JAKARTA – Menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 berkomitmen memperjelas jalur regulasi aset digital dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan pembayaran, dalam pertemuan di Asheville, North Carolina, pada 31 Agustus–1 September 2026.Dalam pernyataan resmi Ketua G20 yang diterbitkan Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Selasa (1/9), kelompok tersebut mengakui inovasi keuangan digital, termasuk aset digital, dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. Amerika Serikat memegang kursi ketua G20 tahun ini, sehingga menerbitkan pernyataan resmi tersebut. G20 juga menilai sektor swasta memegang peran penting dalam pengembangan inovasi tersebut.“Kami berkomitmen memajukan kerangka regulasi dan pengawasan yang bertanggung jawab dan efektif,” demikian pernyataan tersebut.Kerangka itu diarahkan untuk menjaga stabilitas keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menyediakan jalur yang jelas bagi inovasi keuangan digital dan aset digital yang sehat.Dikutip dari Cointelegraph, para anggota G20 juga menekankan peluang sekaligus tantangan lintas negara yang muncul seiring penggunaan aset digital berkembang, dengan stablecoin global menjadi salah satu area perhatian utama.G20 menunggu temuan lanjutan Financial Stability Board (FSB) mengenai dampak lintas batas dari global stablecoin arrangements, termasuk ketersediaan sumber data dan tantangan dalam memantau penggunaannya.The Block melaporkan sejumlah anggota G20 telah lebih dahulu membentuk aturan untuk aset digital atau stablecoin, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Perkembangan regulasi tersebut berjalan seiring penggunaan stablecoin dan infrastruktur blockchain yang semakin berkaitan dengan sistem pembayaran tradisional.G20 kembali menegaskan dukungannya terhadap G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Kelompok itu meminta negara-negara memperluas jam operasional sistem pembayaran bernilai besar dan mendorong penggunaan model data ISO 20022 yang telah diselaraskan secara internasional.G20 juga mendorong perpindahan data layanan keuangan lintas negara dengan tetap mempertimbangkan keamanan data dan kerangka hukum masing-masing negara. Langkah tersebut menghubungkan pembahasan aset digital dengan agenda G20 yang lebih luas untuk meningkatkan efisiensi transaksi lintas batas.Pada saat yang sama, G20 menegaskan bahwa dukungan terhadap inovasi tidak berarti pelonggaran pengawasan terhadap risiko kejahatan keuangan. Kelompok tersebut kembali mendukung Financial Action Task Force (FATF) dalam penerapan standar untuk pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.G20 secara khusus meminta FATF memastikan negara dengan penggunaan aset virtual yang signifikan menerapkan standar aset virtual secara efektif sebagai prioritas. Para pejabat juga mendorong penerapan pengawasan berbasis risiko untuk anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.FATF saat ini turut meningkatkan perhatian terhadap penggunaan aset digital dalam penipuan serta aktivitas keuangan ilegal yang berasal dari jaringan scam compound, yakni kompleks operasi penipuan siber yang belakangan marak di sejumlah negara Asia Tenggara.Pernyataan G20 muncul ketika sejumlah negara mulai bergerak dari perdebatan mengenai perlu atau tidaknya regulasi kripto menuju penyusunan aturan operasional.IDNFinancials.com pada 19 Agustus melaporkan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengusulkan kerangka baru yang dapat memberikan jalur regulasi khusus bagi perusahaan serta penawaran aset kripto tertentu. Amerika Serikat juga telah membangun kerangka tersendiri untuk stablecoin.IDNFinancials.com pada 18 Agustus melaporkan Departemen Keuangan AS mulai menyusun aturan pelaksana GENIUS Act yang mengatur penerbit stablecoin dan menetapkan kerangka bagi stablecoin pembayaran berbasis dolar.G20 sebelumnya telah meminta FSB mengoordinasikan kerangka global bagi aset kripto. FSB menerbitkan rekomendasi regulasi untuk aktivitas aset kripto dan stablecoin global pada 2023, dengan fokus pada konsistensi pengawasan antarnegara, perlindungan stabilitas keuangan, tata kelola, manajemen risiko, serta hak penebusan stablecoin.Terkait:1. SEC AS usulkan kerangka regulasi baru untuk aset kripto2. Departemen Keuangan AS usulkan aturan stablecoin lewat GENIUS Act

Kerangka baru diarahkan dukung inovasi sambil menjaga stabilitas keuangan.

G20 janji perjelas jalur regulasi aset digital

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (5/5).
Dalam rapat tersebut, pemerintah melaporkan kondisi perekonomian nasional yang menunjukkan kinerja positif pada kuartal pertama tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,61%, yang merupakan salah satu tertinggi di antara negara-negara G20.
&ldquo;Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2,&rdquo; ujar Airlangga dalam keterangan persnya.
Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah yang sama-sama menunjukkan peningkatan signifikan, serta kinerja ekspor dan impor yang tetap positif. Berbagai sektor lapangan usaha juga tercatat mengalami pertumbuhan yang baik.
&ldquo;Dari segi ekspor dan impor juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian dan konstruksi juga berjalan dengan baik,&rdquo; lanjutnya.
Dari sisi indikator makroekonomi, pemerintah mencatat sejumlah capaian yang menunjukkan stabilitas ekonomi yang terjaga. Inflasi berhasil ditekan, kepercayaan konsumen tetap tinggi, serta neraca perdagangan terus mencatatkan surplus.(DH)

Ekonomi RI tumbuh 5,61%, Prabowo bahas stabilitas dan mitigasi capital outflow.

Prabowo bahas ekonomi, RI catat pertumbuhan tertinggi di G20

PARIS - Eskalasi konflik di Timur Tengah mengganggu prospek pemulihan ekonomi dunia.Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)&nbsp;memperingatkan bahwa hampir terhentinya pasokan energi melalui Selat Hormuz berisiko mendorong inflasi global lebih tinggi dan menghapus peluang revisi naik pertumbuhan ekonomi.OECD menyebut ekonomi global sebelumnya berada di jalur pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan sebelum pecahnya perang di Iran.Seperti dikutip Reuters, namun, konflik tersebut kini menghilangkan potensi peningkatan proyeksi tersebut.Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global diperkirakan melambat dari 3,3% pada tahun lalu menjadi 2,9% pada 2026, sebelum naik tipis menjadi 3,0% pada 2027.Lonjakan harga energi dan ketidakpastian konflik diperkirakan menekan momentum positif dari investasi teknologi, penurunan tarif efektif, dan sisa dorongan pertumbuhan dari 2025.Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan ketidakpastian tinggi terkait durasi dan dampak konflik meningkatkan risiko perlambatan ekonomi disertai inflasi yang lebih tinggi.Proyeksi OECD dalam laporan Economic Outlook sementara didasarkan pada asumsi gangguan pasar energi akan mereda secara bertahap, dengan harga minyak, gas, dan pupuk mulai turun sejak pertengahan 2026.Perkiraan pertumbuhan 2026 sebenarnya tidak berubah dari proyeksi Desember, namun indikasi awal menunjukkan PDB global berpotensi direvisi naik sekitar 0,3 poin persentase bila konflik tidak meningkat.Dampak perang kini menghapus sepenuhnya potensi kenaikan tersebut.Seiring lonjakan harga energi, inflasi negara-negara G20 diproyeksikan mencapai 4,0% pada 2026, lebih tinggi 1,2 poin persentase dibanding perkiraan sebelumnya, sebelum turun menjadi 2,7% pada 2027.Dalam skenario yang lebih buruk, ketika harga energi naik lebih tinggi dan bertahan lebih lama, pertumbuhan global bisa 0,5 poin persentase lebih rendah pada tahun kedua guncangan, sementara inflasi meningkat 0,9 poin persentase.Konflik juga memperumit dinamika perdagangan global. Tarif bilateral AS turun setelah putusan Mahkamah Agung AS terhadap tarif yang diberlakukan melalui International Emergency Economic Powers Act, terutama bagi negara berkembang seperti Brasil, China, dan India.Namun tarif efektif AS secara keseluruhan masih lebih tinggi dibanding sebelum 2025.Untuk ekonomi utama, pertumbuhan AS diperkirakan melambat dari 2,0% pada 2026 menjadi 1,7% pada 2027, karena investasi terkait AI yang kuat diimbangi perlambatan pertumbuhan pendapatan riil dan konsumsi.Inflasi AS diproyeksikan mencapai 4,2% pada 2026, naik 1,2 poin persentase dari proyeksi sebelumnya.Di China, pertumbuhan diperkirakan melambat menjadi 4,4% pada 2026 dan 4,3% pada 2027, relatif stabil dari perkiraan sebelumnya.Pertumbuhan zona euro diperkirakan turun menjadi 0,8% pada 2026 akibat tingginya harga energi, sebelum meningkat menjadi 1,2% pada 2027 didukung kenaikan belanja pertahanan.Proyeksi ini lebih rendah dibanding perkiraan Desember yang masing-masing sebesar 1,2% dan 1,4%.Di Jepang, pertumbuhan diperkirakan sebesar 0,9% pada 2026 dan 2027, tidak berubah karena kenaikan biaya impor energi menahan dampak positif investasi bisnis.OECD menekankan bank sentral perlu tetap waspada terhadap tekanan inflasi, sementara pemerintah diminta memastikan kebijakan bantuan bagi rumah tangga bersifat tepat sasaran dan bersifat sementara. (DK)

OECD peringatkan perang Iran picu inflasi energi dan tekan prospek ekonomi global 2026.

OECD: Perang Iran hapus peluang kenaikan pertumbuhan ekonomi global

JAKARTA - Sebuah panel ahli Afrika mendorong negara-negara G20 menggagas inisiatif baru refinancing utang bagi negara berpendapatan rendah yang menghadapi tekanan peningkatan pembayaran utang.
Dikutip reuters.com (18/11), dalam laporan yang dirilis di Johannesburg jelang KTT G20 di Afrika Selatan, para ahli menegaskan kebutuhan mendesak akan mekanisme yang mampu memberikan ruang napas fiskal secara cepat.
&ldquo;Usulan ini akan berfokus pada pembiayaan kembali daripada penjadwalan ulang kewajiban utang.,&rdquo; demikian pernyataan panel tersebut.
Mereka menilai banyak negara membutuhkan bantuan segera dan skema baru harus memungkinkan pembelian kembali utang mahal melalui pendanaan berbiaya lebih rendah.
Panel menyebut pendanaan dapat berasal dari SDR IMF, termasuk opsi penjualan emas IMF, asalkan didukung para pemegang saham G20.
Dorongan serupa juga datang dari Uni Afrika, meski waktu operasional fasilitas itu masih belum pasti.
Selama memimpin G20, Afrika Selatan berupaya menempatkan isu utang dan perubahan iklim dalam agenda, namun menghadapi resistensi dari Amerika Serikat yang menyatakan tidak akan hadir di KTT tersebut.
Panel juga mendorong pembentukan &ldquo;klub peminjam&rdquo; untuk memperkuat posisi negosiasi negara debitur. &ldquo;Mandat utamanya adalah untuk memperkuat suara debitur dalam negosiasi reformasi arsitektur keuangan dan utang internasional.,&rdquo; kata panel.
Mereka menilai reformasi mendalam dibutuhkan karena mekanisme penyelesaian utang yang ada termasuk&nbsp;Common Framework&nbsp;masih lamban, seperti terlihat pada kasus Ghana dan Zambia. Naiknya kekhawatiran utang di Senegal dan Mozambik menegaskan urgensi tersebut.
Kerangka baru, kata panel, harus mampu membedakan masalah likuiditas dan solvabilitas serta mencakup seluruh jenis utang, baik domestik maupun eksternal. &ldquo;Utang negara kembali menjadi hambatan serius bagi pembangunan di Afrika,&rdquo; ujar panel tersebut.(DH)

Panel Afrika mendorong G20 membuat skema refinancing utang baru untuk bantu negara miskin.