JAKARTA - Pemerintah Thailand meluncurkan paket stimulus besar senilai US$5,39 miliar untuk meredam tekanan biaya hidup yang terus meningkat di tengah krisis energi global dan inflasi yang kian tinggi.
Seperti dikutip Vnexpress, Kabinet Thailand menyetujui program &ldquo;Thai Help Thai Plus&rdquo; senilai 176 miliar baht, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang usaha kecil agar tidak tertekan lebih dalam akibat lonjakan harga.
Deputy Prime Minister sekaligus Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas mengatakan kebijakan ini dirancang untuk menahan penurunan daya beli masyarakat di tengah fase krisis ekonomi baru.
Dia mengatakan Thailand sedang memasuki gelombang krisis ketiga setelah krisis energi: krisis harga tinggi, yang sebagian besar disebabkan oleh inflasi pada April 2026, yang mencapai 2,9%.
Pemerintah menilai Thailand kini memasuki fase krisis baru setelah krisis energi, yakni krisis harga tinggi yang dipicu inflasi yang pada April 2026 tercatat mencapai 2,9% dan berpotensi naik hingga 5%.
Skema bantuan ini akan menjangkau lebih dari 43 juta warga, termasuk 13,2 juta penerima kartu kesejahteraan negara yang akan mendapat tambahan bantuan 1.000 baht pada periode Juni hingga September 2026 untuk pembelian barang kebutuhan pokok.
Sekretaris Tetap untuk Keuangan, Lavaron Sangsnit, mengatakan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial di tengah tekanan ekonomi global.
Sistem pendaftaran bantuan akan dibuka melalui aplikasi Pao Tang pada 25-29 Mei, dengan dukungan sistem digital yang disiapkan oleh Krungthai Bank untuk menjangkau sekitar 30 juta penerima manfaat.
Pemerintah juga mulai mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan untuk membantu usaha kecil meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat digitalisasi, dan membuka akses ke kredit formal.(DH)

Thailand gelontorkan US$5,3 miliar stimulus untuk redam inflasi dan bantu 43 juta warga.

Thailand hadapi krisis baru, luncurkan paket US$5,3 miliar 

JAKARTA - Pendiri Amazon, Jeff Bezos, melontarkan usulan kontroversial soal pajak di Amerika Serikat. Orang terkaya keempat dunia itu meminta pemerintah membebaskan separuh masyarakat berpenghasilan rendah dari kewajiban membayar pajak penghasilan federal.
Dalam wawancara dengan CNBC, Bezos, menilai kontribusi pajak dari kelompok berpendapatan bawah terlalu kecil untuk memberi dampak signifikan terhadap penerimaan negara, namun justru memberatkan masyarakat yang sedang menghadapi tekanan biaya hidup tinggi.
&ldquo;Saya kira tidak harus 3%,&rdquo; kata Bezos Merujuk pada porsi pajak yang dibayar kelompok 50% terbawah wajib pajak AS. &ldquo;Saya pikir seharusnya nol.&rdquo;ujar Bezos seperti dikutip CNBC.
Menurut data Tax Foundation berdasarkan statistik Internal Revenue Service (IRS), kelompok separuh terbawah wajib pajak di AS memiliki pendapatan bruto rata-rata sekitar US$54 ribu pada 2023. Sementara kelompok 1% terkaya mencatat pendapatan minimal US$676 ribu per tahun.
Bezos bahkan mencontohkan pekerja sektor kesehatan dengan penghasilan US$75 ribu per tahun yang menurutnya tidak seharusnya ikut menanggung beban pajak federal.
&ldquo;Kita seharusnya tidak meminta perawat di Queens ini untuk mengirim uang ke Washington,&rdquo; ujar Bezos. &ldquo;Mereka seharusnya mengirimkan permintaan maaf kepadanya. Ini benar-benar tidak masuk akal.&rdquo;
Pernyataan Bezos muncul di tengah meningkatnya perdebatan soal ketimpangan ekonomi dan tekanan biaya hidup di AS.
Sejumlah negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat tengah mempertimbangkan pajak lebih tinggi bagi kelompok kaya, sementara legislator federal mulai mendorong pemotongan pajak untuk pekerja berpenghasilan rendah dan menengah.
Salah satu proposal datang dari Senator Cory Booker melalui rancangan &ldquo;Keep Your Pay Act&rdquo; yang mengusulkan pembebasan pajak atas pendapatan hingga US$75 ribu bagi keluarga.
Di sisi lain, perdebatan mengenai keadilan sistem perpajakan AS kembali mengemuka. Data Tax Foundation menunjukkan kelompok 1% terkaya menyumbang sekitar 38% dari total pajak penghasilan federal pada 2023, meski hanya menguasai sekitar 21% total pendapatan nasional.
Namun sejumlah kelompok progresif menilai sistem pajak AS belum benar-benar progresif. Mereka menyoroti celah aturan perpajakan yang memungkinkan kelompok kaya membayar tarif efektif jauh lebih rendah melalui optimalisasi aset dan investasi.
Bezos mengakui kesenjangan ekonomi di AS semakin nyata.
Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai &ldquo;kisah dua ekonomi,&rdquo; ketika sebagian masyarakat menikmati lonjakan aset dan pendapatan, sementara kelompok lain justru kesulitan menghadapi inflasi dan kenaikan biaya hidup.
&ldquo;Saya rasa yang terjadi adalah semacam kisah dua ekonomi, jadi ada banyak orang di negara ini yang benar-benar sejahtera, tetapi ada juga banyak orang di negara ini yang sedang berjuang,&rdquo; kata Bezos.(DH)

Pendiri Amazon minta pemerintah AS hapus pajak bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Bezos minta AS bebaskan pajak untuk kelompok berpenghasilan rendah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menetapkan target defisit fiskal Indonesia tahun 2027 di kisaran 1,8% hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), seiring ambisinya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 6,5%.
Dalam pidato kenegaraan di parlemen pada Rabu (20/5/2026), Prabowo menegaskan pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat langsung bagi seluruh rakyat Indonesia.
&ldquo;Saya yakin setiap patriot akan mendukung ini bumi, air, dan semua sumber daya di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,&rdquo; kata Prabowo, seperti dikutip Channelnewsasia.
Target defisit tersebut jauh lebih rendah dibanding proyeksi Kementerian Keuangan untuk 2026 sebesar 2,9% terhadap PDB yang telah memperhitungkan dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi global.
Selain itu, pemerintah menargetkan inflasi 2027 berada di rentang 1,5%-3,5%, dengan pertumbuhan ekonomi dipatok antara 5,8% hingga 6,5%.
Pernyataan Prabowo mengenai pengelolaan sumber daya alam muncul di tengah persiapan pemerintah membentuk lembaga khusus pengelola komoditas strategis nasional. Indonesia, sebagai produsen utama nikel, batu bara, timah, dan minyak sawit dunia, ingin meningkatkan penerimaan negara melalui pengendalian ekspor komoditas utama.
Rencana tersebut memicu kekhawatiran pelaku pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 3,5% pada perdagangan Selasa setelah kabar pembentukan badan pengelola komoditas mencuat.
Sorotan terhadap perekonomian Indonesia juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Lembaga pemeringkat Moody&rsquo;s dan Fitch sebelumnya memangkas outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif karena menilai kredibilitas dan prediktabilitas kebijakan pemerintah melemah.
Tekanan terhadap pasar semakin besar setelah MSCI pada Januari lalu menyoroti persoalan transparansi pasar modal Indonesia dan memperingatkan potensi penurunan status Indonesia menjadi pasar frontier. Peringatan itu sempat memicu aksi jual besar-besaran senilai lebih dari US$120 miliar.
Sementara itu, dipasar valuta asing, rupiah terus mencetak rekor terendah baru meski Bank Indonesia telah melakukan intervensi berulang kali.
Prabowo menargetkan nilai tukar rupiah pada 2027 berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Dalam pidatonya, Prabowo juga menetapkan target belanja negara sebesar 13,62%-14,80% terhadap PDB, sementara penerimaan negara diproyeksikan berada di level 11,82%-12,40% terhadap PDB.(DH)

Prabowo targetkan pertumbuhan tinggi saat pasar cemas soal kebijakan baru.

Prabowo kejar ekonomi tumbuh 6,5% dengan defisit lebih rendah

JAKARTA &ndash; Pertumbuhan ekonomi Malaysia mencapai 5,4% pada kuartal pertama 2026, lebih tinggi dari estimasi konsensus yang memperkirakan pertumbuhan di level 5,3%.
Namun pertumbuhan ekonomi Malaysia cenderung melambat, jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal empat 2025, yang mencapai 6,2% secara tahunan.
Gubernur Bank Negara Malaysia (BNM), Abdul Rasheed Ghaffour, mengatakan perlambatan itu akibat dinamika pasar global.
&ldquo;Dari tingginya harga energi, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian yang meningkat akibat faktor eksternal,&rdquo; ungkap Abdul Ghaffour, dalam keterangan yang disampaikan Jumat (15/5).
Meskipun demikian, Ghaffour menilai ekonomi Malaysia diperkirakan tetap resilien untuk 2026, dengan ekspektasi pertumbuhan di kisaran 4-5%.
&ldquo;Didukung permintaan domestik yang tetap kuat dan ekspansi lanjutan yang mendukung kinerja ekspor,&rdquo; imbuhnya.
Dari sisi kebijakan moneter, Ghaffour menilai tingkat suku bunga acuan di Malaysia juga sudah tepat, setelah bank sentral menahan suku bunga acuan di level 2,75%.
Berbeda dengan Malaysia, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama taun ini mencapai 5,61%, didukung faktor musiman seperti perayaan Idul Fitri 2026 yang mendorong belanja konsumen.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan tertinggi dalam 10 kuartal terakhir, atau sejak September 2022.
Namun pemerintah Indonesia saat ini tengah berusaha menjaga level pertumbuhan ekonominya dengan berbagai cara, agar mencapai target pertumbuhan 5,4-5,6% untuk 2026. (KR)

Ekonomi Malaysia di atas estimasi konsensus di kuartal pertama, namun melambat dibanding akhir 2026.

Pertumbuhan ekonomi Malaysia melambat, di bawah Indonesia

JAKARTA - Venezuela mulai menjalankan restrukturisasi utang luar negeri dan kewajiban PDVSA yang nilainya diperkirakan melampaui US$150 miliar, menandai upaya Caracas kembali masuk ke sistem keuangan global setelah bertahun-tahun terisolasi akibat gagal bayar dan sanksi internasional.
Presiden interim Bank Sentral Venezuela, Luis Perez, mengatakan langkah restrukturisasi menjadi momentum penting untuk memulihkan hubungan negara itu dengan lembaga keuangan internasional.
&ldquo;Restrukturisasi ini membawa Republik Venezuela keluar dari bayang-bayang di dunia keuangan internasional,&rdquo; ujar Perez seperti dikutip Reuters.
&ldquo;Seluruh dunia menyaksikan dengan antusias dan persetujuan.&rdquo;
Venezuela mengumumkan dimulainya restrukturisasi utang pada Rabu waktu setempat. Kewajiban yang akan dinegosiasikan mencakup obligasi negara, utang perusahaan minyak negara PDVSA, bunga tertunggak, hingga kewajiban hasil putusan arbitrase internasional sejak negara itu gagal bayar pada 2017.
Perez menolak membeberkan rincian skema restrukturisasi dan menyebut pembahasan teknis ditangani langsung oleh perwakilan Venezuela di Dana Moneter Internasional (IMF), Calixto Ortega.
Di saat bersamaan, Caracas mulai memulihkan hubungan dengan IMF dan Bank Dunia setelah hubungan dengan kedua institusi itu memburuk sejak 2019 akibat konflik politik dan sanksi Barat. Delegasi Venezuela dijadwalkan bertemu pejabat IMF di Washington akhir bulan ini.
&ldquo;Putusnya hubungan dengan Dana Moneter Internasional seharusnya tidak pernah terjadi. Itu adalah konsekuensi dari sanksi,&rdquo; kata Perez.
IMF sebelumnya mengindikasikan kemungkinan dukungan sekitar US$5 miliar melalui fasilitas special drawing rights (SDR) yang belum digunakan Venezuela. Pemerintah interim yang dipimpin Delcy Rodriguez berencana memanfaatkan dana itu untuk memperbaiki sektor kelistrikan nasional.
Bank sentral juga memperkirakan ekonomi Venezuela tumbuh sekitar 8% sepanjang 2026 dengan inflasi turun ke level satu digit. Pada kuartal pertama, ekonomi Venezuela tumbuh 2,5% berkat ekspansi sektor nonmigas sebesar 3,1%, meski sektor minyak masih menyusut 2,1%.
Perez menilai peran Amerika Serikat menjadi faktor penting dalam proses pemulihan ekonomi dan pelonggaran sanksi terhadap Venezuela.
&ldquo;Amerika Serikat memainkan peran penting,&rdquo; ujar Perez. &ldquo;Pemerintah Amerika Serikat tidak mungkin tidak memainkan peran utama dalam mencabut pembatasan tersebut juga.&rdquo;
Washington pada April lalu mengeluarkan lisensi yang memungkinkan Bank Sentral Venezuela kembali melakukan transaksi dengan institusi luar negeri. Kebijakan itu dinilai menjadi sinyal awal normalisasi hubungan ekonomi kedua negara.
Selain restrukturisasi utang, Bank Sentral Venezuela juga menyiapkan kerja sama audit dengan firma Binder Dijker Otte (BDO) untuk meninjau laporan keuangan lembaga tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi fiskal.(DH)

Restrukturisasi ini membawa Venezuela keluar dari bayang-bayang di dunia keuangan internasi

Bos Bank Sentral Luis Perez bicara restrukturisasi utang Venezuela

JAKARTA - Bank Sentral Pakistan (State Bank of Pakistan/SBP) mengumumkan telah menerima sekitar US$1,3 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) melalui skema pinjaman Extended Fund Facility (EFF) dan Resilience and Sustainability Facility (RSF).
Seperti dikutip Thenews, dana tersebut masuk setelah Pakistan memperoleh persetujuan pencairan dari IMF dalam rangka memperkuat cadangan devisa di tengah tekanan eksternal akibat ketidakpastian ekonomi global dan konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah.
&ldquo;Dewan Eksekutif IMF menyelesaikan peninjauan ketiga di bawah Fasilitas Dana Perluasan (Extended Fund Facility/EFF) dalam pertemuan yang diadakan pada 8 Mei 2026 dan menyetujui pencairan SDR760 juta untuk Pakistan. Selanjutnya, Dewan Eksekutif IMF juga telah menyetujui pencairan tranche kedua sebesar SDR154 juta di bawah Fasilitas Ketahanan dan Keberlanjutan (Resilience and Sustainability Facility/RSF),&rdquo; kata SBP dalam pernyataannya, Rabu.
&ldquo;Oleh karena itu, SBP telah menerima SDR 914 juta (setara dengan sekitar $1,3 miliar) di bawah EFF dan RSF pada tanggal 12 Mei 2026 dari IMF,&rdquo; tambah SBP. &ldquo;Jumlah tersebut akan tercermin dalam cadangan devisa SBP untuk minggu yang berakhir pada tanggal 15 Mei 2026,&rdquo; lanjutnya.
Cadangan devisa SBP tercatat sebesar US$15,9 miliar per 30 April. Otoritas moneter sebelumnya memproyeksikan cadangan devisa dapat melampaui US$18 miliar pada akhir tahun fiskal, meski proyeksi terbaru menunjukkan level tersebut kemungkinan berada di atas US$17 miliar atau setara tiga bulan impor.
Pencairan dana IMF ini dinilai memperkuat posisi pembiayaan eksternal Pakistan di tengah tekanan neraca perdagangan dan ketidakpastian arus masuk devisa. Pemerintah Pakistan juga berencana menerbitkan panda bond dalam waktu dekat untuk memperluas sumber pendanaan luar negeri.
Namun, Bank Sentral Pakistan mencatat perlambatan aktivitas ekonomi dan potensi gangguan remitansi akibat kondisi ekonomi di kawasan Teluk, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama stabilitas pasar valuta asing dan pembiayaan defisit perdagangan.(DH)
&nbsp;

SBP catat dana IMF perkuat posisi eksternal di tengah tekanan ekonomi global.

Pakistan kantongi US$1,3 miliar dari IMF untuk perkuat devisa

JAKARTA - Ketua baru bank sentral Amerika Serikat akhirnya resmi ditetapkan. Senat AS mengesahkan Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve melalui pemungutan suara paling ketat dalam sejarah, membuka babak baru yang sarat kontroversi sekaligus menguji independensi bank sentral di bawah tekanan politik Presiden Donald Trump.
Seperti dikutip Bloomberg, Warsh lolos dengan dukungan 54 suara berbanding 45 dalam voting Senat pada Rabu waktu setempat. Margin tipis itu menjadi rekor terendah untuk konfirmasi pimpinan The Fed, melampaui perolehan Janet Yellen yang meraih dukungan 56-26 pada 2014. Hanya satu senator Demokrat, John Fetterman dari Pennsylvania, yang membelot mendukung Warsh.
Voting berlangsung hanya beberapa jam setelah laporan inflasi grosir AS memicu kekhawatiran baru soal lonjakan harga. Indeks harga produsen April tercatat melonjak 6% secara tahunan, di atas seluruh proyeksi ekonom dalam survei Bloomberg. Inflasi inti yang mengecualikan komponen pangan dan energi juga naik 5,2%, menandakan lonjakan harga energi akibat perang Iran mulai menjalar ke sektor lain.
Situasi itu memperbesar tantangan bagi Warsh yang akan menggantikan Jerome Powell mulai Jumat, saat masa jabatan Powell sebagai ketua The Fed resmi berakhir. Pasar kini menyoroti apakah Warsh mampu menjaga tradisi independensi Federal Reserve di tengah tekanan Trump yang secara terbuka menuntut penurunan suku bunga secepat mungkin.
Dalam sidang konfirmasi, Warsh menegaskan kebijakan moneter bank sentral akan tetap &ldquo;sangat mandiri&rdquo; di bawah kepemimpinannya. Namun Trump sebelumnya berulang kali menyerang Powell karena dinilai lambat memangkas suku bunga dan kini secara terang-terangan berharap Warsh segera menurunkan biaya pinjaman.
&ldquo;Sekarang kita sedang membahas implementasinya,&rdquo; kata Warsh saat membahas arah kebijakan moneternya di hadapan Senat.
Sejumlah pejabat The Fed mulai mendorong bank sentral membuka kemungkinan kenaikan maupun penurunan suku bunga ke depan. Kondisi itu diperkirakan memicu perlawanan internal bila Warsh memaksakan pemangkasan suku bunga tanpa dukungan mayoritas pejabat moneter.
Selain soal suku bunga, Warsh juga menyoroti neraca The Fed yang mencapai US$6,7 triliun. Ia menyatakan ingin mengecilkan ukuran neraca secara bertahap dan menilai pemangkasan suku bunga lebih adil dibanding ekspansi neraca karena manfaatnya lebih luas bagi masyarakat.
Warsh turut mengkritik kinerja The Fed pada era Presiden Joe Biden. Menurutnya, bank sentral gagal fokus menjalankan mandat utama dalam mengendalikan inflasi.
Konfirmasi Warsh sebelumnya sempat tertahan setelah Senator Republik Thom Tillis memblokir nominasi pejabat The Fed. Hambatan itu berakhir usai Departemen Kehakiman menghentikan penyelidikan pidana terhadap Powell terkait pembengkakan biaya renovasi gedung Federal Reserve.
Tillis, Powell, dan sejumlah senator Demokrat menilai investigasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintahan Trump menekan Powell agar lebih agresif memangkas suku bunga. Demokrat juga mengecam langkah Trump yang berupaya memecat Gubernur The Fed Lisa Cook karena dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap independensi bank sentral AS.
Powell sendiri pada April lalu menyatakan tetap akan bertahan sebagai anggota dewan gubernur The Fed setelah lengser dari kursi ketua, meski akan menjaga &ldquo;profil rendah.&rdquo; Ia menegaskan keputusan itu diambil karena ancaman investigasi pidana terhadap dirinya dan Federal Reserve dinilai dapat mengganggu independensi bank sentral AS.(DH)

Senat AS meloloskan Kevin Warsh jadi Ketua The Fed di tengah kekhawatiran independensi.

Senat AS pilih Warsh, arah baru The Fed jadi sorotan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia memastikan pengiriman perdana minyak mentah asal Rusia akan tiba dalam satu hingga dua pekan ke depan setelah seluruh kontrak pembelian rampung dan tinggal menunggu penyelesaian teknis pengapalan. Langkah ini menjadi bagian dari kesepakatan energi yang dicapai usai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bersama pihak Rusia kini tengah memfinalisasi pengaturan pengiriman sebelum crude oil mulai masuk ke Indonesia.
"Sekarang kita sedang membahas detail teknis pengiriman. Mungkin bisa terjadi dalam satu atau dua minggu," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta seperti dikutip Antaranews.
Ia menegaskan kesepakatan pembelian minyak mentah Rusia telah selesai, termasuk penandatanganan kontrak kerja sama. Namun, pemerintah belum membuka nilai transaksi maupun skema harga dalam perjanjian tersebut.
"Kesepakatan telah tercapai, kontrak telah selesai," ujarnya. Impor ini merupakan bagian dari rencana Indonesia membeli 150 juta barel minyak mentah Rusia secara bertahap hingga akhir 2026. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak pasar minyak global dan tingginya kebutuhan bahan bakar domestik.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya menyebut pemerintah masih mematangkan payung hukum untuk mendukung rencana impor minyak Rusia tersebut. Menurut Yuliot, pemerintah saat ini mengkaji dua opsi pengadaan. Skema pertama dilakukan langsung oleh badan usaha milik negara (BUMN), sedangkan opsi kedua menggunakan mekanisme badan layanan umum (BLU).
Ia menjelaskan impor langsung oleh perusahaan negara berpotensi menimbulkan kendala karena sejumlah BUMN energi telah memiliki kontrak jangka panjang dengan produsen minyak dan mitra dagang lain.
Sementara itu, skema BLU dinilai memberi ruang lebih fleksibel, termasuk dalam pengaturan pembiayaan dan administrasi impor. "Kami masih mendiskusikan hal ini di antara kementerian, lembaga, dan perusahaan negara, termasuk saluran impor mana yang akan digunakan," kata Yuliot.
Indonesia terus memperkuat kerja sama energi dengan Moskow di tengah dinamika geopolitik global dan sanksi Barat terhadap ekspor energi Rusia akibat perang Ukraina. Meski demikian, minyak Rusia tetap mengalir deras ke pasar Asia, terutama China dan India, dengan harga yang lebih murah dibandingkan minyak acuan global maupun pasokan dari Timur Tengah.
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia memandang akses terhadap crude oil berharga kompetitif menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi dan menekan beban impor nasional. (DH)

Pemerintah tuntaskan teknis pengiriman setelah kontrak impor minyak disepakati.

Bahlil pastikan minyak Rusia masuk Indonesia dalam dua pekan

JAKARTA - Inflasi tahunan Amerika Serikat melonjak ke level tertinggi dalam tiga tahun pada April 2026, dipicu kenaikan tajam harga energi dan pangan di tengah konflik AS-Israel melawan Iran. Lonjakan harga yang meluas itu memperbesar tekanan politik terhadap Presiden Donald Trump menjelang pemilu sela November mendatang.
Seperti dikutip Reuters, data departemen tenaga kerja AS yang dirilis Selasa menunjukkan indeks harga konsumen (Consumer Price Index/CPI) naik 0,6% secara bulanan pada April setelah melonjak 0,9% pada Maret. Secara tahunan, inflasi mencapai 3,8%, tertinggi sejak Mei 2023, naik dari 3,3% pada bulan sebelumnya.
Kenaikan inflasi terutama dipicu lonjakan biaya energi setelah perang di Timur Tengah mendorong harga minyak sempat menembus US$100 per barel pada Maret. Meski harga minyak sempat turun usai gencatan senjata awal April, biaya bahan bakar tetap tinggi dan mulai menjalar ke berbagai sektor ekonomi.
Harga energi naik 3,8% dan menyumbang lebih dari 40% kenaikan CPI April. Harga bensin melonjak 5,4% setelah melejit 21,2% pada Maret, sementara harga solar naik 17%. Tarif listrik juga meningkat akibat tingginya permintaan pusat data kecerdasan buatan.
Tekanan inflasi semakin meluas ke sektor pangan dan jasa. Harga makanan naik 0,5% setelah stagnan pada Maret. Inflasi bahan pangan di toko ritel melonjak 0,7%, terbesar sejak Agustus 2022. Harga daging sapi naik 2,7%, tertinggi sejak November 2024. Harga kopi naik 2%, buah dan sayur naik 1,8%, sementara minuman nonalkohol meningkat 1,1%. Produk susu dan telur juga mencatat kenaikan signifikan.
Ekonom memperingatkan inflasi pangan masih berpotensi meningkat akibat gangguan pasokan pupuk dan terganggunya rantai distribusi global, terutama di Selat Hormuz.
Trump, yang memenangkan pemilu 2024 dengan janji menekan inflasi, kini menghadapi penurunan dukungan publik. Kenaikan inflasi kini melampaui pertumbuhan upah untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, memperbesar tekanan terhadap daya beli rumah tangga AS.
&ldquo;Harga terus naik di mana-mana dan keluarga di mana pun berjuang untuk mengimbanginya,&rdquo; kata Janelle Jones, Senior Fellow Century Foundation. &ldquo;Langkah-langkah seperti menangguhkan pajak bensin akan memberikan bantuan jangka pendek, tetapi itu sama saja mengambil dari satu pihak untuk diberikan kepada pihak lain. Yang benar-benar dibutuhkan keluarga adalah mengakhiri perang ini dan para pemimpin yang berkomitmen untuk mengakhiri krisis keterjangkauan.&rdquo;
Trump pada Senin mengusulkan pemangkasan pajak federal bensin sebesar 18,4 sen per galon guna meredam kenaikan harga bahan bakar. Kenaikan inflasi juga memperkuat ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Pekan lalu, data tenaga kerja AS menunjukkan kenaikan payroll nonpertanian melampaui perkiraan, sementara pertumbuhan upah tahunan tercatat 3,6%.
The Fed bulan lalu mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,50%-3,75%. Pasar keuangan langsung bereaksi negatif. Bursa saham Wall Street melemah, imbal hasil obligasi pemerintah AS naik, dan dolar AS menguat terhadap sejumlah mata uang utama.
Ekonom RSM, Joseph Brusuelas, memperingatkan ekonomi AS mulai mendekati fase &ldquo;stagflation lite&rdquo; pada 2026, yakni kombinasi inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melemah. &ldquo;Inilah mengapa stagflasi ringan tetap menjadi patokan ekonomi untuk tahun 2026 dengan risiko utama inflasi dan bukan pertumbuhan yang lebih lambat,&rdquo; ujar Brusuelas.
Sementara itu, inflasi inti AS yang tidak memasukkan komponen pangan dan energi naik 0,4% pada April, terbesar sejak Januari 2025. Kenaikan tersebut turut dipicu lonjakan biaya sewa rumah dan tarif penerbangan.
Biaya sewa melonjak 0,5%, sedangkan tarif hotel dan motel naik 2,8%. Tarif penerbangan juga meningkat 2,8% akibat mahalnya bahan bakar jet. Harga alas kaki mencatat kenaikan terbesar dalam lima tahun, sementara harga furnitur rumah tangga naik 0,7%, mengindikasikan dampak tarif impor Trump mulai diteruskan ke konsumen.
Ekonom BMO Capital Markets, Scott Anderson, menilai penutupan Selat Hormuz menjadi ancaman serius bagi upaya The Fed mengendalikan inflasi. &ldquo;Penutupan Selat Hormuz berdampak signifikan terhadap kemampuan The Fed untuk mengendalikan inflasi,&rdquo; kata Anderson.(DH)

Inflasi AS naik ke 3,8% akibat lonjakan energi dan pangan, tekan ekonomi serta Trump.

Perang Iran dorong inflasi AS ke 3,8%, Trump disorot

JAKARTA - Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kawasan Pasifik melambat menjadi 2,8% pada 2026 di tengah lonjakan biaya energi dan pengiriman akibat konflik Timur Tengah yang kembali menekan negara-negara importir di kawasan tersebut.
Seperti dikutip Reuters, dalam laporan Pacific Economic Update yang dirilis Selasa, Bank Dunia menyebut pertumbuhan 11 negara kepulauan Pasifik turun menjadi sekitar 3,2% pada 2024 dan 2025, setelah sempat mencapai 6,5% pada 2023. Pertumbuhan ekonomi kawasan diperkirakan melemah lebih lanjut menjadi 2,8% pada 2026 sebelum naik tipis ke level 3,1% pada 2027.
&ldquo;Pasifik jelas merupakan wilayah yang menurut kami akan paling terdampak di antara wilayah-wilayah yang jelas bukan negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik,&rdquo; kata Senior Country Economist Bank Dunia, Ekaterine Vashakmadze, dalam wawancara.
Laporan itu mencakup Fiji, Kepulauan Solomon, Federated States of Micronesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.
Bank Dunia menilai prospek jangka pendek kawasan memburuk setelah konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan biaya bahan bakar, logistik, dan asuransi pengiriman. Tekanan tersebut memperbesar beban ekonomi negara-negara Pasifik yang bergantung pada impor.
Vashakmadze mengatakan sebelum konflik memanas, Bank Dunia sempat mempertimbangkan revisi naik proyeksi pertumbuhan kawasan seiring pemulihan pariwisata dan peningkatan remitansi pada kuartal IV-2025 hingga awal 2026. Namun, guncangan terbaru diperkirakan memangkas pertumbuhan ekonomi 2026 sekitar 0,2 hingga 0,5 poin persentase dalam skenario dasar Bank Dunia.
Selain perlambatan ekonomi, inflasi kawasan diproyeksikan kembali meningkat. Median inflasi negara-negara Pasifik diperkirakan naik menjadi 4,5% pada 2026, dibandingkan 3,4% pada 2025.
Bank Dunia juga mencatat kondisi fiskal sebagian besar negara Pasifik melemah sepanjang 2025 karena pemerintah tetap mempertahankan belanja untuk menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga menunda upaya pemulihan bantalan fiskal pascapandemi.
Meski rasio utang publik tercatat menurun secara moderat, sejumlah negara masih menghadapi risiko tinggi tekanan utang. Dalam jangka panjang, Bank Dunia menilai tantangan utama kawasan Pasifik adalah pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menciptakan lapangan kerja memadai, terutama bagi kelompok muda dan perempuan.
Vashakmadze menegaskan pemerintah kawasan perlu mempercepat kebijakan peningkatan keterampilan tenaga kerja, sekaligus membuka hambatan di sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi guna mendorong penciptaan lapangan kerja.(DH)
&nbsp;

Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Pasifik melambat ke 2,8% akibat energi dan logistik mahal.

Bank dunia prediksi ekonomi pasifik melambat ke 2,8% pada 2026

JAKARTA &ndash; Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap bertahan pada April 2026, di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan pasar keuangan, menurut Survei Konsumen Bank Indonesia (BI).
Dalam survei tersebut, BI melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2026 berada di level 123, sedikit naik dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 122,9 dan tetap berada di zona optimistis atau di atas level 100.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan kenaikan IKK ditopang oleh persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini yang semakin membaik.
&ldquo;Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang tercatat sebesar 116,5, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 115,4,&rdquo; jelas Ramdan, dalam keterangan yang disampaikan Senin (11/5).
Peningkatan ditopang oleh persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan pembelian barang tahan lama.
Namun di sisi lain, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turun menjadi 129,6 pada April setelah mencapai 130,4 pada bulan sebelumnya. Penurunan indikator pengukur ekspektasi konsumen atas kondisi ekonomi enam bulan ke depan ini, paling besar terjadi di Bandung, Mataram, dan Banjarmasin.
Survei BI juga menunjukkan rumah tangga mulai cenderung defensif dalam mengelola keuangan. Proporsi pendapatan yang disimpan meningkat menjadi 18,2% dari sebelumnya 17,6%, sementara rasio pembayaran cicilan turun menjadi 9,7% dari 10,2%.
Sementara itu rasio konsumsi terhadap pendapatan relatif stabil di level 72,1% pada April.
Berdasarkan kelompok usia, optimisme tertinggi tercatat pada responden usia 20-30 tahun dengan IKK sebesar 130,4. Peningkatan keyakinan konsumen terbesar terjadi di Pontianak, Bandar Lampung, dan Surabaya. (KR)

BI mencatat persepsi konsumen terhadap ekonomi membaik, tetapi ekspektasi ke depan melunak.

Optimisme konsumen bertahan, ekspektasi enam bulan mulai turun

JAKARTA - Perang yang berkepanjangan dan tekanan ekonomi kini menghantam langsung dapur rumah tangga Iran. Inflasi pangan melonjak tajam hingga menembus tiga digit, memaksa jutaan warga memangkas konsumsi kebutuhan pokok di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel yang belum mereda.
Seperti dikutip Aljazeera, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengakui situasi ekonomi negaranya semakin berat. Dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah pada Minggu, ia meminta masyarakat memahami kondisi negara yang tertekan akibat perang dan sanksi. &ldquo;Masyarakat harus memahami secara realistis kondisi dan batasan-batasan negara ini,&rdquo; kata Pezeshkian, seperti dikutip media pemerintah Iran.
&ldquo;Wajar jika terdapat kesulitan dan masalah dalam perjalanan ini, tetapi melalui kerja sama masyarakat dan mengandalkan persatuan nasional, masalah dapat diatasi.&rdquo; lanjutnya.
Pernyataan itu muncul sehari setelah Statistical Center of Iran (SCI) melaporkan inflasi tahunan mencapai 73,5% pada Farvardin bulan pertama kalender Persia yang berakhir pada 20 April. Angka tersebut melonjak dibanding bulan sebelumnya.
Bank Sentral Iran mencatat inflasi sedikit lebih rendah di level 67%, namun tetap menunjukkan percepatan kenaikan harga yang drastis. Kedua data tersebut menegaskan tekanan ekonomi Iran semakin memburuk dan terus menggerus daya beli masyarakat.
Kenaikan harga pangan bahkan jauh melampaui inflasi umum. SCI mencatat inflasi pangan mencapai 115% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sejumlah bahan pokok mengalami lonjakan ekstrem. Harga minyak goreng padat melejit 375%, minyak goreng cair 308%, beras impor 209%, beras lokal 173%, dan daging ayam 191%.
Warga Teheran mengaku kini kesulitan membeli barang yang sebelumnya masih mampu dijangkau. &ldquo;Dan bukan hanya saya, kebanyakan orang di masyarakat saat ini tidak mampu membeli banyak hal yang mereka inginkan,&rdquo; kata seorang warga kepada Al Jazeera.
Kondisi serupa dirasakan pelaku usaha kecil. Majid, pekerja warung kebab hati di Teheran, mengatakan harga bahan baku melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir sehingga tempat usahanya terpaksa menaikkan harga hingga tiga kali.
&ldquo;Harga hati telah berlipat ganda. Ketika kami bertanya kepada pemasok mengapa, mereka mengatakan ada kekurangan pasokan atau domba sedang diekspor. Sejujurnya, tidak ada pengawasan yang nyata,&rdquo; ujarnya.
Pemerintah Iran berupaya menahan gejolak harga melalui subsidi tunai dan voucher elektronik untuk pembelian kebutuhan pokok. Namun nilai bantuan yang diberikan kurang dari US$10 per orang per bulan dan dinilai tidak cukup menahan lonjakan biaya hidup.
Di saat bersamaan, nilai tukar rial terus terpuruk. Mata uang Iran diperdagangkan di kisaran 1,77 juta rial per dolar AS di pasar bebas Teheran pada Minggu sore, jauh lebih lemah dibanding sekitar 830 ribu rial per dolar AS setahun lalu.
Pemerintah menyalahkan perang, sanksi Barat, serta praktik penimbunan barang sebagai penyebab utama kenaikan harga. Sejumlah politisi garis keras dan media yang dekat dengan Garda Revolusi Iran (IRGC) bahkan menuding lonjakan harga sebagai bagian dari &ldquo;balas dendam ekonomi&rdquo; oleh musuh Iran.
&ldquo;Saya ingin rakyat Iran tidak tertipu oleh kenaikan harga yang dibuat oleh musuh,&rdquo; kata seorang narasumber di jaringan televisi pemerintah Ofogh. &ldquo;Hal-hal besar telah terjadi, dan hal-hal besar akan datang. Prestasi ekonomi selama perang tidak tertandingi oleh periode mana pun,&rdquo; lanjutnya.
Namun tekanan terhadap ekonomi Iran tidak hanya datang dari perang dan blokade. Pemadaman internet nasional yang telah berlangsung selama 72 hari juga memperparah situasi bisnis dan aktivitas ekonomi.
Asosiasi Bisnis Berbasis Internet Iran menggambarkan kondisi ekosistem digital negara itu berada di titik kehancuran. &ldquo;Ekosistem startup di negara ini sudah mati, kita sedang mencari batu nisan untuknya,&rdquo;tulis asosiasi tersebut dalam pernyataan resminya.
Kombinasi perang, sanksi, blokade laut, inflasi tinggi, pelemahan mata uang, dan pemutusan internet kini menciptakan tekanan ekonomi besar bagi Iran. Di tengah upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik, jutaan warga Iran menghadapi kenyataan pahit, harga kebutuhan pokok melonjak jauh lebih cepat dibanding kemampuan mereka untuk bertahan hidup.(DH)

Inflasi pangan Iran tembus 115% di tengah perang, sanksi, dan anjloknya nilai rial.

Perang hantam ekonomi Iran, inflasi pangan tembus 115%

JAKARTA - Tekanan terhadap rupiah memunculkan kekhawatiran baru bahwa resep lama bank sentral negara berkembang mulai kehilangan daya menghadapi era pelemahan dominasi dolar AS.
Seperti dikutip Asiatimes, rupiah ditutup di level Rp17.445 per dolar AS, rekor terlemah sepanjang sejarah, mendorong Bank Indonesia kembali memperketat aturan transaksi valuta asing untuk ketiga kalinya dalam dua bulan terakhir.
Bank Indonesia kini membatasi pembelian dolar tunai tanpa dokumen pendukung maksimal US$25 ribu, turun tajam dari sebelumnya US$100 ribu pada Maret. Gubernur BI Perry Warjiyo, didampingi menteri ekonomi Presiden Prabowo Subianto, menegaskan rupiah berada di bawah nilai wajarnya dan bank sentral tetap siap menjaga stabilitas pasar.
Namun, tekanan terhadap rupiah memunculkan pertanyaan lebih besar: apakah perangkat kebijakan yang dibangun pascakrisis Asia 1997-1998 masih efektif menghadapi dinamika global baru?
Sepanjang kuartal I-2026, BI menguras US$8,3 miliar cadangan devisa hingga tersisa US$148,2 miliar pada akhir Maret, level terendah sejak Juli 2024.
Pola serupa juga terjadi di Asia, mulai dari rupee India, peso Filipina hingga won Korea Selatan yang sama-sama tertekan ke level terendah multi-tahun.
Kondisi ini muncul meski indeks dolar AS justru melemah 10,91% dalam 12 bulan terakhir dan pasar memperkirakan Federal Reserve kembali memangkas suku bunga.
Analis menilai hubungan tradisional antara pelemahan dolar dan penguatan pasar negara berkembang mulai rusak.
Gejolak geopolitik, perang Iran, hingga ketidakpastian kebijakan era Donald Trump membuat pergerakan mata uang global semakin sulit diprediksi.
BI kini mengerahkan hampir seluruh instrumen dan jurus yang dimiliki sekaligus, mulai dari intervensi pasar spot, offshore non-deliverable forwards (NDF), domestic NDF, hingga pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder.
Pengetatan aturan pembelian dolar tunai menjadi sinyal tambahan bahwa intervensi pasar saja tidak lagi cukup menahan tekanan terhadap rupiah.
Masalah struktural memperumit posisi Indonesia. Ekspor utama Indonesia seperti nikel, batu bara, dan sawit masih bergantung pada dolar AS, sementara impor penting seperti BBM, pangan, dan barang modal juga berbasis dolar.
Ketika harga minyak melonjak akibat perang Iran, kenaikan biaya impor justru lebih besar dibanding keuntungan ekspor komoditas, memperlebar defisit perdagangan.
Di sisi lain, infrastruktur transaksi non-dolar seperti skema Local Currency Transaction ASEAN maupun sistem pembayaran BRICS masih terlalu kecil untuk menggantikan dominasi dolar secara nyata.
Apa Kata Ekonom Harvard?
Ekonom Harvard, Kenneth Rogoff, menilai dominasi dolar kemungkinan sudah mencapai puncaknya.
Namun transisi menuju sistem multipolar dinilai belum diikuti kesiapan instrumen keuangan baru bagi negara-negara berkembang.
Bank Indonesia juga menghadapi dilema kebijakan suku bunga. Sejak September 2024, BI memangkas suku bunga 150 basis poin menjadi 4,75% guna menopang pertumbuhan ekonomi di tengah inflasi yang tetap terjaga dalam target 2,5%.
Namun, setiap pemangkasan suku bunga mempersempit selisih dengan suku bunga The Fed dan meningkatkan tekanan arus modal keluar.
Tekanan serupa juga dialami bank sentral negara berkembang lain seperti Reserve Bank of India dan Bangko Sentral ng Pilipinas yang terus menguras cadangan devisa demi menjaga stabilitas mata uang masing-masing.
Laporan IMF memang menyebut negara berkembang dengan kredibilitas kuat relatif lebih tahan menghadapi gejolak dolar dibanding negara seperti Turki dan Argentina.
Namun kondisi Indonesia justru memunculkan pertanyaan baru.&nbsp;
Mengapa negara dengan inflasi terkendali, pertumbuhan stabil, dan institusi yang relatif kredibel tetap mengalami tekanan besar terhadap mata uangnya?
Di luar hal itu, menurut seorang analis, sebetulnya di pasar uang, sudah hal yang jamak diketahui bahwa kurs sehari-hari bergerak tidak semata-mata akibat data data makro ekonomi yang cenderung bisa diprediksi, namun faktor-faktor psikologis yang tidak bisa dikontrol oleh Bank Indonesia.
Data pertumbuhan, data inflasi, data suku bunga itu adalah kejadian dalam waktu dalam waktu tertentu, sementara, pasar uang bergerak setiap detik dalam waktu 24 jam.
"Dan volatilitas kurs itu bukan semata-mata akibat data itu, tapi faktor psikologis dan persepsi investor. Dan faktor psikologis itu bukan tidak bisa dibaca sama sekali."
Misalnya, ada dua lembaga pemeringkat asing besar yang menurunkan peringkat Indonesia antara lain terkait kekhawatiran fiskal.
"Penurunan ini sebetulnya bisa dibaca sebagai semacam panduan yang jelas bagaimana persepsi investor melihat Indonesia. Karena investor juga punya playbook sendiri. Kalau rating begini maka harus keluar, kalau rating begitu maka harus masuk dan sebagainya."
Persepsi investor, lanjut dia, tidak bisa bisa ditangani hanya dengan angka-angka.
"Jadi pemerintah perlu mereview, kalau semua angka ekonomi bagus, maka hal-hal lain, non ekonomi, yang tidak bagus apa dan segera perbaiki. Ini seperti dunia&nbsp;pacaran, putus cinta belum tentu semata akibat angka angka ekonomi." (DH/MT)
Terkait: Tujuh siasat BI saat rupiah &lsquo;undervalued&rsquo; lawan dolar AS

Cadangan devisa terkuras, rupiah tertekan meski berbagai data ekonomi menunjukkan hal yang bagus.

Rupiah terus tertekan, jurus Indonesia sudah tidak mempan?

JAKARTA &ndash; Pemerintah negara-negara maju kini semakin bergantung pada perbankan untuk menyerap lonjakan utang negara di tengah melemahnya kapasitas pasar obligasi global dan meningkatnya peran hedge fund di pasar surat utang.
Meski dinilai memiliki risiko, pelonggaran aturan agar bank lebih leluasa membeli obligasi pemerintah dianggap lebih aman dibanding membiarkan hedge fund semakin mendominasi pasar.
Mengutip dari Reuters,&nbsp;utang publik negara maju melonjak tajam sejak krisis keuangan global 2008. Data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan rasio utang pemerintah negara maju naik dari 69% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2007 menjadi 108% tahun lalu.
Di saat kebutuhan pembiayaan pemerintah meningkat, regulasi Basel III justru memperketat aturan perbankan. Akibatnya, biaya bagi bank untuk menyimpan obligasi pemerintah di neraca menjadi lebih mahal.
Analisis Bank for International Settlements (BIS) menunjukkan kepemilikan obligasi pemerintah oleh bank di negara maju turun dari 25% PDB pada 2013 menjadi 20% pada 2018.
Selama beberapa tahun terakhir, bank sentral menutup kekosongan tersebut melalui program pembelian obligasi besar-besaran. Namun dukungan itu mulai berkurang seiring pengetatan kebijakan moneter global.
Karena itu, sejumlah bank besar mendorong regulator melonggarkan aturan leverage ratio agar mereka bisa membeli lebih banyak surat utang negara.
Barclaysmemperkirakan pengecualian sebagian obligasi pemerintah Inggris dari perhitungan leverage ratio dapat membuka ruang tambahan pembelian obligasi (gilt) hingga 150 miliar poundsterling.
Meski dampaknya terhadap biaya utang pemerintah dinilai tidak terlalu besar, langkah tersebut dianggap penting untuk menjaga likuiditas pasar obligasi. Barclays memperkirakan kebijakan itu hanya menurunkan yield obligasi Inggris sekitar 20 basis poin dan mengurangi biaya bunga pemerintah sekitar 2,5 miliar poundsterling per tahun. Angka itu masih kecil dibanding total belanja publik Inggris yang mencapai 1,3 triliun poundsterling.
Di sisi lain, meningkatnya dominasi hedge fund di pasar obligasi pemerintah memunculkan kekhawatiran baru.
Data Office of Financial Research AS menunjukkan posisi long dan short hedge fund di pasar US Treasury melonjak mendekati US$4 triliun pada akhir 2025, atau empat kali lipat dibanding 2013.
Fenomena serupa juga mulai terlihat di zona euro, Jepang, dan Inggris. Hedge fund memanfaatkan pinjaman murah di pasar repo untuk membeli obligasi pemerintah dalam jumlah besar.
Di Inggris, posisi repo hedge fund pada obligasi pemerintah melonjak dari minus 46 miliar poundsterling pada 2022 menjadi 97 miliar poundsterling pada November tahun lalu.
Regulator khawatir karena hedge fund sangat bergantung pada utang atau leverage tinggi dan tidak memiliki akses langsung ke perlindungan bank sentral. Saat kepanikan pasar terjadi pada pandemi 2020, banyak hedge fund justru memperparah gejolak dengan menjual obligasi secara agresif ketika harga bergerak liar.
BIS menilai hedge fund tidak cocok menjadi bagian inti dari infrastruktur pasar obligasi global karena minim pengawasan dan rentan memicu ketidakstabilan sistem keuangan. Sebaliknya, bank dinilai lebih mampu mengelola risiko suku bunga dan menjaga likuiditas pasar obligasi pemerintah.
Meski begitu, regulator tetap berhati-hati karena masih dibayangi risiko &ldquo;doom loop&rdquo;, yaitu kondisi ketika krisis perbankan dan krisis utang negara saling memperburuk keadaan. Risiko serupa pernah mengguncang Eropa pada 2010-an dan terlihat kembali saat runtuhnya Silicon Valley Bankpada 2023 akibat salah kelola risiko obligasi.
BIS kini mendorong pembatasan leverage hedge fund melalui aturan kliring yang lebih ketat serta penerapan haircut minimum agar pembiayaan repo tidak terlalu murah.
Namun pengalaman Federal Reserve menunjukkan bahwa pelonggaran aturan leverage ratio pada 2020 dan awal tahun ini mampu mendorong bank menyediakan likuiditas lebih besar di pasar obligasi pemerintah.
Tanpa langkah tersebut, bank sentral kemungkinan harus kembali turun langsung menopang pasar surat utang negara di tengah gelombang utang global yang terus membesar.&nbsp; (DH)

Negara maju longgarkan aturan bank agar serap serap lonjakan obligasi pemerintah.

Peminat obligasi lesu, pemerintah global makin bergantung pinjam bank?

JAKARTA - Utang global melonjak ke rekor baru mendekati US$353 triliun pada akhir Maret 2026 di tengah meningkatnya kekhawatiran investor terhadap aset Amerika Serikat.
Seperti dikutip Reuters, laporan terbaru Institute of International Finance (IIF) menunjukkan investor mulai mengalihkan dana dari obligasi pemerintah AS atau US Treasury ke surat utang Jepang dan Eropa.
Dalam laporan kuartalan Global Debt Monitor yang dirilis Rabu, IIF mencatat permintaan internasional terhadap obligasi pemerintah Jepang dan Eropa terus menguat sejak awal tahun. Sebaliknya, permintaan terhadap US Treasury cenderung stagnan.
Lonjakan utang global sebesar US$4,4 triliun pada kuartal I-2026 menjadi kenaikan tercepat sejak pertengahan 2025 sekaligus mencatatkan lima kuartal berturut-turut peningkatan utang dunia.
IIF menilai dorongan utama kenaikan tersebut berasal dari lonjakan pembiayaan pemerintah Amerika Serikat. Ekonom IIF Emre Tiftik mengatakan peningkatan utang AS sebagian besar dipicu oleh agresifnya penarikan utang pemerintah.
Di saat bersamaan, China juga mencatat lonjakan tajam utang korporasi non-keuangan, terutama perusahaan milik negara, yang tumbuh jauh lebih cepat dibanding pinjaman pemerintahnya.
Di luar dua ekonomi terbesar dunia tersebut, tingkat utang negara-negara maju justru mulai menurun. Namun negara berkembang di luar China mencetak rekor utang baru sebesar USD36,8 triliun yang didorong oleh pembiayaan pemerintah. Secara global, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia mencapai 305% dan relatif stabil sejak 2023.
Meski demikian, pola rasio utang menunjukkan perbedaan tajam. Negara maju mulai menurunkan rasio utangnya, sementara negara berkembang terus mengalami kenaikan. IIF mencatat lonjakan rasio utang terbesar terjadi di Norwegia, Kuwait, China, Bahrain, dan Arab Saudi dengan kenaikan lebih dari 30 poin persentase terhadap PDB.
Ke depan, IIF memperkirakan tekanan struktural akan terus mendorong kenaikan utang pemerintah maupun korporasi global. Tekanan tersebut berasal dari populasi menua, peningkatan belanja pertahanan, keamanan energi, penguatan sistem siber, hingga investasi besar di sektor kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). &ldquo;Konflik terkini di Timur Tengah diperkirakan akan semakin memperparah beberapa tekanan ini,&rdquo; kata Tiftik.(DH)

Utang global meningkat, investor global mulai alihkan dana dari US Treasury ke Jepang dan Eropa.

Utang global tembus ke US$353 triliun, AS mulai ditinggal?

JAKARTA - Pemerintah berencana menghidupkan kembali dana stabilisasi obligasi untuk meredam tekanan terhadap rupiah dan menjaga pasar surat utang negara di tengah gejolak pasar keuangan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kembali bond stabilization fund yang sebelumnya sudah dimiliki, namun tidak pernah diaktifkan.
&ldquo;Di pemerintahan, kita memiliki dana stabilisasi obligasi, yang dimiliki oleh beberapa pihak,&rdquo;kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta,&nbsp;seperti dikutip Antaranews.
Dana tersebut akan digunakan untuk menyerap Surat Berharga Negara (SBN) yang dilepas investor di pasar sekunder guna menjaga stabilitas imbal hasil obligasi pemerintah.
Langkah itu ditempuh agar investor asing pemegang SBN tidak mengalami capital loss akibat lonjakan yield yang dalam beberapa bulan terakhir terus meningkat.
Purbaya menegaskan skema dana stabilisasi yang disiapkan berbeda dengan kerangka stabilisasi milik Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). &ldquo;Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi belum pernah diimplementasikan. Dengan kata lain, itu ada, tetapi tidak aktif. Saya ingin menghidupkannya kembali,&rdquo;.
Menurut dia, dana stabilisasi obligasi tersebut mulai diaktifkan pada Kamis (7/5), meski yield obligasi pemerintah masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 sebesar 6,7%.
Purbaya mengungkapkan yield SBN terus bergerak naik sejak awal tahun. &ldquo;Dalam beberapa bulan terakhir, sejak Januari, imbal hasil telah meningkat tajam. Ketika saya menyuntikkan uang ke bank, imbal hasilnya berada di 5,9%. Kemudian meningkat dari 6,1% menjadi 6,7%,&rdquo; katanya.
Meski belum merinci nilai dana maupun sumber pembiayaannya, pemerintah membuka kemungkinan pendanaan berasal dari berbagai pos anggaran.
Kementerian Keuangan juga masih menyusun skema buyback obligasi yang akan dijalankan bersama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah. &ldquo;Saya akan mencoba membantu menstabilkan rupiah dengan cara saya sendiri,&rdquo;kata Purbaya.

Pemerintah aktifkan kembali bond stabilization fund untuk tahan gejolak pasar.

Rupiah tertekan, Purbaya turunkan dana stabilisasi obligasi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (5/5).
Dalam rapat tersebut, pemerintah melaporkan kondisi perekonomian nasional yang menunjukkan kinerja positif pada kuartal pertama tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,61%, yang merupakan salah satu tertinggi di antara negara-negara G20.
&ldquo;Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2,&rdquo; ujar Airlangga dalam keterangan persnya.
Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah yang sama-sama menunjukkan peningkatan signifikan, serta kinerja ekspor dan impor yang tetap positif. Berbagai sektor lapangan usaha juga tercatat mengalami pertumbuhan yang baik.
&ldquo;Dari segi ekspor dan impor juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian dan konstruksi juga berjalan dengan baik,&rdquo; lanjutnya.
Dari sisi indikator makroekonomi, pemerintah mencatat sejumlah capaian yang menunjukkan stabilitas ekonomi yang terjaga. Inflasi berhasil ditekan, kepercayaan konsumen tetap tinggi, serta neraca perdagangan terus mencatatkan surplus.(DH)

Ekonomi RI tumbuh 5,61%, Prabowo bahas stabilitas dan mitigasi capital outflow.

Prabowo bahas ekonomi, RI catat pertumbuhan tertinggi di G20

JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp99,8 triliun atau 0,41% PDB.
Keseimbangan primer turut mencatat defisit Rp95,8 triliun, melampaui batas maksimal APBN 2026 sebesar Rp89,7 triliun meski baru memasuki triwulan I.
Posisi ini berbalik dari surplus Rp21,9 triliun pada Maret 2025 dan mencerminkan pendapatan negara belum mampu menutup belanja di luar bunga utang, sehingga kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang meningkat.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit dalam batas aman.&nbsp;
"Hal yang jelas, sepanjang tahun akan kami kendalikan di bawah 3% sesuai dengan desain APBN. Belanja selalu bisa kita kendalikan, penerimaan juga bisa kami tingkatkan. Ke depan, akan lebih tinggi laju penerimaan perpajakan," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta,&nbsp;seperti dikutip Bloombergtechnoz, Selasa (5/5).
Dari sisi operasional, defisit dipicu ketimpangan antara pendapatan dan belanja.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2% dari target tahunan Rp3.153 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp815 triliun atau 21,2% dari pagu Rp3.842 triliun, naik 31,4% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan belanja tersebut mendorong kebutuhan pembiayaan anggaran menjadi Rp257,4 triliun atau 37,3% dari target tahunan Rp689,1 triliun, meningkat tipis 1,9% secara tahunan.
Pemerintah menargetkan belanja yang lebih merata sepanjang tahun guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, kinerja fiskal pada kuartal pertama menjadi sinyal tekanan yang perlu diantisipasi hingga akhir tahun. (DH)

Defisit APBN Rp240,1 triliun di kuartal pertama, keseimbangan primer minus, beban fiskal kian berat.

Defisit APBN capai Rp240 triliun, keseimbangan primer lewati target

JAKARTA - Negara-negara di kawasan Asia, yang menjadi pengimpor minyak terbesar dunia, menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat akibat krisis energi imbas perang Iran dan gangguan di Selat Hormuz.
Tekanan itu mendorong Asian Development Bank (ADB) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia di kisaran 4,7% untuk 2026 dan 4,8% pada 2027, lebih rendah dari proyeksi awal yang berada di level 5,1%. Bank tersebut juga menaikkan proyeksi inflasi tahun ini menjadi 5,2%.
Gangguan pasokan membuat impor minyak Asia, yang menyerap sekitar 85% pengiriman minyak mentah dari kawasan Teluk anjlok 30% secara tahunan pada April 2026.
Penurunan ini terjadi setelah Iran memperketat pengetatan akses di Selat Hormuz dalam 2 bulan terakhir, yang mengganggu seperlima pasokan minyak dan gas global.
Tekanan fiskal meningkat di berbagai negara, terutama Asia Selatan, karena pemerintah menggelontorkan subsidi dan keringanan pajak untuk meredam lonjakan harga energi.
&ldquo;Garis pertahanan pertama ... adalah bahwa pemerintah memutuskan untuk menyerap guncangan awal dengan memberikan subsidi atau memotong bea cukai produk bahan bakar,&rdquo; ujar Hanna Luchnikava-Schorsch dari S&amp;P Global Market Intelligence, seperti dikutip Reuters.
Di India, kilang minyak yang mayoritas dikelola negara, menahan harga bahan bakar tetap stabil, meski mengalami kerugian akibat lonjakan harga minyak dunia. Namun sejumlah analis memperkirakan penyesuaian harga bisa terjadi setelah pemilu negara bagian berakhir.
China sebagai importir minyak terbesar dunia memperkuat cadangannya dan membatasi ekspor bahan bakar, meski tetap membuka pengecualian bagi sejumlah negara mitra.
Goldman Sachs menilai dampak ekonomi perang Iran terhadap Asia belum separah perkiraan awal. Namun bank investasi ini tetap memangkas proyeksi pertumbuhan Jepang dan sejumlah negara Asia Tenggara, serta mempertanyakan seberapa tingkat ketahanan ekonomi kawasan ini.
&ldquo;Seberapa besar ketahanan yang ada sejauh ini mencerminkan faktor struktural dibandingkan dengan penurunan cadangan yang tidak berkelanjutan?&rdquo; kata analis Goldman.
Di pasar valuta asing, mata uang Asia berkembang tertekan, dengan peso Filipina, rupee India, dan rupiah Indonesia mencatat level terendah baru terhadap dolar AS.
Sementara itu, respons tiap negara berbeda.
Indonesia membatasi ekspor LNG dan mengalihkan pasokan ke dalam negeri, Thailand menahan pembelian minyak, sedangkan Jepang meningkatkan pembelian minyak dari AS dan mulai melepas cadangan strategis sebesar 36 juta barel.
Di Asia Selatan, negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka dinilai paling rentan karena kemampuan fiskal yang terbatas dan tingginya ketergantungan terhadap impor energi. (DH/KR)

Asia hadapi krisis energi akibat perang Iran, ADB pangkas proyeksi pertumbuhan Asia.

Tertekan lonjakan harga minyak, ADB pangkas pertumbuhan ekonomi Asia

JAKARTA &ndash; Statistics Indonesia or Badan Pusat Statistik (BPS), reported that the country&rsquo;s economy grew 5.61% year-on-year in the first quarter of 2026, exceeding the consensus estimate of around 5.3%.
BPS Head Amalia Adininggar Widyasanti said the expansion was supported by domestic activity. Gross domestic product (GDP) reached IDR 6,187.2 trillion at current prices and IDR 3,447 trillion at constant prices.
&ldquo;As such, Indonesia&rsquo;s economic growth in the first quarter of 2026, compared with the same period in 2025, reached 5.61%. This performance was supported by domestic economic activity,&rdquo; she said in a press conference, as quoted by Bloomberg Technoz, Tuesday (5/5).
The figure marks an improvement from 4.87% growth in the same period last year. However, on a quarterly basis (quarter-on-quarter), the economy contracted by 0.77% compared with the fourth quarter of 2025.
By sector, growth was driven by key industries including manufacturing, trade, agriculture, construction and mining.
Meanwhile, the fastest-growing sectors were accommodation and food services, other services, as well as transportation and warehousing.
Earlier, a Bloomberg survey of 32 economists had projected Indonesia&rsquo;s Q1 growth at only 5.3%.
For the full year, the economy is expected to grow around 5% in 2026, slightly slower than the 5.11% recorded in 2025.
Amid external pressures and ongoing conflict in the Middle East, monetary policy is expected to remain tight. The rupiah has weakened 3.88% year-to-date, contributing to a decline in foreign exchange reserves of USD 8.4 billion in the first quarter of 2026.
Economists believe there is limited room for rate cuts, with the benchmark interest rate projected to remain at 4.75% through year-end. (DH/ZH)

Indonesia’s economy grew 5.61% in Q1 2026, driven by domestic consumption, exceeding forecasts.

Indonesia economy grows 5.61% in early 2026, beating expectations

JAKARTA - Reserve Bank of India (RBI) mengkaji sejumlah langkah untuk menarik arus masuk dolar guna memperkuat cadangan devisa dan menahan tekanan terhadap rupee, seiring lonjakan harga minyak akibat konflik Iran.
Seperti dikutip Reuters, tiga sumber yang mengetahui pembahasan menyebut bank sentral mempertimbangkan kebijakan untuk meningkatkan likuiditas valas di tengah arus keluar modal yang meningkat. Rupee telah melemah 5,5% sepanjang tahun ini dan sempat menyentuh rekor terendah 95,33 per dolar pekan lalu.
Cadangan devisa India turun dari puncak US$728,5 miliar menjadi sekitar US$698 miliar, meski RBI menyatakan level tersebut masih cukup untuk menutup 11 bulan impor. Namun, tekanan baru mendorong otoritas memperkuat bantalan eksternal.
Salah satu opsi yang dibahas adalah menghidupkan kembali skema 2013 untuk menarik simpanan dolar dari diaspora India (non-resident Indians). Skema serupa sebelumnya berhasil menghimpun sekitar US$26 miliar saat krisis nilai tukar.
Opsi lain adalah menghapus pajak pemotongan 5% bagi investor asing di obligasi pemerintah untuk mendorong aliran dana masuk. &ldquo;Keduanya sedang dipertimbangkan secara serius,&rdquo; kata salah satu sumber, seraya menambahkan keputusan akhir terkait pajak berada di tangan kementerian keuangan federal. Belum ada keputusan final, dan setiap kebijakan akan ditempuh bersama pemerintah. RBI dan kementerian keuangan belum memberikan tanggapan resmi.
Tekanan terhadap rupee meningkat sejak konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran memasuki bulan ketiga, memicu kenaikan harga energi global. Sepanjang 2026, arus keluar dari pasar saham mencapai sekitar US$20,6 miliar, melampaui total sepanjang 2025.
Sementara itu, arus masuk ke obligasi pemerintah melambat, hanya sekitar US$1,1 miliar tahun ini dibanding US$6,5 miliar pada 2025. RBI juga telah mengambil langkah jangka pendek, termasuk membatasi arbitrase perbankan dan mendorong perusahaan minyak mengurangi pembelian dolar di pasar spot.
Gubernur RBI, Sanjay Malhotra, menyebut cadangan devisa masih "memadai",namun analis menilai angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan daya intervensi karena adanya komitmen forward senilai sekitar US$104 miliar.
Ekonom Vivek Kumar dari QuantEco Research menilai porsi emas dalam cadangan meningkat, sehingga mengurangi aset valas likuid.&nbsp;&ldquo;Berlanjutnya krisis Timur Tengah dapat semakin memperburuk defisit impor,&rdquo; ujarnya, menekankan perlunya kebijakan tambahan untuk menekan defisit perdagangan dan menarik arus modal masuk.(DH)
&nbsp;

RBI siapkan langkah tarik dolar asing untuk tekan pelemahan rupee di tengah lonjakan harga minyak.

India siapkan langkah tarik dolar asing saat rupee tertekan

JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA) menegaskan keputusan keluar dari OPEC tidak ditujukan kepada negara mana pun, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi nasional.
CEO ADNOC sekaligus Menteri Industri dan Teknologi Maju UEA, Sultan Al Jaber, menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya diversifikasi ekonomi di luar sektor bahan bakar fosil.
&ldquo;Keputusan kedaulatan Uni Emirat Arab untuk memposisikan diri kembali dalam lanskap energi global, dan untuk keluar dari OPEC dan OPEC+, bukanlah keputusan yang ditujukan kepada siapa pun,&rdquo; tercatat dalam forum Make It In The Emirates di Abu Dhabi,&nbsp;seperti dikutip channelnewsasia.
Keputusan yang mulai berlaku Jumat lalu itu muncul setelah berbulan-bulan ketegangan dengan Arab Saudi terkait kebijakan produksi minyak, arah politik luar negeri, dan konflik Timur Tengah. Hubungan kedua negara yang sebelumnya erat berubah menjadi rivalitas sejak perbedaan sikap dalam konflik Yaman.
UEA selama ini menentang pembatasan produksi yang didorong Arab Saudi. Kuota OPEC membatasi produksi Emirat di kisaran 3,4 juta barel per hari, sementara Abu Dhabi menargetkan peningkatan kapasitas hingga 5 juta barel per hari pada 2027.
Al Jaber menegaskan keputusan keluar dari kartel energi itu sepenuhnya didorong kepentingan nasional. &ldquo;Keluar dari OPEC sesuai dengan kepentingan nasional dan tujuan strategis jangka panjang kita, selaras dengan ambisi industri, ekonomi, dan pembangunan kita, serta memberi kita kemampuan yang lebih besar untuk mempercepat investasi, ekspansi, dan menciptakan nilai,&rdquo; katanya.
Ia menambahkan langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi ekonomi yang lebih luas. &ldquo;Ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk membentuk kembali ekonomi dan basis industri kita melalui visi yang menghubungkan energi, teknologi, dan industri, menyelaraskan sumber daya kita dengan prioritas nasional untuk membangun ekonomi yang lebih kuat dan tangguh.&rdquo;
Analis menilai keluarnya UEA produsen terbesar keempat di OPEC mengurangi kemampuan kartel dalam mengendalikan harga minyak global sekaligus memperdalam ketegangan dengan Arab Saudi.
Menteri Energi UEA Suhail Al Mazrouei menyatakan negaranya tetap meninggalkan OPEC &ldquo;dalam hubungan yang baik&rdquo;, meski perbedaan terkait kuota produksi terus berlanjut.
Di saat yang sama, UEA mempercepat ekspansi sektor energi dan industri. ADNOC berkomitmen menggelontorkan investasi sebesar US$55 miliar dalam dua tahun ke depan, dengan sebagian dana dialihkan untuk mendukung pengembangan sektor nonmigas seperti kecerdasan buatan.(DH)
Pemerintah juga mendorong kemandirian industri pertahanan. Penasihat presiden UEA sekaligus Ketua EDGE Group, Faisal Al Bannai, menyebut 85 persen ancaman drone telah ditangani dengan teknologi jammer buatan dalam negeri.
&ldquo;Dalam beberapa tahun ke depan, kami bertekad bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan udara akan sepenuhnya menjadi kemampuan UEA ... diproduksi di UEA,&rdquo;ujarnya.(DH)
&nbsp;

UEA keluar dari OPEC demi strategi nasional, dorong produksi minyak dan percepat diversifikasi.

UEA keluar dari OPEC, percepat strategi energi dan ekonomi baru

JAKARTA - Lembaga pemeringkat Moody's merevisi prospek ekonomi China menjadi &ldquo;stable&rdquo; dari sebelumnya &ldquo;negative&rdquo;, menilai ketahanan ekonomi dan fiskal tetap kuat di tengah tekanan domestik serta tantangan perdagangan dan geopolitik.
Seperti dikutip Reuters, Moody&rsquo;s memperkirakan pertumbuhan ekspor akan melambat, namun daya saing China dinilai mampu menahan dampaknya sehingga pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) hanya melemah secara bertahap.
Kementerian Keuangan China menyambut keputusan tersebut dan menegaskan komitmen untuk melanjutkan transformasi struktur ekonomi serta memperkuat keberlanjutan fiskal.
Data terbaru menunjukkan laba industri China mencatat pertumbuhan tercepat dalam enam bulan terakhir. Namun, pemulihan ekonomi masih tidak merata, dengan sektor manufaktur relatif kuat, sementara konsumsi domestik lemah, ekspor melambat, dan tekanan biaya meningkat di tengah ketegangan Timur Tengah.
Moody&rsquo;s menilai kebijakan yang berfokus pada sektor berproduktivitas tinggi serta pendekatan terkendali dalam penanganan utang pemerintah daerah akan meningkatkan efisiensi modal, meskipun total utang pemerintah terus meningkat.(DH)
&nbsp;

Moody’s naikkan outlook China ke stabil, nilai ekonomi tetap tangguh meski hadapi tekanan global.

Moodys naikkan outlook China dari negatif jadi stabil

JAKARTA - Ekonomi negara-negara Teluk memasuki krisis terdalam sejak pandemi, dipicu dampak perang AS-Israel dengan Iran yang mengguncang jalur energi utama kawasan.
Seperti dikutip Reuters, negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) diperkirakan mengalami kontraksi pada 2026 setelah efek rambatan konflik menekan sektor energi, yang menjadi tulang punggung ekonomi kawasan. Lonjakan harga minyak akibat gangguan pasokan memicu guncangan yang disebut-sebut menyerupai krisis energi era 1970-an.
Dalam jajak pendapat ekonom periode 8-24 April, proyeksi pertumbuhan 2026 dipangkas tajam. Sejumlah negara bahkan beralih dari proyeksi ekspansi menjadi kontraksi. Pemulihan diperkirakan terjadi pada 2027.
Penutupan hampir total Selat Hormuz jalur yang dilalui sekitar 20% pasokan energi global, serta kerusakan kilang dan fasilitas gas di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar, menekan aktivitas ekonomi kawasan secara signifikan.
Meski harga minyak masih sekitar 40% lebih tinggi dibanding sebelum perang, ekonomi Qatar, Kuwait, dan Bahrain diproyeksikan menyusut masing-masing 6,0%, 4,4%, dan 2,9% tahun ini. Proyeksi ini berbalik tajam dari perkiraan Januari yang masing-masing menunjukkan pertumbuhan 4,9%, 3,4%, dan 2,9%.
"Timur Tengah merupakan kawasan dengan pertumbuhan pariwisata tercepat dalam beberapa tahun terakhir, jadi jelas hal itu akan berubah bentuk, dan hal itu berdampak pada sektor ritel dan bidang lainnya."
Ekonom memperkirakan pemulihan cepat pada 2027 dengan asumsi konflik segera mereda. Qatar, UEA, dan Kuwait diproyeksikan tumbuh masing-masing 7,8%, 5,4%, dan 5,0% tahun depan. Sementara Arab Saudi, Bahrain, dan Oman diperkirakan tumbuh 4,5%, 4,3%, dan 2,8%.
Proyeksi ini sejalan dengan pandangan Dana Moneter Internasional (IMF) bahwa produksi dan distribusi energi di kawasan akan pulih dalam beberapa bulan ke depan.
"Penundaan berkepanjangan dalam kembali ke kapasitas produksi penuh karena kerusakan dan penghentian produksi akan berdampak signifikan namun tidak merata pada perekonomian dan keuangan publik negara-negara GCC," tulis ekonom Goldman Sachs.
"Namun, dalam jangka panjang, kami memperkirakan pemulihan aktivitas ekonomi akan kuat di semua sektor, didukung oleh tingginya tingkat investasi publik, yang dibiayai oleh pemulihan pendapatan hidrokarbon... dan tingginya tingkat tabungan pemerintah."
Kenaikan harga minyak juga mendorong inflasi global, termasuk di kawasan Teluk. Inflasi di Bahrain diperkirakan mencapai rata-rata 2,4% pada 2026, naik dari proyeksi Januari sebesar 1,4%.Sementara itu, inflasi di UEA, Qatar, Kuwait, dan Oman masing-masing diproyeksikan sebesar 2,6%, 2,6%, 2,9%, dan 1,7%, lebih tinggi dibandingkan perkiraan tiga bulan sebelumnya. Adapun inflasi Arab Saudi diperkirakan tetap di level 2,0%.(DH)
&nbsp;

Perang Iran picu krisis Teluk, ekonomi GCC terkontraksi dan jalur energi global terganggu.

Perang Iran hantam ekonomi Teluk, GCC menuju krisis terdalam

JAKARTA - Tekanan energi di Asia meningkat seiring menipisnya pasokan minyak yang selama ini menopang kebutuhan kawasan. Penutupan Selat Hormuz sejak akhir Februari memicu lonjakan pembelian minyak oleh negara-negara Asia, terutama dari Rusia dan Iran yang berada di bawah sanksi.
Seperti dikutip&nbsp;Oilprice. pasokan minyak laut yang sempat melimpah kini mulai berkurang. Kondisi ini memperbesar risiko guncangan baru di pasar energi. Harga minyak global sempat menembus US$100 per barel, meski tertahan oleh harapan gencatan senjata.
Negara-negara Asia dengan kemampuan fiskal terbatas mulai menghadapi tekanan lebih awal. Sejumlah negara Asia Tenggara menerapkan penghematan energi, sementara Filipina menetapkan status darurat energi nasional.
Sebaliknya, China dan Jepang berada dalam posisi lebih kuat. China telah menimbun minyak lebih dari satu tahun terakhir, memanfaatkan harga diskon dari Rusia dan Iran. Jepang mengandalkan cadangan strategis besar dan membuka opsi berbagi pasokan untuk menahan dampak regional.
Sejumlah importir juga memanfaatkan penyimpanan terapung dari tanker yang membawa minyak bersanksi. Namun, pasokan ini terbatas. Produksi Timur Tengah turun sekitar 11 juta barel per hari akibat gangguan ekspor, dengan lalu lintas tanker masih terhambat.
Alternatif dari Amerika Serikat mulai dilirik oleh Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Namun, kapasitas produksi AS dinilai belum mampu menutup kekurangan pasokan global, selain perbedaan spesifikasi minyak dengan kebutuhan kilang di Asia.
Tekanan diperkirakan meningkat setelah AS tidak memperpanjang pengecualian sanksi untuk minyak Iran. India bersiap menghadapi lonjakan harga bahan bakar, meski memiliki kesepakatan pasokan dengan Iran yang terganggu oleh serangan terhadap tanker.
Korea Selatan telah menyiapkan paket stimulus lebih dari US$17 miliar untuk meredam dampak ekonomi. Sementara China mendorong normalisasi jalur pelayaran di Hormuz, namun belum menunjukkan hasil.
Stok minyak global terus menurun dan mendekati rekor terendah, menurut Goldman Sachs. Kondisi ini berpotensi memperpanjang tekanan harga energi dan berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi global.(DH)

Penutupan Hormuz tekan pasokan minyak Asia, harga melonjak, tekanan ekonomi meluas.