JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merevisi aturan mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk meningkatkan tata kelola penyaluran kredit, termasuk dalam mendanai program prioritas pemerintah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan revisi itu ditargetkan rampung dan akan diterbitkan pada kuartal ketiga tahun ini.
&ldquo;Revisi aturan di RBB ini terkait dengan penyaluran kredit. Terutama ... ditujukan supaya bank itu punya perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan,&rdquo; jelas Friderica, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (7/5).
Dalam kesempatan yang sama, Friderica menegaskan bahwa revisi RBB tidak mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit kepada program prioritas pemerintah, termasuk program perumahan rakyat.
Ia menekankan bahwa program tersebut memang bisa dimanfaatkan oleh bank dalam menyalurkan kredit. Namun dalam penyaluran, kata Friderica, bank tetap harus memprioritaskan manajemen risiko dan tata kelola yang matang.
&ldquo;Ini tidak ada yang bersifat mandatori,&rdquo; ungkap Friderica. &ldquo;Bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kreditnya sesuai dengan risk appetite dan juga risk tolerance masing-masing,&rdquo; imbuhnya.
Menurut data OJK, kredit perbankan tumbuh 9,49% secara tahunan menjadi Rp8.659 triliun pada Maret 2026. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang berada di level 9,37% secara tahunan.
Kredit untuk kebutuhan investasi tumbuh paling pesat, mencapai 20,8% secara tahunan. Sementara dari sisi debitur, penyaluran terbesar dilakukan kepada nasabah dari segmen korporasi. (KR) &nbsp;

OJK menargetkan revisi RBB tuntas di kuartal ketiga, agar perencanaan bisnis bank semakin terarah.

OJK akan revisi RBB, bank wajib danai program pemerintah?

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) kembali menunda implementasi short-selling di pasar modal Indonesia, akibat ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan langkah itu disusul dengan sejumlah kebijakan lain, termasuk memperpanjang masa berlaku buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
&ldquo;Kami bersama dengan SRO telah memperpanjang masa berlaku kebijakan buyback saham tanpa RUPS, kemudian penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling, kebijakan trading halt, kemudian dan batasan auto-rejection hingga September 2026,&rdquo; jelas Friderica, pada Selasa (5/7).
Selain itu, Friderica mengaku OJK terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sebagai modal pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
&ldquo;Kami terus melakukan stress-test dengan berbagai skenario tentunya serta melakukan penguatan pengawasan,&rdquo; imbuh Friderica.
Dengan upaya stabilisasi itu, Friderica berharap stabilitas pasar saham Indonesia semakin terjaga.
Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah menghadapi penurunan 17,98% sejak awal 2026. Penurunan ini membuat IHSG mencatat kinerja terburuk di antara 34 indeks saham utama dunia.
Menyusul penurunan itu, investor asing sejak awal tahun telah menarik dana Rp48,95 triliun dari pasar saham hingga Rabu (6/5). (KR)

OJK menilai ketidakpastian pasar tetap tinggi, penyesuaian diperlukan agar ekonomi tumbuh.

OJK tunda short-selling dan perpanjang buyback saham tanpa RUPS

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi sejumlah aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), untuk mendukung kebijakan prioritas pemerintah di bidang perumahan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan revisi aturan SLIK ini sebagai respons atas masukan dari berbagai pihak, untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
Pertama, kata Friderica, OJK hanya akan menampilkan data debitur dengan nilai utang di atas Rp1 juta dalam sistem SLIK. Langkah ini menyusul banyaknya catatan kredit dengan nominal kecil, yang menghambat proses pengajuan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi.
Selain itu, OJK akan mempercepat update data pelunasan kredit dalam SLIK. Alasannya, selama ini sistem lama membutuhkan waktu lebih dari satu bulan setelah debitur melunasi utangnya, hingga status kredit berubah.
&ldquo;Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses kredit, khususnya bagi pengembang,&rdquo; jelas Friderica, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (13/4) kemarin.
Ketiga, lanjut Friderica, OJK akan memberikan akses kepada Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk mengakses data SLIK. Langkah ini diyakini akan mempercepat penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan rakyat.
Di samping itu, Friderica mengatakan OJK akan menerbitkan penegasan kepada industri asuransi bahwa KPR bersubsidi adalah bagian dari program prioritas pemerintah, sehingga pihak asuransi memiliki landasan kuat dalam memberikan penjaminan.
&ldquo;Kelima, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membentuk satuan tugas (satgas) percepatan program 3 juta rumah,&rdquo; ungkap Friderica, dengan menegaskan satgas ini akan dipimpin Menteri PKP bersama OJK.
Terakhir, Friderica menegaskan bahwa data SLIK tidak menjadi penentu dalam persetujuan kredit oleh lembaga jasa keuangan. &ldquo;Melainkan hanya sebagai catatan informasi,&rdquo; imbuhnya. (KR)

OJK juga menekankan data SLIK tidak lagi jadi penentu persetujuan kredit dari lembaga keuangan.