BERLIN - Wakil Kanselir Jerman Lars Klingbeil pada Kamis menyerukan aturan Uni Eropa yang lebih ketat, termasuk tarif terhadap mobil hibrida plug-in impor, guna melindungi produsen seperti Volkswagen dari persaingan dengan produsen mobil China.Klingbeil, yang juga menjabat Menteri Keuangan dan merupakan tokoh senior Partai Sosial Demokrat (SPD) dalam koalisi Kanselir Friedrich Merz, tengah menghadapi ketidakpuasan publik terkait sejumlah persoalan, termasuk kenaikan harga bahan bakar dan pengurangan tenaga kerja di Volkswagen, perusahaan yang memiliki posisi sangat sensitif secara politik di Jerman.“Saya mendukung agar kita mengambil sikap terhadap praktik perdagangan yang tidak adil dan agar Jerman menunjukkan tingkat kepercayaan diri serta ketegasan yang berbeda terhadap negara-negara yang mengancam industri kita,” kata Klingbeil kepada wartawan di depan kantor pusat Volkswagen di Wolfsburg, Lower Saxony.Mengutip dari Reuters, tekanan politik terhadap pemerintah Jerman juga meningkat. Di negara bagian Saxony-Anhalt, partai sayap kanan Alternative für Deutschland (AfD) memenangkan pemilu pada akhir pekan lalu.Perolehan suara AfD yang kembali menguat dalam pemilu negara bagian akhir pekan ini berpotensi menambah tekanan terhadap Merz dan pemerintahannya.AfD berupaya memperluas dukungan di kalangan pekerja industri Jerman yang mengkhawatirkan keamanan pekerjaan.Perlindungan Industri OtomotifKlingbeil mengatakan Volkswagen akan terus menjalankan transformasi perusahaan setelah kesepakatan penting dengan para pemangku kepentingan mengenai pengurangan biaya dan tenaga kerja pada awal bulan ini.“Kami menyadari bahwa ini adalah awal dari sebuah transformasi, tetapi para pekerja dapat yakin bahwa saya, dan kami, akan berdiri bersama mereka dalam solidaritas,” kata Klingbeil.Seiring produsen mobil China memperluas kehadiran mereka di Eropa, UE sebelumnya telah memberlakukan tarif terhadap kendaraan listrik berbasis baterai buatan China.Namun, kendaraan hibrida sejauh ini tidak termasuk dalam kebijakan tersebut.Selain menyerukan tarif terhadap mobil hibrida plug-in buatan China, Klingbeil meminta UE memperketat aturan kandungan lokal yang menentukan persentase komponen kendaraan yang harus diproduksi secara lokal.Pada Kamis, pimpinan dewan pekerja Volkswagen serta anak usahanya, termasuk Audi dan Porsche, bertemu dengan Klingbeil untuk membahas restrukturisasi perusahaan. Perdana Menteri Lower Saxony, yang merupakan pemegang saham terbesar kedua Volkswagen, juga hadir dalam pertemuan tersebut.Volkswagen Hadapi Restrukturisasi BesarRestrukturisasi Volkswagen di bawah CEO Oliver Blume mencakup rencana pengurangan tambahan sekitar 50.000 pekerja serta penutupan empat pabrik mulai awal dekade berikutnya, kecuali ditemukan solusi alternatif.Sekitar setengah dari pengurangan tenaga kerja tersebut diperkirakan terjadi di Jerman.Langkah tersebut mencerminkan tekanan yang dihadapi produsen otomotif Jerman di tengah meningkatnya persaingan dari produsen China, perubahan teknologi menuju kendaraan listrik, serta kebutuhan untuk menekan biaya produksi. (DK)

Jerman mendorong tarif mobil hibrida China untuk melindungi industri otomotif Eropa.

Menteri Keuangan Jerman minta UE naikkan tarif mobil hibrida China

JAKARTA - Pemerintah mendorong Uni Eropa untuk mematuhi putusan World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit Indonesia, setelah periode implementasi 12 bulan berakhir pada Selasa.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa periode waktu wajar (reasonable period of time/RPT) yang diberikan WTO telah habis, dan Indonesia kini siap meninjau penyesuaian kebijakan Uni Eropa, khususnya aturan Indirect Land Use Change (ILUC) dalam Renewable Energy Directive II (RED II) beserta peraturan turunannya.
&ldquo;Kami mendesak Uni Eropa segera mematuhi putusan panel WTO agar akses pasar produk minyak sawit Indonesia di Eropa dapat segera dipulihkan,&rdquo; ujar Budi pada 24 Februari, mengutip asianews.network.
Putusan WTO pada 10 Januari tahun lalu dalam kasus DS593 menyatakan bahwa kebijakan UE diskriminatif terhadap biodiesel berbasis minyak sawit Indonesia, memperlakukan produk Indonesia kurang menguntungkan dibandingkan produk dari UE dan negara lain, sehingga melanggar prinsip nondiskriminasi WTO.
Selama 12 bulan implementasi, Jakarta memantau perkembangan kebijakan di Brussels. Dengan berakhirnya RPT, pemerintah akan menilai apakah Uni Eropa telah menghapus aturan diskriminatif, termasuk perubahan regulasi, metodologi, dan dampak nyata pada arus perdagangan.
Budi mencatat bahwa dalam sesi rutin WTO Dispute Settlement Body (DSB) pada 27 Januari, UE mengakui bahwa penyesuaian kebijakannya belum sepenuhnya memenuhi putusan.
&ldquo;Indonesia telah menyiapkan berbagai skenario jika UE belum sepenuhnya patuh setelah RPT berakhir,&rdquo; tambahnya.
&ldquo;Pemerintah siap berdiskusi dengan UE untuk memastikan kesiapan hukum dan teknis jika langkah lebih lanjut diperlukan.&rdquo;
Pemerintah bekerja sama dengan asosiasi bisnis dan pemangku kepentingan untuk memastikan kepastian hukum bagi industri sawit domestik.
Budi menegaskan komitmen Indonesia pada keberlanjutan lingkungan dan transisi energi global, namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk tindakan proteksionis.
Uni Eropa, sebagai tujuan ketiga ekspor minyak sawit Indonesia dan pasar utama biodiesel, memberlakukan bea tambahan 8&ndash;18% sejak 2019 dengan dalih subsidi dan harga bahan baku di bawah pasar.
WTO menilai pungutan ekspor Indonesia bukan subsidi, dan Komisi Eropa gagal membuktikan biodiesel Indonesia merugikan produsen Eropa.
Setelah kemenangan hukum di WTO, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor biodiesel ke UE sebesar 6,7% pada 2026. Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan target ini sejalan dengan pertumbuhan rata-rata ekspor biodiesel empat tahun terakhir. (DK)

Pemerintah dorong UE hapus aturan diskriminatif agar ekspor biodiesel Indonesia pulih.