JAKARTA - Induk Google, Alphabet dan raksasa e-commerce Amazon mulai memburu pendanaan global untuk membiayai lonjakan investasi kecerdasan buatan (AI). Kedua perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu menyiapkan penerbitan obligasi di luar pasar domestik di tengah persaingan agresif membangun infrastruktur AI.
Seperti dikutip Reuters, Alphabet mengungkap rencana penerbitan obligasi berdenominasi yen perdana, sementara Amazon menyiapkan obligasi franc Swiss pertama mereka. Langkah ini menandai makin besarnya kebutuhan pendanaan Big Tech untuk menopang ekspansi pusat data dan pengembangan AI generatif.
Belanja infrastruktur AI perusahaan teknologi global diperkirakan menembus lebih dari US$700 miliar tahun ini, melonjak dari sekitar US$410 miliar pada 2025. Lonjakan kebutuhan modal itu mendorong perusahaan teknologi semakin agresif memanfaatkan pasar utang global, setelah selama bertahun-tahun mengandalkan arus kas internal.
Alphabet diperkirakan menerbitkan obligasi senilai ratusan miliar yen. Sumber yang mengetahui transaksi tersebut mengatakan penentuan harga diperkirakan berlangsung bulan ini. Namun, Alphabet belum mengungkap nilai resmi penerbitan.
Perusahaan menunjuk Mizuho, Bank of America, dan Morgan Stanley sebagai penjamin emisi dalam transaksi tersebut.
&ldquo;Ini hanyalah fungsi dari situasi di mana ketika Anda memiliki utang yang sangat besar untuk dikumpulkan dan memiliki peringkat kredit yang sangat baik seperti yang dimiliki oleh perusahaan hyperscaler, Anda dapat melakukannya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga secara global,&rdquo; kata Kepala Strategi Pasar B. Riley Wealth, Art Hogan.
Pekan lalu, Alphabet lebih dulu menghimpun hampir US$17 miliar melalui dua penerbitan obligasi, masing-masing obligasi euro senilai 9 miliar euro atau sekitar US$10,6 miliar serta obligasi dolar Kanada senilai C$8,5 miliar atau sekitar US$6,2 miliar.
Sementara itu, Amazon menyatakan dana hasil penerbitan obligasi baru akan digunakan untuk kebutuhan korporasi, termasuk investasi bisnis dan belanja modal di masa depan. Amazon menunjuk BNP Paribas, Deutsche Bank, dan JPMorgan Chase untuk menggarap penerbitan obligasi dalam enam seri dengan tenor tiga hingga 25 tahun, menurut sumber yang mengetahui transaksi tersebut.
Gelombang penerbitan obligasi global ini memperlihatkan bagaimana perlombaan AI memaksa perusahaan teknologi raksasa membuka sumber pendanaan baru demi mempertahankan dominasi di industri.(DH)

Alphabet dan Amazon buru dana global untuk percepat ekspansi infrastruktur AI.

Alphabet dan Amazon andalkan utang untuk danai perang AI

JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 untuk memperbaiki ekosistem perdagangan elektronik (e-commerce) dan marketplace di Tanah Air.
Langkah ini dilakukan menyusul keluhan dari sejumlah pelaku usaha kecil terkait tingginya biaya administrasi dan logistik yang dibebankan oleh platform digital.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan revisi aturan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat dipublikasikan secara rinci, mengutip dari Antara.
&ldquo;Kami sedang menyiapkan revisi terkait regulasi ekosistem e-commerce. Namun detailnya belum bisa disampaikan karena masih dalam pembahasan,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Minggu.
Saat ini, perdagangan digital di Indonesia diatur melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang mencakup perizinan usaha, periklanan, serta pembinaan dan pengawasan bisnis perdagangan elektronik.
Budi menjelaskan, revisi aturan ini bertujuan memperkuat perlindungan terhadap produk lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendorong promosi produk dalam negeri di platform e-commerce.
Pemerintah juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, pemilik platform, hingga penjual dalam proses pembahasan revisi tersebut.
&ldquo;Kami ingin memastikan ekosistem ini saling menguntungkan, sehingga platform dan penjual dapat berjalan beriringan dengan kewajiban masing-masing,&rdquo; katanya. (DK)

Pemerintah siapkan revisi aturan e-commerce untuk lindungi UMKM dan konsumen.