JAKARTA&nbsp; - Menteri Koperasi Indonesia &amp; Ketua Harian PP MES, Ferry Juliantono, berharap program Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap pinjaman online (pinjol).Melalui koperasi desa, masyarakat diharapkan memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan dan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau."Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai badan usaha yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat di tingkat desa," ujarnya dalam acara&nbsp;Symposium Menara Syariah dan Universiti Utara Malaysia (UUM)&nbsp;bertema&nbsp;Reimagining Takaful for a Sustainable World&nbsp;di PIK2, Banten, Senin (22/6).Menurut Ferry, koperasi desa nantinya akan menjalankan berbagai kegiatan usaha, mulai dari ritel, pembiayaan mikro, pergudangan, hingga logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah."Oleh karena itu kami memohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Ini insyaallah akan menjadi instrumen untuk mengubah keadaan masyarakat di desa-desa, yaitu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online," tuturnya.Selain menyediakan akses pembiayaan yang lebih dekat dengan masyarakat, koperasi desa juga diharapkan mampu menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau."Dengan demikian, masyarakat desa dapat memperoleh alternatif layanan ekonomi yang lebih mudah diakses," katanya.Ia menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih juga diproyeksikan menjadi penampung (offtaker) hasil produksi masyarakat.Peran tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai ekonomi desa sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan warga.Pemerintah menargetkan pembangunan dan operasional sekitar 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.Ferry menambahkan pengelolaan program koperasi desa tersebut mencakup dana sekitar Rp120 triliun.Karena itu, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta model bisnis yang kuat menjadi faktor penting agar koperasi dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan koperasi desa diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi lokal, menciptakan peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.Selain itu, Ferry menyoroti besarnya potensi pasar ekonomi syariah global. Nilai konsumsi masyarakat muslim dunia telah mencapai lebih dari US$2 triliun per tahun dan diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan.Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah menjadi kekuatan penting dalam perekonomian global.Ferry mengatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk mengambil peran lebih besar dalam pengembangan ekonomi syariah dunia.Dengan jumlah penduduk muslim yang besar dan basis ekonomi rakyat yang luas, Indonesia dinilai tidak hanya berpotensi menjadi konsumen terbesar, tetapi juga produsen, inovator, dan pusat pertumbuhan ekonomi syariah global.Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah memastikan ekonomi syariah tidak hanya tumbuh dari sisi aset dan transaksi, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat hingga tingkat desa. (DK)

Ferry: Indonesia memiliki peluang untuk ambil peran lebih besar dalam pengembangan ekonomi syariah.

Menteri Koperasi: Kopdes perkuat ekonomi desa dan kurangi pinjol

JAKARTA - Indonesia mendorong transformasi halal dari sekadar standar produk dan sektor ekonomi menjadi pendekatan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dengan prinsip environmental, social, and governance (ESG).Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus menjawab dinamika ekonomi global.Hal tersebut disampaikan dalam acara International Halal Symposium bertema Beyond the Halal Industry: Integration of Energy Principles, Agendas, and Opportunities, yang digelar di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten, Rabu (21/1).Dalam acara tersebut, Ferry membahas perkembangan industri halal dalam konteks yang lebih luas, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.&ldquo;Halal hari ini harus mencakup keamanan produk, kejelasan proses, tanggung jawab, serta memiliki irisan kuat dengan prinsip ESG yang kini menjadi arus utama ekonomi dan bisnis global,&rdquo; ujar Ferry.Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2024&ndash;2025, belanja konsumen muslim global telah mencapai sekitar US$2,4 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi US$3,36 triliun pada 2028.Pertumbuhan ini didorong oleh dominasi sektor makanan halal, akselerasi wisata ramah muslim, serta perkembangan farmasi dan kosmetik halal.Sementara itu, aset keuangan syariah global telah menembus US$4,39 triliun, menegaskan relevansi ekonomi syariah dalam sistem ekonomi dunia.Indonesia sendiri mencatat capaian signifikan. Dalam laporan yang sama, Indonesia mempertahankan posisi teratas ekonomi syariah global dengan skor 99,9, naik 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya.Kinerja kuat terlihat pada sektor makanan halal, pariwisata ramah muslim, serta industri farmasi dan kosmetik halal, sementara keuangan syariah terus menunjukkan penguatan yang konsisten.Pemerintah menempatkan pengembangan ekonomi syariah sebagai prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025&ndash;2045 dan RPJMN 2025&ndash;2029.Strategi yang ditempuh meliputi kemudahan sertifikasi halal, perluasan akses pembiayaan syariah, pendampingan UMKM, serta penguatan regulasi yang adaptif melalui kolaborasi lintas sektor.Dalam konteks ekonomi rakyat, koperasi dinilai menjadi simpul strategis. Pemerintah mendorong penguatan koperasi pesantren dan koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi berbasis komunitas.Pada 2026, pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) direncanakan memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp2 triliun, yang akan difokuskan pada sektor produktif, termasuk koperasi pendukung pesantren dan koperasi desa.Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih diproyeksikan berperan sebagai instrumen pemutus rantai distribusi panjang, penyalur hasil produksi masyarakat desa, sekaligus pendukung berbagai program pemerintah. (DK)

Indonesia dorong halal terintegrasi ESG dan koperasi sebagai strategi pembangunan berkelanjutan.