JAKARTA - UBS Group memangkas hampir separuh tenaga kerja yang menangani aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di Asia sebagai bagian dari restrukturisasi global pasca-akuisisi Credit Suisse.
Berdasarkan informasi dari sumber yang mengetahui kebijakan tersebut, UBS mengurangi jumlah staf di kantor keberlanjutan kawasan Asia dari tujuh orang menjadi tiga orang dalam beberapa bulan terakhir. Pemangkasan itu mencakup sejumlah pejabat senior dan menengah yang berbasis di Hong Kong dan Singapura.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya UBS merampingkan fungsi ESG di tingkat global setelah proses integrasi Credit Suisse. Jumlah pegawai di Chief Sustainability Office dilaporkan menyusut menjadi sekitar 35 orang dari lebih dari 100 orang pada pertengahan 2023.
UBS menolak mengomentari secara spesifik terkait pengurangan tenaga kerja tersebut. Namun, perusahaan menegaskan perubahan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian pendekatan terhadap isu keberlanjutan.
"Ambisi kami untuk memposisikan UBS sebagai pemimpin dalam keberlanjutan tetap tidak berubah," kata juru bicara UBS, seperti dikutip Straitstimes.
"Kami menerapkan prinsip keberlanjutan di seluruh grup untuk memperkuat penyampaian layanan, meningkatkan produktivitas, menghindari duplikasi, dan mendukung klien serta bisnis kami dalam skala besar."
Pengurangan fungsi ESG di UBS terjadi di tengah tren serupa yang dilakukan sejumlah bank global. Perubahan arah kebijakan politik dan regulasi di Amerika Serikat mendorong banyak institusi keuangan mengurangi fokus pada program ESG yang sebelumnya menjadi prioritas.
Beberapa bank besar telah mengambil langkah serupa. Goldman Sachs menghapus target keberagaman dari dokumen regulasinya pada 2025. HSBC merevisi target penurunan emisi, sementara Standard Chartered mengakui tantangan dalam mencapai sejumlah sasaran iklim. UBS juga telah keluar dari Net-Zero Banking Alliance, mengikuti langkah sejumlah bank global lainnya.
Restrukturisasi UBS tidak hanya menyasar kantor keberlanjutan. Bank tersebut sebelumnya membubarkan tim Sustainability and Impact Institute pada Desember 2024 yang berfokus pada riset dan pengembangan pemikiran terkait keberlanjutan.
Selain itu, tim pengelolaan data ESG yang sebelumnya beranggotakan sekitar 10 orang kini praktis hanya menyisakan satu pegawai setelah sebagian besar staf dipindahkan ke unit lain.
Fungsi social impact dan filantropi juga mengalami perampingan. Jumlah tenaga kerja di unit tersebut turun menjadi sekitar 86 orang dari sebelumnya sekitar 150 orang sebelum integrasi Credit Suisse. Meski demikian, sedikitnya 40 pegawai dialihkan ke berbagai fungsi lain di dalam organisasi.
Di tengah langkah efisiensi tersebut, UBS mengklaim tetap mencatat kemajuan dalam pencapaian target keberlanjutan. Bank tersebut menyebut emisi operasional dan konsumsi listrik berhasil ditekan 48% pada 2025 dibandingkan level 2023.
UBS juga melaporkan telah melampaui target pendanaan filantropi sebesar US$1 miliar pada 2025 lebih cepat dari jadwal, dengan program yang menjangkau lebih dari 26,5 juta penerima manfaat di berbagai negara.(DH)

Perubahan arah kebijakan politi di AS mendorong banyak institusi keuangan kurangi fokus pada ESG?

UBS Group pangkas separuh tim ESG Asia, mengapa?

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya mendukung pelestarian lingkungan dan aksi pengendalian perubahan iklim dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional yang jatuh pada 5 Juni 2026.
Peringatan tahun ini mengusung tema global "#NowForClimate" sebagai sebuah pengingat bahwa perubahan iklim telah menjadi isu global, dan upaya penanganannya merupakan tanggung jawab bersama, termasuk BNI. Tema ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan aksi nyata dalam menghadapi Triple Planetary Crisis yang meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi.
Sejalan dengan arah strategis global tersebut, Indonesia merespons secara progresif dengan mengusung tema nasional Hari Lingkungan Hidup 2026, "Saatnya Bekerja untuk Iklim". Tema ini menegaskan bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak lagi cukup sebatas membangun kesadaran (awareness), tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan dampak langsung bagi lingkungan dan masyarakat.
Semangat tersebut juga sejalan dengan komitmen BNI yang terus mendorong implementasi prinsip keberlanjutan melalui Pilar Keberlanjutan BNI yang mencakup aspek bisnis pada pilar Sustainability Finance, operasional pada Pilar Corporate Sustainability, maupun pemberdayaan masyarakat serta ketahanan lingkungan pada Pilar Inklusi &amp; Resilien.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan bahwa sektor perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan yang bertanggung jawab serta program-program yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
&ldquo;Sebagai institusi keuangan nasional, BNI percaya bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, kami terus memperkuat berbagai program yang mendukung keberlanjutan serta mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam aksi nyata menjaga bumi,&rdquo; ujar Okki.
Sejalan dengan target Pemerintah Indonesia untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, BNI telah menetapkan target NZE scope 1 &amp; 2 pada 2028 dan target NZE scope 3, termasuk pembiayaan, pada 2060 sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Untuk mencapai target tersebut, BNI terus memperkuat implementasi prinsip ESG melalui berbagai inisiatif, baik pada aspek operasional maupun bisnis.
Pada aspek bisnis, BNI terus menyelaraskan proses penilaian debitur dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), khususnya pada sektor energi, konstruksi dan real estat, transportasi dan logistik, serta sektor kehutanan dan perkebunan. Di samping itu BNI terus mengembangkan program pembiayaan dan pendanaan berwawasan lingkungan melalui ekspansi pembiayaan hijau, pembiayaan transisi melalui Sustainability Linked Loan (SLL) dan penerbitan Sustainability Bond pada tahun 2025 lalu.
BNI juga mendorong segmen UMKM untuk melaksanakan praktik bisnis yang ramah lingkungan, melalui program Jejak Kopi Khatulistiwa (JKK) dan BNI UMKM Ramah Lingkungan (BUMI). Melalui kedua program tersebut, BNI mendukung pemberdayaan UMKM dengan membangun ekosistem ekonomi hijau yang berorientasi ekspor, mendorong penerapan proses hijau, serta menghasilkan produk hijau yang memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.
Pada aspek operasional, selain dilakukan penguatan budaya kerja berkelanjutan, BNI menjalankan berbagai program efisiensi energi, digitalisasi proses bisnis, pengurangan penggunaan kertas, dan pengembangan bertahap pengelolaan limbah operasional dengan prinsip Zero Waste to Landfill guna menekan emisi karbon. Dalam pengelolaan limbah operasional, 100% limbah operasional Gedung Kantor Pusat telah diolah melalui proses daur ulang.
Untuk mendukung aspek ketahanan lingkungan pada Pilar Inklusi &amp; Resilien, BNI meluncurkan advisory playbook yang pertama di Indonesia di sektor Perkebunan Kelapa Sawit. Advisory playbook ini merupakan bagian dari program advisory BNI untuk mendukung dan mendampingi debitur melakukan transisi ke arah ekonomi hijau dan mencapai resiliensi debitur dalam menghadapi risiko iklim. Proses advisory juga dilakukan melalui technical assistance bagi debitur dalam menerapkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).
Sebagai bagian dari Pilar tersebut, BNI juga aktif mendukung pelestarian keanekaragaman hayati melalui berbagai program rehabilitasi lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat. Salah satunya diwujudkan lewat program rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BNI Berbagi di kawasan Hutan Organik Megamendung, Kabupaten Bogor.
Sejak 2018, BNI telah mendukung rehabilitasi lahan seluas 10 hektare dan penanaman 10.000 pohon. Kawasan tersebut kini telah menjadi habitat bagi sedikitnya 36 jenis pohon dari 23 famili dengan estimasi total 15.691 pohon dan berkontribusi terhadap penyerapan karbon sekitar 2.002 ton CO₂e, mengurangi risiko longsor, serta meningkatkan ketersediaan sumber air bagi masyarakat sekitar.
&ldquo;Momentum ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperkuat kolaborasi dan memperluas aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan bumi dan kualitas hidup generasi mendatang,&rdquo; tutup Okki. (YS)

BNI tegaskan komitmen pelestarian lingkungan dan pengendalian iklim di Hari Lingkungan Hidup 2026.

BNI dorong pembangunan berkelanjutan pada Hari Lingkungan Hidup 2026

JAKARTA - Pengaruh aktivis iklim terhadap kebijakan perusahaan minyak besar Amerika Serikat terus melemah, tercermin dari hasil rapat umum pemegang saham tahunan Chevron dan Exxon Mobil yang menunjukkan kuatnya dukungan investor terhadap manajemen.
Beberapa tahun lalu, kelompok aktivis lingkungan berhasil menggalang dukungan investor institusi untuk mendorong reformasi kebijakan iklim di sektor energi, termasuk transparansi emisi dan target pengurangan karbon.
Momentum tersebut mencapai puncaknya pada 2017 ketika pemegang saham berhasil memenangkan resolusi terkait pelaporan risiko iklim di Occidental Petroleum.
Seperti dikutip Reuters, dalam rapat pemegang saham yang digelar Rabu, direksi Chevron memperoleh dukungan 97% suara.
Paket kompensasi eksekutif juga mendapat tingkat persetujuan serupa. Sementara itu, proposal pemegang saham terkait perlindungan hak masyarakat adat dalam konteks isu lingkungan hanya memperoleh dukungan sekitar 9%.
Di Exxon Mobil, dukungan investor terhadap manajemen juga tetap kuat.
Sebanyak 71,3% pemegang saham menyetujui rencana perusahaan memindahkan domisili hukum dari New Jersey ke Texas, meskipun sejumlah penasihat pemegang saham memperingatkan langkah tersebut berpotensi mengurangi hak investor.
Proposal reformasi sistem pemungutan suara investor yang diajukan atas nama New York City Police Pension Fund hanya memperoleh dukungan 23,5% suara.
CEO Exxon Mobil Darren Woods secara terbuka menolak kritik dari kelompok investor aktivis. Dalam rapat tersebut, ia menyebut usulan reformasi yang diajukan Kantor Pengawas Keuangan Kota New York tidak layak menjadi bagian dari proses proposal pemegang saham.
Woods juga mengkritik proposal dari National Legal and Policy Center yang meminta perusahaan menunjuk ketua dewan independen.
Ia mengatakan usulan tersebut "telah ditarik atau dikecualikan sebanyak lima kali dan ditolak sebanyak 16 kali oleh pemegang saham Exxon Mobil sejak tahun 2000".
Kelompok aktivis menilai respons Exxon berlebihan.
"Menurut pandangan kami, respons tersebut lebih mencerminkan kekurangan tata kelola dan kematangan perusahaan daripada aktivitas pengajuan proposal pemegang saham kami," kata Direktur Pusat Hukum dan Kebijakan Nasional, Paul Chesser.
Pengawas Keuangan Kota New York Mark Levine menyatakan hasil pemungutan suara tetap menunjukkan adanya dukungan signifikan terhadap reformasi tata kelola perusahaan.
Sementara itu, Assistant Comptroller New York City Michael Garland menilai pendekatan Exxon mencerminkan tren yang lebih luas di sejumlah perusahaan besar yang berupaya mengurangi pengaruh pemegang saham terhadap pengambilan keputusan perusahaan.
"Ini bukan perilaku perusahaan yang normal," tulis Garland dalam sebuah unggahan blog.
"Hal ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam wacana politik dan budaya Amerika, yang semakin dinormalisasi di tingkat tertinggi kehidupan publik: menyerang institusi, mempertanyakan motif, dan memperlakukan pengawasan itu sendiri sebagai bentuk agresi."
Dia menambahkan, permusuhan refleksif terhadap pengawasan itu kini bermigrasi ke ruang rapat perusahaan.
Di tengah meredupnya tekanan investor terhadap agenda iklim, sektor energi tetap menghadapi tuntutan transisi energi yang semakin kompleks.
Lembaga pemeringkat Sustainable Fitch memperingatkan akuisisi Dominion Energy oleh NextEra Energy berpotensi meningkatkan porsi aset berintensitas karbon tinggi, termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara, dalam portofolio perusahaan.
Menurut Sustainable Fitch, kondisi tersebut dapat menekan profil keberlanjutan perusahaan sekaligus mencerminkan tantangan yang lebih luas bagi industri utilitas.
"Perusahaan utilitas akan mendapat keuntungan dari meningkatnya permintaan listrik, tetapi dekarbonisasi mungkin akan menjadi lebih sulit jika pertumbuhan tersebut diimbangi dengan pembangkitan listrik yang menghasilkan emisi lebih tinggi."
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa setelah beberapa tahun menjadi pusat perhatian investor global, agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) kini menghadapi tantangan baru di tengah meningkatnya fokus perusahaan energi terhadap pertumbuhan bisnis dan keamanan pasokan energi.
Melemahnya dukungan investor terhadap agenda lingkungan di perusahaan minyak besar AS juga terjadi seiring perubahan arah kebijakan pemerintah federal di bawah Presiden AS Donald Trump.
Sejak kembali menjabat, Trump menegaskan prioritas pada penguatan produksi energi domestik, termasuk minyak dan gas, serta mengurangi berbagai kebijakan yang dinilai membebani industri energi konvensional.
Arah kebijakan tersebut berbeda dengan pendekatan pemerintahan sebelumnya yang lebih menekankan transisi energi dan pengurangan emisi karbon.
Di era Presiden sebelumnya, isu perubahan iklim dan investasi hijau menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan energi nasional.
Pergeseran prioritas di Washington ini turut memengaruhi sentimen investor, yang kini cenderung lebih fokus pada profitabilitas dan ketahanan pasokan energi dibanding target-target lingkungan jangka panjang. (DH)

Proposal reformasi lingkungan dan tata kelola gagal merebut dukungan mayoritas.

Dukungan investor terhadap Isu lingkungan di raksasa minyak AS turun

JAKARTA - Suara lonceng yang memecah keheningan di lereng Gunung Agung menjadi mukadimah bagi sebuah harapan baru. Di Pura Kancing Gumi, Bali, doa-doa melambung setinggi 250 meter dari permukaan laut, memohon keselamatan bagi alam semesta.
Namun, masyarakat di kawasan Hutan Mahawana Basuki Besakih menyadari bahwa doa harus beriringan dengan laku nyata.
Melalui filosofi Tri Hita Karana&mdash;keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam&mdash;Pertamina hadir melalui program Hutan Lestari. Inisiatif reforestasi pasca-erupsi Gunung Agung tahun 2017 ini kini tak sekadar menghijaukan kembali lereng yang sempat mati suri, tetapi juga menghidupkan kembali sendi-sendi ekonomi warga desa.
I Nyoman Artana, sosok local hero di balik transformasi ini, menegaskan pentingnya menjaga Besakih sebagai Huluning Bali Rajya atau hulu dari Pulau Dewata. "Mengelola lingkungan harus dimulai dari hulu. Jika lokasi ini tidak dipelihara dengan baik, Bali akan rentan terhadap bencana dan perubahan iklim," ujarnya dengan nada penuh penekanan.
Hasil dari menjaga "hulu" ini pun berbuah manis. Kelompok binaan Nyoman kini mampu memanen 100 hingga 150 kg madu per tahun, dengan harga jual mencapai Rp500.000 per liter untuk madu kelanceng yang berkhasiat tinggi. Tak hanya itu, geliat wisata alam di lokasi ini melonjak drastis dengan pendapatan kelompok mencapai Rp120 juta per bulan, sekaligus membuka lapangan kerja bagi puluhan warga sebagai pengelola wisata.
Semangat menjaga alam ini pun bergema hingga ke tanah Lampung. Di Ulubelu, seorang pria bernama Wastoyo menjadi saksi hidup bagaimana hutan bisa mengubah karakter seseorang. Jika dulu hutan adalah medan perburuan dan sasaran gergaji mesin, kini hutan adalah rumah yang ia proteksi dengan sepenuh hati."Dulu, menebang pohon adalah cara instan kami untuk menyambung hidup karena ketidaktahuan. Kami terjebak dalam siklus perusakan demi sesuap nasi," kenang Wastoyo.
Titik balik terjadi saat Pertamina memperkenalkan Sekolah Hutan Lestari. Melalui pendampingan intensif kepada KUPS Margo Rukun, para mantan pemburu ini bertransformasi menjadi pembudidaya ulung. Mereka tidak hanya menanam 50.000 bibit pohon Multi-Purpose Tree Species (MPTS) untuk menahan erosi, tetapi juga mengubah limbah kopi menjadi pupuk berkualitas melalui unit Pertaganik Bestari.
Keberhasilan ini tercermin dari angka yang fantastis: KUPS Margo Rukun kini mencatatkan omzet hingga Rp2,2 miliar per tahun. Produk bibit dan konsep budidaya lebah mereka bahkan telah diadopsi oleh berbagai perusahaan multinasional sebagai standar rehabilitasi lahan di Lampung.
Bergeser ke pesisir Selatan Jawa, sebuah cerita unik lahir dari tangan dingin Wahyono di Kampung Laut, Cilacap. Di tempat yang dulunya gundul akibat pembalakan mangrove besar-besaran, Wahyono sempat dianggap "gila" oleh warga sekitar karena kegigihannya menanam kembali bakau di atas lahan yang gersang dan penuh udang yang mati terserang penyakit.
"Dulu semuanya gersang, namun, saya yakin mangrove adalah 'pabrik' alami kita, kini, keraguan warga sirna." ujar Wahyono.
Pembibitan mandiri Wahyono mampu memproduksi hingga 800 ribu bibit mangrove setiap tahunnya. Kawasan tersebut kini telah bermetamorfosis menjadi pusat eduwisata yang diakui peneliti mancanegara sebagai model pemulihan ekosistem pesisir.
Wahyono dengan haru menutup ceritanya, "Dulu mereka bilang saya gila, sekarang kita 'gila' bersama-sama untuk menjaga hutan demi masa depan anak cucu."
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan bahwa ketiga cerita sukses ini adalah bukti nyata komitmen Pertamina dalam mendukung program kedaulatan pangan nasional, sejalan dengan visi pemerintah era Presiden Prabowo Subianto.
Program Hutan L3stari telah menanam lebih dari delapan juta pohon produktif dan mangrove serta telah membina masyarakat sekitar melalui integrasi antara reforestasi, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi generasi muda.
"Pertamina membuktikan bahwa menjaga energi bumi bisa sejalan dengan menghidupkan kemandirian masyarakat, hutan tidak lagi hanya dijaga agar tidak rusak, tapi dirawat agar terus memberi kehidupan.&rdquo; Lanjut Baron.
Program Hutan Lestari berkontribusi pada pencapaian beberapa target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam mengakhiri kelaparan (SDG 2), memastikan konsumsi dan produksi berkelanjutan (SDG 12), serta aksi iklim (SDG 13). Selain itu, inisiatif ini sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), yang menjadi landasan Pertamina dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. (ys)

Program hutan lestari Pertamina berkontribusi pada pencapaian beberapa target SDGs

Hutan lestari Pertamina, kuatkan landasan bisnis berkelanjutan

JAKARTA - PT PP Presisi Tbk (PPRE) menutup tahun 2025 dengan tiga tambahan kontrak baru bernilai total Rp1,2 triliun. Direktur Utama PPRE, Rizki Dianugrah, menyatakan bahwa capaian tersebut menegaskan konsistensi perusahaan dalam menjalankan strategi pertumbuhan berkelanjutan, sekaligus memperkuat portofolio proyek di sektor pertambangan dan konstruksi. "Perolehan tiga kontrak baru menjelang akhir tahun menjadi bukti kepercayaan yang terus terjaga dari para pemilik proyek," ujar Rizki, dalam keterangan tertulis, Senin (29/12). Adapun tiga kontrak yang diraih meliputi proyek jasa pertambangan di Halmahera dengan nilai Rp602 miliar, yang merupakan pekerjaan tambah dari proyek eksisting. Selain itu, kata Rizky, PPRE memperoleh kontrak pembangunan jalan nasional Jantho&ndash;Keumala Seksi 3 di Aceh senilai Rp252 miliar, serta proyek coal processing plant dan overland conveyor system di Kalimantan Timur senilai Rp335 miliar yang dikerjakan melalui anak usaha PPRE.
&ldquo;Dengan dukungan sumber daya yang mumpuni, armada alat berat, serta penerapan tata kelola K3 dan lingkungan yang berstandar tinggi, kami optimis dapat menyelesaikan proyek tepat waktu dengan kualitas yang excellent,&rdquo; jelas Rizki. Ke depannya, Rizki menegaskan, PPRE berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi terintegrasi yang profesional dan inovatif dengan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan. (DK/KR)

PPRE raih tiga kontrak baru dari sektor tambang dan konstruksi jalan senilai Rp1,2 triliun.