JAKARTA &ndash; Analis Ina Sekuritas menyoroti pergerakan saham emiten milik Hashim Djojohadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), hari ini, Kamis (9/4), dan memberikan rating Buy on Weakness.
Candle saham ini, menurut analis, tengah bergerak memantul atau rebound dari support trend-nya.
Selain itu, candle juga menembus garis Moving Average (MA) 5 dan MA20, yang membentuk golden cross.
Analis memproyeksikan resistance saham di level Rp2.650, sedangkan level support di Rp2.100.
Potensi penguatan dari garis support ini didukung proyeksi kenaikan permintaan layanan internet di kawasan perumahan seiring kebijakan Work From Home (WFH) yang kembali ditetapkan Pemerintah.
Seperti diketahui, WIFI, melalui anak usahanya, baru saja meluncurkan program Internet Rakyat (IRA) dengan teknologi Fixed Wireless Access (FWA) 5G pada Februari 2026.
Selain proyek FWA 5G, WIFI juga mengelola dan mengembangkan jaringan Fiber-to-the-Home, menjadikannya salah satu emiten infrastruktur telekomunikasi.
Hashim Djojohadikusumo, saudara kandung Presiden Prabowo, diketahui memegang sebagian saham WIFI melalui PT Arsari Sentra Data, yang memiliki porsi di entitas pengendali WIFI, PT Investasi Sukses Bersama. (ZH)

Analis berikan rating buy on weakness untuk saham penyedia layanan internet ini.

WFH dorong permintaan internet, bisakah saham Hashim ini menguat?

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap adanya lobi dari seorang pengusaha asal Amerika Serikat terkait pencabutan izin 28 perusahaan di Sumatra.
Dikutip bisnis.com, pencabutan izin tersebut diumumkan Istana pada akhir Januari 2026 setelah audit menemukan pelanggaran aturan kawasan hutan nasional yang dikaitkan dengan bencana banjir di Sumatra pada akhir 2025.
Hashim mengatakan permintaan itu disampaikan setelah pemerintah mengumumkan langkah pencabutan izin.
"Seorang pengusaha Amerika berkata, Hashim kau harus memberi tahu saudaramu bahwa kau harus memulihkan lisensi perusahaan ini di Aceh. Kebetulan itu adalah perusahaan pertambangan emas di Aceh. Saya tidak akan menyebutkan namanya," kata dia dalam ASEAN Climate Forum di kantor BEI, Jakarta, Rabu (11/2).
Ia menyebut dihubungi sepekan sebelum menerima delegasi delapan investor dari New York, Eropa, dan Australia yang berencana menanamkan investasi ratusan miliar dolar AS di Indonesia.
"Dan kemudian, beberapa hari kemudian, kedelapan investor itu berkata, fantastik, hebat, batalkan saja [28 izin perusahaan]," ujarnya.
Menurut Hashim, respons tersebut menunjukkan minat global terhadap investasi energi bersih di Indonesia dan kawasan ASEAN.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan. &ldquo;Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,&rdquo; ujar Prasetyo.
Keputusan itu diambil setelah audit Satgas PKH dipercepat pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dari total 28 perusahaan, 22 merupakan Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman, sementara enam lainnya bergerak di sektor tambang, perkebunan, dan PBPHHK.(DH)
Baca Juga:&nbsp;Prabowo cabut izin 28 perusahaan ini buntut pelanggaran hutan

Hashim Djojohadikumo ungkap ada pengusaha AS minta izin 28 perusahaan dipulihkan usai dicabut.

Hashim Djojohadikusumo: Ada pengusaha AS lobi soal pencabutan izin

JAKARTA &ndash; Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dipicu oleh keputusan MSCI (Morgan Stanley Capital International) yang menunda rebalancing saham-saham Indonesia, membuat Presiden Prabowo Subianto marah.
Sebab, lanjut dia, peringatan dari MSCI dinilai berpotensi mencoreng kehormatan negara di mata global. &ldquo;Presiden Prabowo sangat marah. Dia sangat marah atas apa yang terjadi minggu lalu, terutama terkait kehormatan negara kita yang terancam,&rdquo; ujar Hashim saat menghadiri ASEAN Climate Forum (ACF) di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Hashim mengatakan, kemarahan Prabowo juga dipicu oleh banyaknya investor ritel yang menjadi korban. Selain itu, peringatan MSCI tersebut dinilai mempertaruhkan reputasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
&ldquo;Investor ritel, banyak yang menjadi korban, kan? Banyak yang menjadi korban. Jadi ini sangat penting,&rdquo; jelasnya.
Pemerintah, lanjut Hashim, akan mengawasi otoritas pasar modal dengan lebih ketat. Penguatan pengawasan ini dilakukan demi menjaga kehormatan negara.
&ldquo;Pemerintah Indonesia bertekad menjaga kredibilitas dan kehormatan Republik Indonesia. Bagi Prabowo, kehormatan Republik Indonesia sangat penting. Karena itu, beliau akan mengawasinya dengan sangat ketat,&rdquo; imbuhnya.
Seperti diketahui, IHSG sempat melemah hingga 7,35% ke level 8.320,55 pada perdagangan Rabu (28/1) menyusul pengumuman MSCI. Pada hari yang sama, IHSG bahkan sempat mengalami&nbsp;trading halt&nbsp;atau penghentian sementara perdagangan saham pada sesi II.
Langkah&nbsp;trading halt&nbsp;kembali diambil BEI setelah IHSG melemah 8% pada sesi I perdagangan Kamis (29/1). Meski sempat dihentikan sementara, IHSG kembali menguat pada penutupan perdagangan, meski masih terkoreksi 1,06% ke level 8.232,20.
MSCI memberikan waktu kepada otoritas pasar modal Indonesia hingga Mei 2026 untuk memenuhi aspek transparansi. Jika perbaikan tidak kunjung dilakukan, MSCI berpotensi menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari&nbsp;emerging market&nbsp;menjadi&nbsp;frontier market.
Menanggapi pernyataan Hashim, OJK menegaskan komitmennya menjaga integritas pasar modal. Respons tersebut disampaikan langsung oleh Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (11/2).
Hasan menyatakan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan langkah OJK dalam memperketat pengawasan pasar.
&ldquo;Instruksi Presiden tidak memberi ruang toleransi atas praktik-praktik manipulasi harga,&rdquo; ujar Hasan Fawzi.
OJK menempatkan perlindungan investor ritel sebagai prioritas. Saat ini, regulator menjalankan delapan rencana aksi reformasi yang difokuskan pada peningkatan transparansi dan penguatan penegakan hukum.
Selain itu, OJK dan BEI juga intens berkoordinasi dengan MSCI dalam dua pekan terakhir. Pertemuan teknis tersebut disebut berjalan lancar.
&ldquo;Hasilnya sudah kami sampaikan. Saat ini sudah berjalan rangkaian pertemuan di level teknis,&rdquo; kata Hasan Fawzi.
OJK dan BEI turut mengajukan proposal baru kepada MSCI untuk meningkatkan integritas pasar, melampaui permintaan awal lembaga indeks tersebut. Data riil kepemilikan saham dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ditargetkan tersedia pada akhir Februari 2026 dan akan diserahkan kepada MSCI pada Maret untuk keperluan simulasi perhitungan indeks.
Free Float
Terkait rencana OJK dan BEI menaikkan&nbsp;free float&nbsp;menjadi 15%, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut secara prinsip dapat dipahami dan secara struktural memang diperlukan untuk memperkuat kredibilitas pasar Indonesia di mata global.
Namun, lanjut dia, isu utamanya bukan terletak pada besaran angka, melainkan pada kualitas eksekusi dan desain transisinya. Reformasi ini tidak boleh bersifat reaktif terhadap tekanan atau potensi&nbsp;downgrade&nbsp;asing, melainkan harus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pasar yang substansial dan berkelanjutan.
&ldquo;Tidak semua emiten dengan&nbsp;free float&nbsp;di bawah 15% merupakan saham bermasalah,&rdquo; ujarnya.
Banyak di antaranya memiliki fundamental yang baik, namun struktur kepemilikan masih terkonsentrasi. Sebaliknya, persoalan struktural pasar justru terlihat pada saham-saham berharga Rp50 dengan likuiditas semu, di mana investor kerap terjebak tanpa peluang keluar (exit) yang wajar.
Jika esensinya adalah memperbaiki kualitas likuiditas dan&nbsp;price discovery, maka kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan angka semata, melainkan harus menyentuh aspek pengawasan, transparansi kepemilikan, dan integritas perdagangan.
Karena itu, implementasi&nbsp;free float&nbsp;15% perlu dilakukan secara bertahap dan berbasis mekanisme pasar, bukan sekadar kewajiban administratif. Dalam masa transisi tiga tahun, regulator dapat mempertimbangkan sejumlah pendekatan alternatif.
<ul>
<li>Pertama, memberikan ruang bagi aksi stabilisasi seperti&nbsp;buyback&nbsp;yang transparan dan terukur pada periode harga terdiskon, dengan pelepasan kembali secara bertahap ketika valuasi telah mencerminkan fundamental, sehingga target&nbsp;free float&nbsp;tercapai tanpa menciptakan&nbsp;oversupply&nbsp;yang menekan harga secara tidak proporsional.</li>
<li>Kedua, skema&nbsp;forced secondary offering&nbsp;dengan disiplin harga yang jelas serta pengawasan ketat, sehingga tambahan pasokan saham tetap mengikuti mekanisme&nbsp;price discovery&nbsp;yang sehat dan tidak mendistorsi pasar.</li>
<li>Ketiga, pendekatan&nbsp;auction-based divestment&nbsp;yang transparan agar pelepasan saham terkonsentrasi dilakukan melalui proses terbuka yang meminimalkan persepsi&nbsp;insider advantage.</li>
<li>Keempat, penguatan kerangka&nbsp;market maker&nbsp;yang lebih tegas untuk memastikan adanya likuiditas dua arah yang riil, bukan sekadar transaksi artifisial. Tujuannya sederhana, yakni meningkatkan likuiditas nyata tanpa menciptakan guncangan struktural baru.</li>
</ul>
Indonesia, kata Liza, perlu menunjukkan kepada investor global bahwa reformasi ini bukan sekadar&nbsp;window dressing, melainkan bagian dari modernisasi pasar modal yang matang.
Pada saat yang sama, atmosfer dan semangat&nbsp;go public&nbsp;perusahaan domestik juga harus dijaga agar tidak terganggu oleh generalisasi kebijakan yang terlalu agresif.
Jika dirancang dengan tepat, kenaikan&nbsp;free float&nbsp;menjadi 15% justru dapat menjadi&nbsp;turning point&nbsp;bagi kualitas IHSG dan daya tarik pasar modal Indonesia.
Namun, jika dieksekusi tanpa sensitivitas terhadap dinamika likuiditas dan stabilitas harga, risiko volatilitas jangka pendek justru dapat merusak kepercayaan yang sedang dibangun. Esensinya bukan sekadar memenuhi tuntutan asing, melainkan memastikan bahwa reformasi ini benar-benar memperkuat struktur pasar domestik secara berkelanjutan.&nbsp;(DH)

Indonesia perlu tunjukkan kepada investor global bahwa reformasi ini bukan sekadar window dressing.

IHSG anjlok imbas MSCI, Hashim Djojohadikusumo: Presiden Prabowo Marah

JAKARTA - PT Arsari Nusa Investama, bagian dari Arsari Group milik pengusaha Hashim Djojohadikusumo, masuk sebagai salah satu pemegang saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN).
Wakil Direktur Utama dan Direktur Operasional Arsari Group, Aryo P. S. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa investasi ini merupakan bentuk dukungan nyata Arsari terhadap transformasi digital Indonesia.
Ia menegaskan bahwa Arsari Group memiliki visi sejalan dengan COIN dan dua entitas anaknya, yaitu PT Central Finansial X (CFX) dan PT Kustodian Koin Indonesia (ICC), yang telah berizin dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
&ldquo;Kami melihat COIN memiliki fondasi kuat serta ekosistem yang lengkap dan paling siap menjadi katalis pembangunan industri aset digital nasional. Investasi ini bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi tentang membangun kedaulatan digital Indonesia,&rdquo; ujar Aryo.
Aryo menegaskan bahwa seluruh langkah strategis Arsari Group berorientasi pada pembangunan berkelanjutan jangka panjang, dan memandang industri aset keuangan digital sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi&nbsp;Indonesia Emas 2045.
Menurut Aryo, dukungan regulasi yang semakin matang, khususnya setelah pengawasan aset digital beralih ke OJK, menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk menjadi pusat inovasi dan perdagangan aset digital di Asia Tenggara.
Sejalan dengan itu, manajemen COIN juga menegaskan bahwa Indonesia saat ini telah menjadi salah satu pasar aset kripto terbesar di dunia.
Data OJK hingga Oktober 2025 mencatat lebih dari 18 juta pengguna dengan nilai transaksi mencapai Rp409,56 triliun, sedangkan laporan&nbsp;2025 Global Crypto Adoption Index&nbsp;dari Chainalysis juga menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 dunia.
Direktur Utama COIN, Ade Wahyu, menyambut positif langkah tersebut. Ia menyebut kehadiran Arsari Group sebagai penguat tata kelola korporasi serta pendorong kepercayaan publik terhadap industri aset digital.
&ldquo;Masuknya Arsari Group memberikan nilai tambah signifikan bagi COIN dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri aset digital,&rdquo; kata Ade.
Dengan pengalaman lintas sektor dan jaringan global yang dimiliki Arsari Group, COIN diyakini dapat mempercepat pengembangan produk inovatif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Sejak awal IPO pada bulan Juli hingga saat ini, Rabu (10/12), harga saham COIN meroket hingga 3.990% ke level 4.090 dibandingkan harga IPO sebesar Rp100 per lembar.
Dalam sebulan terakhir saja, saham COIN naik 23,19% namun pada perdagangan saham hari ini merosot 520 poin atau 11,28%.
Sebagai catatan, ini bukanlah investasi pertama Arsari Group di pasar modal Indonesia. PT Arsari Sentra Data tercatat masuk sebagai salah satu investor&nbsp;PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) pada Agustus 2025 lalu, melalui PT Investasi Sukses Bersama, yang kini menguasai 54,4% saham WIFI.
Sejak awal paruh kedua 2025, saham WIFI kini sudah meroket 111,56%, dan ditutup menguat 2,16% ke level Rp4.250 per penutupan perdagangan hari ini, Rabu (10/12). (DK/ZH)

Arsari Group masuk sebagai pemegang saham COIN, perkuat ekosistem aset digital Indonesia.