JAKARTA - ASEAN bergerak cepat merespons dampak perang Timur Tengah yang mulai mengguncang ketahanan energi dan pangan kawasan. Dalam KTT ASEAN ke-48 di Pulau Mactan, Filipina, para pemimpin Asia Tenggara mendorong pembentukan cadangan bahan bakar regional hingga mekanisme siaga pangan untuk menghadapi gangguan pasokan akibat krisis Selat Hormuz.
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, menegaskan kawasan tidak punya banyak waktu untuk menunggu.
&ldquo;Kami membutuhkannya bulan lalu. Lupakan bulan depan, enam bulan, setahun dari sekarang. Kami membutuhkannya kemarin, atau bahkan lebih awal. Jadi, itulah cara kami mendekati masalah ini,&rdquo; kata Marcos,&nbsp;seperti dikutip Channelnewsasia.
Konflik di Timur Tengah memukul rantai pasok energi ASEAN setelah gangguan di Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak dan mengancam distribusi pupuk serta pangan. Jalur strategis itu menangani sekitar seperempat perdagangan minyak laut dunia, dengan hampir 80% pengiriman menuju Asia.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN menyepakati gagasan pembentukan cadangan bahan bakar regional serta protokol komunikasi krisis agar respons kawasan terhadap guncangan geopolitik menjadi lebih cepat dan terkoordinasi.
Marcos mengatakan negara-negara anggota memang masih mengatur kebutuhan energinya masing-masing. Namun, menurutnya, seluruh anggota ASEAN memiliki arah yang sama untuk membangun sistem ketahanan bersama.
&ldquo;Jadi, kami mencoba untuk mengurangi perbedaan antar negara. Kami membuat pengaturan sendiri, tetapi pada saat yang sama kami bersatu dan mengembangkan gagasan bahwa kami akan memiliki cadangan bahan bakar untuk semua jenis bahan bakar yang berbeda,&rdquo;ujarnya.
Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, juga menyoroti pentingnya percepatan ratifikasi ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA), perjanjian ketahanan energi yang memungkinkan negara anggota saling menopang pasokan minyak dan gas saat krisis.
Namun para analis menilai implementasi rencana itu tidak akan mudah. Koordinator ASEAN Studies Centre ISEAS-Yusof Ishak Institute, Joanne Lin, menilai kepentingan domestik masih menjadi hambatan terbesar.
&ldquo;Ini menunjukkan bahwa dalam krisis nyata, kebutuhan nasional akan tetap diutamakan daripada komitmen regional,&rdquo; kata Lin.
APSA sendiri belum sepenuhnya berlaku karena belum semua anggota meratifikasi versi terbaru perjanjian tersebut. Padahal mekanisme itu memungkinkan negara ASEAN memasok hingga 10% kebutuhan energi negara anggota yang terdampak krisis selama 30 hari.
Analis ISEAS lainnya, Sharon Seah, mengatakan ASEAN harus bergerak lebih agresif membangun ketahanan energi jangka panjang, termasuk mempercepat proyek ASEAN Power Grid.
&ldquo;ASEAN harus memperhatikan keamanan energi di luar krisis saat ini karena jelas bahwa fragmentasi yang terjadi di dunia ... akan terus memengaruhi kita di kawasan ini,&rdquo; katanya.
Selain energi, ASEAN juga mulai fokus pada ancaman krisis pangan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengusulkan pembentukan mekanisme siaga pangan regional dan perluasan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) agar mencakup pupuk.
Anwar menilai langkah itu penting untuk mempercepat koordinasi dan respons darurat antarnegara ASEAN ketika terjadi gangguan pasokan.
Para ahli menilai pupuk menjadi titik rawan utama karena kawasan Teluk menyumbang sekitar 11% impor pupuk ASEAN. Direktur riset pangan dan air Institute for Security and Development Policy, Genevieve Donnellon-May, mengatakan perluasan APTERR akan membutuhkan sistem otomatis berbasis indikator krisis.
&ldquo;Artinya, berbagi data secara real-time tentang stok pupuk dan kebutuhan input,&rdquo; ujarnya. Namun, ia memperingatkan ASEAN belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar: negara anggota masih lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding komitmen regional saat krisis terjadi.
&ldquo;Negara-negara anggota secara konsisten memprioritaskan swasembada pangan domestik di atas komitmen regional justru ketika komitmen tersebut paling penting,&rdquo; katanya.
ASEAN juga membahas pembentukan protokol komunikasi krisis untuk mempercepat koordinasi lintas sektor ketika terjadi gangguan besar seperti konflik Timur Tengah. Menurut Lin, protokol itu dapat membantu ASEAN menentukan kapan konsultasi dilakukan, siapa yang memimpin koordinasi, hingga bagaimana pesan bersama kawasan disampaikan.
&ldquo;Hal ini akan membantu menutup kesenjangan antara terjadinya krisis dan kemampuan ASEAN untuk berbenah secara kelembagaan,&rdquo; kata Lin.
Meski demikian, tantangan terbesar tetap berada pada perbedaan kepentingan antaranggota. Beberapa negara ASEAN sangat bergantung pada energi impor, sementara lainnya memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi berbeda dengan negara-negara yang terlibat konflik. Akibatnya, ASEAN kerap bergerak lambat karena setiap keputusan strategis membutuhkan persetujuan seluruh anggota.
&ldquo;Oleh karena itu, ASEAN mungkin akan tetap lambat atau akhirnya menggunakan bahasa yang sangat hati-hati sehingga tidak banyak menyampaikan apa pun,&rdquo; ujar Lin.
Di tengah meningkatnya tekanan global dan ancaman krisis energi berkepanjangan, ASEAN kini menghadapi ujian besar: apakah mampu bertindak sebagai blok regional yang solid, atau kembali terjebak pada kepentingan nasional masing-masing negara.(DH)

ASEAN mempercepat cadangan energi dan pangan usai konflik Hormuz ganggu pasokan global.

Pemimpin ASEAN sepakat bikin cadangan energi regional

JAKARTA - Indonesia dan Filipina resmi menandatangani kesepakatan penting untuk membentuk &ldquo;Nickel Corridor&rdquo;, sebuah kawasan kerja sama terintegrasi yang bertujuan memperkuat rantai pasok global nikel untuk industri baterai kendaraan listrik dan produksi baja tahan karat.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Kamis di Cebu, antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia dan Asosiasi Industri Nikel Filipina, mengutip dari ANTARA.
Melalui kerja sama ini, kedua negara membentuk blok strategis baru, mengingat data USGS 2026 menunjukkan Indonesia dan Filipina secara gabungan menguasai sekitar 73,6% produksi nikel dunia pada 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut menyaksikan penandatanganan tersebut menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar kesepakatan dagang biasa.
&ldquo;Ini adalah fondasi Nickel Corridor Indonesia&ndash;Filipina, sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi smelter Indonesia dengan pasokan bijih dari Filipina,&rdquo; ujar Airlangga dalam pernyataan resminya, Jumat.
Kerja sama ini juga menjawab kebutuhan teknis industri smelter Indonesia yang terus berkembang.&nbsp;
Untuk menghasilkan material baterai berkualitas tinggi, smelter membutuhkan campuran bijih nikel tertentu yang dapat dipenuhi Filipina melalui komposisi kandungan silikon dan magnesium yang sesuai.
Dalam skema ini, Indonesia memanfaatkan posisinya yang menguasai sekitar 44,5% cadangan nikel dunia, sementara Filipina mendapatkan peran baru dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi.
&ldquo;Filipina tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi menjadi bagian dari rantai nilai regional yang lebih tinggi, sementara Indonesia mendapatkan kepastian pasokan bahan baku untuk industri baterai dan baja tahan karat,&rdquo; kata Airlangga.
Di luar sektor industri, proyek ini juga diposisikan sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian energi, mengingat nikel merupakan mineral penting dalam transisi energi global, khususnya untuk baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi surya.
Kesepakatan ini mencakup pertukaran informasi untuk menstabilkan harga global serta pengembangan teknologi berkelanjutan dalam pengolahan produk sampingan industri.
Pemerintah Indonesia menargetkan investasi sebesar US$47,36 miliar serta penciptaan 180.600 lapangan kerja hingga 2030, dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) disiapkan sebagai pusat inovasi baterai berstandar internasional.
Airlangga menegaskan bahwa kolaborasi ini akan memiliki dampak global.
&ldquo;Ini akan menjadi poros yang tidak terpisahkan dalam pasokan dan produksi nikel dunia,&rdquo; ujarnya.
Kerja sama ini juga memperkuat hubungan dagang yang sudah kuat antara kedua negara.
Pada 2025, ekspor Indonesia ke Filipina tercatat mencapai US$10,22 miliar, menjadikan Filipina sebagai mitra dagang terbesar ketiga Indonesia setelah China dan Jepang. (DK)

Indonesia dan Filipina sepakat membentuk koridor nikel untuk baterai EV dan industri global.

RI–Filipina bangun koridor nikel, perkuat pasokan baterai EV dunia

JAKARTA - Krisis energi global membayangi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Cebu, Filipina, ketika negara-negara anggotanya mulai berebut pasokan minyak akibat konflik Timur Tengah yang mengguncang rantai pasok energi dunia.
Seperti dikutip&nbsp;New Straits Times,&nbsp;para pemimpin, menteri luar negeri, dan menteri ekonomi dari 11 negara anggota ASEAN berkumpul pada Kamis dan Jumat pekan ini.
Isu ketahanan energi dan pangan menjadi agenda utama bagi kawasan berpenduduk hampir 700 juta jiwa tersebut.
Menteri Luar Negeri Filipina, Ma. Theresa P. Lazaro, mengatakan krisis energi menjadi tantangan besar bagi ekonomi Asia Tenggara, yang sangat bergantung pada impor bahan bakar.
Para diplomat dan analis menilai gejolak energi akan menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Filipina, yang memimpin ASEAN kali ini.
Selain harus mengoordinasikan respons regional terhadap krisis energi, Filipina juga dituntut menjaga agar konflik internal ASEAN seperti perang sipil Myanmar dan sengketa perbatasan Thailand-Kamboja tidak tenggelam dari agenda utama.
&ldquo;Perencanaan untuk meredam dampak ekonomi pada akhirnya dapat lebih penting daripada masalah regional mendesak lainnya,&rdquo; kata analis geopolitik De La Salle University Manila, Don McLain Gill.
Meski demikian, Filipina menegaskan konflik Iran tidak akan membajak agenda utama KTT ASEAN.
&ldquo;Tidak ada yang akan dikorbankan karena komitmen kami sebagai ketua tetap terjaga,&rdquo; kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina untuk ASEAN, Dominic Xavier Imperial.
Konflik Timur Tengah membuat hampir seluruh negara Asia mulai berburu sumber minyak alternatif, akibat gangguan logistik di Selat Hormuz.
ASEAN bahkan menggelar pertemuan khusus tingkat menteri menjelang KTT untuk membahas ketahanan energi, termasuk mendorong ratifikasi kerangka kerja berbagi pasokan minyak di kawasan.
Mantan diplomat Filipina, Laura del Rosario, menilai besarnya guncangan energi membuat ASEAN tidak lagi bisa sekadar mengeluarkan pernyataan diplomatik tanpa langkah nyata.
Di sisi lain, konflik Iran juga mempertajam persaingan geopolitik Amerika Serikat (AS) dan China di Asia Tenggara.
Analis menilai Washington mulai sibuk dengan konflik di berbagai kawasan, sementara Beijing berupaya tampil sebagai mitra yang lebih stabil bagi negara-negara ASEAN.
&ldquo;AS akan dikontraskan sebagai kekuatan yang melakukan destabilisasi, sementara China akan dilihat sebagai kekuatan yang menstabilkan,&rdquo; kata peneliti S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, Collin Koh.
Menurut Koh, China kini memegang posisi strategis karena menjadi pemasok utama berbagai bahan baku dan komponen terkait energi di Asia.
Selain isu energi, krisis Myanmar juga kembali menjadi perhatian dalam pertemuan ASEAN. Pemerintah sipil baru di Myanmar yang didukung militer, mulai berupaya kembali mendekati ASEAN setelah lima tahun terisolasi sejak kudeta 2021.
Namun, ASEAN hingga kini belum mengakui hasil pemilu Myanmar maupun memberi sinyal kapan Naypyidaw dapat kembali bergabung dalam forum tingkat kawasan.
ASEAN juga diperkirakan kembali mendesak penyelesaian kode etik Laut China Selatan dengan Beijing, yang hingga kini masih berjalan lambat di tengah konflik kepentingan kawasan.
&ldquo;Saya rasa China tidak akan membiarkan dirinya terikat oleh perjanjian yang akan membatasi kepentingan ilegal dan ambisi ekpansinya di wilayah Laut China Selatan yang lebih luas,&rdquo; kata Gill. (DH/KR)

Krisis energi akibat perang Iran dorong negara ASEAN berburu pasokan minyak alternatif.

Di Filipina pemimpin ASEAN akan lebih banyak bahas krisis energi? 

SEMARANG &ndash; Pemegang saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp441,5 miliar atau Rp15 per saham, dari laba tahun buku 2025.
SIDO sebelumnya telah membagikan dividen interim Rp647,6 miliar pada November 2025, sehingga total alokasi dividen emiten farmasi ini mencapai Rp1,1 triliun atau setara 90% laba bersih 2025.
Manajemen SIDO menyebut pembagian dividen ini, sebagai komitmen dalam memberikan imbal hasil konsisten kepada pemegang saham.
&ldquo;Bahkan di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih penuh tantangan,&rdquo; jelas Manajemen SIDO, dalam keterangan yang disampaikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada Kamis (9/4) hari ini, yang berlangsung di pabrik Sido Muncul Semarang.
Mengacu harga saham pada penutupan perdagangan Kamis (9/4) hari ini di level Rp515 per lembar, &nbsp;total dividen SIDO Rp37 per saham pada 2025 mengindikasikan yield &nbsp;7,18%.
Dalam RUPS Tahunan, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Irwan Hidayat sebagai Direktur Utama SIDO, menggantikan posisi David Hidayat. Selain itu, rapat juga menyetujui masuknya Maria Reviani sebagai direktur.
Berikut susunan Dewan Direksi dan Komisaris SIDO setelah penutupan RUPS Tahunan 2025:
DEWAN DIREKSI:&nbsp;
<ul>
<li>Direktur Utama: Irwan Hidayat</li>
<li>Direktur: David Hidayat</li>
<li>Direktur: Maria Reviani</li>
<li>Direktur: Budiyanto</li>
<li>Direktur: Darmadji Sidik</li>
</ul>
DEWAN KOMISARIS:&nbsp;
<ul>
<li>Komisaris Utama: Jonatha Sofjan Hidajat</li>
<li>Komisaris: Johan Hidayat</li>
<li>Komisaris: Sigit Hartojo Hadi Santoso</li>
<li>Komisaris: Dra. Venancia Sri Indrijati Wijono</li>
<li>Komisaris Independen: Lindawati Gani</li>
<li>Komisaris Independen: Dokter Mohammad Adib Khumaidi</li>
</ul>
Direktur Utama SIDO, Irwan Hidayat, juga menjelaskan bahwa saat ini karyawan perseroan telah memulai program menabung saham.
"Kalau di Jakarta, mungkin 100-150 karyawan yang sudah beli saham. Pokoknya kita mulai kampanye menabung saham dari karyawan sendiri," ujar Irwan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), di pabrik SIDO, Semarang, Kamis (9/4).
Pada kesempatan tersebut Manajemen SIDO juga mengajak investor untuk mengunjungi sejumlah fasilitas produksi. Beberapa di antaranya termasuk pabrik Kuku Bima, laboraorium, pabrik cairan obat dalam (Tolak Angin).
Sepanjang 2025, penjualan SIDO tumbuh 4% secara tahunan menjadi Rp4,08 triliun, serta menghasilkan laba bersih Rp1,23 triliun.&nbsp;
Manajemen menambahkan SIDO mampu mempertahankan profitabilitas dengan margin operasi 38% dan margin laba bersih 30%, meski menghadapi sejumlah dinamika pasar.
Pasar ekspor tetap menjadi salah satu motor pertumbuhan kinerja SIDO, dengan pertumbuhan 31% dan menyumbang 9% terhadap total pendapatan pada 2025. Beberapa pasar utama ekspor perseroan termasuk Malaysia, Nigeria, dan Filipina.&nbsp;
Meskipun merasakan dampak dari dinamika global, Irwan Hidayat tetap optimis kinerja 2026 akan melanjutkan tren pertumbuhan tahun lalu. Meskipun belum ada angka pasti pada target pertumbuhan maupun belanja modal yang disiapkan, untuk mendukung pertumbuhan tersebut.
&ldquo;Ya pokoknya kalau saya sih optimis terus. Harus optimis," ujar Irwan Hidayat. (DK/KR)&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;

Investor menyetujui pembagian dividen final dan mengangkat Irwan Hidayat jadi Dirut Sido Muncul.

SIDO bagi dividen final Rp441,5 miliar, Irwan Hidayat jadi Dirut

JAKARTA - Filipina bersiap mengimpor minyak mentah Rusia untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Pengiriman sekitar 100.000 ton minyak jenis ESPO Blend diperkirakan segera tiba di terminal Bataan.
Dikutip&nbsp;GulfNews, data pelayaran menunjukkan tanker Rusia Sara Sky yang berangkat dari Kozmino sedang menuju fasilitas milik Petron. Langkah ini diambil setelah pembicaraan antar pemerintah di tengah tekanan pasokan global serta adanya pengecualian sanksi dari Amerika Serikat.
Struktur kepemilikan Petron mencerminkan keterlibatan negara dan mitra strategis. Pemerintah Filipina melalui Philippine National Oil Company memegang 40% saham, setara dengan porsi Saudi Aramco, sementara sisanya dimiliki publik.
Di sisi kebijakan domestik, Presiden Ferdinand Marcos Jr. segera menandatangani aturan yang memberi kewenangan menangguhkan atau menurunkan pajak bahan bakar. Pemerintah menegaskan proses masih menunggu penyampaian dokumen resmi.
&ldquo;Sejauh yang saya tahu, masih ditunggu untuk diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani,&rdquo; kata Claire Castro.
Ia menambahkan, &ldquo;Presiden akan langsung menandatanganinya.&rdquo;
Pemerintah membantah adanya penolakan internal dan menegaskan kebijakan ini menjadi prioritas untuk meredam dampak kenaikan harga energi.
&ldquo;Atasannya jelas ingin kebijakan ini segera berlaku. Satu-satunya kendala karena dokumen belum diterima,&rdquo; ujarnya.
Rancangan tersebut menetapkan penyesuaian pajak hanya dapat dilakukan jika harga minyak global rata-rata mencapai minimal US$80 per barel selama 30 hari. Hingga kini, ambang batas tersebut belum tercapai.
Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah menghadapi volatilitas harga energi akibat ketegangan geopolitik. Penyesuaian pajak hanya berlaku untuk produk impor, sehingga bergantung pada realisasi pasokan.
Harga bahan bakar dalam negeri tetap mengikuti acuan internasional, khususnya MOPS, dengan mekanisme penentuan harga berdasarkan sistem masuk pertama, keluar pertama.(DH)

Filipina impor minyak Rusia, pemerintah siapkan kebijakan pajak untuk redam lonjakan harga energi.

Filipina bersiap impor minyak dari Rusia

JAKARTA &ndash; Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Filipina mengurungkan rencana pelonggaran aturan saham yang beredar di publik atau free float, menyusul gejolak yang dialami oleh pasar saham Indonesia akibat sikap Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, MSCI menahan rebalancing saham Indonesia akibat rendahnya partisipasi publik di sejumlah emiten. Keputusan itu memicu aksi jual besar-besaran di Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga menyebabkan trading halt selama 2 kali dalam sepekan pada akhir Januari kemarin.
Regulator pasar saham Indonesia lantas menyusun sejumlah langkah reformasi, termasuk meningkatkan porsi saham free float dari 7,5% menjadi 15%, meskipun berpotensi memicu aksi jual saham hingga Rp187 triliun.
SEC Filipina sebelumnya sempat menyiarkan draf rencana penurunan ambang free float saham dari 20% menjadi 12%, lewat keterangan resmi yang disampaikan akhir Desember 2025.
Namun pada Selasa (24/2) kemarin, SEC Filipina telah menetapkan ambang batas minimum free float menjadi 15% untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar lebih dari 50 miliar PHP (Peso Filipina).
Sementara perusahaan dengan kapitalisasi pasar 1 miliar peso dan tak lebih dari 50 miliar peso, harus memiliki free float minimal 20%. Sedangkan batas minimal free float perusahaan dengan kapitalisasi pasar 500 juta peso hingga 1 miliar peso ditetapkan minimal 25%, serta batas minimal free float perusahaan dengan kapitalisasi pasar tidak lebih dari 500 peso minimal 33%.
Keputusan terbaru SEC Filipina juga menghapus aturan minimal free float yang sama untuk semua saham.
Sementara itu di Indonesia, aturan batas minimum saham free float telah mencapai tahap finalisasi per 19 Februari 2026. Setelah tuntas, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengajukan draf aturan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
&ldquo;Seluruhnya itu masih on-schedule seperti yang kami sampaikan sebelumnya,&rdquo; ujar Jeffrey Hendrik, Penjabat Sementara Direktur Utama BEI, dalam konferensi pers yang digelar akhir pekan lalu. (KR)

Filipina merevisi rencana penurunan porsi free float di bursa saham mereka, menyusul gejolak di RI.

Saat MSCI soroti Indonesia, Filipina ubah rencana free float baru

JAKARTA - Indonesia memulai negosiasi baru secara mendesak untuk mengakuisisi jet tempur KF-21 Block-2 buatan Korea Selatan.
Langkah ini dilakukan untuk mengamankan posisi dalam antrean produksi dan menghindari potensi tersalip oleh Filipina, yang juga tengah mempertimbangkan pesawat tempur tersebut.
Menurut laporan media Korea Global e-News, rencana pembelian 16 unit KF-21 Block-2 dipicu oleh pertimbangan Filipina memasukkan KF-21 sebagai kandidat utama dalam program pengadaan jet tempur multirole. Situasi ini mendorong Indonesia bergerak cepat demi menjaga prioritas produksi.
Meski masih menghadapi kendala dalam memenuhi porsi pembiayaan pengembangan pesawat, Indonesia memilih pendekatan pragmatis dengan menandatangani kontrak pembelian varian yang telah tersedia. Strategi ini, seperti dikutip&nbsp;militarnyi.com, Senin (12/1)&nbsp; dinilai penting untuk mengunci slot produksi sekaligus menjaga kesinambungan kerja sama pertahanan dengan Korea Selatan.
Pengadaan KF-21 juga sejalan dengan agenda modernisasi TNI Angkatan Udara yang sebelumnya dimulai melalui pembelian jet tempur Rafale. Selain memperkuat kemampuan tempur, Indonesia juga berupaya mempertahankan jalur kolaborasi industri pertahanan, termasuk alih teknologi.
Varian Block-2 merupakan pengembangan lanjutan dari Block-1 yang kini digunakan Angkatan Udara Korea Selatan. Jika Block-1 difokuskan pada misi udara-ke-udara, Block-2 dirancang sebagai pesawat multirole penuh dengan kemampuan serangan darat, integrasi senjata presisi, serta peningkatan radar dan sistem peperangan elektronik.
KF-21 sendiri merupakan proyek bersama Korea Selatan dan Indonesia dengan skema partisipasi 80%:20%. Korea Selatan telah memulai produksi massal pesawat ini melalui kontrak dengan Korea Aerospace Industries (KAI), dengan target puluhan unit hingga 2028 dan ratusan unit pada 2032. Sementara itu, minat Filipina terhadap KF-21 terus dipantau, meski belum ada keputusan resmi terkait pembelian. (DH)

Indonesia negosiasi beli KF-21 Block-2 demi kunci slot produksi dan cegah tersalip Filipina.

Cegah disalip Filipina, Indonesia kunci kontrak jet tempur KF-21 Korea

JAKARTA - Kapal induk bertenaga nuklir USS Abraham Lincoln (CVN-72) saat ini beroperasi di Laut Filipina setelah menyelesaikan penugasan di Pasifik Barat dan kunjungan pelabuhan di Guam, kata pernyataan resmi Angkatan Laut AS dan laporan pelacakan kapal.
Abraham Lincoln Carrier Strike Group, yang dipimpin oleh kapal induk ini, termasuk wing udara yang dibawanya serta kapal perusak USS Frank E. Petersen Jr., USS Spruance, dan USS Michael Murphy, beroperasi di wilayah tanggung jawab Armada ke-7 AS, menjaga kehadiran maritim Amerika di Indo-Pasifik.
Dikutip zona-militar.com, menurut pernyataan resmi, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen AS terhadap keamanan maritim di kawasan. Guam berperan penting sebagai pusat logistik, komando, dan dukungan untuk kapal induk, kapal permukaan, dan kapal selam.
Laksamana Muda Todd Whalen, Komandan Abraham Lincoln Carrier Strike Group, mengatakan; "Penugasan kami di perairan Armada ke-7 menunjukkan komitmen kami terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kunjungan ke pelabuhan strategis seperti Guam memperkuat kesiapan operasional kami dan memungkinkan kami tetap siap melaksanakan operasi maritim di kawasan ini."
Selain Abraham Lincoln, kapal serbu amfibi USS Tripoli (LHA-7) beroperasi di Laut China Timur bersama 31st Marine Expeditionary Unit, menjalankan latihan dengan pesawat F-35B, MV-22B, AH-1Z, dan UH-1Y. Kapal selam serang cepat USS Seawolf, USS Greeneville, dan USS Annapolis juga bergerak antara Jepang, Korea Selatan, dan Guam untuk suplai dan pergantian awak.
Kapten Dan Keeler, komandan USS Abraham Lincoln, menambahkan; "Awak kapal saya antusias kembali ke kawasan ini, dan kami menantikan untuk menunjukkan kemampuan kapal induk dan kelompok serangnya. Para pelaut kami bersemangat mempelajari budaya baru dan memperkuat hubungan di seluruh kawasan selama penugasan ini."
Dengan kehadiran Abraham Lincoln dan unit-unit lain, Angkatan Laut AS mempertahankan operasi permukaan, udara, dan kapal selam aktif di Indo-Pasifik, memastikan kesiapan dalam penugasan rutin dan strategis di kawasan. (DH)

Komandan Abraham Lincoln menyatakan siap melaksanakan operasi maritim di kawasan Indo-Pasifik.

USS Abraham Lincoln dan 3 kapal perusak masuki perairan Indo-Pasifik

JAKARTA &ndash; Metro Pacific Investment Corporation (MPIC), entitas investasi milik Grup Salim yang beroperasi di Filipina, mencetak laba bersih 23,6 miliar peso atau sekitar Rp7 triliun pada sembilan&nbsp; bulan pertama 2025.
Perolehan itu meningkat 14% secara tahunan, atau dari 20,8 miliar peso pada periode serupa tahun lalu.
Pertumbuhan itu sejalan dengan kinerja pendapatan MPIC yang mencapai 27,2 miliar peso, meningkat 12% secara tahunan.
Dalam keterangan akhir pekan lalu, Manajemen MPIC menyampaikan bisnis pembangkit listrik yang dijalankan oleh Meralco masih jadi kontributor utama, dengan perolehan 17,6 miliar peso atau sekitar 65% dari total pendapatan.
Bisnis penyediaan air bersih yang dijalankan oleh Maynilad mendatangkan pendapatan 5,8 miliar peso. Sementara bisnis jalan tol yang dijalankan lewat Metro Pacific Tollways Corporation menyumbang pendapatan 4,4 miliar peso .
Presiden Direktur dan CEO MPIC, Manuel V. Pangilinan, mengatakan bisnis pembangkit listrik dan air bersih perusahaan mencatatkan hasil yang cukup kuat.
&ldquo;Sementara bisnis jalan tol menghadapi tantangan jangka pendek, akibat peningkatan biaya pendanaan dan diperkirakan kembali mendapat dukungan momentum setelah konstruksi ruas tol baru rampung,&rdquo; kata Pangilinan, dalam keterangan resminya.
Menurut data IDNFinancials.com, Grup Salim saat ini mengendalikan 49,9% saham MPIC melalui First Pacific Group&mdash;entitas holding investasi yang tercatat di Bursa Efek Hong Kong.
Di First Pacific, Anthoni Salim menjabat sebagai presiden komisaris sekaligus menguasai 45,2% saham. (KR)

Investasi Grup Salim di Filipina meliputi pembangkit listrik, air bersih, hingga infrastruktur jalan tol. 