JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan timah sebagai komoditas pertama yang akan diperdagangkan melalui Indonesia Commodity and Mineral Exchange (ICOMEX), bursa mineral dan komoditas strategis (BMKS).Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK Sarjito mengatakan timah dipilih karena dinilai paling siap untuk masuk ke mekanisme perdagangan bursa. Komoditas tersebut sebelumnya telah diperdagangkan di Jakarta Futures Exchange (JFX), meski dengan partisipasi yang masih terbatas.“Tentu ini adalah sesuatu yang sangat bagus, sehingga mendorong transparansi untuk perdagangan, baik transparansi di bursa pada awal-awal maupun B2B yang nanti reporting system-nya,” kata Sarjito dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa, seperti dikutip AntaraNews.OJK menargetkan ICOMEX mulai menjalankan perdagangan pada 4 Januari 2027. Pemerintah melalui MIND ID turut mendukung pengembangan bursa mineral tersebut, termasuk mendorong peningkatan transaksi timah melalui bursa.Menurut Sarjito, peningkatan transaksi timah di bursa dapat memperkuat transparansi sekaligus membangun likuiditas perdagangan. Permintaan dari industri domestik juga dinilai dapat menopang pengembangan ICOMEX.“Dan ini juga mendorong hilirisasi dan industrialisasi serta mengoptimalkan juga smelter sampai misalnya nikel mungkin diproses di dalam negeri sampai menjadi baterai mobil listrik dan sebagainya,” ujar Sarjito.Komoditas StrategisSarjito mengatakan daftar mineral dan komoditas strategis yang dapat diperdagangkan di ICOMEX, termasuk produk derivatifnya, akan diatur melalui peraturan presiden (perpres).OJK telah menyiapkan dan mengusulkan daftar komoditas dalam proses penyusunan ketentuan BMKS. Daftar tersebut tetap dapat diperluas sesuai kebutuhan.“Dan ada ketentuan lainnya, sehingga fleksibel untuk ditambahkan pada saat kita menganggap bahwa itu (tambahan komoditas yang diperdagangkan melalui BMKS) akan menjadi komoditas strategis ataupun mineral lainnya,” kata Sarjito.Terkait peran MIND ID Group, Sarjito menyebut perusahaan tersebut memberikan dukungan terhadap pengembangan ICOMEX dan mendorong anggotanya bertransaksi melalui bursa.“Sangat suportif, karena MIND ID kan government dan mereka yang menjadi suporter utama agar member-member mereka itu bisa melakukan perdagangan di bursa mineral dan komoditas,” kata dia.Dorong Transparansi EmitenOJK juga melihat kehadiran ICOMEX dapat memperkuat transparansi data perdagangan komoditas dan keterbukaan informasi emiten.Sistem pelaporan perdagangan di BMKS nantinya diharapkan membuat data transaksi yang sebelumnya tidak terlihat menjadi lebih terbuka.“Pasti, dong (kehadiran BMKS mendukung transparansi emiten). Makanya dengan adanya bursa mineral dan komoditas strategis ini, nanti hal-hal lain itu akan menjadi menyesuaikan. Yang tadinya tidak kelihatan, jadi kelihatan (lebih terbuka informasinya),” kata Sarjito.ICOMEX dijadwalkan meluncur pada 17 September 2026. Pada momentum tersebut, OJK juga menargetkan dua Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait BMKS dapat diundangkan.(DH)

OJK memilih timah sebagai komoditas perdana ICOMEX yang ditargetkan mulai berdagang Januari 2027.

Indonesia pilih timah jadi komoditas perdana di bursa mineral ICOMEX

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan 1.277 sanksi administratif, larangan, dan/atau perintah tertulis kepada pelaku pasar modal hingga 31 Agustus 2026.Berdasarkan laman resmi ojk.go.id, sanksi tersebut mencakup pelanggaran ketentuan pasar modal dan kewajiban pelaporan yang melibatkan emiten, perusahaan publik, profesi penunjang pasar modal, serta pihak terkait lainnya.Dari total tersebut, OJK menetapkan 93 sanksi atas pelanggaran peraturan pasar modal. Sanksi itu terdiri dari denda Rp73,99 miliar, delapan peringatan tertulis, lima perintah tertulis, 10 larangan, dan enam pembekuan izin.Sanksi tersebut menyasar 23 emiten, enam perusahaan efek, 13 akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, 50 direksi emiten, delapan komisaris emiten, empat pemegang saham dan/atau pengendali, enam direksi perusahaan efek, serta tiga pihak lainnya.Emiten yang disebut dalam dokumen OJK sebagai penerima sanksi administratif hingga 31 Agustus 2026 adalah:<ol><li>PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)</li><li>PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)</li><li>PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)</li><li>PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)</li><li>PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL)</li><li>PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)</li><li>PT Multi Makmur Lemindu Tbk (PIPA)</li><li>PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK)</li><li>PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE)</li><li>PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP)</li><li>PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)</li><li>PT Fimperkasa Utama Tbk (FIMP)</li><li>PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI)</li><li>PT Bakrie &amp; Brothers Tbk (BNBR)</li><li>PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)</li><li>PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL)</li><li>PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE)</li><li>PT Ifishdeco Tbk (IFSH)</li><li>PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU)</li><li>PT Prime Agri Resources Tbk d.h. PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO)</li><li>PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA)</li><li>PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE)</li><li>PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS)</li></ol>Pelanggaran yang menjadi dasar sanksi antara lain terkait aliran dana hasil penawaran umum, proses penjatahan pasti dalam penawaran umum perdana saham, penyajian dan audit laporan keuangan, serta kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali.OJK juga menemukan pelanggaran terkait transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan, transaksi material, penyelenggaraan RUPS tahunan, penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, keterbukaan informasi, serta tata kelola emiten.Sanksi kepatuhan pelaporanDi luar penegakan hukum atas pelanggaran peraturan pasar modal, OJK menjatuhkan 1.184 sanksi administratif terkait kepatuhan pelaporan. Sanksi tersebut terdiri dari denda Rp253,07 miliar dan 304 peringatan tertulis.Sebanyak 876 sanksi terkait keterlambatan penyampaian laporan berkala dengan total denda Rp243,33 miliar dan 126 peringatan tertulis.Selanjutnya, OJK menjatuhkan 91 sanksi atas keterlambatan laporan insidentil dengan total denda Rp7,87 miliar. Sebanyak 209 sanksi lainnya terkait keterlambatan laporan tata kelola dengan total denda Rp1,83 miliar dan 178 peringatan tertulis.OJK juga menjatuhkan delapan sanksi berupa denda Rp32,3 juta atas keterlambatan laporan profesi penunjang pasar modal.OJK menyatakan akan terus mengambil tindakan sesuai kewenangannya untuk mendorong kepatuhan pelaku industri dan menjaga pasar modal berjalan secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas. (DH/ZH)

OJK menjatuhkan total 1.277 sanksi administratif, larangan, dan perintah tertulis hingga Agustus.