JAKARTA - Pengadilan Federal Amerika Serikat kembali memukul agenda ekonomi Presiden Donald Trump setelah memutuskan tarif global 10% yang diberlakukan pemerintahannya melanggar hukum.
Seperti dikutip Bloomberg, majelis tiga hakim di US Court of International Trade Manhattan pada Kamis mengabulkan gugatan sejumlah pelaku usaha kecil dan lebih dari 20 negara bagian yang mayoritas dipimpin Partai Demokrat untuk membatalkan tarif tersebut.
Trump memberlakukan bea masuk itu pada Februari melalui Section 122 Trade Act 1974, aturan yang belum pernah digunakan sebelumnya.
Namun, pengadilan untuk sementara hanya melarang pemerintah menerapkan tarif terhadap dua perusahaan penggugat dan negara bagian Washington. Panel hakim menegaskan putusan itu bukan &ldquo;perintah universal&rdquo; yang berlaku untuk seluruh importir di AS.
Majelis hakim menilai negara-negara bagian lain yang ikut menggugat tidak memiliki kedudukan hukum langsung karena bukan importir utama. Mereka hanya mengklaim terdampak kenaikan harga barang akibat biaya tarif yang dibebankan perusahaan kepada konsumen.
Putusan tersebut menambah tekanan terhadap strategi tarif Trump yang berulang kali berbenturan dengan sistem hukum AS.
Sebelumnya, Mahkamah Agung AS pada 20 Februari juga membatalkan tarif lain yang diterapkan Trump melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), dengan alasan presiden melampaui kewenangannya.
Keputusan Mahkamah Agung itu memicu tuntutan pengembalian dana hampir US$170 miliar dari importir yang telah membayar tarif.
Dalam putusan terbaru, mayoritas hakim menolak argumen pemerintah yang menyebut &ldquo;defisit neraca pembayaran&rdquo; sebagai istilah yang fleksibel.
Pengadilan menyatakan proklamasi Trump gagal membuktikan adanya defisit neraca pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 1974 dan justru menggantinya dengan dalih defisit perdagangan serta transaksi berjalan.
Trump sebelumnya berdalih tarif diperlukan karena AS menghadapi defisit perdagangan yang &ldquo;besar dan serius&rdquo;. Ia juga menyinggung arus keluar pendapatan investasi warga AS di luar negeri sebagai tanda memburuknya posisi pembayaran internasional Amerika.
Section 122 memberi kewenangan presiden mengenakan tarif hingga 15% selama maksimal 150 hari tanpa penyelidikan federal terlebih dahulu. Trump bahkan sempat menyatakan ingin menaikkan tarif dari 10% menjadi 15%.
Meski demikian, para penggugat menilai aturan tersebut sudah tidak relevan sejak AS meninggalkan standar emas puluhan tahun lalu. Mereka menuduh Trump secara keliru menyamakan defisit perdagangan dengan defisit neraca pembayaran demi membenarkan penggunaan aturan tersebut.(DH)
Negara-negara bagian penggugat juga menilai kebijakan tarif Trump diskriminatif karena mengecualikan sejumlah produk dari Kanada, Meksiko, Costa Rica, Republik Dominika, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nikaragua.
Departemen Kehakiman AS masih berpeluang mengajukan banding ke US Court of Appeals for the Federal Circuit, pengadilan yang sebelumnya juga memutuskan melawan pemerintahan Trump dalam sengketa tarif terdahulu.
Sementara itu, hakim perdagangan AS Richard Eaton tengah mengawasi proses besar pengembalian dana tarif IEEPA dan meminta Customs and Border Protection memberikan laporan rutin terkait mekanisme refund otomatis bagi para importir.(DH)

Hakim Federal batalkan tarif global Trump dan picu ancaman refund US$170 miliar.

Hakim Amerika batalkan tarif global 10% Trump

JAKARTA &ndash; Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menyerang Mahkamah Agung AS setelah pengadilan membatalkan tarif darurat yang ia terapkan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Dikutip Reuters, Selasa (24/2), Trump memperingatkan negara-negara mitra dagang agar tidak menarik diri dari kesepakatan dagang yang telah disepakati dengan AS, atau menghadapi tarif yang lebih tinggi melalui dasar hukum lain.
&ldquo;Negara mana pun yang ingin &lsquo;bermain-main&rsquo; dengan keputusan Mahkamah Agung yang tidak masuk akal ini&hellip; akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi, dan lebih buruk, daripada yang baru saja mereka setujui. WASPADALAH PEMBELI!!!&rdquo; tulis Trump di Truth Social.
Ia menegaskan bahwa meskipun tarif IEEPA dibatalkan, putusan tersebut justru menguatkan kewenangannya untuk mengenakan tarif melalui undang-undang lain &ldquo;dengan cara yang jauh lebih kuat dan menjengkelkan, dengan kepastian hukum.&rdquo;
Selain itu, Trump membuka opsi pengenaan biaya lisensi terhadap mitra dagang, meski mekanismenya belum dirinci. Pemerintahannya disebut tengah menyiapkan jalur hukum baru, termasuk penyelidikan berdasarkan Section 301 terkait praktik perdagangan tidak adil, yang berpotensi membuka ruang pengenaan tarif tambahan.
Di Eropa, Parlemen Uni Eropa menunda pemungutan suara atas perjanjian dagang dengan AS menyusul keputusan Trump memberlakukan tarif impor sementara sebesar 15% untuk seluruh negara. Tarif tersebut diumumkan berdasarkan Section 122 Trade Act of 1974, awalnya 10%, lalu dinaikkan ke batas maksimum 15%, dan mulai berlaku Selasa dini hari waktu AS. Beberapa komoditas strategis, seperti bahan pangan tertentu, suku cadang pesawat, mineral kritis, dan bahan baku farmasi, dikecualikan.
Ketidakpastian kebijakan tarif langsung mengguncang pasar keuangan global. Indeks Dow Jones turun 1,34%, S&amp;P 500 melemah 0,65%, dan Nasdaq terkoreksi 0,65%. Nilai indeks dolar AS juga turun 0,2%. China mendesak AS mencabut kebijakan tarif, Uni Eropa membekukan proses persetujuan kesepakatan, sementara India menunda agenda perundingan dagang.
Dalam putusan yang ditulis Ketua Mahkamah Agung John Roberts, pengadilan menegaskan perannya sebagai pengawas kekuasaan presiden. Trump juga menyatakan kekhawatiran bahwa pengadilan dapat kembali menolak kebijakan pemerintahannya, termasuk dalam perkara pembatasan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yang masih menunggu putusan. (DH)

Trump tegaskan sanksi tambahan untuk mitra dagang yang “bermain-main” dengan Putusan Mahkamah Agung.

Trump ancam mitra dagang yang manfaatkan putusan Mahkamah Agung AS

JAKARTA &ndash; Pemerintah Amerika Serikat melalui U.S. Customs and Border Protection (CBP) menghentikan pemungutan tarif impor yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan kebijakan tersebut ilegal.
Dikutip Reuters, Minggu (23/2), CBP menyatakan penghentian tarif berlaku mulai Selasa pukul 00.01 waktu setempat. Seluruh kode tarif yang terkait dengan kebijakan IEEPA telah dinonaktifkan melalui sistem Cargo Systems Messaging Service (CSMS).
Penghentian pemungutan tarif ini dilakukan beberapa hari setelah putusan pengadilan diumumkan. Namun, CBP tidak memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan tersebut, maupun mekanisme pengembalian dana bagi importir yang telah membayar tarif berdasarkan IEEPA.
Sebagai pengganti, Presiden Donald Trump memberlakukan tarif impor global baru sebesar 15% dengan menggunakan dasar hukum yang berbeda. Kebijakan ini secara resmi menggantikan tarif berbasis IEEPA yang dibatalkan pengadilan.
Tarif global 15% tersebut diterapkan secara luas terhadap barang impor dan berjalan terpisah dari kebijakan tarif lain yang tetap berlaku, termasuk tarif berdasarkan Section 232 terkait keamanan nasional serta Section 301 yang menyasar praktik perdagangan tidak adil.
Sebelumnya, tarif berbasis IEEPA menjadi salah satu sumber penerimaan signifikan bagi pemerintah AS. Estimasi dari Penn Wharton Budget Model menunjukkan kebijakan tersebut menghasilkan lebih dari US$500 juta per hari, dengan total penerimaan melebihi US$175 miliar. Setelah putusan Mahkamah Agung, dana tersebut berpotensi menjadi objek klaim pengembalian, bergantung pada keputusan lanjutan pemerintah serta proses hukum berikutnya.
Dengan langkah ini, kebijakan tarif Amerika Serikat beralih dari skema berbasis IEEPA ke tarif global 15% dengan landasan hukum baru, sementara tarif sektoral lainnya tetap diberlakukan. (DH)

AS hentikan tarif lama ilegal, tarif global baru 15% berlaku, potensi refund besar US$175 miliar.