JAKARTA - Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) menetapkan sektor manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai prioritas pembiayaan bagi bank-bank milik negara.
Dikutip dari Antara, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan bahwa dukungan pembiayaan perlu terus diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, sektor-sektor yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar terhadap perekonomian nasional juga akan tetap menjadi fokus penyaluran pembiayaan bank BUMN.
Dony mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat peran sektor perbankan dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan para komisaris utama dan direktur utama bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Senin (15/6).
Selain membahas arah kebijakan pembiayaan, pertemuan tersebut juga meninjau kinerja bank-bank BUMN.
Dony, yang juga menjabat sebagai pejabat di Danantara Indonesia, menilai kinerja positif yang dibukukan bank-bank Himbara menjadi fondasi penting bagi stabilitas sistem keuangan dan aktivitas ekonomi nasional.
Ia mendorong bank BUMN untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan melalui pembiayaan yang produktif, inklusif, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
"Bank BUMN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Dony.
Pertemuan tersebut juga membahas penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta strategi dalam menjaga ketahanan dan daya saing bank BUMN di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
BP BUMN, Danantara, dan bank-bank Himbara kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan bank BUMN terus tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan.
Mereka juga menilai sinergi antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen akan memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus mendukung percepatan target pembangunan nasional. (ARF)

BP BUMN menetapkan empat sektor prioritas pembiayaan bank BUMN.

Dony Oskaria perintahkan bank BUMN fokus pembiayaan 4 sektor

JAKARTA - Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria, menegaskan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi tiga pilar utama transformasi ekonomi menuju Indonesia emas menjadi negara maju pada 2045.
Menurut Dony, pemerintah tengah menjalankan agenda transformasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan dan pemahaman publik karena perubahan yang dilakukan akan memunculkan berbagai respons di masyarakat.
"Di negara yang sedang mengalami transformasi, tentu akan ada respons, baik positif maupun negatif. Namun, yang terpenting adalah pemahaman publik tentang proses transformasi yang pada dasarnya sedang dilakukan oleh pemerintah," kata Dony, seperti dikutip Antaranews.
Pada sektor pangan, pemerintah fokus memperkuat kapasitas produksi nasional melalui pembukaan lahan sawah baru, pembangunan jaringan irigasi, serta reformasi distribusi pupuk. Pemerintah juga memperkuat kebijakan pembelian gabah petani dan meningkatkan kapasitas cadangan pangan nasional melalui Perum Bulog guna mendukung target swasembada pangan.
Di sektor energi, pemerintah mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan, memperluas implementasi program biodiesel B50, meningkatkan kapasitas cadangan bahan bakar nasional, serta mempercepat eksplorasi sumber energi baru untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan eksternal.
Sementara itu, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas lain dalam agenda pembangunan nasional. Dony menilai pembangunan SDM menjadi fondasi utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
"Semua negara maju dan berkelanjutan memiliki sumber daya manusia yang kuat dan cakap. Oleh karena itu, pemerintah memandang stunting sebagai masalah yang sangat mendasar. Tingkat stunting kita saat ini berada di sekitar 22%. Ini adalah tantangan besar yang harus kita atasi," ujarnya.
Peran Danantara Sebagai SWF
Menurut Dony, yang juga menjabat&nbsp; Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara),&nbsp; memastikan lembaga Danantara dibangun dengan mekanisme perlindungan risiko yang jelas sejak awal, terutama melalui pemisahan fungsi pengelolaan aset dan investasi.
Skema itu dirancang untuk memastikan aktivitas investasi tidak mengganggu kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi fondasi utama Danantara.
Dia juga mengatakan pemisahan tersebut telah menjadi bagian dari desain institusi sejak awal pembentukan. Desain itu membuat Danantara memiliki dua fungsi berbeda yang saling melengkapi, yakni pengelolaan portofolio BUMN dan pengelolaan investasi.
"Dari awal kita sudah mendesain, kita pecah. Di Danantara itu ada dua, Danantara Asset Management sebagai konsolidator BUMN, dan Danantara Investment Management sebagai investment arms-nya," katanya.
Dony menjelaskan pemisahan tersebut menjadi penting untuk mencegah risiko investasi tidak bisa langsung berdampak ke aset-aset BUMN yang dikelola. Dengan demikian, keberlanjutan Danantara sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan perusahaan-perusahaan negara yang berada dalam portofolio Danantara. ​​​​​
Lebih lanjut ia mengatakan dana yang digunakan untuk investasi Danantara bukan berasal dari aset pokok BUMN. Melainkan berasal dari dividen yang dihasilkan oleh pengelolaan BUMN yang sehat.
"(Aset) yang diinvestasikan adalah dividen. Dividen yang dihasilkan oleh Danantara Asset Management itu selanjutnya diinvestasikan untuk hal yang produktif seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi kita," katanya menjelaskan.
Adapun di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan BUMN dan aset negara, Dony menegaskan pemisahan fungsi pengelolaan BUMN dan investasi menjadi bagian penting dalam desain Danantara.
Menurut analis, secara prinsip yang dilakukan Danantara sudah sesuai yang banyak dilakukan SWF (sovereign wealth fund), namun yang perlu diperjelas adanya peran juga sebagai lembaga yang memberikan subsidi dalam bentuk mewajibkan semua bank Himbara dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menurunkan bunga kredit KUR dan UMKM dari 24% sebesar 8%.
Tujuannya, kata dia, memang mulia: meringankan beban masyarakat kecil yang selama ini membayar bunga kredit supermikro hingga 24 persen, sementara pengusaha besar menikmati akses kredit jauh di bawah angka itu. "Namun pertanyaannya bukan soal tujuan, melainkan soal instrumen."
"Tujuannya, baik kita semua setuju, untuk membantu masyarakat, tetapi apakah tidak lebih baik memakai mekanisme subsidi via APBN?"
Menurut dia, referensi global yang paling diterima industri keuangan internasional adalah Santiago Principles (2008) yang menekankan&nbsp;24 prinsip yang disepakati oleh SWF-SWF terkemuka dunia, mulai dari Temasek dan GIC Singapura, ADIA Abu Dhabi, hingga Norges Bank Investment Management Norwegia.
Prinsip-prinsip itu menegaskan empat hal mendasar:
<ul>
<li>SWF harus beroperasi berdasarkan commercial and economic objectives</li>
<li>Harus ada clear separation antara keputusan investasi SWF dan keputusan kebijakan pemerintah</li>
<li>Harus ada governance framework yang melindungi SWF dari intervensi politik ad hoc</li>
<li>Tidak boleh digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang bypassing mekanisme anggaran normal. (DH/MT)</li>
</ul>
&nbsp;
&nbsp;

Referensi global yang paling diterima industri keuangan internasional adalah Santiago Principles.

Danantara tetapkan 3 pilar menuju Indonesia emas, sesuai SWF global?

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan laporan keuangan lembaga tersebut belum dapat dipublikasikan karena proses konsolidasi laporan keuangan badan usaha milik negara (BUMN) masih berlangsung.
Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, mengatakan penyusunan laporan keuangan Danantara membutuhkan penyelarasan data dari seluruh BUMN yang menjadi bagian dari portofolio pengelolaan lembaga tersebut.
"Tentu pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan juga ada yang banyak tanya kenapa kok laporan keuangan Danantara belum keluar. Nah ini juga perlu saya sampaikan sebagai bentuk daripada transparansi yang kami lakukan," kata Dony dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5).
Menurut dia, manajemen saat ini tengah melakukan proses cleansing terhadap laporan keuangan BUMN sebelum seluruh data digabungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi Danantara.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada persoalan pencatatan maupun akun-akun bermasalah yang terbawa ke dalam laporan keuangan induk.
"Laporan keuangan Danantara itu adalah konsolidasi daripada laporan seluruh BUMN. Nah kami sedang melakukan pembersihan seluruh laporan daripada BUMN. Dan ada beberapa BUMN yang belum selesai," ujarnya.
Dony mengatakan sejumlah BUMN masih menyelesaikan proses penyesuaian sehingga konsolidasi penuh belum dapat dilakukan.
Meski demikian, Danantara menargetkan seluruh proses pembersihan dan harmonisasi laporan keuangan BUMN selesai pada akhir Juni 2026. "Nanti akhir Juni ini akan selesai seluruh BUMN kita bersihkan," katanya.
Setelah proses tersebut rampung, Danantara akan menerbitkan laporan keuangan konsolidasi pertamanya kepada publik.
Laporan tersebut akan menjadi gambaran awal kondisi keuangan sovereign wealth fund yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola aset dan investasi strategis negara.
Keterlambatan publikasi laporan keuangan menjadi sorotan karena Danantara telah beroperasi sejak Februari 2025 dan mengelola aset BUMN bernilai ribuan triliun rupiah.(DH)

Laporan tersebut akan menjadi gambaran awal kondisi keuangan sovereign wealth fund Indonesia.

Danantara tunda rilis laporan keuangan. Apa kata Dony Oskaria?

JAKARTA -&nbsp;PT Krakatau Steel Tbk (KRAS)&nbsp;memperluas bisnis ke segmen hulu industri baja, setelah memperoleh dukungan pendanaan dari Danantara untuk memperbaiki keuangan perusahaan.
Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan proyek pengembangan baja di segmen hulu ditargetkan mulai berjalan tahun ini, seperti dikutip dikutip Bloomberg Technoz.
Danantara terlibat langsung dalam penyehatan KRAS, mulai dari restrukturisasi utang hingga upaya menurunkan biaya operasional. Namun Danantara menegaskan suntikan modal diberikan hanya jika KRAS mencatatkan margin positif.
&ldquo;Kalau kita memberikan equity injection pada saat perusahaannya belum sampai di titik kontribusi margin positif, itu sama saja menggarami laut. Uangnya akan habis untuk operasional,&rdquo; ujar Dony di Jakarta, Rabu (28/1/).
Selain pembenahan keuangan, Danantara mendorong KRAS kembali masuk ke segmen hulu, agar memiliki struktur bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Integrasi ini ditargetkan rampung tahun ini.
Untuk mendukung restrukturisasi, KRAS memperoleh fasilitas pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dari Danantara dengan nilai maksimal Rp4,93 triliun. Fasilitas ini dijamin dengan aset senilai Rp13,94 triliun, atau lebih dari 50% total kekayaan bersih KRAS.
Berdasarkan keterbukaan informasi, penjaminan aset dilakukan pada 8 Januari 2026, serta telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS pada 23 Desember 2025.
Penjaminan mencakup jaminan fidusia atas persediaan dan piutang usaha, gadai rekening, serta hak tanggungan atas sejumlah aset.
Fasilitas shareholder loan itu terdiri atas pinjaman modal kerja Rp4,18 triliun, dengan tenor minimal lima tahun dan pinjaman Rp752,8 miliar dan jangka waktu minimal enam tahun. (DH/KR)

KRAS garap hulu baja usai disokong Danantara, menyusul rencana ekspansi dan restrukturisasi.

KRAS garap hulu baja usai diguyur modal Danantara

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Dony Oskaria, menyatakan bahwa tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang dikelola PT Agincourt Resources akan dialihkan ke BUMN baru, yaitu PT Perminas.
&ldquo;Ke Perminas. Jadi ada Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) yang baru kami bentuk,&rdquo; ujar Dony saat ditemui usai acara&nbsp;Danantara: Menggerakkan Raksasa, Menyalakan Mesin Ekonomi Indonesia&nbsp;di Jakarta, Rabu, mengutip iqplus.info.
Dony menjelaskan bahwa Perminas berbeda dengan MIND ID. Pemerintah memutuskan pengalihan pengelolaan Agincourt ke Perminas agar bisnisnya berada langsung di bawah Danantara.
&ldquo;Nanti Perminas akan beroperasi langsung di bawah Danantara. Pemerintah kan bisnisnya ada di bawah Danantara semua, kan? Tentu diserahkan ke Danantara. (Perminas) perusahaan di bawah Danantara,&rdquo; jelasnya.
Meski demikian, Dony menegaskan bahwa Danantara tidak terlibat dalam komunikasi terkait peralihan pengelolaan tambang Agincourt.
&ldquo;Itu bukan dengan kami, ya. Itu nanti mungkin akan dikomunikasikan,&rdquo; kata Dony.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkapkan rencana pengelolaan kembali lahan dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan di Jakarta, Selasa (28/1), bahwa pengelolaan lahan tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Danantara.
Koordinasi ini bertujuan agar penyelesaian dilakukan secara baik, terukur, efektif, dan efisien.
Rencana pengelolaan lahan ini dibahas dalam rapat koordinasi Satgas PKH pada Senin (26/1).
Rapat dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta unsur-unsur dari 12 kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH. (DK)

Agincourt Resources pindah ke Perminas agar tambang Martabe dikelola langsung di bawah Danantara.