuan pencairan dari IMF dalam rangka memperkuat cadangan devisa di tengah tekanan eksternal akibat ketidakpastian ekonomi global dan konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah.
&ldquo;Dewan Eksekutif IMF menyelesaikan peninjauan ketiga di bawah Fasilitas Dana Perluasan (Extended Fund Facility/EFF) dalam pertemuan yang diadakan pada 8 Mei 2026 dan menyetujui pencairan SDR760 juta untuk Pakistan. Selanjutnya, Dewan Eksekutif IMF juga telah menyetujui pencairan tranche kedua sebesar SDR154 juta di bawah Fasilitas Ketahanan dan Keberlanjutan (Resilience and Sustainability Facility/RSF),&rdquo; kata SBP dalam pernyataannya, Rabu.
&ldquo;Oleh karena itu, SBP telah menerima SDR 914 juta (setara dengan sekitar $1,3 miliar) di bawah EFF dan RSF pada tanggal 12 Mei 2026 dari IMF,&rdquo; tambah SBP. &ldquo;Jumlah tersebut akan tercermin dalam cadangan devisa SBP untuk minggu yang berakhir pada tanggal 15 Mei 2026,&rdquo; lanjutnya.
Cadangan devisa SBP tercatat sebesar US$15,9 miliar per 30 April. Otoritas moneter sebelumnya memproyeksikan cadangan devisa dapat melampaui US$18 miliar pada akhir tahun fiskal, meski proyeksi terbaru menunjukkan level tersebut kemungkinan berada di atas US$17 miliar atau setara tiga bulan impor.
Pencairan dana IMF ini dinilai memperkuat posisi pembiayaan eksternal Pakistan di tengah tekanan neraca perdagangan dan ketidakpastian arus masuk devisa. Pemerintah Pakistan juga berencana menerbitkan panda bond dalam waktu dekat untuk memperluas sumber pendanaan luar negeri.
Namun, Bank Sentral Pakistan mencatat perlambatan aktivitas ekonomi dan potensi gangguan remitansi akibat kondisi ekonomi di kawasan Teluk, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama stabilitas pasar valuta asing dan pembiayaan defisit perdagangan.(DH)
&nbsp;

SBP catat dana IMF perkuat posisi eksternal di tengah tekanan ekonomi global.

Pakistan kantongi US$1,3 miliar dari IMF untuk perkuat devisa

JAKARTA -&nbsp;Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 turun 1,35% menjadi US$146,2 miliar, dibandingkan posisi akhir Maret 2026 yang sebesar US$148,2 miliar.
Direktur Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan penurunan cadangan devisa dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah serta langkah stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
"Perkembangan ini dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penerbitan global bond pemerintah di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Jumat (8/5). Menurut Denny, langkah stabilisasi tersebut ditempuh Bank Indonesia untuk meredam tekanan di pasar keuangan global yang masih bergejolak.
Meski menurun, posisi cadangan devisa Indonesia dinilai tetap kuat. Cadangan devisa pada akhir April 2026 setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka itu masih jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
BI menilai level cadangan devisa saat ini mampu menjaga ketahanan sektor eksternal sekaligus menopang stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.
Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan eksternal Indonesia tetap solid, didukung cadangan devisa yang memadai dan aliran masuk modal asing yang terjaga. Optimisme investor terhadap prospek ekonomi domestik serta imbal hasil investasi yang kompetitif juga dinilai masih menopang stabilitas eksternal.
"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Denny.(DH)

Cadangan devisa RI turun jadi US$146,2 miliar akibat stabilisasi rupiah dan pembayaran utang.

Tahan tekanan rupiah, cadangan devisa turun jadi US$146,2 miliar

JAKARTA - Cadangan devisa China kembali meningkat pada awal 2026, memperkuat posisi keuangan negara tersebut di tengah dinamika pasar global.
Data Administrasi Valuta Asing China (SAFE) menunjukkan cadangan devisa mencapai US$3,3991 triliun pada akhir Januari 2026, naik US$41,2 miliar atau 1,23% dibandingkan akhir Desember 2025.
&ldquo;Cadangan devisa China mencapai total 3,3991 triliun dolar AS pada akhir Januari 2026, menandai peningkatan sebesar US$41,2 miliar, atau 1,23 persen, dari akhir Desember tahun lalu&rdquo;, menurut laporan SAFE, dikutip globaltimes.
SAFE menjelaskan, pelemahan indeks dolar AS sepanjang Januari serta kenaikan harga aset keuangan utama global menjadi faktor utama pendorong kenaikan cadangan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter serta ekspektasi pasar di sejumlah ekonomi utama dunia. &ldquo;Gabungan efek dari konversi nilai tukar dan perubahan harga aset berkontribusi pada peningkatan cadangan devisa China&rdquo;, ujar SAFE.
Kenaikan cadangan devisa juga didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang dinilai tetap solid. SAFE menyebut perekonomian China menunjukkan kinerja yang stabil dan terus meningkat, dengan ketahanan pembangunan yang semakin menguat, yang memberikan landasan bagi stabilitas cadangan devisa.
Secara historis, capaian ini menandai kenaikan bulanan ketujuh berturut-turut dan menjadi level tertinggi sejak November 2015. Sepanjang 2025, cadangan devisa China tercatat meningkat dalam 11 bulan dengan total tambahan mencapai US$155,512 miliar.
Di sisi lain, strategi diversifikasi cadangan terus diperkuat. People&rsquo;s Bank of China menambah kepemilikan emas untuk bulan ke-15 berturut-turut. Cadangan emas tercatat mencapai 74,19 juta troy ounce dengan nilai sekitar US$369,58 miliar pada akhir Januari 2026, mencerminkan langkah diversifikasi yang lebih luas dalam pengelolaan cadangan nasional.(DH)

 ini menandai kenaikan bulanan ketujuh berturut-turut dan jadi level tertinggi sejak November 2015.