JAKARTA - Rencana pemerintah Indonesia memusatkan ekspor minyak sawit melalui lembaga negara memicu kekhawatiran pelaku industri global terhadap potensi gangguan pasokan dan lonjakan volatilitas harga minyak nabati dunia.
Seperti dikutip Reuters, Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya mengumumkan pemerintah akan mewajibkan ekspor sawit, batu bara, dan feronikel dilakukan melalui badan khusus negara. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi memperketat kontrol sumber daya alam sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
Indonesia saat ini menyumbang lebih dari separuh ekspor minyak sawit global. Setiap kebijakan pembatasan ekspor dari Indonesia selama ini terbukti mampu mengerek harga minyak sawit dunia, termasuk minyak kedelai dan minyak bunga matahari sebagai produk substitusi.
Pasar sawit global sendiri tengah menghadapi tekanan akibat meningkatnya permintaan biodiesel dan dampak cuaca kering El Nino terhadap produksi. Setelah pengumuman pemerintah Indonesia, kontrak berjangka minyak sawit Malaysia sempat melonjak sekitar 2% sebelum kembali melemah tipis.
"Pasar minyak sawit sedang berupaya menyesuaikan diri dengan kenaikan harga energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah," kata Wakil Presiden Patanjali Foods, Aashish Acharya. "Langkah Indonesia kemungkinan akan menambah lapisan ketidakpastian dan meningkatkan volatilitas di pasar."
Pelaku industri menilai sentralisasi ekspor berpotensi mengubah struktur perdagangan sawit Indonesia dengan memusatkan kekuatan penentuan harga pada entitas yang terafiliasi negara.
&ldquo;Mekanisme ekspor terpusat dapat melemahkan ekosistem perdagangan berbasis pasar saat ini dengan memusatkan kekuatan penetapan harga dalam entitas yang terkait dengan negara,&rdquo; ujar mantan Kepala Asosiasi Minyak Sawit Malaysia, M.R. Chandran.
&nbsp;&ldquo;Hal ini dapat meningkatkan ketidakpastian pasar, mengurangi transparansi, dan memperkenalkan pengaruh politik yang lebih besar ke dalam arus perdagangan komersial.&rdquo;
Menurut Chandran, kondisi tersebut justru dapat menguntungkan Malaysia sebagai produsen sawit terbesar kedua dunia karena pembeli global kemungkinan mencari pasokan dari negara dengan kebijakan yang lebih stabil.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono juga mengingatkan hubungan dagang yang selama ini terjalin dengan pembeli internasional bisa terganggu apabila sentralisasi ekspor dilakukan tanpa pengelolaan matang.
Kekhawatiran serupa datang dari kelompok petani sawit. Perwakilan Serikat Petani Kelapa Sawit (POPSI) Mansuetus Darto menilai jutaan petani kecil berpotensi kehilangan daya tawar jika akses pasar dikendalikan satu pintu.
"Ketika jumlah pembeli menyusut dan akses pasar dikendalikan oleh satu pihak, daya tawar petani secara otomatis menurun," kata Darto. "Dalam situasi seperti itu, petani akan semakin menjadi penerima harga."
Di tengah rencana tersebut, pemerintah juga terus memperketat pengawasan perkebunan sawit ilegal dan telah menyerahkan 4,12 juta hektare lahan kepada perusahaan pelat merah Agrinas Palma Nusantara.(DH)

Malaysia, produsen sawit terbesar kedua dunia, diuntungkan karena jadi alternatif pembeli global.

Rencana Indonesia kontrol ekspor CPO akan untungkan Malaysia?

BANGKOK &ndash; Asia yang saat ini masih terhuyung-huyung akibat dampak konflik di Timur Tengah, kini menghadapi prospek kondisi Super&nbsp;El Nino&nbsp;kuat yang dapat melonjakkan permintaan energi, menguras kapasitas tenaga air, dan merusak hasil pertanian.
Mengutip laporan dari&nbsp;The Straits Times&nbsp;(05/05/26), Badan Cuaca dan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada minggu lalu menyatakan bahwa kondisi El Nino dapat berkembang segera setelah Mei hingga Juli. Sementara itu,&nbsp;World Meteorological Organization&nbsp;(WMO) menyebut tanda-tanda awal mengindikasikan peristiwa ini bisa sangat kuat.
Beberapa pihak bahkan menjulukinya sebagai &ldquo;Super El Nino&rdquo;, meskipun istilah tersebut tidak digunakan oleh para ilmuwan.
El Nino sendiri adalah fenomena iklim alami yang terjadi sekitar setiap dua hingga tujuh tahun, didasarkan pada suhu laut, dan membawa perubahan global pada pola angin, tekanan udara, serta curah hujan.
Datangnya ancaman cuaca ekstrem ini memperburuk posisi Asia yang tengah tertekan oleh krisis pasokan energi dan kekhawatiran atas kekurangan pupuk serta komponen industri dan pertanian lain yang biasa melewati&nbsp;Selat Hormuz.
Iran&nbsp;secara efektif telah menutup jalur air strategis tersebut sejak&nbsp;Amerika Serikat&nbsp;dan&nbsp;Israel&nbsp;melancarkan serangan ke negara itu pada 28 Februari, yang pada akhirnya mengganggu pasokan bahan bakar global.
Cuaca yang lebih panas akan semakin menekan jaringan energi yang sudah mengalami kekurangan bahan bakar karena populasi berusaha mendinginkan rumah dan tempat kerja mereka. Haneea Isaad, spesialis keuangan energi di&nbsp;Institute for Energy Economics and Financial Analysis, memperingatkan dampak sistemiknya kepada AFP:
&ldquo;Bagi negara-negara yang sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk pengiriman minyak dan gas serta perdagangan lainnya, pasokan yang tegang akan mengarah pada penjatahan bahan bakar lebih lanjut, manajemen sisi permintaan, dan pengurangan aktivitas ekonomi... yang berdampak pada pertumbuhan PDB secara keseluruhan.&rdquo;
Bagi wilayah seperti&nbsp;Indonesia, El Nino pada dasarnya menggeser pola cuaca tradisional dengan memindahkan hujan yang biasanya turun di daratan ke laut, sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan.
Dr.&nbsp;Peter van Rensch, Ilmuwan Iklim di&nbsp;Monash University, menyatakan bahwa anomali bawah permukaan yang terlihat sejauh ini cukup kuat. Meskipun masih banyak ketidakpastian dan ada kemungkinan El Nino tidak berkembang sama sekali, ia mengingatkan peristiwa ini memiliki kemiripan dengan kejadian 1997/98, yang kemungkinan merupakan El Nino terkuat.
Sebagai catatan, El Nino 1997 membawa dampak bencana berupa kekeringan ekstrem dan kebakaran liar dahsyat di Indonesia yang membakar jutaan hektare dan menciptakan polusi udara regional.
Saat ini, otoritas di Indonesia telah mengidentifikasi lahan gambut yang berisiko dan memperingatkan bahwa negara itu dapat mengalami curah hujan terendah dalam 30 tahun. Di bagian lain Asia, seperti China selatan, El Nino justru dapat membawa hujan lebat dan memicu banjir yang berdampak pada panen padi akhir musim, tambah Isaad.
Selain ancaman pada sektor bahan bakar dan agrikultur, kekeringan akibat El Nino menimbulkan risiko bagi negara-negara yang sangat bergantung pada tenaga air (hydropower).
Dr.&nbsp;Dinita Setyawati, analis energi senior untuk Asia di&nbsp;Ember, memperingatkan bahwa sebagian besar negara ASEAN menggunakan tenaga air dalam jumlah besar. Ia menyoroti kawasan Mekong, Nepal, dan sebagian Malaysia sebagai wilayah yang sangat rentan karena ketergantungan pada sektor ini.
Risiko nyata telah terlihat pada 2022, ketika gelombang panas di China membuat pembangkit listrik tenaga air di Sichuan anjlok lebih dari 50%, sehingga memicu kekurangan listrik bagi rumah tangga dan industri.
Setyawati menegaskan bahwa energi surya dan angin yang dipadukan dengan baterai dapat memberikan infrastruktur yang lebih tangguh dibanding sistem berbasis bahan bakar fosil yang terpusat.
Di sektor pertanian, kondisi yang lebih panas dan kering akan menciptakan risiko baru karena konflik yang sedang berlangsung telah meningkatkan biaya pupuk dan bahan bakar untuk peralatan pertanian.
BMI&nbsp;memperingatkan bahwa jika harga hasil panen tidak naik cukup untuk menutupi biaya input dan pengiriman yang lebih tinggi, margin produsen akan tertekan. Hal ini meningkatkan kemungkinan penggunaan pupuk yang lebih rendah dan hasil panen yang lebih lemah.
Dampaknya, inflasi harga pangan dapat meningkat dan ketidakamanan pangan akan memburuk, terutama di pasar yang rentan terhadap iklim dan bergantung pada impor.
Meski penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim akan membawa gelombang panas yang lebih sering serta hujan lebat mendadak yang memicu banjir, bagaimana perubahan iklim secara spesifik memengaruhi kemunculan dan kekuatan El Nino masih belum dipahami dengan baik. (SF)

Asia terancam 'Super El Nino' di tengah gangguan energi, berisiko tekan pangan dan ekonomi.