JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungan pada rencana pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tengah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Purbaya mengatakan Kepala BGN telah melaporkan rencana penghematan lanjutan dalam program tersebut. Menurut dia, besaran efisiensi yang akan dilakukan cukup signifikan, meskipun ia enggan menyebut berapa besar anggaran yang akan dihemat.
&ldquo;Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi,&rdquo; kata Purbaya, saat ditanya apakah estimasi pemangkasan sekitar Rp40 triliun, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (26/6).
&ldquo;Tapi yang penting programnya jalan. Ada efisiensi yang lebih bagus, walaupun masih bisa dikurangi sedikit, tapi akan signifikan,&rdquo; imbuhnya.
Selain itu, Purbaya menegaskan efisiensi tidak akan mengurangi kualitas makanan yang dibagikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebaliknya, perbaikan program justru akan difokuskan pada aspek sumber daya manusia, termasuk penambahan tenaga ahli gizi.
Dalam pertemuan bersama BGN, Purbaya memaparkan lembaga pelaksana program prioritas ini mengalami kesulitan dalam pengawasan anggaran di daerah.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan memberi dukungan pengawasan, lewat penugasan khusus tim pengawas di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada masing-masing daerah.
&ldquo;Kalau jelek kita bilang jelek, rekomendasikan tutup,&rdquo; kata Purbaya. &ldquo;Kita gak akan kong-kalikong, kalau pengawasan BGN sendiri, ada conflict of interest,&rdquo; imbuhnya.
Pada pertengahan Mei, Purbaya sempat memaparkan pemerintah memang telah berencana menekan anggaran program MBG, yang semula mendapat alokasi APBN Rp355 triliun untuk 2026.
&ldquo;Nanti bukan Rp335 triliun, nanti ada penghematan-penghematan tertentu sesuai dengan instruksi presiden,&rdquo; kata Purbaya, setelah memaparkan realisasi APBN hingga April 2026. (KR)

Purbaya mendukung efisiensi anggaran MBG dan bersedia ikut mengawasi program di daerah.

Purbaya setuju anggaran MBG dipangkas, fokus perbaiki SDM

JAKARTA &ndash; Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui perencanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) belum disiapkan secara matang, sehingga memunculkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program prioritas ini.
&ldquo;Masalah kita adalah ide-ide besar presiden tidak kita siapkan perencananya yang matang,&rdquo; kata Luhut, saat membuka seminar Rule of Law and Economic Growth di kantor DEN pada Kamis (25/6).
&ldquo;Itu salah kita semua,&rdquo; imbuh Luhut.
Menurut purnawirawan militer yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini, masalah MBG seharusnya bisa diminimalisir jika kajian dan perencanaan dilakukan lebih baik sejak awal. Terutama untuk pelaksanaan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Indonesia.
Luhut juga menilai banyak waktu terbuang untuk memperdebatkan persoalan yang semestinya tidak terjadi.
Selain itu, ia mengaku telah menyampaikan hasil survei dan sejumlah usulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) setelah Wakil Kepala BGN bersama jajarannya menemui DEN, agar evaluasi program lebih komprehensif dan mempermudah identifikasi masalah inti.
&ldquo;Ya sebenarnya efisiensi lagi,&rdquo; ujarnya.
Meski demikian, Luhut meyakini implementasi program akan semakin baik dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan.
Ia juga mendorong pelaksana program MBG segera menemukan jalan tengah, tanpa harus mengorbankan kelanjutan program yang memberi dampak signifikan terhadap ekonomi nasional.
&ldquo;Kami terus terang punya kepentingan supaya mendorong juga pertumbuhan ekonomi, karena itu kan pemerataan sebenarnya Rp1 triliun per hari turun ke bawah itu dampaknya besar,&rdquo; jelas Luhut. (KR)

Dewan Ekonomi Nasional mendorong program MBG ke depan lebih efisien dan memprioritaskan wilayah 3T.

Luhut akui perencanaan MBG kurang matang, usul efisiensi program

JAKARTA - BMW AG bersama perwakilan serikat pekerja bersiap memulai dialog terkait langkah efisiensi, menyusul peringatan penurunan proyeksi laba akibat melemahnya pasar otomotif di China serta meningkatnya biaya dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
BMW diketahui telah memangkas panduan margin laba divisi otomotif menjadi sekitar 1%&ndash;3%, turun dari proyeksi sebelumnya di kisaran 4%&ndash;6%.
Revisi tersebut mencerminkan tekanan signifikan pada kinerja perusahaan di tengah kondisi pasar global yang tidak stabil.
Dikutip dari Reuters, penurunan kinerja ini terutama dipicu oleh lesunya permintaan kendaraan di China yang merupakan salah satu pasar utama BMW, serta kenaikan biaya operasional akibat gangguan rantai pasok dan dampak konflik di Timur Tengah.
Sentimen negatif tersebut turut menekan saham BMW hingga menyentuh level terendah dalam hampir enam tahun di bursa Frankfurt.
Sebagai respons, dewan pekerja dan manajemen BMW tengah menyiapkan pembahasan untuk mencari langkah penyesuaian biaya yang tetap mempertimbangkan kondisi tenaga kerja. Perusahaan menegaskan akan mengedepankan dialog dalam proses restrukturisasi tersebut.
BMW juga menargetkan penyesuaian tenaga kerja global hingga sekitar 5% pada akhir tahun. Pengurangan sekitar 7.700 posisi disebut akan dilakukan melalui mekanisme alami seperti pensiun dan pengunduran diri, bukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
CEO BMW, Milan Nedeljković, menegaskan perusahaan akan mempercepat langkah pemangkasan biaya struktural untuk menjaga daya saing di tengah tekanan industri otomotif global.
Tekanan serupa juga dialami produsen mobil mewah Eropa lainnya seperti Mercedes-Benz, Volkswagen, dan Stellantis, yang sama-sama menghadapi penurunan margin akibat melemahnya permintaan dan meningkatnya biaya produksi. (GA)

BMW siapkan efisiensi usai tekanan laba akibat lesunya penjualan di China dan perang Iran.

Penjualan di China lesu, BMW siap pangkas 7.700 karyawan 

JAKARTA &ndash; Isu fiskal, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) menjadi topik yang paling banyak menarik perhatian pembaca IDNFinancials.com dalam sepekan terakhir (8-14 Juni 2026).
Ekonom senior Chatib Basri memaparkan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah Indonesia, sementara pada saat yang sama, terbatasnya ruang fiskal mendorong pemerintahan Prabowo Subianto memangkas anggaran sejumlah program prioritas.
Pembaca juga menyoroti efisiensi pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mulai mengharapkan sumber dana baru dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) hingga dana asing untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Indonesia.
Dari pasar keuangan, arah kebijakan BI Rate, pergerakan rupiah, dan aktivitas investor asing di pasar saham juga menarik perhatian pembaca.
Sejumlah isu global tak luput dari sorotan, mulai dari konflik Iran dan Amerika Serikat (AS), arus keluar dana investor Jepang dari pasar saham global, hingga dinamika industri otomotif global.
Berikut 10 berita terpopuler di IDNFinancials.com sepanjang sepekan terakhir:
<ol>
<li>Hadapi tekanan fiskal, Chatib Basri: Tugas Menkeu Gampang</li>
<li>RI cari jalur baru, kurangi ketergantungan internet pada Singapura</li>
<li>Kepala BGN minta CSR dan dana asing biayai MBG di wilayah 3T</li>
<li>IRGC: Serang Haifa, Israel memulai 'permainan' berbahaya</li>
<li>Asing borong saham ini saat IHSG turun 2,87% di sesi I</li>
<li>BI Rate mendadak naik, ekonom nilai BI makin hawkish</li>
<li>Rupiah mulai pulih, analis MUFG ingatkan tekanan belum usai</li>
<li>Investor Jepang tarik dana serentak dari pasar saham global</li>
<li>Di tengah krisis, upaya lengserkan CEO Honda berujung gagal</li>
<li>Hadapi tekanan terhadap rupiah, Indonesia ubah haluan?</li>
</ol>
(KR)

Isu MBG, kondisi fiskal RI, hingga kebijakan BI menjadi sorotan pembaca sepekan terakhir.

Populer sepekan: Tekanan fiskal RI, efisiensi MBG, hingga arah BI Rate

JAKARTA &ndash; Badan Gizi Nasional (BGN) memulai moratorium atau penghentian sementara dalam penambahan dapur baru, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi anggaran program prioritas pemerintah, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini.
Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan saat ini jumlah dapur yang telah beroperasi maupun dalam tahap persiapan, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan di sejumlah wilayah.
&ldquo;Kalau kemudian setelah kita lihat ternyata kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami bereskan dulu,&rdquo; kata Nanik dalam konferensi pers, yang digelar Kamis (5/6).
Menurut Nanik, keputusan itu juga berdasarkan sebaran dapur MBG yang belum merata
belum meratanya penyebaran dapur MBG. Saat ini, banyak dapur terkonsentrasi di kawasan aglomerasi, sementara daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih belum tersentuh secara optimal.
&ldquo;Jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,&rdquo; ujarnya.
Selain moratorium, Nanik mengatakan BGN akan memfokuskan penerima manfaat dari program MBG, pembenahan dapur eksisting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dapur yang tidak memenuhi standar juga akan dihentikan untuk sementara.
Nanik menambahkan efisiensi anggaran juga akan dilakukan lewat skema pendanaan alternatif, agar program bergantung penuh pada APBN. Pilihan yang tengah dikaji antara lain pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, serta penggunaan fasilitas pendukung di luar SPPG.
&ldquo;Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya, kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah,&rdquo; katanya.
BGN menargetkan langkah tersebut dapat memperluas jangkauan MBG di wilayah 3T tanpa menambah beban belanja negara, sekaligus memastikan kualitas layanan dan pemerataan penerima manfaat.
&ldquo;Kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta target penerima,&rdquo; imbuh Nanik. (KR)

Pimpinan BGN baru akan evaluasi sebaran dapur MBG dan alihkan prioritas program ke wilayah 3T.

BGN moratorium dapur MBG baru, fokus hemat anggaran

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia berencana memangkas kembali anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjaga agar defisit fiskal tak melebihi batas maksimal 3%.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan rencana itu adalah salah satu upaya antisipasi pemerintah pada pembengkakan APBN, menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia yang tembus di atas US$100 per barel.
Pasalnya, kata Juda dalam acara Policy Dialogue - Kick Off program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026, pemerintah telah berkomitmen agar harga BBM bersubsidi tidak naik.
Program MBG sebelumnya dimulai dengan frekuensi pemberian makanan selama 6 hari dalam sepekan. Namun pada akhir Maret 2026, jatah pemberian makanan dipangkas sehari menjadi 5 hari dalam sepekan.
Dengan rencana pemangkasan tambahan itu, jatah pemberian makanan akan berkurang menjadi 4 hari dalam sepekan.
&ldquo;MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logic kan?,&rdquo; jelas Juda, seperti dikutip CNBC Indonesia dalam acara tersebut.
Selain itu, ia memperkirakan APBN bisa berhemat Rp4 triliun dengan rencana pemangkasan tersebut. &ldquo;Setahun tentu saja lebih dari Rp50 triliun bisa menghemat,&rdquo; imbuhnya.
Tidak hanya mendorong efisiensi, kata Juda, pemerintah juga akan terus mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar.
&ldquo;Istilahnya SPPG nakal itu diskros, dievaluasi. Jadi ini sebagai contoh bagaimana penajaman-penajaman refocusing terus dilakukan,&rdquo; jelas Juda. (KR)

Pemangkasan kedua ini akan mengurangi jatah pemberian MBG menjadi 4 hari untuk satu pekan.

MBG akan dipangkas lagi demi hemat APBN Rp50 triliun per tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto&nbsp; menegaskan bahwa penguatan ekonomi nasional harus dimulai dari internal, dengan membangun kemandirian dan daya saing.
"Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak lagi bergantung oleh kekuatan eksternal," kata Presiden di cara&nbsp;Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, pada Jumat (13/02).
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kelautan melalui pembangunan desa-desa nelayan secara terintegrasi di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan, sebagai bagian dari target besar 5.000 desa nelayan hingga 2029.
&ldquo;Selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka, mereka sulit dapat solar, mereka sulit untuk dapat akses ke pasar. Ini kita ubah,&rdquo; ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyoroti percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih yang akan menjadi penggerak ekonomi desa.
Dalam waktu dekat, ratusan koperasi ditargetkan mulai beroperasi, dengan total hampir 30.000 koperasi dan gudang yang telah dalam tahap pembentukan.
Setiap koperasi akan dilengkapi gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi desa murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga ringan guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.
Pada kesempatan ini, Presiden menyampaikan bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, negara berhasil melakukan penghematan anggaran lebih dari Rp300 triliun.
Dana hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk mendukung program-program produktif, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Penghematan ini, jika tidak dilakukan, akan berpotensi untuk dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab." (YS)

Dana efisiensi dipakai untuk program-program produktif, jika tidak, akan dikorup oknum-oknum.