JAKARTA - Federal Reserve mengusulkan skema baru rekening pembayaran terbatas yang membuka akses perusahaan fintech dan kripto ke sistem pembayaran bank sentral Amerika Serikat, tanpa memberikan seluruh fasilitas yang selama ini dinikmati bank konvensional.
Seperti dikutip Reuters, dalam proposal yang diumumkan Rabu waktu setempat, The Fed menyatakan rekening tersebut tidak akan memperoleh akses kredit intrahari, fasilitas pinjaman darurat discount window, maupun bunga atas cadangan dana yang ditempatkan di bank sentral.
Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan The Fed setelah selama bertahun-tahun perusahaan fintech dan kripto mendorong akses ke master account bank sentral. Akses tersebut memungkinkan perusahaan memindahkan dana langsung melalui jaringan pembayaran The Fed, sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan murah.
Namun, usulan itu memicu kekhawatiran industri perbankan. Sejumlah bank menilai pemberian akses langsung kepada perusahaan fintech dan kripto yang regulasinya lebih longgar dapat meningkatkan risiko operasional dan likuiditas sistem keuangan.
Gubernur The Fed, Michael Barr, menyatakan dissent atau penolakan terhadap proposal tersebut. Menurut dia, rancangan aturan itu belum memiliki perlindungan yang cukup untuk mencegah potensi penyalahgunaan rekening dalam aktivitas keuangan ilegal.
Di sisi lain, dukungan terhadap perluasan akses pembayaran bank sentral terus menguat. Pada Desember lalu, The Fed mulai membuka wacana pembentukan rekening pembayaran terbatas khusus bagi fintech dan perusahaan kripto. Perubahan arah itu berlanjut pada Maret ketika perusahaan kripto Kraken menjadi perusahaan kripto pertama yang memperoleh master account The Fed dengan sejumlah pembatasan, lima tahun setelah pertama kali mengajukan permohonan.
Sejumlah perusahaan lain seperti Ripple, Anchorage Digital, dan Wise juga tengah memburu akses serupa. Proposal The Fed muncul sehari setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang meminta evaluasi kebijakan rekening pembayaran bank sentral sekaligus mencari cara memperluas akses sistem pembayaran nasional.
"Ini jelas merupakan sinyal bahwa Gedung Putih ingin memperluas akses ke sistem pembayaran Federal Reserve," kata Senior Director Klaros Group, Roman Goldstein.
Meski demikian, The Fed menegaskan proposal baru tersebut tidak mengubah syarat hukum penerima rekening pembayaran. Keputusan akhir tetap berada di tangan bank-bank regional Federal Reserve di seluruh Amerika Serikat.
Selama proses pembahasan berlangsung, The Fed juga meminta bank regional menunda sementara seluruh keputusan terkait permohonan rekening dari perusahaan nontradisional guna memastikan implementasi kebijakan berjalan seragam.(DH)

"Ini jelas merupakan sinyal bahwa Gedung Putih ingin perluas akses ke sistem pembayaran The Fed."

The Fed buka jalur pembayaran untuk fintech dan kripto

JAKARTA &ndash; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan sebanyak 97 pelaku usaha di bidang fintech pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) Lending atau pinjol, terbukti terlibat dalam persekongkolan untuk menetapkan suku bunga kredit kepada konsumen mereka.
Atas pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu, KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda dengan nilai total Rp755 miliar.
Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, mengatakan putusan itu dibacakan dalam sidang Majelis Komisi di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026, setelah melalui proses penegakan hukum sejak 2023.
&ldquo;Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah Terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas,&rdquo; ungkap Deswin, dalam keterangan pers pekan lalu.
Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta di persidangan, Majelis Komisi menemukan adanya perjanjian penetapan suku bunga dari 97 perusahaan pinjol ini, jauh di atas tingkat keseimbangan pasar.
Tak hanya menetapkan denda bagi puluhan perusahaan pinjol, Majelis Komisi juga menilai KPPU perlu memberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan industri pinjol.
Berikut ini 5 di antara 97 perusahaan pinjol yang terkena denda terbesar:
<ol>
<li>PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami): Rp102.300.000.000</li>
<li>PT Pintar Inovasi Digital (AsetKu): Rp100.900.000.000</li>
<li>PT Kredit Pintar Indonesia (Kredit Pintar): Rp93.600.000.000</li>
<li>PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash): Rp49.100.000.000</li>
<li>PT Amartha Mikro Fintek (Amartha): Rp48.800.000.000</li>
</ol>
Penetapan denda kepada 97 perusahaan tersebut, kata Deswin, telah mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan. Salah satu di antaranya termasuk sikap kooperatif dari perusahaan terlapor, serta kepengurusan asosiasi fintech pembiayaan yang tergabung dalam AFPI periode 2019. (KR)

KPPU diminta membuat rekomendasi kepada OJK, agar pengawasan bisnis pinjol lebih optimal.