JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia akan memperpanjang kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama dua bulan mendatang, sebagai antisipasi terhadap perang Iran yang belum berakhir.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan keputusan itu telah dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (21/5), yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Gubernur Bank Indonesia.
&ldquo;Dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan Work From Home untuk 2 bulan ke depan,&rdquo; ujar Airlangga.
Selain memperpanjang periode WFH setiap 1 hari dalam sepekan bagi ASN, Airlangga menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah insentif fiskal, untuk menjaga aktivitas ekonomi pada kuartal kedua 2026.
&ldquo;Ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak,&rdquo; ujar Airlangga, dengan menekankan detail teknis masih dalam tahap finalisasi.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan stimulus fiskal tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam paparan APBN Kita pekan lalu, Purbaya mengatakan pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui tambahan stimulus ke perekonomian.
&ldquo;Kita ingin ada stimulus tambahan di perekonomian,&rdquo; kata Purbaya.
Namun, menurut dia, stimulus yang disiapkan tidak selalu berbentuk bantuan tunai seperti yang dilakukan sejak awal tahun.
&ldquo;Bukan hanya ngasih duit ya, tambah likuiditas sistem, koordinasi dengan bank sentral, jaga stabilitas di pasar obligasi dan lain-lain,&rdquo; ujar Purbaya.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pencairan anggaran belanja kementerian dan lembaga agar penyerapan belanja negara dapat berjalan lebih optimal. (KR)

Pemerintah menyiapkan insentif ekonomi kuartal II dan memperpanjang periode WFH bagi ASN.

WFH ASN diperpanjang 2 bulan, pemerintah siap guyur stimulus

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia berencana memangkas kembali anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjaga agar defisit fiskal tak melebihi batas maksimal 3%.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan rencana itu adalah salah satu upaya antisipasi pemerintah pada pembengkakan APBN, menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia yang tembus di atas US$100 per barel.
Pasalnya, kata Juda dalam acara Policy Dialogue - Kick Off program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026, pemerintah telah berkomitmen agar harga BBM bersubsidi tidak naik.
Program MBG sebelumnya dimulai dengan frekuensi pemberian makanan selama 6 hari dalam sepekan. Namun pada akhir Maret 2026, jatah pemberian makanan dipangkas sehari menjadi 5 hari dalam sepekan.
Dengan rencana pemangkasan tambahan itu, jatah pemberian makanan akan berkurang menjadi 4 hari dalam sepekan.
&ldquo;MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logic kan?,&rdquo; jelas Juda, seperti dikutip CNBC Indonesia dalam acara tersebut.
Selain itu, ia memperkirakan APBN bisa berhemat Rp4 triliun dengan rencana pemangkasan tersebut. &ldquo;Setahun tentu saja lebih dari Rp50 triliun bisa menghemat,&rdquo; imbuhnya.
Tidak hanya mendorong efisiensi, kata Juda, pemerintah juga akan terus mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar.
&ldquo;Istilahnya SPPG nakal itu diskros, dievaluasi. Jadi ini sebagai contoh bagaimana penajaman-penajaman refocusing terus dilakukan,&rdquo; jelas Juda. (KR)

Pemangkasan kedua ini akan mengurangi jatah pemberian MBG menjadi 4 hari untuk satu pekan.

MBG akan dipangkas lagi demi hemat APBN Rp50 triliun per tahun

JAKARTA - Malaysia menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan subsidi bahan bakar di tengah lonjakan harga minyak global akibat konflik Iran. Para analis menilai kebijakan menahan harga RON95 di level RM1,99 per liter tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang karena beban fiskal yang terus meningkat.
Dikutip&nbsp;channelnewsasia, Kementerian Keuangan mencatat subsidi BBM kini mencapai sekitar RM4 miliar per bulan, naik dari RM3,2 miliar hanya dalam dua pekan. Lonjakan ini terjadi seiring harga minyak Brent menembus US$100 per barel setelah gangguan pasokan global. Sebelumnya, subsidi hanya sekitar RM700 juta per bulan pada awal tahun.
Pemerintah telah memangkas kuota subsidi RON95 dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan mulai April. Namun ekonom menilai langkah ini belum cukup untuk menekan tekanan fiskal.
&ldquo;Selama harga tetap di RM1,99, pemerintah tetap menanggung kenaikan harga global. Kebijakan ini mengatur distribusi, bukan tekanan biaya. Pendekatan berkelanjutan tetap memerlukan penyesuaian harga bertahap dengan dukungan yang tepat sasaran,&rdquo; kata ekonom Sedek Jantan.
Ia menilai kebijakan saat ini hanya mengalihkan beban ke kas negara tanpa menyelesaikan akar masalah. &ldquo;Semakin lama harga ditahan rendah, semakin mahal dan mengganggu penyesuaian di masa depan,&rdquo; ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah masih berupaya menjaga stabilitas domestik. Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menyatakan cadangan BBM aman hingga Mei, sehingga Malaysia belum menghadapi gangguan pasokan seperti beberapa negara Asia Tenggara lainnya.
Meski begitu, tekanan terhadap anggaran negara mulai terlihat. Dengan total belanja operasional dan pembangunan sekitar RM419,2 miliar, subsidi BBM saat ini berpotensi menyerap hampir 12% anggaran jika tren berlanjut.
Ekonom memperingatkan bahwa lonjakan subsidi dapat mengganggu upaya konsolidasi fiskal. Defisit Malaysia yang turun ke 3,7% pada 2025 berisiko melebar kembali jika pengeluaran terus meningkat.
&ldquo;Bisnis akan meneruskan kenaikan biaya ke konsumen dan memperlambat pertumbuhan,&rdquo; kata Lee Heng Guie.
Selain dampak ekonomi, isu subsidi juga membawa risiko politik. Pengamat menilai pengurangan subsidi berpotensi memicu ketidakpuasan publik, terutama di tengah kemungkinan pemilu lebih awal.
Oh Ei Sun menyebut tantangan utama pemerintah bersifat ganda, yakni tekanan sosial-ekonomi dan risiko elektoral. Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM pada 2006 pernah berkontribusi pada melemahnya dukungan terhadap pemerintah saat itu.
Survei terbaru menunjukkan sekitar 70% masyarakat khawatir terhadap kenaikan biaya energi, meski tingkat kepuasan terhadap penanganan pemerintah masih berada di kisaran 50%. Analis menilai pemerintah memiliki insentif untuk menunda kenaikan harga hingga momentum politik lebih aman. Bahkan, ada kemungkinan pemilu dipercepat sebelum dampak penuh kenaikan harga dirasakan masyarakat.
Dalam jangka panjang, ekonom mendorong reformasi subsidi yang lebih terarah. Penyesuaian harga secara bertahap dinilai perlu dilakukan, disertai bantuan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan.
&ldquo;Tujuannya sederhana: mengelola biaya hidup saat ini tanpa menciptakan masalah fiskal yang lebih besar di masa depan,&rdquo; kata Sedek.(DH)

Kebijakan saat ini hanya mengalihkan beban ke kas negara tanpa menyelesaikan akar masalah.

Malaysia hadapi tekanan besar pertahankan subsidi BBM

JAKARTA - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Dalam laporan terbaru yang disampaikan pekan lalu, institusi yang beranggotakan 38&nbsp;negara ini, menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 4,8%.
Proyeksi itu lebih rendah 0,31 poin persentase dari realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025, yang mencapai 5,11% secara tahunan.
Revisi atas prospek pertumbuhan ekonomi itu, menurut laporan OECD, seiring dengan inflasi utama Indonesia yang diperkirakan naik 0,3 poin persentase menjadi 3,4%. Hal ini lebih tinggi dari proyeksi awal, yang diperkirakan pada kisaran 3,1%.
OECD mengakui bahwa Indonesia, sebagaimana negara lain di kawasan Eropa dan Timur Tengah, memiliki resiliensi pertumbuhan di atas perkiraan.
Namun kesepakatan tarif impor dengan Amerika Serikat, kondisi terkini pasar tenaga kerja, kebijakan fiskal, dan volatilitas nilai tukar mata uang, menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara termasuk Indonesia.
Meskipun demikian, OECD tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di level 2,9% untuk 2026.
Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi G20 turun 0,1 poin persentase menjadi 3%, Korea turun 0,4 poin persentase menjadi 0,4%, Inggris turun 0,5 poin persentase jadi 0,7%, dan China tetap di level 4,4%. (KR)

OECD menilai ekonomi RI tetap tumbuh stabil berkat dukungan stimulus fiskal dan pelonggaran moneter.

OECD pangkas proyeksi ekonomi RI, melambat jadi 4,8%

JAKARTA &ndash; S&amp;P Global Ratings memperingatkan meningkatnya tekanan fiskal Indonesia dapat memicu risiko penurunan peringkat kredit negara, terutama akibat kenaikan beban pembayaran bunga utang pemerintah.
&ldquo;Pembayaran bunga sangat mungkin telah melampaui ambang batas penting 15% dari pendapatan pemerintah tahun lalu,&rdquo; kata Rain Yin, Analis Sovereign S&amp;P Global Ratings, dalam webinar Asia-Pasifik, dikutip&nbsp;theedgemalaysia Kamis, (26/02)
S&amp;P menegaskan, jika rasio ini bertahan di atas 15% dalam jangka panjang, hal itu dapat memicu pandangan lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia. Saat ini, lembaga tersebut masih mempertahankan outlook stabil untuk peringkat BBB Indonesia.
Peringatan ini muncul beberapa minggu setelah Moody&rsquo;s menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif dari stabil awal Februari, menyusul meningkatnya risiko fiskal dan melemahnya tata kelola.
S&amp;P menyoroti rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan sebagai indikator utama kesehatan fiskal. Rasio ini sebelumnya dijaga di bawah 15%, namun meningkat sejak pandemi dan belum menunjukkan penurunan signifikan.
Defisit anggaran Indonesia mencapai 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun lalu, mendekati batas maksimum 3% yang ditetapkan aturan fiskal nasional. S&amp;P menyebut pelemahan penerimaan negara sebagai faktor utama peningkatan defisit.
&ldquo;Kelemahan penerimaan yang berkelanjutan dapat mempertahankan tingginya beban bunga dan mengurangi bantalan fiskal yang menopang peringkat kredit Indonesia,&rdquo; ujar S&amp;P.
Lembaga pemeringkat juga menekankan pentingnya menjaga kerangka fiskal jangka menengah dan memperkuat penerimaan negara sebagai kunci menjaga stabilitas peringkat kredit.
Sentimen investor asing terhadap Indonesia juga tertekan setelah MSCI Inc. memperingatkan potensi penurunan status pasar jika reformasi tidak dijalankan. Kondisi ini memicu penurunan tajam pasar saham domestik dan risiko arus keluar modal meningkat.
S&amp;P memperingatkan arus keluar modal dapat meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah dan sektor swasta, serta menekan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia mungkin terpaksa menggunakan cadangan devisa untuk menjaga stabilitas mata uang.
&ldquo;Ada kemungkinan tekanan terhadap harga aset meningkat jika bobot indeks berubah atau jika reklasifikasi benar-benar terjadi,&rdquo; kata Kim Eng Tan, Managing Director Sovereign Ratings S&amp;P Asia Pasifik.
Ia menambahkan, penurunan arus modal asing dapat memperburuk tekanan peringkat kredit dan meningkatkan risiko fiskal dalam jangka menengah. (DH)

Kenaikan beban bunga dan lemahnya penerimaan negara meningkatkan risiko fiskal dan rating Indonesia.

S&P: Kenaikan rasio bunga utang bisa picu penurunan rating Indonesia

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga disiplin fiskal dan memperkuat lembaga investasi, setelah Moody&rsquo;s mengubah outlook peringkat kredit dari stabil menjadi negatif&mdash;meskipun tetap pada peringkat yang sama yaitu Baa2.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan saat ini pemerintah tengah menempuh sejumlah upaya untuk menjawab pandangan lembaga pemeringkat seperti Moody&rsquo;s.
&ldquo;Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,&rdquo; kata Haryo, dalam keterangan yang disampaikan Minggu (8/2) kemarin.
Salah satu upaya tersebut, kata Haryo, adalah meningkatkan geliat investasi melalui kerangka hukum dan kelembagaan Danantara.
Selanjutnya, imbuh Haryo, pemerintah Indonesia juga telah membagi pembiayaan proyek prioritas nasional, dengan porsi pembiayaan dari APBN dan Danantara.
&ldquo;Pemisahan peran pembiayaan ini menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3%,&rdquo; jelas Haryo.
Sementara di bidang pasar modal, pemerintah telah meningkatkan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), lewat kerangka reformasi yang telah disiapkan. Beberapa di antaranya termasuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15%, transparansi ultimate beneficial ownership, hingga demutualisasi bursa.
Haryo menambahkan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Danantara maupun perbankan di Indonesia, untuk meningkatkan kepercayaan lembaga pemeringkat dan investor.
&ldquo;Seperti apa yang disampaikan Menko Airlangga, komunikasi menjadi penting, pihak Danantara dan perbankan Indonesia agar bisa memberikan penjelasan kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia, ke lembaga-lembaga pemeringkat yang ada,&rdquo; tandas Haryo. (KR)

Disiplin fiskal hingga reformasi pasar modal jadi fokus pemerintah merespons outlook Moody’s.

Respons outlook Moody’s, RI perkuat fiskal dan Danantara

JAKARTA - Tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan risiko gagal bayar utang jangka pendek, namun lebih dipengaruhi oleh persepsi pasar terhadap kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Philip Wee, Senior FX Strategist DBS, dalam riset yang disampaikan akhir tahun lalu.
Wee menilai pelemahan rupiah terjadi cukup signifikan, dibandingkan pelebaran Credit Default Swap (CDS) Sovereign Indonesia pada Agustus-September 2025.
Menurut Wee, divergensi antara pasar valuta asing dan pasar kredit menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap indikator risiko Indonesia.
&ldquo;Divergensi yang berkelanjutan ini mengindikasikan bahwa pasar valuta tidak bereaksi terhadap risiko gagal bayar utang jangka pendek,&rdquo; ungkap Wee.
Ia menambahkan, reaksi pasar itu muncul meskipun Indonesia secara fundamental masih cukup kuat. &ldquo;Mengingat neraca Indonesia yang masih kuat, profil jatuh tempo utang yang panjang, serta basis investor domestik yang besar,&rdquo; tulisnya.
Namun Wee menilai tekanan terhadap rupiah lebih mencerminkan kekhawatiran pasar, terhadap &ldquo;kredibilitas kebijakan fiskal kabinet hasil perombakan yang belum teruji.&rdquo;
DBS mencatat CDS Sovereign Indonesia memang melebar pada Agustus&ndash;September 2025, namun dengan skala yang lebih kecil dibandingkan saat AS mengumumkan Liberation Day pada April.
Dari sisi eksternal, Wee menyoroti risiko yang berasal dari dinamika perdagangan global. Kenaikan CDS sovereign dan USD/IDR terjadi bersamaan menjelang perang tarif, namun kembali terkoreksi setelah adanya gencatan tarif.
Namun Wee menekankan negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan AS yang belum tuntas, akan mempertahankan ketidakpastian bagi tukar rupiah.
&ldquo;Dalam skenario terburuk, USD/IDR berpotensi kembali menembus level di atas 17.000,&rdquo; tulis Wee menutup laporan risetnya.
Laporan IDNFinancials.com pada September 2025 lalu, menyampaikan proyeksi DBS yang memperkirakan nilai tukar rupiah berpotensi menguat ke Rp16.230/US$ di akhir tahun.
Namun pada perdagangan akhir tahun kemarin, rupiah parkir di level Rp16.715/US$. Sementara di perdagangan hari ini, rupiah telah di level Rp16.735/US$ atau melemah 0,12% dari posisi akhir tahun lalu. (KR)

Analis menilai rupiah berisiko menembus Rp17.000 per dolar AS dalam skenario terburuk.

Sentimen fiskal membebani, skenario terburuk rupiah tembus Rp17.000

TOKYO &ndash; Pasar obligasi pemerintah Jepang menutup perdagangan tahun ini dengan tekanan kuat setelah imbal hasil acuan melonjak tajam, mencatat kenaikan tahunan terbesar dalam tiga dekade terakhir. Kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Jepang dan arah kebijakan moneter menjadi faktor utama pelemahan harga obligasi.
Dikutip dari Reuters, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun naik 2 basis poin ke level 2,075%, mendekati posisi tertinggi sejak Februari 1999. Sepanjang 2025, imbal hasil tersebut melonjak hampir satu poin persentase, menjadi kenaikan tahunan paling tajam sejak 1994, seiring turunnya harga obligasi.
Volatilitas pasar obligasi meningkat setelah Bank of Japan (BOJ) mulai mengurangi pembelian obligasi, tekanan inflasi semakin mengakar, dan pemerintah mendorong strategi pertumbuhan berbasis stimulus fiskal besar-besaran.
Lonjakan imbal hasil jangka panjang semakin tajam sejak awal November, dipicu kekhawatiran pasar atas besarnya rencana belanja Perdana Menteri Sanae Takaichi.
Sementara itu, imbal hasil obligasi jangka pendek juga naik menyusul pengetatan kebijakan moneter. Yield obligasi dua tahun, yang paling sensitif terhadap perubahan suku bunga, naik menjadi 1,165% setelah BOJ menaikkan suku bunga acuannya ke level tertinggi dalam 30 tahun.
Bank sentral Jepang menaikkan suku bunga kunci menjadi 0,75% dari 0,5% dan memberi sinyal kemungkinan kenaikan lanjutan untuk menahan inflasi. Risalah rapat menunjukkan sejumlah anggota dewan menilai pengetatan lebih lanjut masih diperlukan.
Mizuho Securities menilai peluang kenaikan suku bunga berikutnya terbuka pada pertemuan Juli, meski waktu kebijakan dapat berubah jika pelemahan yen berlanjut. Ekonom pasar senior Mizuho Securities, Yusuke Matsuo, mengatakan:
"Pertahanan mata uang bisa menjadi prioritas de facto. Hal ini dapat mempercepat laju kenaikan suku bunga yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga memerlukan kewaspadaan."
Di sisi lain, imbal hasil obligasi tenor panjang bergerak melemah pada akhir perdagangan, dengan yield 20 tahun turun ke 2,985% dan tenor 30 tahun melemah ke 3,41%. (DH)

Imbal hasil obligasi Jepang melonjak dekati level tertinggi sejak 1999. Suku bunga akan naik?

Yield obligasi Jepang melonjak, dekati level tertinggi sejak 1999

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengenakan pajak atau cukai tambahan, sebelum ekonomi tumbuh 6% atau lebih.
Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (14/11) kemarin, Purbaya menyatakan penambahan objek cukai belum menjadi prioritas pemerintah.
&ldquo;Sepertinya sekarang belum kita akan terapkan dalam waktu dekat,&rdquo; ujar Purbaya, menanggapi kabar rencana pungutan cukai untuk popok dan tisu basah sekali pakai.
Adapun prioritas pemerintah Indonesia saat ini, kata Purbaya, yaitu fokus pada stabilitas kebijakan fiskal. &ldquo;Sebelum ekonominya stabil saya enggak akan tambah pajak tambahan dulu. Ketika ekonomi sudah tumbuh 6% atau lebih baru kita pikir pajak-pajak tambahan,&rdquo; katanya.
Sebelumnya, rencana pungutan cukai untuk produk popok dan tisu basah menjadi sorotan publik, usai munculnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
PMK tersebut membahas potensi penerimaan, dengan memperluas basis pajak, kepabeanan, dan cukai. Di dalamnya juga disebut secara implisit mengenai potensi pengenaan cukai untuk produk popok serta alat makan dan minum sekali pakai.
Namun Purbaya menekankan sejauh ini pandangan pemerintah masih fokus pada stabilitas fiskal. &ldquo;Pandangan seperti itu enggak berubah,&rdquo; jelas Purbaya. (KR)

Menkeu Purbaya tegaskan fokus pemerintah saat ini menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi.