JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia berencana memangkas kembali anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjaga agar defisit fiskal tak melebihi batas maksimal 3%.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan rencana itu adalah salah satu upaya antisipasi pemerintah pada pembengkakan APBN, menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia yang tembus di atas US$100 per barel.
Pasalnya, kata Juda dalam acara Policy Dialogue - Kick Off program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026, pemerintah telah berkomitmen agar harga BBM bersubsidi tidak naik.
Program MBG sebelumnya dimulai dengan frekuensi pemberian makanan selama 6 hari dalam sepekan. Namun pada akhir Maret 2026, jatah pemberian makanan dipangkas sehari menjadi 5 hari dalam sepekan.
Dengan rencana pemangkasan tambahan itu, jatah pemberian makanan akan berkurang menjadi 4 hari dalam sepekan.
&ldquo;MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logic kan?,&rdquo; jelas Juda, seperti dikutip CNBC Indonesia dalam acara tersebut.
Selain itu, ia memperkirakan APBN bisa berhemat Rp4 triliun dengan rencana pemangkasan tersebut. &ldquo;Setahun tentu saja lebih dari Rp50 triliun bisa menghemat,&rdquo; imbuhnya.
Tidak hanya mendorong efisiensi, kata Juda, pemerintah juga akan terus mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar.
&ldquo;Istilahnya SPPG nakal itu diskros, dievaluasi. Jadi ini sebagai contoh bagaimana penajaman-penajaman refocusing terus dilakukan,&rdquo; jelas Juda. (KR)

Pemangkasan kedua ini akan mengurangi jatah pemberian MBG menjadi 4 hari untuk satu pekan.

MBG akan dipangkas lagi demi hemat APBN Rp50 triliun per tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto&nbsp; menegaskan bahwa penguatan ekonomi nasional harus dimulai dari internal, dengan membangun kemandirian dan daya saing.
"Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak lagi bergantung oleh kekuatan eksternal," kata Presiden di cara&nbsp;Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, pada Jumat (13/02).
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kelautan melalui pembangunan desa-desa nelayan secara terintegrasi di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan, sebagai bagian dari target besar 5.000 desa nelayan hingga 2029.
&ldquo;Selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka, mereka sulit dapat solar, mereka sulit untuk dapat akses ke pasar. Ini kita ubah,&rdquo; ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyoroti percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih yang akan menjadi penggerak ekonomi desa.
Dalam waktu dekat, ratusan koperasi ditargetkan mulai beroperasi, dengan total hampir 30.000 koperasi dan gudang yang telah dalam tahap pembentukan.
Setiap koperasi akan dilengkapi gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi desa murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga ringan guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.
Pada kesempatan ini, Presiden menyampaikan bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, negara berhasil melakukan penghematan anggaran lebih dari Rp300 triliun.
Dana hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk mendukung program-program produktif, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Penghematan ini, jika tidak dilakukan, akan berpotensi untuk dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab." (YS)

Dana efisiensi dipakai untuk program-program produktif, jika tidak, akan dikorup oknum-oknum.