JAKARTA &mdash; Tingkat gagal bayar pinjaman di pasar kredit swasta Amerika Serikat mencapai rekor baru pada 2025. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings mencatat tingkat default meningkat menjadi 9,2%, tertinggi sejak pemantauan dilakukan.
Dikutip dari Reuters (6/3), dalam laporan yang dirilis Jumat, Fitch memantau 302 perusahaan yang memiliki utang di pasar kredit swasta dan menemukan 38 kasus gagal bayar dari 28 peminjam. Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya sebesar 8,1% pada 2024.
Mayoritas gagal bayar terjadi pada perusahaan berskala lebih kecil, khususnya penerbit dengan pendapatan sekitar US$25 juta atau kurang. Kasus default tersebut tersebar di berbagai sektor industri.
Perusahaan yang dipantau Fitch sebagian besar merupakan perusahaan kelas menengah dengan pendapatan hingga US$100 juta dan utang beredar sekitar US$500 juta atau kurang.
Fitch mencatat bentuk gagal bayar yang terjadi mencakup pengajuan kebangkrutan maupun pertukaran utang bermasalah (distressed debt exchange), yakni kesepakatan restrukturisasi utang antara peminjam dan pemberi pinjaman.
Temuan ini muncul di tengah aksi jual saham perusahaan sektor perangkat lunak, yang selama ini menjadi salah satu peminjam utama di pasar kredit swasta. Meski demikian, Fitch tidak mencatat adanya gagal bayar di sektor tersebut sepanjang 2025.
Laporan tersebut juga menyoroti struktur pinjaman kredit swasta yang sebagian besar menggunakan suku bunga mengambang, yang terkait dengan suku bunga dana federal AS yang bertahan tinggi dalam tiga tahun terakhir.
&ldquo;Struktur permodalan dalam portofolio PMR (private monitored rating) cenderung didominasi oleh suku bunga mengambang dengan lindung nilai suku bunga yang minimal,&rdquo; tulis penulis laporan tersebut. &ldquo;Hal ini membuat arus kas perusahaan sangat rentan terhadap kenaikan suku bunga.&rdquo; (DH)

Default muncul di tengah aksi jual saham perusahaan software yang jadi mayoritas peminjam.

Tingkat default kredit swasta AS pecah, Fitch catat rekor 9,2% di 2025

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia melanjutkan penghentian sementara perdagangan efek&nbsp;PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)&nbsp;di seluruh pasar. Keputusan ini diambil menyusul penundaan pembayaran bunga obligasi dan pendapatan bagi hasil sukuk yang jatuh tempo pada 18 Februari 2026.
Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (19/02), suspensi merujuk pada surat perseroan tertanggal 30 Januari 2026 terkait informasi pembayaran bunga obligasi dan bagi hasil sukuk, serta surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tertanggal 13 Februari 2026 mengenai penundaan pembayaran instrumen utang tersebut.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan, Pande Made Kusuma Ari A, menjelaskan WIKA menunda pembayaran bunga ke-16 Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 untuk Seri A, B, dan C, serta pendapatan bagi hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 Seri B dan C. Seluruh pembayaran tersebut semula dijadwalkan pada 18 Februari 2026.
Bursa menilai penundaan pembayaran ini mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perseroan. Atas dasar itu, &ldquo;BEI memutuskan untuk melanjutkan suspensi perdagangan saham WIKA hingga ada pengumuman lebih lanjut,&rdquo; ujar Pande.
Sebagai informasi, Emiten konstruksi pelat merah WIKA telah disuspensi oleh BEI sejak 18 Februari 2025. Penghentian sementara perdagangan saham dilakukan setelah perseroan menunda pembayaran pokok obligasi dan sukuk yang jatuh tempo pada tanggal tersebut. Perpanjangan terbaru diumumkan pada 3 November 2025, menyusul kembali terjadinya penundaan pembayaran pokok sukuk lainnya. (DH)

BEI melanjutkan suspensi saham WIKA setelah perseroan menunda pembayaran bunga obligasi dan sukuk.

Gagal bayar bunga, perdagangan saham WIKA tetap disuspensi

JAKARTA &ndash; Angka penyaluran kredit pinjaman daring atau yang dikenal dengan istilah pinjaman online (pinjol) telah mencapai Rp94,85 triliun pada November 2025, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menyampaikan angka penyaluran kredit pinjol meningkat 25,45% secara tahunan atau dari bulan yang sama tahun 2024.
Selain itu, Agusman juga mengatakan risiko kredit bermasalah untuk pinjaman daring juga meningkat hampir dua kali lipat.
&ldquo;Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP 90 berada di posisi 4,33% pada November 2025,&rdquo; kata Agusman, dalam paparan hasil Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK periode Desember 2025, yang digelar hari ini.
Sebelumnya rasio TWP 90 hanya berada di kisaran 2,76% pada Oktober 2025 dan 2,52% pada November 2024.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan di OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan kinerja intermediasi perbankan relatif terjaga.
Hal ini terlihat dari rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Gross dan Net yang semakin membaik, masing-masing ke level 2,21% dan 0,86% sepanjang November 2025. Sedangkan di bulan sebelumnya, NPL Gross berada di level 2,25% dan NPL Net 0,90%.
&ldquo;Loan at Risk (LAR) juga ikut turun menjadi 9,22% pada November 2025, dari sebelumnya 9,41% pada Oktober 2025,&rdquo; jelas Dian, dalam pemaparannya. (KR)

Penyaluran kredit pinjol naik lebih tinggi dari kredit bank, namun risiko gagal bayar makin besar.