JAKARTA &ndash; Chief Operating Officer of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara), Dony Oskaria, said the merger of state-owned airlines will be formally completed in the first quarter of 2026.
As a result, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) will become the parent company of Citilink and Pelita Air, which are currently subsidiaries of PT Pertamina (Persero).
&ldquo;(The merger of) Garuda in the first quarter,&rdquo; he said at the CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 event at Hotel Kempinski Jakarta, as quoted on Friday (12/2).
Dony explained that the consolidation of the two state-owned carriers would be carried out prudently, separating existing issues from the future business concept, as cited by cnbcindonesia.com.
&ldquo;That is why I always say we must separate the problem from the concept; every business must be integrated within one ecosystem of our airlines,&rdquo; he said.
He added that the public need not worry about the restructuring process within the Garuda Group.
According to him, improvements will continue, while Danantara as the main shareholder will keep monitoring Garuda&rsquo;s business transformation.
&ldquo;We will certainly monitor the transformation process of Garuda Indonesia so that it becomes better going forward,&rdquo; he concluded. (DK/ZH)

BPI Danantara confirms merger of state-owned airlines under Garuda as holding company in early 2026.

Danantara: Garuda to parent Citilink and Pelita Air in Q1 2026

JAKARTA -&nbsp;PT Krakatau Steel Tbk (KRAS)&nbsp;memperluas bisnis ke segmen hulu industri baja, setelah memperoleh dukungan pendanaan dari Danantara untuk memperbaiki keuangan perusahaan.
Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan proyek pengembangan baja di segmen hulu ditargetkan mulai berjalan tahun ini, seperti dikutip dikutip Bloomberg Technoz.
Danantara terlibat langsung dalam penyehatan KRAS, mulai dari restrukturisasi utang hingga upaya menurunkan biaya operasional. Namun Danantara menegaskan suntikan modal diberikan hanya jika KRAS mencatatkan margin positif.
&ldquo;Kalau kita memberikan equity injection pada saat perusahaannya belum sampai di titik kontribusi margin positif, itu sama saja menggarami laut. Uangnya akan habis untuk operasional,&rdquo; ujar Dony di Jakarta, Rabu (28/1/).
Selain pembenahan keuangan, Danantara mendorong KRAS kembali masuk ke segmen hulu, agar memiliki struktur bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Integrasi ini ditargetkan rampung tahun ini.
Untuk mendukung restrukturisasi, KRAS memperoleh fasilitas pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dari Danantara dengan nilai maksimal Rp4,93 triliun. Fasilitas ini dijamin dengan aset senilai Rp13,94 triliun, atau lebih dari 50% total kekayaan bersih KRAS.
Berdasarkan keterbukaan informasi, penjaminan aset dilakukan pada 8 Januari 2026, serta telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS pada 23 Desember 2025.
Penjaminan mencakup jaminan fidusia atas persediaan dan piutang usaha, gadai rekening, serta hak tanggungan atas sejumlah aset.
Fasilitas shareholder loan itu terdiri atas pinjaman modal kerja Rp4,18 triliun, dengan tenor minimal lima tahun dan pinjaman Rp752,8 miliar dan jangka waktu minimal enam tahun. (DH/KR)

KRAS garap hulu baja usai disokong Danantara, menyusul rencana ekspansi dan restrukturisasi.

KRAS garap hulu baja usai diguyur modal Danantara

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Dony Oskaria, menyatakan bahwa tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang dikelola PT Agincourt Resources akan dialihkan ke BUMN baru, yaitu PT Perminas.
&ldquo;Ke Perminas. Jadi ada Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) yang baru kami bentuk,&rdquo; ujar Dony saat ditemui usai acara&nbsp;Danantara: Menggerakkan Raksasa, Menyalakan Mesin Ekonomi Indonesia&nbsp;di Jakarta, Rabu, mengutip iqplus.info.
Dony menjelaskan bahwa Perminas berbeda dengan MIND ID. Pemerintah memutuskan pengalihan pengelolaan Agincourt ke Perminas agar bisnisnya berada langsung di bawah Danantara.
&ldquo;Nanti Perminas akan beroperasi langsung di bawah Danantara. Pemerintah kan bisnisnya ada di bawah Danantara semua, kan? Tentu diserahkan ke Danantara. (Perminas) perusahaan di bawah Danantara,&rdquo; jelasnya.
Meski demikian, Dony menegaskan bahwa Danantara tidak terlibat dalam komunikasi terkait peralihan pengelolaan tambang Agincourt.
&ldquo;Itu bukan dengan kami, ya. Itu nanti mungkin akan dikomunikasikan,&rdquo; kata Dony.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkapkan rencana pengelolaan kembali lahan dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan di Jakarta, Selasa (28/1), bahwa pengelolaan lahan tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Danantara.
Koordinasi ini bertujuan agar penyelesaian dilakukan secara baik, terukur, efektif, dan efisien.
Rencana pengelolaan lahan ini dibahas dalam rapat koordinasi Satgas PKH pada Senin (26/1).
Rapat dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta unsur-unsur dari 12 kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH. (DK)

Agincourt Resources pindah ke Perminas agar tambang Martabe dikelola langsung di bawah Danantara.