JAKARTA - Filipina bersiap mengimpor minyak mentah Rusia untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Pengiriman sekitar 100.000 ton minyak jenis ESPO Blend diperkirakan segera tiba di terminal Bataan.
Dikutip&nbsp;GulfNews, data pelayaran menunjukkan tanker Rusia Sara Sky yang berangkat dari Kozmino sedang menuju fasilitas milik Petron. Langkah ini diambil setelah pembicaraan antar pemerintah di tengah tekanan pasokan global serta adanya pengecualian sanksi dari Amerika Serikat.
Struktur kepemilikan Petron mencerminkan keterlibatan negara dan mitra strategis. Pemerintah Filipina melalui Philippine National Oil Company memegang 40% saham, setara dengan porsi Saudi Aramco, sementara sisanya dimiliki publik.
Di sisi kebijakan domestik, Presiden Ferdinand Marcos Jr. segera menandatangani aturan yang memberi kewenangan menangguhkan atau menurunkan pajak bahan bakar. Pemerintah menegaskan proses masih menunggu penyampaian dokumen resmi.
&ldquo;Sejauh yang saya tahu, masih ditunggu untuk diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani,&rdquo; kata Claire Castro.
Ia menambahkan, &ldquo;Presiden akan langsung menandatanganinya.&rdquo;
Pemerintah membantah adanya penolakan internal dan menegaskan kebijakan ini menjadi prioritas untuk meredam dampak kenaikan harga energi.
&ldquo;Atasannya jelas ingin kebijakan ini segera berlaku. Satu-satunya kendala karena dokumen belum diterima,&rdquo; ujarnya.
Rancangan tersebut menetapkan penyesuaian pajak hanya dapat dilakukan jika harga minyak global rata-rata mencapai minimal US$80 per barel selama 30 hari. Hingga kini, ambang batas tersebut belum tercapai.
Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah menghadapi volatilitas harga energi akibat ketegangan geopolitik. Penyesuaian pajak hanya berlaku untuk produk impor, sehingga bergantung pada realisasi pasokan.
Harga bahan bakar dalam negeri tetap mengikuti acuan internasional, khususnya MOPS, dengan mekanisme penentuan harga berdasarkan sistem masuk pertama, keluar pertama.(DH)

Filipina impor minyak Rusia, pemerintah siapkan kebijakan pajak untuk redam lonjakan harga energi.