JAKARTA - China memperketat kontrol ekspor dan memasukkan 10 entitas asal Amerika Serikat ke dalam daftar pengendalian sebagai respons atas kebijakan Washington yang menargetkan perusahaan China.
Seperti dikutip Reuters, China menambahkan MP Materials dan USA Rare Earth serta delapan entitas AS lain yang disebut memiliki keterkaitan dengan militer Amerika ke dalam daftar kontrol ekspor.
Aveox, produsen motor untuk aplikasi kritikal, juga termasuk dalam daftar. MP Materials yang didukung Pentagon mengoperasikan satu-satunya tambang rare earth aktif di AS, sementara USA Rare Earth terlibat dalam rantai pasok dari tambang hingga magnet.
Kementerian Perdagangan China, menyebut langkah tersebut sebagai respons terhadap &ldquo;Praktik jahat pemerintah AS&rdquo; dan bertujuan melindungi keamanan serta kepentingan nasional, sekaligus memenuhi kewajiban internasional seperti non-proliferasi.
&ldquo;Organisasi dan individu di negara atau wilayah mana pun dilarang mentransfer atau memasok barang-barang dwiguna yang berasal dari Tiongkok kepada entitas-entitas tersebut,&rdquo; kata kementerian tersebut, seraya menambahkan bahwa aktivitas ekspor harus dihentikan segera.
Kebijakan ini pada praktiknya merupakan larangan penuh ekspor barang dual-use ke perusahaan yang masuk daftar, memperketat aturan sebelumnya yang masih memungkinkan skema lisensi ekspor.
Analis menilai langkah China bersifat simbolis sebagai respons terhadap daftar 1260H Pentagon yang mencantumkan sejumlah perusahaan teknologi China. Daftar tersebut baru diperbarui dan memasukkan Alibaba, Baidu, BYD, dan NIO.
&ldquo;Sebagian besar perusahaan tersebut adalah pemain industri pertahanan AS atau mereka memiliki hubungan dekat dengan pemerintah AS... Perusahaan-perusahaan itu tidak akan berbisnis di Tiongkok, jadi dampaknya akan cukup simbolis,&rdquo; kata George Chen, mitra untuk Tiongkok Raya di Asia Group.
&ldquo;Langkah Beijing hari ini adalah respons proporsional terhadap daftar 1260H Departemen Perang.&rdquo;
Dalam pengumuman terpisah, Kementerian Keuangan China juga menjatuhkan langkah pembatasan terhadap 46 perusahaan AS. Pembeli China dilarang melakukan pengadaan produk dari perusahaan tersebut, meski entitas berbasis AS yang beroperasi di China masih diperbolehkan.(DH)

China memperketat ekspor dual-use dan membalas sanksi AS dengan langkah serupa.

China perketat ekspor, masukkan 10 perusahaan AS ke daftar hitam

JAKARTA &mdash; Ekspor aluminium China melonjak pada Mei 2026 di tengah ketatnya pasokan global yang terganggu akibat perang Iran dan gangguan produksi di kawasan Teluk.
Menurut laporan Mining.com yang dikutip pada (14/6), ekspor aluminium tidak tempa (unwrought aluminum) dan produk aluminium China naik 5,68% secara bulanan menjadi 632.000 ton metrik pada Mei 2026.
Secara kumulatif, ekspor aluminium China sepanjang Januari hingga Mei 2026 juga meningkat 10,4% menjadi 2,69 juta ton berdasarkan data bea cukai.
Kinerja pada Mei tersebut melampaui capaian April yang sudah menjadi level tertinggi dalam setidaknya satu tahun terakhir. Tren penguatan ekspor aluminium China terus berlanjut sejak perang Iran mulai mengganggu produksi dan distribusi aluminium global, sehingga memperketat pasokan di pasar internasional.
Perang Iran dilaporkan merusak dua fasilitas aluminium terbesar di kawasan Teluk yang menyumbang sekitar 8% dari produksi aluminium dunia. Konflik tersebut juga secara efektif mengganggu jalur pelayaran strategis Selat Hormuz, yang menjadi rute penting perdagangan energi dan komoditas global, dikutip dari Mining.com (14/6).
Dampak gangguan tersebut terlihat pada produksi aluminium primer di kawasan Teluk yang turun menjadi 330.000 ton pada April 2026, level terendah dalam lebih dari satu dekade. Data International Aluminium Institute (IAI) mencatat penurunan sebesar 35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara global, produksi aluminium primer juga turun 2,1% secara tahunan menjadi 5,92 juta ton. Di sisi lain, produksi aluminium China justru naik 1,5% menjadi 3,68 juta ton, memperkuat posisi negara tersebut dalam pasar aluminium global di tengah melemahnya pasokan dari kawasan Teluk.
Selain itu, ekspor kawat aluminium stranded China yang biasanya digunakan untuk transmisi dan distribusi listrik juga meningkat pada April 2026. Produk tersebut mulai dialihkan penggunaannya oleh pelaku perdagangan sebagai alternatif ekspor aluminium setelah reli harga dan perbedaan tarif menciptakan peluang arbitrase di pasar. (SA)

Ekspor aluminium China naik 5,68% Mei 2026 di tengah gangguan pasokan global akibat perang Iran.

Imbas perang Iran, ekspor aluminium China naik 5,68% pada Mei 2026

JAKARTA - Pembeli minyak sawit global masih terus mengamankan pasokan dari Indonesia untuk pengiriman beberapa bulan ke depan meskipun pemerintah menerapkan kebijakan baru yang memusatkan ekspor komoditas strategis melalui satu pintu.
Pelaku pasar menilai masa transisi yang diberikan pemerintah memungkinkan arus perdagangan tetap berjalan sambil menunggu kejelasan implementasi aturan baru tersebut.
Sejak kebijakan berlaku pada tahap awal bulan ini, aktivitas ekspor minyak sawit relatif tidak mengalami gangguan berarti. Importir utama dari India dan China tetap melakukan pemesanan untuk kebutuhan jangka menengah hingga akhir tahun.
Pembeli India saat ini fokus mengamankan pasokan untuk beberapa bulan mendatang, sementara importir China mulai memesan kargo hingga periode pengiriman Desember 2026.
&ldquo;Saat ini semuanya masih berjalan seperti biasa dan masih lancar,&rdquo; kata Presiden dan Chief Executive Officer Grup SD Guthrie Bhd, Mohd Haris Mohd Arshad, seperti dikutip Theedgemalaysia
&ldquo;Orang-orang menjalaninya hari demi hari, dan melihat apa yang akan terjadi,&rdquo;.
Indonesia sebelumnya mengejutkan pasar setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pengawasan terpusat terhadap ekspor sejumlah komoditas utama melalui entitas yang didukung negara. Kebijakan tersebut bertujuan menutup potensi kebocoran penerimaan negara dari perdagangan komoditas.
Sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dunia, setiap perubahan kebijakan ekspor Indonesia berpotensi memengaruhi keseimbangan pasokan global.
Pasar minyak nabati saat ini juga menghadapi risiko pengetatan pasokan akibat potensi fenomena super El Ni&ntilde;o serta rencana peningkatan mandat biodiesel Indonesia yang dijadwalkan berlaku mulai bulan depan.
Pemerintah kini tengah mengkaji berbagai skema yang memungkinkan sebagian pelaku usaha memperoleh pengecualian tertentu dari aturan baru, termasuk melalui komitmen investasi dan kerja sama dengan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), entitas baru yang dibentuk untuk mendukung tata kelola ekspor komoditas.
Sejumlah pelaku industri masih menunggu kejelasan mengenai mekanisme kontrak, penetapan harga, sistem pembayaran, hingga peran DSI dalam transaksi perdagangan.
Di tengah ketidakpastian tersebut, pembeli justru memanfaatkan penurunan harga yang terjadi setelah pengumuman kebijakan baru. Importir China tercatat meningkatkan pembelian palm olein dalam jumlah besar, terutama untuk kebutuhan minyak goreng.
Posisi dominan Indonesia di pasar global juga membuat importir kesulitan mencari alternatif pasokan dalam jangka pendek. Indonesia memasok sekitar 25 juta ton minyak sawit ke pasar dunia setiap tahun dengan India, China, dan Pakistan sebagai pembeli utama.
&ldquo;Sepertinya ini adalah situasi menunggu dan mengamati sampai ada kejelasan,&rdquo; kata Kepala Strategi Perdagangan dan Lindung Nilai Kaleesuwari Intercontinental, Gnanasekar Thiagarajan.
Meski demikian, apabila pemerintah gagal memberikan kepastian setelah evaluasi kebijakan dalam tiga bulan ke depan, sebagian pembeli mulai mempertimbangkan diversifikasi sumber pasokan.
Importir India, misalnya, telah meningkatkan pembelian minyak sawit dari Amerika Latin untuk mengurangi ketergantungan terhadap Indonesia.
Presiden dan Head of Trading Emami Agrotech Ltd, Mayur Toshniwal, mengatakan perusahaan-perusahaan India telah membeli lebih dari 100.000 ton minyak sawit dari negara-negara seperti Kolombia, Ekuador, Kosta Rika, dan Honduras sejak Oktober tahun lalu.(DH)

Importir utama terus mengamankan pasokan sawit Indonesia sambil menanti kejelasan regulasi.

China dan India tetap borong CPO RI meski aturan ekspor berubah

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk meningkatkan pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan internasional guna memperluas akses pasar ekspor nasional.
Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, mengatakan perjanjian perdagangan yang telah disepakati pemerintah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan ekspor, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing pelaku usaha Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Kita harus tetap optimis, karena kinerja perdagangan Indonesia terus menunjukkan ketahanan yang kuat," ujar Dyah Roro saat membuka Pertemuan Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan pada 4 Juni 2026, seperti dikutip Antaranews.
Saat ini Indonesia memiliki 25 perjanjian perdagangan internasional yang mencakup lebih dari 35 negara mitra di berbagai kawasan dunia. Negara-negara tersebut mewakili sekitar sepertiga produk domestik bruto (PDB) global dan lebih dari separuh populasi dunia.
Sepanjang 2025, sekitar 68% ekspor Indonesia ditujukan ke negara-negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Menurut Dyah Roro, capaian tersebut menunjukkan peran strategis perjanjian dagang dalam membuka akses pasar bagi produk nasional.
"Oleh karena itu, meningkatkan penggunaan fasilitas yang disediakan berdasarkan perjanjian perdagangan ini merupakan agenda strategis yang harus terus dipromosikan," katanya.
Salah satu contoh keberhasilan pemanfaatan perjanjian perdagangan terlihat dari implementasi Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). Kesepakatan tersebut membantu memperkuat hubungan dagang kedua negara dan mendorong perubahan neraca perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab dari defisit menjadi surplus US$1,62 miliar pada 2025.
Untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas perdagangan, Kemendag terus memperkuat sejumlah program pendukung, antara lain penyediaan informasi ekspor berbasis wilayah, klinik pembinaan eksportir, serta penerapan sistem Surat Keterangan Asal elektronik (e-SKA) guna menyederhanakan proses administrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Dyah Roro juga mendorong Kadin memperluas kolaborasi melalui forum-forum interaktif yang menjangkau pelaku usaha di berbagai daerah. "Kami ingin memastikan bahwa semua bisnis, terutama UMKM dan eksportir baru, dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perjanjian perdagangan ini," ujarnya.
Menurut Dyah Roro, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi faktor penting untuk meningkatkan pemanfaatan perjanjian dagang, memperluas ekspor ke pasar nontradisional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.(DH)

Kemendag dan Kadin memperkuat pemanfaatan pakta dagang untuk memperluas akses ekspor.

Kemendag genjot ekspor dengan 25 perjanjian dagang global

JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mengalokasikan dana sebesar US$700 juta untuk industri batu bara melalui penggunaan, undang-undang era Perang Dingin yang memberi kewenangan kepada pemerintah mempercepat produksi sektor strategis dalam kondisi tertentu.
Trump menyatakan dana tersebut akan digunakan untuk mempertahankan operasi 14 pembangkit listrik tenaga batu bara dan 42 tambang batu bara, sekaligus membangun dua pembangkit baru serta satu terminal ekspor batu bara.
&ldquo;Hari ini, kita mengambil tindakan bersejarah untuk menurunkan harga energi dan biaya hidup bagi seluruh warga Amerika dengan kekuatan batu bara yang bersih dan indah,&rdquo; kata Trump dalam konferensi pers, seperti dikutip TheGuardian.
Menurut Trump, investasi tersebut akan mendukung pembangunan terminal ekspor batu bara baru di Oakland, California, mengaktifkan kembali fasilitas yang sudah ada di Maryland, serta mempertahankan operasional pembangkit di 10 negara bagian, yakni West Virginia, Kentucky, North Carolina, Indiana, Tennessee, Arkansas, Arizona, Oklahoma, North Dakota, dan Wisconsin.
&ldquo;Sebagai hasil dari investasi sebesar 700 juta dolar AS yang saya umumkan hari ini, kita akan melindungi 14 pembangkit listrik tenaga batu bara dan 42 tambang batu bara, jumlah yang sangat besar, serta membangun dua pembangkit listrik tenaga batu bara baru dan satu terminal ekspor baru yang sangat besar,&rdquo; ujarnya.
Dua pembangkit baru akan dibangun di Alaska dan West Virginia. Pemerintahan Trump juga terus memperluas dukungan terhadap industri batu bara melalui berbagai kebijakan, termasuk subsidi, dukungan terhadap pembangkit tua, serta pelonggaran sejumlah aturan lingkungan.
Gedung Putih bahkan menjalankan kampanye promosi batu bara yang mencakup peluncuran maskot bernama "Coalie" dan materi kampanye di media sosial yang menampilkan batu bara sebagai simbol industri energi nasional.
&ldquo;Anda tidak diperbolehkan menyebut &lsquo;batu bara&rsquo; di dalam pemerintahan Trump kecuali jika didahului oleh kata-kata &lsquo;bersih, indah&rsquo;,&rdquo; kata Trump. &ldquo;Mempersulit hidup kita, tetapi itu bagus.&rdquo;
Langkah tersebut memicu kritik dari kelompok lingkungan. Mereka menilai batu bara tetap menjadi sumber energi fosil dengan emisi karbon tertinggi dan berkontribusi besar terhadap perubahan iklim serta pencemaran udara.
Direktur Kebijakan Iklim Sierra Club, Patrick Drupp, menilai penggunaan dana publik untuk menopang industri batu bara bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
&ldquo;Sungguh menjijikkan dan tercela bahwa presiden Amerika Serikat memberikan uang pajak kita untuk pembangkit listrik tenaga batu bara yang mematikan dan mahal yang akan membuat warga Amerika semakin sakit dan semakin menaikkan harga listrik,&rdquo; kata Drupp.
&ldquo;Pemberian dana ini mengkhianati semua yang dijanjikan Donald Trump dan hanya menguntungkan teman-teman besarnya di industri batu bara yang memanjakan egonya dan memberinya piala-piala berkilauan.&rdquo;
Sejumlah pakar energi juga mempertanyakan klaim Trump bahwa batu bara dapat menurunkan biaya listrik. Mereka menilai biaya pembangunan dan operasional pembangkit batu bara saat ini lebih tinggi dibandingkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.
Di sisi lain, industri batu bara menyambut positif kebijakan tersebut. Asosiasi Pertambangan Nasional AS menilai peningkatan produksi batu bara diperlukan untuk memenuhi lonjakan kebutuhan listrik, terutama akibat pesatnya perkembangan industri kecerdasan buatan (AI).
&ldquo;Pembangkit listrik tenaga batu bara melindungi konsumen dari dampak fluktuasi harga energi dan tantangan pasokan,&rdquo; kata Kepala Eksekutif Asosiasi Pertambangan Nasional, Rich Nolan.
Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Environmental Protection Agency (EPA) juga menyampaikan rencana untuk merevisi kebijakan pengurangan emisi era Presiden Barack Obama yang berpotensi memperpanjang operasional sejumlah pembangkit batu bara.
Trump kembali mengkritik kebijakan energi pemerintahan Obama dan Joe Biden yang dinilainya melemahkan industri batu bara AS.
&ldquo;Selama empat tahun pemerintahan Sleepy Joe Biden dan Demokrat sayap kiri radikal di Kongres, tidak satu pun izin disetujui untuk proyek penambangan batu bara baru, tetapi dalam lebih dari satu tahun pemerintahan kami, kami telah menyetujui 76 izin untuk batu bara yang bersih dan indah,&rdquo; kata Trump.(DH)

Trump memakai kewenangan darurat untuk menopang tambang dan pembangkit batu bara AS.

Trump kucurkan US$700 juta untuk hidupkan industri batu bara

JAKARTA - Sejumlah asosiasi pelaku usaha di Indoneisa mendesak pemerintah menerbitkan petunjuk teknis terkait kebijakan baru pengelolaan ekspor komoditas strategis yang mulai berlaku bulan ini.
Seperti dikutip Reuters, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), bersama asosiasi pertambangan, batu bara, smelter nikel, dan produsen minyak sawit menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Namun, mereka meminta pemerintah melibatkan sektor swasta dalam proses implementasi.
"Pemerintah perlu mengeluarkan pedoman teknis yang transparan untuk menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global," demikian pernyataan mereka.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan rencana sentralisasi ekspor komoditas strategis melalui perusahaan baru, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan tersebut akan mencakup komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy.
Pemerintah memulai masa transisi kebijakan pada 1 Juni, sementara implementasi penuh ditargetkan paling lambat awal tahun depan. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan penerimaan negara sekaligus mencegah praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya.
Pada saat yang sama, pemerintah juga mulai memberlakukan aturan yang mewajibkan eksportir sumber daya alam menempatkan devisa hasil ekspor di bank-bank milik negara serta membatasi konversi dana tersebut ke rupiah.
Pelaku usaha menilai kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak, terutama terkait kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta pengaturan pengiriman dan asuransi.
Mereka juga meminta kejelasan mengenai implementasi aturan devisa hasil ekspor, perlakuan terhadap perjanjian perdagangan internasional, serta pengembangan platform digital yang kredibel untuk memantau aktivitas perdagangan.
Danantara sebelumnya menyatakan akan menghormati kontrak jangka panjang yang telah berlaku. Namun perusahaan membuka kemungkinan negosiasi ulang harga apabila menemukan indikasi under-invoicing dalam transaksi ekspor.
Selain itu, Danantara mengaku tengah mengembangkan teknologi pemantauan perdagangan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan baru tersebut. H
ingga laporan ini disusun, menurut Reuters, perwakilan Danantara serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait masukan dari pelaku usaha.(DH)

Pelaku industri meminta kepastian kontrak, pembayaran, dan devisa hasil ekspor.

Dunia usaha tagih kejelasan kebijakan sentralisasi ekspor Danantara

JAKARTA &ndash; Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia menyusut menjadi US$90 juta pada April 2026. Angka tersebut turun dari surplus US$200 juta pada periode yang sama tahun lalu.
Realisasi itu jauh di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan surplus neraca dagangan US$1,5 miliar pada April. Realisasi ini juga menjadi surplus terendah dalam 6 tahun terakhir, atau sejak terakhir kalinya neraca dagang mengalami defisit pada April 2020.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan nilai ekspor Indonesia pada April mencapai US$20,74 miliar, meningkat 21,98% secara tahunan.
Namun pada saat yang sama, kata Pudji, impor meningkat 22,49% menjadi US$20,65 miliar.
Lonjakan impor terutama ditopang impor migas yang meningkat 85,52%. Sementara itu, impor nonmigas naik 14,11%.
Sementara itu ekspor nonmigas naik 23,36% dan ekspor migas turun 1,20% akibat penurunan ekspor minyak mentah 35,54% dan gas alam sebesar 13,28%.
Meski surplus menipis, Pudji menilai Indonesia masih mempertahankan tren surplus perdagangan.
"Neraca perdagangan Indonesia dengan demikian telah mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Pudji.
Berdasarkan tujuan ekspor, BPS mencatat ekspor nonmigas ke Amerika Serikat (AS) meningkat 38,72%. Sedangkan ekspor ke China naik 29,56%, Jepang 10,03%, dan kawasan ASEAN 13,26%.
Sementara secara kumulatif selama Januari-April 2026, Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US$5,64 miliar. (KR)

Lonjakan impor membuat surplus April jauh di bawah ekspektasi pasar yang mencapai US$1,5 miliar.

Surplus neraca dagang menipis, terendah sejak 2020

JAKARTA - Pemerintah menegaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), tidak akan mengambil keuntungan dari pelaksanaan kebijakan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) melalui sistem layanan terpusat yang tengah disiapkan.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan DSI hanya akan menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan ekspor komoditas strategis nasional, bukan sebagai entitas yang mencari keuntungan dari kebijakan tersebut.
"Kami tidak memperoleh keuntungan apa pun," ujar Sudaryono, seperti dikutip Antaranews.
Menurut Sudaryono, keberadaan DSI ditujukan untuk menciptakan tata kelola perdagangan komoditas yang lebih tertib dan terintegrasi. Ia berharap penjelasan tersebut dapat meredakan kekhawatiran pelaku industri hilir sawit, terutama perusahaan refinery dan eksportir.
"Kami berharap setelah ini, tidak akan ada lagi kekhawatiran, terutama bagi pelaku bisnis hilir minyak sawit, seperti kilang dan eksportir," katanya.
Pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga bulan, mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, sebelum kebijakan pengelolaan ekspor oleh DSI diterapkan secara penuh.
Selama periode tersebut, pemerintah akan menyiapkan berbagai regulasi untuk mengalihkan pengelolaan ekspor sawit secara bertahap dari perusahaan kepada mekanisme yang berada di bawah pengawasan DSI.
Mulai 1 Januari 2027, pemerintah menargetkan seluruh ekspor komoditas sawit, batu bara, dan besi nasional dikelola melalui DSI.
Danantara Berbasis Kuntungan
Di sisi lain, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir sebelumnya menyatakan DSI akan menjalankan model bisnis yang berorientasi keuntungan melalui pengelolaan ekspor sumber daya alam, sejalan dengan mandat bisnis Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Pada tahap awal, DSI akan berperan sebagai agen atau perantara dalam transaksi ekspor sebelum memperluas fungsi bisnisnya seiring peningkatan kapasitas organisasi.
DSI akan beroperasi dalam dua fase.
<ul>
<li>Fase pertama, yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan akan bertindak sebagai penilai dan perantara antara pembeli dan penjual komoditas ekspor tertentu.</li>
<li>Fase kedua, yang ditargetkan dimulai pada Januari 2027, DSI akan membeli komoditas dari eksportir dalam negeri untuk kemudian menjualnya ke pasar internasional.</li>
</ul>
Menurut pengusaha, jika nanti DSI yang menjual produk ekspor yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah apakah DSI akan membuat semacam sister company di Singapura, yang pada akhirnya juga akan jual lebih mahal disbanding harga di Indonesia karena banyak cost yang harus dibayar. &ldquo;Dan pajaknya akan, kembali lagi, ditarik oleh pemerintah Singapura.&rdquo;
Atau, lanjutnya, seandainya Indonesia bisa memaksa trader global seperti Trfigura, Vito; atau Glencore belinya di Indonesia saja, maka pasti akan meminta harga yang lebih rendah. Sebab, mereka sudah punya struktur legal, treasury, dan risk management di Singapura. &ldquo;SGX sudah jadi hub komoditas Asia. Semua infrastruktur sudah di sana, letter of credit, hedging instruments, counterparty network.&rdquo;
Di sisi lain, jika beli langsung dari DSI di cabang Indonesia naka paratrader global akan kena pajak transaksi Indonesia, kena regulasi BI untuk settlement, kena risiko rupiah dalam proses dan dokumentasi lebih kompleks.
&ldquo;Ini sebetulnya angka-angka kompleks, karena Indonesia dipandang sedang ingin menolong rupiah tapi juga sekaligus memberi bisnis Danantara. Dua hal ini belum tentu bisa berjalan selaras. Karena DSI dituntut profit, sementara pemerinta berbeda.&rdquo;
Namun, yang lebih terlihat agak jelas, kalau policy directionnya seperti ini maka ekportir asli akan dapat harga yang lebih murah yang ujungnya akan petani sawit akan menerima penurunan pendapatan. (DH)

Pemerintah pastikan DSI tidak mengambil keuntungan dari ekspor CPO dan komoditas strategis.

Pemerintah tegaskan DSI tak raup untung dari ekspor CPO

JAKARTA - Pemerintah resmi mewajibkan pelaporan ekspor tiga komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, yaitu batubara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy), melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal mulai 1 Juni 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, transisi implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI sebagai eksportir tunggal akan dimulai pada 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026. Pada saat bersamaan, pemerintah juga mulai memperketat kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri.
"Pada tahap transisi implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI sebagai eksportir tunggal, kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh masing-masing perusahaan komoditas batubara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy).
Namun, mereka diwajibkan melaporkan seluruh kegiatan ekspornya kepada DSI sebagai BUMN ekspor," jelas Airlangga. Pelaporan akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Portal CEISA 4.0.
Pemerintah melakukan evaluasi selama tiga bulan pertama. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan tahapan implementasi berikutnya.
Terkait penarikan pajak ekspor atau bea keluar, Airlangga menegaskan, mekanismenya masih sama seperti yang ada sekarang.
Artinya, akan dilakukan dan dimonitor oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.
&rdquo;Pemerintah menilai rentang waktu tersebut cukup bagi pelaku usaha, eksportir, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan penyesuaian,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers Minggu (31/5/2026) siang, di Wisma Danantara, Jakarta.
Dia menekankan, kehadiran DSI sebagai BUMN ekspor akan tetap menjaga kepastian berusaha, kelancaran arus barang, realisasi ekspor, serta menghormati kontrak-kontrak dagang yang telah berjalan antara eksportir dan mitra usaha di luar negeri.
Pemerintah, kata AIrlangga, mellaui DSI ingin memastikan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis lebih terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
Selain meningkatkan penerimaan negara, kebijakan itu diharapkan memperkuat kepercayaan mitra dagang internasional serta memastikan ekspor SDA berkontribusi pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
&rdquo;Pada 2025, nilai ekspor batubara, kelapa sawit, dan besi paduan telah mencapai US$66,13 miliar atau sekitar 23,4 persen dari total ekspor nasional. Ketiganya juga menjadi penopang surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut,&rdquo; klaim Airlangga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang hadir dalam konferensi pers yang sama menyampaikan, mulai 1 Juni 2026, akan berlaku juga ketentuan baru mengenai penempatan wajib devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026.
Meski tanggal pemberlakuannya bertepatan dengan hari libur, ketentuan tersebut tetap berlaku karena aktivitas ekspor terus berjalan.
Rupiah Segera Menguat?
Sebelumnya, Menteri Keuangan menargetkan kurs rupiah akan kembali menguat terhadap dolar AS dalam waktu dekat. Purbaya bahkan menyebut rupiah akan berada di level Rp15.000/US$.
Purbaya mengimbau masyarakat agar tidak terlalu khawatir dengan kurs rupiah yang sedang turun seperti terjadi pada saat krisis 1998.
"Teman-teman enggak usah takut yang ribut-ribut nilai tukar akan jeblok seperti 1998. Nanti Juni akan ada suplai dolar yang signifikan ke ekonomi kita. Jadi rupiah akan menguat," ucap Menteri Keuangan, saat menghadiri Jogja Financial Festival 2026, Jumat, 25/6/26.
Airlangga sebelumnya mengungkapkan bahwa DSI telah tercatat sebagai co-eksportir dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola oleh Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan.
Artinya, DSI secara otomatis menjadi entitas yang bermitra dengan eksportir utama dalam kegiatan ekspor barang maupun jasa.
&ldquo;Mekanismenya sudah diatur di Bea Cukai. Dalam rantai ekspor terdapat eksportir, pemilik barang, importir, dan penerima barang,&rdquo; ujar Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, Senin (25/5).
Pencatatan DSI sebagai co-eksportir dilakukan menjelang pemberlakuan sistem ekspor QQ (Qualitate Qua atau bertindak untuk dan atas nama) yang wajib diterapkan seluruh eksportir mulai 1 Juni 2026.
Melalui mekanisme tersebut, seluruh laporan ekspor akan diterima oleh DSI untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Pengawasan mencakup berbagai aspek, mulai dari kesesuaian volume ekspor hingga evaluasi antara harga transaksi yang disepakati dengan harga pasar.
&ldquo;Pada tahap pertama, eksportir maupun pemilik barang melakukan registrasi melalui INSW yang sudah mencantumkan DSI sebagai co-eksportir. Dengan mekanisme QQ, seluruh pelaporan ekspor akan masuk ke DSI. Itu yang akan kita jalankan selama tiga bulan pertama,&rdquo; jelasnya.
Airlangga mengatakan, implementasi sistem ekspor satu pintu akan dilanjutkan dengan proses evaluasi secara paralel sebelum diberlakukan secara penuh pada 1 Januari 2027. (YS)

Menteri Keuangan menargetkan kurs rupiah akan kembali menguat terhadap dolar AS dalam waktu dekat.

Ekspor batubara dan CPO besok wajib lapor DSI. Rupiah segera menguat?

JAKARTA - Pemerintah secara resmi memutuskan untuk menunda implementasi penuh pengalihan ekspor komoditas strategis nasional ke PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).&nbsp;
Target awal yang semula ditetapkan pada 1 September 2026, kini diundur menjadi 1 Januari 2027.
Penundaan ini otomatis membatalkan rencana operasional penuh Danantara pada tahun ini, mengutip dari suara.com
Padahal, perusahaan tersebut baru saja resmi menyandang status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Senin (25/5) setelah saham negara sebesar 1% resmi masuk ke dalam struktur kepemilikan.&nbsp;
Nantinya, Danantara diproyeksikan menjadi eksportir tunggal atau pengelola sistem satu pintu untuk ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pemerintah sengaja memberikan ruang transisi bagi para pelaku usaha.&nbsp;
Selama masa penundaan ini, perusahaan-perusahaan eksportir masih diperbolehkan menjalankan aktivitas perdagangan menggunakan skema dan mitra dagang mereka masing-masing.
"Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk 3 bulan berikutnya, dan full nanti pada tanggal 1 Januari," ujar Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).
Langkah penundaan ini dinilai penting demi memastikan transisi tata kelola ekspor SDA berjalan lebih matang, tanpa menimbulkan guncangan yang dapat mengganggu arus ekspor nasional maupun penerimaan devisa negara.
Pengaturan ekspor SDA ini dinilai sangat mendesak karena sektor tersebut menyumbang sekitar 60% dari total ekspor Indonesia.
Komoditas batu bara menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 8,65%, diikuti oleh crude palm oil (CPO) sebesar 8,63%, dan ferro alloy sebesar 5,82%.
Pemerintah melihat selama ini masih terdapat perbedaan pencatatan perdagangan antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor. Ketidaksesuaian ini berdampak pada akurasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) serta stabilitas nilai tukar rupiah.&nbsp;
Melalui sistem satu pintu Danantara, pemerintah berharap pengawasan ekspor ke depan menjadi lebih transparan, akurat, akuntabel, sekaligus mampu memperkuat penerimaan devisa nasional.
Sebelum resmi menjadi BUMN, publik sempat menyoroti dokumen pendirian Danantara dengan Nomor SK AHU-0039765.AH.01.01.Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026, yang menunjukkan status awalnya sebagai perseroan swasta nasional tertutup.
Namun, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa status tersebut hanyalah fase awal administratif belaka sebelum akhirnya bertransformasi menjadi BUMN strategis.&nbsp;
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Danantara, Dony Oskaria, di Kompleks Parlemen, Senayan. "Hari ini sudah menjadi BUMN ya," kata Dony.&nbsp;
Walau begitu, ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini masih memfinalisasi skema operasional dan mekanisme eksportasi yang akan dijalankan oleh perusahaan.
Di tengah masa transisi ini, pemerintah memastikan komunikasi dengan dunia usaha akan tetap berjalan intensif.&nbsp;
Rosan Roeslani menyebutkan bahwa pihaknya terus berdiskusi dengan berbagai pelaku industri, seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta asosiasi industri lainnya agar perubahan sistem ini tidak mengganggu kenyamanan perdagangan nasional.
Sebagai langkah awal, mulai Juni 2026, PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan mulai menerapkan sistem pelaporan tahap awal.
Sistem ini menjadi basis sebelum seluruh transaksi ekspor diwajibkan masuk ke dalam platform digital terintegrasi milik perusahaan dalam beberapa bulan mendatang. (DK)

Pemerintah tunda operasional penuh Danantara ekspor SDA hingga 1 Januari 2027.


Pemerintah tunda implementasi penuh ekspor lewat Danantara hingga 2027

JAKARTA - Sejumlah perusahaan pengolah minyak sawit di Indonesia mulai menghindari pembelian tandan buah segar (TBS) dari petani kecil setelah perubahan kebijakan ekspor pemerintah memicu ketidakpastian di pasar dan menekan harga di tingkat petani.
Menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut, beberapa pabrik pengolahan menghentikan sementara pembelian TBS dari petani swadaya sambil menunggu kejelasan aturan baru ekspor komoditas.&nbsp;
Seperti dikutip dari&nbsp;TheEdgeMalaysia, sementara itu, perusahaan besar yang telah memiliki pasokan cukup dari kebun sendiri memilih mengurangi pembelian di pasar spot karena ketidakpastian kebijakan.
Pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah mengambil kendali langsung atas ekspor sejumlah komoditas utama Indonesia melalui Danantara Sumberdaya Indonesia, entitas baru di bawah sovereign wealth fund Indonesia.&nbsp;
Tahap awal kebijakan ini mencakup pengelolaan ekspor minyak sawit, batu bara termal, dan beberapa produk nikel.
Pemerintah menyatakan langkah tersebut bertujuan meningkatkan transparansi dan menekan penghindaran pajak.&nbsp;
Namun dalam jangka pendek, kebijakan ini memicu gejolak pasar minyak sawit dan kekhawatiran di kalangan pelaku industri.
Tender yang terkait dengan perusahaan negara, yang biasanya menjadi acuan harga crude palm oil (CPO) domestik dan penawaran ekspor, dilaporkan terhenti sejak pengumuman kebijakan tersebut.
Pembeli juga memangkas penawaran untuk kargo spot meski harga minyak sawit Malaysia justru naik.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah telah bertemu dengan pelaku usaha dan asosiasi petani sawit untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar.&nbsp;
Ia menilai volatilitas harga saat ini lebih dipicu &ldquo;ketakutan psikologis&rdquo; akibat minimnya pemahaman mengenai aturan baru.
Setelah pertemuan itu, produsen disebut sepakat membeli TBS sesuai harga referensi yang ditetapkan pemerintah daerah.
Indonesia menyumbang sekitar 55% produksi minyak sawit dunia dan hampir separuh produksinya berasal dari petani kecil.&nbsp;
Namun sejak pengumuman kebijakan ekspor baru, harga TBS disebut anjlok menjadi sekitar Rp1.500 hingga Rp2.500 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp3.800 per kilogram.
Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan banyak buah sawit kini dibiarkan membusuk di kebun karena pengepul menghentikan pengangkutan TBS, sementara petani tidak memiliki armada sendiri.
&ldquo;Buah sawit dibiarkan membusuk di lahan karena truk pengepul berhenti mengambil hasil panen,&rdquo; katanya.
Analis CGS International Jacquelyn Yow menilai perubahan sistem ekspor Indonesia berpotensi menekan margin perusahaan pengolah minyak sawit hilir jika nantinya ekspor diwajibkan melalui platform yang terhubung dengan negara dan membebankan biaya tambahan. (DK)

Ketidakpastian aturan ekspor sawit RI membuat pembelian TBS turun dan harga di petani kecil anjlok.

Perusahaan tunda beli TBS dari petani kecil, sawit terancam busuk?

JAKARTA &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku tengah mendalami kasus dugaan manipulasi dalam aktivitas ekspor komoditas Crude Palm Oil (CPO), menggunakan transfer-pricing hingga under-invoicing.
Dugaan ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, sekitar sebulan lalu.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, membenarkan bahwa saat ini pihaknya telah berada di tahap penyidikan, terhadap sejumlah perusahaan di sektor kelapa sawit.
&ldquo;Itu sudah satu bulan lebih, data dari Kemenkeu itu melengkapi data di kita,&rdquo; kata Syarief, saat memberi keterangan kepada media pada Senin (25/5).
Ia menambahkan Kejagung telah memeriksa beberapa saksi dalam perkara ini. &ldquo;Nanti kita sampaikan,&rdquo; jelas Syarief, dengan menekankan kasus bisa menyeret perusahaan dari sektor lain.
Sementara secara terpisah pada akhir pekan lalu, Purbaya mengaku para eksportir itu telah melakukan penyelewengan lewat perusahaan cangkang di luar Indonesia.
&ldquo;Saya akan lihat berapa yang bisa saya ambil dari mereka,&rdquo; kata Purbaya saat memberi keterangan di Istana Negara.
Langkah tersebut, kata Purbaya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengatasi kebocoran pendapatan negara, akibat manipulasi ekspor komoditas yang telah lama terjadi.
&ldquo;Nanti harusnya dengan ada penjual tunggal tadi, harusnya aman,&rdquo; imbuh Purbaya merujuk pada entitas pengendali ekspor di bawah Danantara. (KR)

Kejaksaan mengaku telah memeriksa saksi dalam sebulan terakhir, meski belum ada nama yang diungkap.

Kejagung usut dugaan manipulasi ekspor CPO di 10 perusahaan

SINGAPURA &ndash; China menghentikan pasokan sejumlah logam tanah jarang berat (heavy rare earths) dan mineral penting lainnya ke Jepang selama sedikitnya empat bulan di tengah meningkatnya ketegangan terkait Taiwan.
Seperti dikutip Reuters, Jumat (22/05), penghentian ekspor tersebut dinilai menunjukkan penggunaan dominasi China atas mineral kritis sebagai alat tekanan diplomatik.
Jepang merupakan produsen magnet tanah jarang terbesar di luar China, namun masih sangat bergantung pada impor logam tanah jarang berat dari Beijing untuk kebutuhan industri magnet, kedirgantaraan, pertahanan, dan semikonduktor.
Berdasarkan data bea cukai China, ekspor disprosium, terbium, itrium oksida, serta galium ke Jepang berhenti sejak Desember 2025, kecuali beberapa pengiriman kecil itrium.
Dampaknya mulai terasa di sektor industri. Produsen magnet Jepang Shin-Etsu Chemical disebut telah menghentikan penerimaan pesanan baru untuk magnet yang mengandung disprosium, menurut seorang pelanggan Barat yang tidak disebutkan identitasnya.
Penghentian ekspor terjadi tidak lama setelah sengketa diplomatik terkait Taiwan memanas pada November tahun lalu.
China kemudian memperketat kontrol ekspor ke Jepang pada Januari dan kembali memperluas pembatasan pada bulan berikutnya dengan menargetkan sejumlah konglomerat besar, termasuk divisi perkapalan dan mesin aero milik Mitsubishi Heavy Industries.
Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa yang sedang berada di China dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan pada Sabtu. Ia menjadi pejabat Jepang paling senior yang berkunjung ke China sejak sengketa tersebut pecah.
Di dalam negeri, pemerintah Jepang mulai menyiapkan langkah mitigasi, termasuk kemungkinan melepas cadangan strategis mineral jika diperlukan.
Seorang pejabat kementerian industri Jepang mengatakan pemerintah menyadari meningkatnya kekhawatiran atas kenaikan harga dan pengetatan pasokan.
Direktur Riset Project Blue, David Merriman, menilai perusahaan Jepang kini lebih siap dibanding krisis serupa pada 2010 karena telah membangun cadangan dan mengurangi ketergantungan terhadap logam tanah jarang berat China.
Selain itu, sejumlah perusahaan juga mulai mencari alternatif pasokan dan mengurangi penggunaan logam tanah jarang berat dalam produksi magnet.
Produsen komponen elektronik TDK mengatakan belum melihat dampak besar terhadap operasional dan terus mendiversifikasi sumber pasokan.
Sementara Mitsubishi Motors menyatakan telah mengamankan pasokan tanah jarang hingga pertengahan tahun.
Sebagai solusi jangka panjang, Jepang mendukung pengembangan produsen alternatif seperti Lynas Rare Earths di Australia.
Lynas tahun lalu menjadi produsen komersial pertama di luar China yang berhasil memisahkan terbium dan disprosium.
Namun, analis menilai penggantian pasokan China masih akan membutuhkan waktu bertahun-tahun karena skala produksi alternatif masih jauh lebih kecil dibanding kapasitas ekspor China saat ini. (SF)

Sengketa Taiwan picu penghentian ekspor mineral kritis China ke Jepang.

China tekan Jepang dengan hentikan ekspor tanah jarang

BEIJING &ndash; Impor batu bara China dari Mongolia melonjak tajam 61% pada bulan April.
Seperti dikutip Reuters, Jum'at (22/05), lonjakan ini mendorong negara tersebut mengungguli Indonesia, yang merupakan pengekspor batu bara terbesar di dunia dan telah lama menjadi pemasok bahan bakar utama bagi China.
Berdasarkan data dari Administrasi Umum Bea Cukai China (General Administration of Customs) pada hari Rabu, Mongolia tercatat mengirimkan 11,33 juta metrik ton batu bara melintasi perbatasan ke negara tetangganya tersebut, secara tipis mengalahkan Indonesia yang menjual 11,12 juta ton atau turun 22% secara tahunan.
Meskipun tersalip pada bulan April, selama empat bulan pertama tahun ini (Januari-April), pengiriman Indonesia hanya turun 8% dan tetap mempertahankan keunggulannya atas Mongolia dengan 61,43 juta ton berbanding 39,37 juta ton.
Di sisi lain, pengiriman Mongolia masih mencatat kenaikan 61% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menjelaskan dinamika pasar yang menggeser posisi tersebut, platform analitik maritim Signal Ocean menyatakan dalam catatannya: "Output domestik yang lebih tinggi dan harga batu bara lokal yang lebih rendah telah mengurangi daya saing kargo Indonesia berkalori rendah (low-CV) yang diimpor di pasar pesisir China."
Di luar faktor persaingan harga, volatilitas yang lebih besar terhadap pengiriman batu bara Indonesia diperkirakan masih dapat terjadi ke depan.
Pada hari Rabu, pemerintah Indonesia mengungkap rencana menyeluruh untuk sentralisasi ekspor batu bara serta komoditas utama lainnya, termasuk minyak sawit, di bawah sebuah perusahaan milik negara. Rencana tersebut mengguncang investor, karena kebijakan itu dinilai bertujuan memperkuat kendali pemerintah terhadap penetapan harga.
Secara makro, perubahan posisi pemasok ini terjadi di tengah penurunan keseluruhan impor batu bara China. Impor batu bara China turun 14% secara tahunan pada April menjadi 33,1 juta metrik ton, sementara impor kumulatif tahun berjalan turun 2,1% menjadi 149,4 juta metrik ton.
Penurunan tersebut juga berdampak pada pemasok utama lainnya. Impor China dari Rusia dan Australia&mdash;masing-masing pemasok terbesar ketiga dan keempat&mdash;turun masing-masing 30% dan 39% pada April. (SF)Berikut angka impor batu bara dari pemasok utama China:
<table>

<tr><th>Negara</th><th align="right">April 2026</th><th align="right">Perubahan YoY</th><th align="right">Jan-April 2026</th><th align="right">Perubahan YoY</th></tr>


<tr>
<td>Indonesia</td>
<td align="right">11.120.116</td>
<td align="right">-22%</td>
<td align="right">61.428.792</td>
<td align="right">-8%</td>
</tr>
<tr>
<td>Mongolia</td>
<td align="right">11.326.872</td>
<td align="right">61%</td>
<td align="right">39.366.369</td>
<td align="right">61%</td>
</tr>
<tr>
<td>Rusia</td>
<td align="right">5.211.314</td>
<td align="right">-30%</td>
<td align="right">22.622.574</td>
<td align="right">-17%</td>
</tr>
<tr>
<td>Australia</td>
<td align="right">4.223.646</td>
<td align="right">-39%</td>
<td align="right">16.767.584</td>
<td align="right">-10%</td>
</tr>

</table>

Mongolia kirim 11,33 juta ton batu bara ke China pada April, melampaui Indonesia.

Ekspor batu bara Mongolia ke China naik 61%, lewati Indonesia

JAKARTA &ndash; Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan menerima masukan dari pelaku pasar, terkait rencana pengendalian ekspor komoditas strategis Indonesia melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Chief of Investment (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto adalah langkah berani&mdash;sebagaimana disampaikan di Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5) kemarin.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, Prabowo berencana mewajibkan seluruh aktivitas ekspor Sumber Daya Alam (SDA) strategis dari Indonesia melalui entitas BUMN.
Langkah itu mendapat reaksi negatif dari pasar, hingga menyeret Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 4% dalam dua hari terakhir.
&ldquo;Kami mendengarkan masukan dari para eksportir dan pelaku pasar,&rdquo; kata Pandu, saat diwawancarai Bloomberg TV. &ldquo;Kami ingin memastikan keputusan ini akan menguntungkan, baik bagi para produsen komoditas maupun investor,&rdquo; imbuhnya.
Sementara menanggapi kebingungan yang terjadi di pasar, Pandu mengaku detail teknis mengenai aturan baru ini akan disampaikan dalam beberapa pekan mendatang.
Selain itu, ia menekankan sebagai tahap awal, komoditas yang menjadi target pengawasan adalah Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara. Karena keduanya menjadi komoditas andalan bagi Indoneisa.
Namun sebelumnya, Prabowo juga menyebut komoditas lain seperti feronikel yang juga akan menjadi target pengawasan ekspor.
Di samping itu, Pandu menegaskan bahwa Danantara akan merekrut sumber daya baru untuk menjalankan entitas pengawas ekspor komoditas itu. &ldquo;Orang-orang yang terbaik dari pasar,&rdquo; imbuhnya. (KR)

Danantara memastikan rencana pengendalian ekspor ini tetap akan menarik bagi eksportir dan investor.

Danantara tampung masukan pasar soal pengendalian ekspor SDA

JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan implementasi aturan baru dalam ekspor Sumber Daya Alam (SDA), tidak mengubah mekanisme pasar yang selama ini berjalan.
Hal ini disampaikan oleh Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Kamis (21/5).
Airlangga mengatakan ekspor Crude Palm Oil (CPO), batu bara, dan ferro-alloy tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini beroperasi di sektor tersebut.
&ldquo;Tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor eksisting dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara,&rdquo; ujar Airlangga.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga tengah memfinalisasi berbagai instrumen dan regulasi, terkait implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor komoditas strategis, yang akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Beberapa di antaranya mencakup aturan regulasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, hingga Bank Indonesia, agar implementasi kebijakan berjalan optimal serta memberi kepastian kepada pelaku usaha dan investor.
Airlangga menambahkan, pemerintah juga akan mengadakan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha sebelum implementasi kebijakan baru mulai berlaku. Sosialisasi ini juga diharapkan menyerap masukan dari pelaku usaha, untuk penyempurnaan kebijakan.
&ldquo;Dalam tiga bulan nanti kita fine-tune sistemnya,&rdquo; ujar Airlangga.
Dalam keterangan terpisah, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan pihaknya telah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), entitas yang mengawasi ekspor komoditas strategis dari Indonesia.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com, pembentukan entitas dan aturan baru ini disebut sebagai upaya mengantisipasi kebocoran devisa yang akibat praktik underinvoicing oleh eksportir.
Sebagai catatan, istilah underinvoicing merujuk praktik pelaporan nilai barang dalam faktur lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya.
&ldquo;Ini inline dengan prinsip OECD, di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, dan accountability sehingga tidak ada lagi potensi uang gelap,&rdquo; ujar Rosan saat memberi keterangan kepada media pada Rabu (20/5) di DPR.
Setelah penerapan aturan tuntas pada fase pertama, Danantara disebut akan menjadi pembeli tunggal bagi komoditas strategis Indonesia yang akan diekspor ke luar negeri. (KR)

Aturan baru ini disebut hanya mewajibkan eksportir SDA lapor ke Danantara mulai 1 Juni.

Airlangga pastikan ekspor SDA tetap lewat perusahaan eksisting

JAKARTA - Danantara menegaskan akan tetap menghormati kontrak ekspor komoditas yang sudah berjalan, namun membuka ruang peninjauan ulang harga jika ditemukan di bawah standar pasar global.
Langkah ini muncul di tengah persiapan Indonesia mengambil alih kendali penuh ekspor komoditas utama seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy melalui unit khusus yang akan menjadi satu-satunya eksportir mulai 1 September.
CEO Danantara, Rosan Roeslani mengatakan pemerintah akan mengevaluasi harga kontrak yang tidak sesuai dengan indeks pasar global, terutama jika terdapat indikasi under-invoicing dalam perdagangan.
&ldquo;Kami akan menghormati semua kontrak yang ada. Tetapi yang kami lihat adalah meskipun itu kontrak jangka panjang, penetapan harga tidak ditentukan pada saat itu, melainkan saat kontrak sedang berjalan. Nantinya, jika kami melihat kontrak dengan harga di bawah indeks pasar dunia, tentu kami akan meninjaunya,&rdquo; kata Rosan seperti dikutip Businesstimes.
Ia juga menegaskan bahwa setiap indikasi harga yang lebih rendah dari pasar akan menjadi dasar untuk evaluasi ulang.
&ldquo;Jika kami melihat indikasi adanya pengurangan nilai faktur, tentu saja kami akan mengevaluasi ulang kontrak tersebut,&rdquo;ujarnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi besar yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan penguatan kendali negara atas ekspor sumber daya alam serta peningkatan penerimaan devisa dan pajak.
Rencana tersebut mencakup masa transisi tiga hingga enam bulan mulai 1 Juni, di mana eksportir diwajibkan melaporkan volume, nilai, dan harga transaksi komoditas kepada unit baru Danantara Sumber Daya Indonesia.
Indonesia sendiri merupakan eksportir terbesar dunia untuk minyak sawit, batu bara termal, dan nikel, dengan nilai ekspor gabungan mencapai sekitar US$65 miliar tahun lalu.
Namun kebijakan ini langsung memicu reaksi pasar. Indeks saham Jakarta turun ke level terendah dalam lebih dari satu tahun, sementara rupiah melemah mendekati rekor terendah terhadap dolar AS.
Pelaku industri menyampaikan kekhawatiran atas dampak implementasi kebijakan baru tersebut. Asosiasi industri sawit GAPKI mempertanyakan implikasi teknis terhadap kontrak jangka panjang dan permintaan spesifikasi pembeli.
Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia menyoroti risiko terhadap pembiayaan, kualitas produk, dan kepastian kontrak, sedangkan Forum Industri Nikel Indonesia masih menunggu regulasi teknis untuk menilai dampak kebijakan secara menyeluruh.(DH)

Danantara tinjau harga ekspor komoditas RI untuk cegah under-invoicing dan sesuaikan pasar global.

Danantara siap audit harga ekspor komoditas strategis mulai September

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti angka kemiskinan yang meningkat dan menyusutnya jumlah kelas menengah, di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam pidatonya di hadapan DPR pada Rabu (20/5), Prabowo mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun dalam tujuh tahun terakhir, atau setara 35% secara kumulatif.
&ldquo;Harusnya kita tambah kaya 35%,&rdquo; kata Prabowo.
Namun menurut Prabowo, kondisi tersebut tidak tercermin pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Ia mengaku prihatin setelah melihat data ekonomi, bahkan sejak awal menjabat sebagai presiden.
&ldquo;Tapi apa yang terjadi? Kelas menengah turun, kemiskinan meningkat,&rdquo; ujarnya.
Prabowo mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi bahan introspeksi bersama. Ia mempertanyakan bagaimana pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, sementara masyarakat miskin meningkat dan kelas menengah berkurang.
Prabowo menilai persoalan tersebut kemungkinan disebabkan masalah sistemik dalam perekonomian nasional.
&ldquo;Perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat,&rdquo; ujar dia.
Karena itu, Prabowo menilai pemerintah perlu menyusun ulang berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari mengatasi kebocoran devisa ke luar negeri, hingga memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA).
Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah ialah menentukan harga jual komoditas Indonesia di pasar ekspor, serta mewajibkan ekspor SDA satu pintu lewat entitas yang ditunjuk pemerintah.
Dalam implementasi aturan baru ini, Badan Pengelola Investasi (BPI) juga mendapat penugasan untuk mengawasi ekspor SDA melalui platform digital mulai 2027. (KR)

Berkurangnya kelas menengah juga menjadi sorotan Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan DPR.

Prabowo prihatin kemiskinan naik saat ekonomi tumbuh 7 tahun

JAKARTA &ndash; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan volatilitas pada perdagangan Kamis (21/5), setelah turun 0,82% ke level 6.318,50 kemarin.
Indeks sebelumnya sempat naik ke level tertinggi di 6.459,56 dan terendah di 6.352,20 pada Rabu, setelah presiden Prabowo Subianto menyampaikan kerangka makroekonomi yang mendasari rancangan APBN 2027 di DPR.
Dalam pidato tersebut, Prabowo juga menyampaikan kebijakan baru yang mengatur ekspor hasil Sumber Daya Alam (SDA) lewat entitas bentukan pemerintah.
&ldquo;Diperkirakan investor akan cenderung wait and see terlebih dulu menyikapi asumsi RAPBN 2027 dan kebijakan ekspor SDA tersebut,&rdquo; jelas analis Phintraco Sekuritas, dalam catatan yang disampaikan kepada investor.
Secara teknikal, analis Phintraco menilai indikator Stochastic RSI pada IHSG berada di area oversold dan berpotensi membentuk Golden Cross. Histogram negatif dalam indikator MACD pada indeks juga disebut masih berlanjut.
&ldquo;Sehingga diperkirakan IHSG akan bergerak variatif pada kisaran support 6.200-6.250 dan resistance pada 6.400-6.450,&rdquo; jelas analis Phintraco.
Tak lama setelah pidato Prabowo di DPR, Bank Indonesia (BI) mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps).
Laporan IDNFinancials.com sebelumnya mencatat ini adalah kenaikan suku bunga pertama di Indonesia untuk 2 tahun terakhir atau sejak April 2025. Data historis BI-7DRR mencatat suku bunga belum pernah mengalami kenaikan dalam rentang waktu ini.
Analis Phintraco menilai investor tetap perlu mencermati efek kenaikan suku bunga BI, terhadap nilai tukar rupiah.
&ldquo;Serta perlu diwaspadai dampak negatifnya terhadap sektor properti dan perusahaan yang banyak memiliki hutang,&rdquo; imbuh analis Phintraco.
Dari pasar valuta asing, nilai tukar rupiah menguat 0,29% ke level Rp17.654 pada perdagangan Rabu. Namun sejak awal tahun, rupiah telah melemah 5,84% terhadap dolar Amerika Serikat (AS). (KR)

IHSG diperkirakan kembali fluktuatif setelah pidato Prabowo di DPR dan BI Rate naik 50 bps.

Arah IHSG usai Prabowo ubah aturan ekspor dan BI Rate naik

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA), melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai eksportir tunggal.
Kebijakan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-19 tahun sidang 2025-2026, yang digelar pada Rabu (20/5).
Prabowo mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola ekspor SDA, sekaligus memperketat pengawasan terhadap Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Komoditas yang masuk dalam tahap awal implementasi antara lain minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), batu bara, dan bijih besi.
&ldquo;Penjualan semua hasil SDA kita, kita mulai dari minyak CPO, batu bara, dan bijih besi, kita wajibkan penjualan melalui BUMN,&rdquo; kata Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Prabowo, hasil dari setiap ekspor nantinya diteruskan BUMN kepada pengelola komoditas sebagai bagian dari marketing facility. Skema ini diyakini akan memperkuat pengawasan perdagangan komoditas ekspor Indonesia.
Selain itu, Prabowo mengatakan aturan baru ini bertujuan mencegah praktik under invoicing dan pelarian DHE ke luar negeri, serta meningkatkan penerimaan pajak dan hasil SDA.
&ldquo;Kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,&rdquo; ujar Prabowo.
Berdasarkan materi paparan yang disampaikan dalam sidang, implementasi kebijakan akan berlangsung dalam dua tahap.
Tahap pertama ditargetkan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan masa transisi pengalihan transaksi ekspor dari perusahaan kepada BUMN.
Selanjutnya, mulai 1 September 2026 transaksi perdagangan ekspor-impor antara pembeli luar negeri dan penjual di dalam negeri dilakukan sepenuhnya melalui BUMN.
Prabowo mengatakan kebijakan serupa telah diterapkan sejumlah negara produsen komoditas seperti Arab Saudi, Qatar, Rusia, Kuwait, Ghana, hingga Malaysia.
&ldquo;Ini kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita,&rdquo; kata Prabowo. (KR)

Pemerintah menyiapkan skema eksportir tunggal SDA melalui BUMN secara bertahap mulai 2026.

Cegah pelarian devisa, Prabowo wajibkan ekspor SDA lewat BUMN

JAKARTA - Indonesia dan Jepang meneken perjanjian kerja sama pertahanan pada Senin (4/5), menandai penguatan kemitraan strategis di tengah dinamika global yang kian kompleks.
Seperti dikutip channelnewsasia, penandatanganan berlangsung saat kunjungan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi ke Jakarta, menyusul pelonggaran aturan ekspor senjata oleh Tokyo bulan lalu. Kebijakan itu memungkinkan perusahaan Jepang menjual persenjataan mematikan ke negara mitra yang memiliki perjanjian pertahanan.
Juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Rico Ricardo Sirait, menyatakan kesepakatan ini bertujuan meningkatkan kerja sama bilateral di sektor pertahanan. &ldquo;Perjanjian ini mencakup kolaborasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, latihan bersama, serta kerja sama maritim,&rdquo; ujarnya kepada AFP.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut juga &ldquo;membuka peluang untuk kerja sama dalam peralatan dan teknologi pertahanan&rdquo; dengan tetap &ldquo;memprioritaskan ... stabilitas kawasan&rdquo;. Presiden Prabowo Subianto terus mendorong modernisasi alat utama sistem persenjataan sejak menjabat pada 2024, seiring kebutuhan memperkuat kesiapan militer nasional.
Koizumi menegaskan kemitraan ini akan memberi dampak luas bagi kawasan. Ia menyebut kerja sama pertahanan dengan Indonesia menjadi &ldquo;kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas ... bagi kawasan secara keseluruhan&rdquo; di tengah &ldquo;situasi internasional yang semakin kompleks dan tegang&rdquo;.
Usai pertemuan dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Koizumi melanjutkan lawatan ke Filipina untuk menghadiri latihan militer bersama yang juga melibatkan Amerika Serikat.
Langkah Indonesia memperluas kemitraan pertahanan terjadi dalam waktu berdekatan dengan sejumlah kesepakatan lain, termasuk kerja sama dengan Amerika Serikat, peningkatan hubungan keamanan dengan Prancis, serta perjanjian energi dengan Rusia.
Di tengah dinamika geopolitik tersebut, Indonesia tetap mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sembari memperkuat posisi strategisnya di jalur vital Selat Malaka, salah satu titik tersibuk dunia bagi distribusi minyak dan energi.(DH)
&nbsp;

Indonesia dan Jepang teken pakta pertahanan, dorong kerja sama militer, alutsista, dan stabilitas.

Jepang buka ekspor senjata, RI langsung kunci kerja sama

JAKARTA &ndash; Laba bersih PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) tumbuh 10,6% secara tahunan, menjadi Rp558,94 miliar pada kuartal pertama 2026.
Pertumbuhan ini sejalan dengan kinerja pendapatan AUTO yang mencapai Rp5,25 triliun di kuartal pertama, meningkat 7,4% secara tahunan atau dari Rp4,89 triliun pada kuartal serupa tahun lalu.
Berdasarkan laporan keuangan yang telah disampaikan, sekitar 66,30% pendapatan AUTO di kuartal pertama berasal pihak ketiga, dengan perolehan Rp3,48 triliun. Sementara sisanya sebesar Rp1,77 triliun merupakan pendapatan dari pihak berelasi.
Berdasarkan wilayah penjualan, pendapatan AUTO di pasar lokal kepada pihak ketiga mencapai Rp3,07 triliun di kuartal pertama, meningkat 13% secara tahunan. Sedangkan pendapatan ekspor turun 5,13% secara tahunan menjadi Rp437,07 miliar.
Presiden Direktur AUTO, Yusak Kristian Solaeman, mengatakan pertumbuhan di kuartal pertama ditopang oleh permintaan pasar aftermarket maupun Original Equipment Manucaturer (OEM).
Selain itu, ia menyebut kinerja AUTO awal tahun ini cukup resilien saat industri otomotif menghadapi tantangan.
&ldquo;Didukung keseimbangan kontribusi segmen manufaktur dan perdagangan, baik di pasar domestik maupun ekspor,&rdquo; jelas Yusak, dalam keterangan yang disampaikan kepada IDNFinancials.com.
Di samping itu, Yusak mengaku pertumbuhan kinerja AUTO di kuartal pertama juga didukung momentum libur Lebaran 2026, yang mendorong peningkatan aktivitas servis dan penggantian kendaraan.
&ldquo;Seiring dengan hal tersebut juga terjadi peningkatan aktivitas pada jaringan bengkel dan retailer merespons lonjakan permintaan dari pelanggan,&rdquo; imbuh Yusak.
Dalam laporan IDNFinancials.com sebelumnya, AUTO mencetak laba bersih sebesar Rp2,2 triliun pada 2025. Sehingga perolehan laba kuartal pertama tahun ini, setara 25,3% dari total laba perseroan tahun lalu.
Merespons rilis kinerja awal tahun ini, harga saham AUTO menguat 2,57% ke level Rp2.790 per lembar hingga pukul 10.35 WIB. Posisi ini mencerminkan rasio Price to Earnings (PE) 6,01 kali, mengacu laba per saham yang disetahunkan Rp464. (KR)

Musim libur lebaran mendongkrak pendapatan AUTO dari jasa servis penjualan komponen kendaraan.

Laba AUTO naik 10,6% meski ekspor melandai di kuartal pertama

JAKARTA - Ekonomi China mencatat pertumbuhan lebih cepat pada kuartal pertama tahun 2026, didorong kinerja ekspor yang kuat di tengah lemahnya konsumsi domestik. Namun, konflik Iran memicu risiko baru yang dapat menekan permintaan global dan mengganggu momentum tersebut.
Dikutip&nbsp;cnbc, data biro statistik nasional menunjukkan produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5% pada periode Januari - Maret, naik dari 4,5% pada kuartal sebelumnya dan melampaui proyeksi ekonom sebesar 4,8%. Pemerintah sebelumnya menetapkan target pertumbuhan tahun ini di kisaran 4,5% hingga 5%.
&ldquo;Kita harus menyadari bahwa lingkungan eksternal menjadi lebih kompleks dan tidak menentu,&rdquo; kata biro statistik, seraya menyoroti hubungan &ldquo;akut&rdquo; antara &ldquo;penawaran yang kuat dan permintaan yang lemah.&rdquo;
Investasi aset tetap di wilayah perkotaan naik 1,7% secara tahunan, di bawah ekspektasi. Sektor properti masih tertekan dengan penurunan investasi 11,2% hingga Maret. Di sisi konsumsi, penjualan ritel tumbuh 1,7% pada Maret, melambat dari 2,8% pada Februari dan di bawah perkiraan pasar.
Produksi industri meningkat 5,7% secara tahunan pada Maret, sementara secara kuartalan mencapai 6,1%, menunjukkan sektor manufaktur tetap menjadi penopang utama pertumbuhan. Ekspor China melonjak 14,7% pada kuartal I, menjadi laju tercepat sejak awal 2022.
Namun, tekanan mulai muncul seiring konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi dan biaya logistik. Pertumbuhan ekspor melambat menjadi 2,5% pada Maret dari 21,8% pada periode Januari - Februari.
&ldquo;Pertumbuhan masih timpang ke arah ekspor,&rdquo; ujar Tianchen Xu dari Economist Intelligence Unit. Kenaikan harga energi juga mulai tercermin pada harga produsen, yang naik untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun. Kondisi ini berpotensi menekan margin perusahaan dan memperlemah permintaan global.
&ldquo;Karena guncangan pasokan berdampak pada melemahnya permintaan agregat ... bahkan jika China memperoleh pangsa pasar di sektor-sektor tertentu, hal ini mungkin diimbangi oleh pasar ekspor keseluruhan yang lebih kecil,&rdquo; kata Robin Xing dari Morgan Stanley. (DH)

Ekonomi China tumbuh 5%, ekspor kuat, namun perang Iran ancam permintaan global.

Kuartal pertama China tumbuh 5%, lampaui proyeksi ekonom

JAKARATA &ndash; PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK), produsen minuman beralkohol asal Bali, mulai mengekspor produk wiski premium terbaru yang bernama LIBARRON ke Singapura.
Pada tahap awal penjualan ke luar negeri ini, STRK mencatat nilai ekspor produknya ke Singapura mencapai Rp5 miliar.
Manajemen STRK menyebut langkah ini menandai transformasi perseroan dari perusahaan lokal, menjadi merek dengan ambisi global.
STRK memilih pasar Singapura dipilih sebagai tujuan pertama, karena posisinya dinilai strategis sebagai pusat konsumsi minuman premium di Asia. Potensi ini dinilai memberi ruang tumbuh bagi produk perseroan yang berasal dari Bali, wilayah Indonesia dengan daya tarik tinggi terhadap turis mancanegara.
&ldquo;Langkah ekspor ini menjadi tonggak penting bagi perseroan dalam memasuki pasar internasional sekaligus memperluas jangkauan distribusi,&rdquo; jelas Manajemen STRK, dalam keterangan yang diterima IDNFinancials.com Selasa (31/3) hari ini.
Dalam kesempatan yang sama, STRK juga mengenalkan dua inovasi produk terbarunya yaitu CLARISSA Liqueur dan COCO BALI, yang merupakan segmen produk siap minum atau Ready-to-Drink (RTD).
Ke depan, manajemen mengaku strategi jangka panjang STRK akan fokus pada pembangunan portofolio minuman premium, dengan dukungan fasilitas produksi dalam negeri dan pasar internasional.
&ldquo;Setelah Singapura, ekspansi pasar akan dilanjutkan ke Hong Kong, Jepang, hingga China,&rdquo; imbuh Manajemen STRK.
Sasaran pasar STRK untuk produk premium ini adalah hotel berbintang lima dan bar premium, didukung momentum tren global yang menunjukkan peningkatan permintaan terhadap minuman kerajinan (craft beverage).
Manajemen STRK mengaku optimis langkah ekspansi ini akan mendongkrak kinerja keuangan secara signifikan, serta menargetkan pertumbuhan pendapatan dua kali lipat pada 2026. (KR)

STRK yakin ekspansi ke pasar internasional akan mendongkrak pendapatan hingga 2 kali lipat di 2026.

STRK ekspor perdana ke Singapura, bidik bar dan hotel bintang lima

JAKARTA &ndash; Penjualan sepeda motor di pasar domestik pada dua bulan pertama tahun ini mencapai 1,16 juta unit, menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).
Perolehan itu meningkat sekitar 2,1% secara tahunan atau dari dua bulan pertama tahun lalu. Rinciannya terdiri atas penjualan sebanyak 557.563 unit pada Januari, serta 587.354 unit pada Februari 2026.
Penjualan sepeda motor di pasar domestik untuk Februari mencatat kenaikan 1,7% secara bulanan dan 1% secara tahunan
Sebagai catatan, capaian penjualan sepeda motor hingga Februari telah mencapai 17-18% dari target penjualan dari AISI, yang dipatok di level 6,4-6,7 juta unit.
Di luar penjualan domestik, AISI mencatat kinerja ekspor sepeda motor CBU (Completely Built Up) telah mencapai 110.612 unit untuk dua bulan pertama 2026, sedangkan ekspor motor CKD (Completely Knocked Down) mencapai 1,31 juta unit.
Sementara ekspor part-by-part meningkat 28,6% menjadi 26,79 juta unit per Februari 2026, dari 20,83 juta unit pada dua bulan pertama tahun lalu.
Data AISI menunjukkan kinerja penjualan sepeda motor di pasar domestik sepanjang 2025 mencapai 6,41 juta unit. Ekspor sepeda motor CBU mencapai 544,13 ribu unit, ekspor CKD 8,13 juta unit, dan ekspor part-by-part 138,45 juta unit. (KR)

Angka penjualan sepeda motor tetap tumbuh positif secara bulanan maupun tahunan per Februari 2026.