JAKARTA &ndash; Pemerintah memberikan perlindungan hukum dan perpajakan bagi investor yang membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Beleid yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) itu, menyisipkan Pasal 50A. Pasal sisipan ini mengatur penerbitan surat utang khusus oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara&mdash;sovereign wealth fund bentukan Presiden Prabowo Subianto.
Aturan itu memasukkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond dalam kategori surat utang khusus di bawah Danantara.
Namun dalam proses penerbitan, Danantara wajib menetapkan strategi pengelolaan dan pengendalian risiko secara profesional, akuntabel, dan berdasar pada pertimbangan bisnis yang benar.
Dalam Pasal 50A ayat 5 disebutkan secara eksplisit bahwa negara menjamin dan melindungi pembelian surat utang khusus. &ldquo;Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata,&rdquo; tulis beleid tersebut.
Selain itu, ayat 6 dalam beleid tersebut juga mengatur bahwa data dan informasi pembelian surat utang khusus, tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan. Namun ketentuan pada ayat 5 dan 6 ini hanya berlaku untuk transaksi di pasar primer.
Meskipun demikian, investor diperbolehkan menjual maupun menjaminkan surat utang khusus tersebut.
Beleid baru ini juga menyebut bahwa definisi investor termasuk pada wajib pajak, yang mengikuti program tax amnesty dan pengungkapan sukarela.
Menurut catatan IDNFinancials.com, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah meresmikan UU Nomor 4 Tahun 2026 pada 4 Juni 2026. Namun dokumen lengkap baru dapat diakses oleh publik beberapa hari terakhir. (KR)

Aturan baru ini memberi perlindungan ke investor surat utang khusus yang diterbitkan BPI Danantara.

Investor Patriot Bond dapat tameng hukum dan pajak dari pemerintah

JAKARTA &ndash; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan akan menyerahkan sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit kepada aparat kepolisian, lantaran belum mengembalikan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) ke level normal.
Langkah itu disebut sesuai keputusan dalam rapat yang dihadiri asosiasi pelaku usaha, perwakilan petani, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polri pada Senin (8/6) hari ini.
Menurut Amran, seluruh peserta rapat telah sepakat harga TBS harus kembali seperti semula.
&ldquo;Ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga dan kami akan kirim langsung ke Polda, tembusan ke Kapolri, Kapolda dan kepada Dirkrimsus Polri untuk ditindaklanjuti,&rdquo; kata Amran, dalam konferensi pers.
Amran menambahkan bahwa penurunan harga TBS dalam beberapa hari terakhir merupakan anomali. Menurutnya, pelemahan rupiah terhadap dolar AS harusnya menjadi faktor pendorong kenaikan harga jual TBS, bukan sebaliknya.
Oleh karena itu, Amran mengimbau perusahaan pembeli TBS agar mengikuti aturan daerah masing-masing, yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.200-3.600 per kilogram.
Sementara itu sekitar 70% perusahaan, kata Amran, telah menyesuaikan harga TBS. Sisanya sekitar 30% akan dilaporkan dan diperiksa oleh aparat penegak hukum.
&ldquo;Ini langsung diperiksa. Sanksi harus melalui pemeriksaan dulu,&rdquo; ujarnya. (KR)

Sekitar 300 perusahaan sawit akan diperiksa setelah membeli TBS di bawah harga normal dari petani.

Mentan seret 300 perusahaan sawit ke polisi akibat beli TBS murah

JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam rapat paripurna yang digelar pada 18 November 2025.
Ketua DPR, Puan Maharani, mendapat suara bulat dari seluruh fraksi agar rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang, pada rapat paripurna tersebut.
RUU KUHAP yang baru membawa penyesuaian signifikan. Mulai dari penyesuaian tindak perkara hukum, perlindungan hak para pihak, perubahan wewenang penegak hukum, perlindungan kelompok rentan, hingga modernisasi proses peradilan lewat restorative justice.
Namun salah satu hal yang cukup mencolok dari perubahan KUHAP tersebut, adanya mekanisme yang meringankan hukuman secara otomatis jika seorang terdakwa mengakui kesalahannya di awal proses sidang.
Pasal 221 dalam undang-undang tersebut bahkan memberikan batasan hukuman maksimal 7 tahun bagi terdakwa, jika mengaku bersalah. Penanganan perkara pun bakal dialihkan ke sidang acara pemeriksaan singkat.
Selain itu, pidana kepada terdakwa yang mengakui kesalahannya, tidak boleh melebihi dua per tiga dari hukuman maksimal.
DPR juga meloloskan aturan baru bernama Putusan Pemaafan Hakim. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 16, keputusan ini memberi wewenang pada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan jika perbuatan terdakwa masuk kategori pelanggaran ringan.
&ldquo;Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan,&rdquo; ungkap beleid tersebut.
Puan Marharani&mdash;yang merupakan anak dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengakui bahwa proses legislasi ini memang mendapat penolakan dari masyarakat. Namun ia menekankan agar publik tidak termakan hoaks terkait substansi KUHAP baru yang disahkan.
&ldquo;Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu, semua hoaks itu tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian kita sama-sama bisa pahami,&rdquo; ungkap Puan Maharani, dalam rapat paripurna tersebut. (KR)

Tak hanya memberi diskon hukuman, hakim kini punya wewenang tak memberi sanksi pada terdakwa.