JAKARTA &ndash; Pemerintah Kanada mengambil ancang-ancang mengirim pasukan militer ke Greenland guna berpartisipasi dalam latihan militer NATO. Langkah itu diambil di tengah ancaman Amerika Serikat (AS) menaikkan tarif ekspor bagi negara Uni Eropa (UE) yang menggelar latihan militer di Greenland.
Mengutip The Straits Times pada Senin (19/1), Mark Carney, Perdana Menteri (PM) Kanada bersiap mengirip pasukan militer untuk bergabung dengan militer NATO di Greenland. Pemerintah Kanada telah menyusun rencana bagi sejumlah kecil personel militer Kanada untuk bergabung dengan pasukan dari Inggris, Prancis, Denmark, dan negara-negara UE lainnya.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif dagang menjadi 25% dari 10% yang akan berlaku pada Juni 2025 terhadap delapan negara UE karena menyatakan akan melakukan latihan militer NATO formal di Greenland.
Ancaman itu mendapat respon para pemimpin UE dengan rencana mengadakan pertemuan puncak darurat dalam beberapa hari mendatang.
Kemarin (18/1), PM Inggris Keir Starmer telah berbicara dengan Trump dan mengatakan kepadanya bahwa manuver tarif AS tersebut adalah tindakan yang keliru.
Sebelumnya, PM Kanada Carney mengatakan bahwa masa depan Greenland berada pada keputusan Denmark dan Greenland. Menurut dia, situasi saat ini dalam kondisi serius. "Kami khawatir dengan eskalasi ini, untuk memperjelas posisi kami," katanya. (LK)

AS ancam kenaikan tarif kepada delapan negara UE karena melakukan latihan militer di Greenland.

Kanada siap kirim militer ke Greenland, AS ancam naikan tarif 25%

JAKARTA &ndash; Donald J. Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) menggertak setiap negara yang berbisnis dengan Iran, dalam upaya mengisolasi perekonomian negara yang tengah mengadapi tekanan politik di dalam negeri itu. Trump mengancam menaikkan tarif 25% barang impor dari negara mitra dagang Iran.
Mengutip The Straits Times pada Selasa (13/1), Trump mengunggah rencana kenaikan tarif bea masuk barang terhadap negara-negara mitra Iran dalam media sosialnya, kemarin (12/1). Langkah tersebut akan segera berlaku, namun tidak disebutkan rincian komoditi apa saja yang bakal diberlakukan tarif masuk itu.
&ldquo;Negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan membayar tarif sebesar 25% atas setiap dan semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat. Perintah ini bersifat final dan konklusif,&rdquo; ujarnya
Sebelumnya, Trump memberlakukan tarif setinggi 50% pada sejumlah komoditi India terkait pembelian minyak dari Rusia. Kedua belah pihak telah bekerja selama berbulan-bulan untuk menyelesaikan kesepakatan yang akan memberikan keringanan tarif yang telah lama dinantikan bagi New Delhi.
Sikap Trump tersebut akan memengaruhi hubungannya dengan sejumlah negara yang bermitra dengan Iran, termasuk Tiongkok sekutu dekat Iran. Pada akhir tahun 2025, AS dan Tiongkok mengadakan perundingan terkait besaran tarif resiprokal yang dirilis Trump pada April 2025.
Saat ini, Tiongkok merupakan konsumen minyak mentah Iran terbesar di dunia. Sejumlah kilang swasta Tiongkok meningkatkan asupan minyak dari Iran pada Desember 2025. (LK)

AS bakal kerek 25% tarif impor setiap negara mitra bisnis Iran

JAKARTA &ndash; Donald J. Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) kemungkinan akan mengambil langkah keras menyusul tewasnya sejumlah pengunjuk rasa yang menentang pemerintahan Iran saat ini.
Mengutip Foxnews pada Senin (12/1), Donald J. Trump menyampaikan bahwa Iran mulai melewati garis merah AS terkait laporan kematian sejumlah warga sipil pengunjuk rasa di Iran.
Menurut dia, serangan terhadap kepentingan AS akan dibalas dengan kekuatan luar biasa. Saat ini, pihaknya tengah mempertimbangkan suatu opsi yang sangat keras terhadap Iran.
Trump menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan wartawan terkait ambang batas yang akan memicu AS terhadap situasi politik di Iran.
"Sepertinya mereka mulai melakukan itu, dan tampaknya ada beberapa orang yang terbunuh yang seharusnya tidak dibunuh," kata Trump.
Menurut dia, AS akan segera memutuskan sikap terkait situasi terkini di Iran. Sikap tersebut mengacu pada laporan perkembangan yang diterima setiap jam.
Sebelumnya, Trump menyampaikan bahwa AS akan bersikap terhadap Iran jika terjadi penembakan terhadap pengunjuk rasa di Iran.
Seperti diketahui, rakyat Iran melakukan unjuk rasa akibat tekanan ekonomi yang menyulitkan warga Iran. Iran menghadapi tekanan inflasi 40% secara tahunan dalam beberapa tahun terakhir. (LK)

AS akan memutuskan sikap berdasarkan laporan perkembangan situasi di Iran.

Unjuk rasa belum reda, Trump sebut Iran mulai lewati garis merah

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump menilai sejumlah organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan non PBB berhaluan globalis dan radikal di sektor iklim. Hal itu mendorong dirinya menandatangani pakta penarikan AS dari 66 organisasi skala global, kemarin (7/1).
Mengutip The Straits Times pada Kamis (8/1), AS menarik diri dari 35 organisasi non PBB dan 31 organisasi di bawah PBB. Sejumlah organisasi itu antara lain, UN Women, Organisasi Penggalangan Dana Penduduk (United Nations Population Fund/UNFPA), dan Organisasi Perubahan Iklim Dunia (The United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC).
Dalam pernyataan resmi Gedung Putih, sejumlah organisasi tersebut bertentangan dengan kepentingan AS.
"Untuk entitas PBB, penarikan diri berarti menghentikan partisipasi atau pendanaan kepada entitas-entitas tersebut sejauh yang diizinkan oleh hukum," dalam pernyataan itu.
Manish Bapna, Presiden dan CEO Natural Resources Defence Council menyampaikan bahwa AS menjadi negara pertama yang meninggalkan UNFCCC.
Sebelumnya, Trump telah memangkas sebagian besar pendanaan sukarela ke mayoritas badan PBB sebagai langkah kewaspadaan karena sejumlah lembaga tersebut tidak berpihak pada kepentingan AS.
Pada awal pelantikan sebagai Presiden AS ke-47 pada tahun lalu, Trump memangkas pendanaan AS untuk PBB, menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, memperpanjang penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina (UNRWA), dan keluar dari badan kebudayaan PBB (UNESCO), WHO dan Perjanjian Iklim Paris.
Gedung Putih menyatakan bahwa puluhan entitas yang akan ditinggalkan Washington tersebut mempromosikan kebijakan iklim radikal, tata kelola global, dan program ideologis yang bertentangan dengan kedaulatan serta kekuatan ekonomi AS. (LK)

AS tinggalkan sejumlah lembaga globalis yang tidak sejalan dengan kepentingan AS.

Terjawab alasan AS keluar dari 66 lembaga globalis

JAKARTA - Perdana Menteri Mette Frederiksen memperingatkan aliansi militer NATO bakal berhenti bila Presiden Amerika Serikat (AS) menyerang Greenland, milik Denmark. Hal itu disampaikan Frederiksen dalam wawancara dengan televisi Denmark, TV2.
Mengutip The Straits Times pada Selasa (6/1), Frederiksen menanggapi serius atas recana AS yang memiliki Greenland.
"Tetapi saya juga akan memperjelas bahwa jika AS menyerang negara anggota NATO (Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara) lainnya secara militer, maka semuanya akan terhenti, termasuk NATO dan juga keamanan yang telah dibangun sejak akhir Perang Dunia Kedua."
Sejumlah pejabat di Kopenhagen merasa cemas atas desakan Presiden AS mengambil alih kendali Greenland demi alasan keamanan. Hal itu seiring operasi militer AS menangkap Nicolas Maduro, Presiden Venezuela di Caracas akhir pekan lalu (3/1) waktu setempat.
Sebelumnya, Trump mengumumkan recananya mengambilalih kendali &nbsp;Greenland guna kepentingan keamanan AS. Rencana itu kembali disampaikannya saat berbicara kepada wartawan di atas pesawat Air Force One, kemarin (5/1).
"Kita akan mengurusi Greenland dalam waktu sekitar dua bulan. Mari kita bicarakan Greenland dalam 20 hari lagi," kata Trump.
Frederiksen merespon secara keras kampanye Trump tersebut dan mendesak menghentikan sejumlah ancaman terkait kepemilikan Greenland. Di seluruh Eropa, para pejabat telah menjanjikan dukungan untuk Greenland, yang merupakan bagian dari kerajaan Denmark. (LK)

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen berekasi keras atas kampanye Trump menguasai Greenland. 