JAKARTA &ndash; PT PP Presisi Tbk (PPRE) optimistis sejumlah proyek garapan PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA), anak usahanya, bakal mulus usai meraih fasilitas pinjaman bank.
&ldquo;Transaksi material ini memberikan kontribusi positif bagi LMA dalam membantu pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan maupun yang akan didapatkan LMA,&rdquo; kata M. Arif Iswahyudi, Direktur Keuangan dan HCM PPRE dalam siaran pers dikutip, Kamis (8/1).
Dia menyampaikan bahwa LMA dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit senilai Rp1,3 triliun.
Agunan atas transaksi itu berupa piutang usaha, retensi, dan tagihan dengan nilai total agunan pokok Rp1,45 triliun. Selain itu, jaminan lainnya berupa aset tanah atas nama LMA senilai Rp10,51 miliar.
Saat ini, LMA tengah menggarap sejumlah proyek antara lain, akses infrastruktur masjid di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang ditargetkan dapa digunakan triwulan I 2026. Selain itu, proyek tol Trans Sumatera, dan pertambangan di Jambi.
Sejumlah proyek yang telah digarap anak usaha PPRE ini yakni, Kediri New Airport Development (Airport Construction) senilai Rp2,1 triliun, Cinere-Jagorawi Sesi III senilai Rp1,02 triliun, dan Batuta Chemical Industrial Park Phase 2 Earthwork Service senilai Rp533 miliar. (LK)

LMA ajukan agunan pinjaman senilai lebih dari Rp1,4 triliun.

Anak usaha PPRE raih kredit Rp1,3 triliun, sedang garap proyek di IKN 

JAKARTA &ndash; PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) meraih tiga kontrak pembangunan kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai total Rp3,51 triliun.
Joko Raharjo, Sekretaris Perusahaan PTPP menyampaikan ketiga proyek tersebut yakni, pembangunan kantor pendukung Otorita IKN, Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna, dan kawasan Gedung DPD RI. &ldquo;Tiga paket pekerjaan tersebut didanai melalui APBN DIPA 2025-2027,&rdquo; katanya dalam siaran pers dikutip Senin (8/12).
Nilai proyek kantor pendukung Otorita IKN sebesar Rp769,54 miliar, yang mencakup; Gedung kantor pendukung IKN, gedung polresta IKN, bangunan utilitas, masjid, lapangan upacara dan olahraga, dan penataan kawasan terpadu. Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna senilai Rp1,25 triliun dan Gedung lembaga DPD Rp1,48 triliun.
Raharjo menyampaikan bahwa perusahaan menggarap proyek tersebut mengadopsi mekanisme pembayaran berbasis milestone, uang muka 15%, dan retensi 5%, sekaligus menerapkan pengawasan kualitas berlapis, integrasi desain, serta pemanfaatan teknologi konstruksi modern.
&ldquo;Pengerjaan tiga proyek besar ini adalah langkah strategis PTPP dalam mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Kami memastikan setiap pengerjaan memenuhi standar konstruksi tertinggi,&rdquo; katanya. (LK)

Tiga paket proyek di IKN didanai melalui APBN DIPA 2025-2027.