JAKARTA - Indonesia menyiapkan langkah konkret untuk mencapai target produksi bahan bakar campuran etanol 20% atau E20 dalam dua tahun mendatang.Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9).Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran terkait untuk menyiapkan berbagai kebutuhan guna mencapai target tersebut, termasuk penyediaan lahan untuk pengembangan bahan baku etanol dan pembangunan industri pengolahannya.“Ratas dipimpin Bapak Presiden langsung, kita membahas agar dua tahun mendatang kita sudah bisa produksi paling kurang E20. Oleh karena itu, tadi Mentan diminta menyiapkan rencana termasuk lahan dan seterusnya,” ujar Zulkifli Hasan seusai mengikuti rapat, mengutip dari laman resmi Presiden Republik Indonesia, Kamis (17/9).Menurut Zulkifli, tebu menjadi bahan baku yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sebagai sumber etanol. Pemerintah pun menyiapkan lahan sekitar 2 juta hektare yang tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Jawa, Sumatra, Kalimantan hingga Papua.Sementara itu, pembangunan industri pengolahan etanol akan dilakukan oleh Danantara.“Mengonversi etanol itu yang paling memungkinkan ternyata dari tebu. Menyiapkan lahannya lebih kurang 2 juta hektare, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa, ada dari Sumatra akan disiapkan. Kemudian Danantara yang akan membangun industrinya, dalam dua tahun kita harus bekerja keras melihat perkembangan dulu yang sekarang. Kita harus mampu untuk menghasilkan E20, kira-kira itu intinya tadi,” kata Zulkifli.Zulkifli mengatakan, berdasarkan hasil kajian dan pembahasan pemerintah, target produksi E20 dinilai memungkinkan untuk dicapai dalam dua tahun.Nantinya, bahan bakar minyak berbasis crude oil yang digunakan di dalam negeri akan dicampur dengan etanol hingga mencapai komposisi 20%.“Setelah kita kaji dan seterusnya dimungkinkan dalam dua tahun mendatang crude oil kita sudah bisa dicampur dengan E20 itu, dalam dua tahun. Memang yang menjadi titik bottleneck adalah lahan. Tapi setelah dibahas tadi ada dari Kalimantan, ada dari Sumatra, ada dari Jawa, dan ada dari Papua,” ujarnya.Pemerintah memastikan kebutuhan etanol untuk penerapan E20 akan dipenuhi dari produksi dalam negeri.Pengembangan campuran etanol tersebut juga akan dilakukan secara bertahap dengan target jangka panjang menuju komposisi yang lebih tinggi.“E20 dalam negeri semuanya. Bertahap kita akan menuju E50, seperti B50. Tapi yang pertama ini E20, jangka panjang akan menuju E50,” ujar Zulkifli.Terkait kebutuhan lahan, pemerintah telah memetakan sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi untuk pengembangan tanaman tebu.Menurut Zulkifli, pemilihan tebu dilakukan setelah pemerintah mempertimbangkan sejumlah komoditas lain sebagai bahan baku etanol, termasuk jagung dan singkong.“Lahan, lahan yang ada. Karena kan tebu itu tidak semua daerah cocok ya. Tadi sudah dihitung kalau jagung nggak mungkin, nggak masuk hitungannya. Ya kemudian singkong, singkong juga dihitung-hitung itu tidak mudah. Tidak mudah panennya dan seterusnya karena tidak bisa mekanisasi. Ketemu tebu,” pungkasnya. (DK)

Lahan tebu akan dikembangkan di Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Papua untuk memenuhi kebutuhan.

Target E20 dua tahun lagi, Indonesia siapkan 2 juta hektare lahan tebu

NEW DELHI &mdash; Pemerintah India menegaskan tidak akan memberikan konsesi maupun komitmen untuk mengimpor etanol dari Amerika Serikat dalam perundingan perjanjian dagang bilateral kedua negara.
Dikutip dari Reuters, Kementerian Perdagangan India menyatakan kebijakan pencampuran etanol ke dalam bensin tetap mengutamakan pasokan dari dalam negeri.
India saat ini mewajibkan bensin mengandung campuran 20% etanol (E20). Regulasi yang berlaku hanya mengizinkan etanol produksi domestik digunakan sebagai bahan campuran bensin.
Kementerian menegaskan bahwa&nbsp; kabar yang menyebut India akan membuka impor etanol dalam skala besar dari Amerika Serikat tidak benar.
India dan Amerika Serikat masih merundingkan perjanjian dagang bilateral. Perundingan tersebut bertujuan memperluas akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan. Seorang pejabat senior Amerika Serikat bulan lalu mengatakan kesepakatan tersebut diperkirakan dapat ditandatangani dalam tiga hingga empat bulan ke depan.
Penerapan bensin E20 masih menuai polemik di India. Pemerintah mulai memberlakukannya secara nasional pada 2025, meski target awalnya baru pada 2030. Kebijakan tersebut diterapkan lebih cepat untuk mengurangi impor minyak.
Namun, penerapan E20 memicu protes, gugatan hukum, dan keluhan dari sebagian pemilik kendaraan. Mereka mengaku konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros dan sejumlah komponen kendaraan mengalami kerusakan.
Pekan ini, Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) menarik kembali surat yang sebelumnya dikirim kepada pemerintah mengenai dugaan kerusakan kendaraan akibat bahan bakar E20 yang terkontaminasi.
SIAM menyatakan bahwa data yang disampaikan dalam surat tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pengumpulan data yang lebih luas. Maka dari itu, asosiasi memutuskan untuk mencabut surat tersebut.
Meski menarik surat tersebut, SIAM tidak membantah adanya dugaan kontaminasi pada bahan bakar E20. Dalam surat yang diperoleh Reuters, asosiasi tersebut menyebutkan bahwa anggotanya menemukan peningkatan kerusakan komponen kendaraan yang diduga dipicu tingginya kadar klorida dalam bahan bakar.
SIAM juga menemukan kadar air pada bahan bakar E20 lebih tinggi dari seharusnya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat kendaraan tidak dapat dihidupkan setelah mengisi bahan bakar. Karena itu, SIAM meminta pemerintah memperketat pengawasan kualitas bahan bakar.
Pemerintah India membantah tudingan bahwa E20 menyebabkan masalah pada kendaraan secara luas. Kementerian Perminyakan menyebut hanya menemukan dua kasus kontaminasi klorida dari sekitar 2.000 pengujian kualitas bahan bakar.
Seorang pejabat senior pemerintah yang enggan disebutkan namanya mengatakan kekhawatiran terhadap E20 lebih banyak dipicu oleh informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, belum ada bukti yang mendukung klaim tersebut. (ARF)
&nbsp;

India menegaskan tidak akan mengimpor etanol dari AS dalam negosiasi dagang

India bantah akan impor etanol dari AS

JAKARTA &ndash; Pemerintah terus mendorong implementasi program biodiesel B50 dan bioetanol E20 sebagai langkah utama untuk menekan impor bahan bakar sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan percepatan penggunaan biofuel, bersama optimalisasi lifting minyak, menjadi strategi penting menghadapi krisis energi global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi minyak dalam negeri, mengutip dari ANTARA.
Setelah itu, diversifikasi energi melalui program B50 perlu dipercepat karena dapat mengurangi impor solar, disusul dengan percepatan implementasi program E20.
Program mandatori biodiesel B50 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang.&nbsp;
Skema ini diperkirakan mampu menekan konsumsi bahan bakar fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun.
Selain itu, penerapan B50 juga diproyeksikan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun atau sekitar US$9,18 miliar pada 2026.
Campuran B50 terdiri dari 50% crude palm oil (CPO) dan 50% solar fosil. Saat ini program tersebut masih dalam tahap uji jalan yang telah berlangsung sejak 9 Desember 2025.
Sementara itu, program E20 yang mencampurkan 20% bioetanol ke dalam bensin ditargetkan wajib diterapkan pada 2028 guna menekan impor bensin.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian ESDM berencana memulai produksi bioetanol pada 2027 di Merauke, Papua Selatan.&nbsp;
Program ini terhubung dengan proyek food estate pemerintah yang menargetkan pengembangan 500.000 hektare lahan tebu.
Selain biofuel, pemerintah juga tengah mengkaji pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang masih mendominasi pasokan domestik.
Bahlil menjelaskan konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton.&nbsp;
Karena itu, pemerintah perlu mencari solusi energi alternatif yang lebih berkelanjutan.
Meski demikian, ia memastikan cadangan energi nasional dalam jangka pendek masih dalam kondisi aman, termasuk untuk BBM seperti solar dan bensin yang berada di atas standar minimum nasional. (DK)

Program B50 dan E20 dipercepat guna kurangi impor solar, bensin, dan perkuat energi.