WASHINGTON - Pejabat Irak mulai menjajaki bantuan keuangan dari International Monetary Fund dan World Bank akibat dampak perang di Timur Tengah yang menekan ekonomi negara tersebut.
Sumber yang dekat dengan IMF dan seorang pejabat pemerintah Irak mengatakan pembicaraan awal dilakukan saat pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia di Washington bulan lalu.&nbsp;
Seperti dikutip Reuters, diskusi kini berlanjut mengenai besaran dana yang dibutuhkan Irak serta skema pinjaman yang akan diberikan.
Seorang pejabat penasihat kebijakan keuangan Irak menyebut pemerintah tengah membahas pinjaman untuk menopang anggaran negara setelah pendapatan merosot tajam akibat terhentinya ekspor minyak menyusul perang Iran dan penutupan Selat Hormuz.
Perang yang dimulai pada 28 Februari melalui serangan besar-besaran Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu penutupan Selat Hormuz oleh Teheran.&nbsp;
Konflik tersebut mengguncang kawasan Timur Tengah dan merusak infrastruktur serta perekonomian regional.
Irak menjadi salah satu negara yang paling terdampak karena sebagian besar ekspor minyaknya terhenti akibat penutupan jalur strategis tersebut.&nbsp;
Sebelumnya, sekitar seperlima pasokan minyak mentah dunia melewati Selat Hormuz.
Juru bicara IMF Julie Kozack mengatakan IMF bersama Bank Dunia dan Badan Energi Internasional sedang mengkaji dampak perang terhadap negara-negara anggota.&nbsp;
Ia menambahkan sejumlah negara juga mulai meminta saran kebijakan ekonomi kepada IMF.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva sebelumnya menyebut sedikitnya 12 negara berpotensi membutuhkan bantuan senilai US$20 miliar hingga US$50 miliar, namun tidak merinci negara mana saja yang telah mengajukan permintaan bantuan.
Irak sendiri memiliki cadangan minyak terbesar kelima di dunia dan perekonomiannya sangat bergantung pada ekspor minyak.&nbsp;
Kesepakatan terakhir Irak dengan IMF adalah fasilitas standby senilai US$3,8 miliar yang berakhir pada Juli 2019.&nbsp;
Saat ini Irak masih memiliki utang sekitar US$2,39 miliar kepada IMF. (DK)

Irak mulai bahas pinjaman IMF dan Bank Dunia usai ekspor minyak terganggu perang Iran.

Dampak perang Iran, Irak cari bantuan IMF dan Bank Dunia 

JAKARTA - Bank Sentral Pakistan (State Bank of Pakistan/SBP) mengumumkan telah menerima sekitar US$1,3 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) melalui skema pinjaman Extended Fund Facility (EFF) dan Resilience and Sustainability Facility (RSF).
Seperti dikutip Thenews, dana tersebut masuk setelah Pakistan memperoleh persetujuan pencairan dari IMF dalam rangka memperkuat cadangan devisa di tengah tekanan eksternal akibat ketidakpastian ekonomi global dan konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah.
&ldquo;Dewan Eksekutif IMF menyelesaikan peninjauan ketiga di bawah Fasilitas Dana Perluasan (Extended Fund Facility/EFF) dalam pertemuan yang diadakan pada 8 Mei 2026 dan menyetujui pencairan SDR760 juta untuk Pakistan. Selanjutnya, Dewan Eksekutif IMF juga telah menyetujui pencairan tranche kedua sebesar SDR154 juta di bawah Fasilitas Ketahanan dan Keberlanjutan (Resilience and Sustainability Facility/RSF),&rdquo; kata SBP dalam pernyataannya, Rabu.
&ldquo;Oleh karena itu, SBP telah menerima SDR 914 juta (setara dengan sekitar $1,3 miliar) di bawah EFF dan RSF pada tanggal 12 Mei 2026 dari IMF,&rdquo; tambah SBP. &ldquo;Jumlah tersebut akan tercermin dalam cadangan devisa SBP untuk minggu yang berakhir pada tanggal 15 Mei 2026,&rdquo; lanjutnya.
Cadangan devisa SBP tercatat sebesar US$15,9 miliar per 30 April. Otoritas moneter sebelumnya memproyeksikan cadangan devisa dapat melampaui US$18 miliar pada akhir tahun fiskal, meski proyeksi terbaru menunjukkan level tersebut kemungkinan berada di atas US$17 miliar atau setara tiga bulan impor.
Pencairan dana IMF ini dinilai memperkuat posisi pembiayaan eksternal Pakistan di tengah tekanan neraca perdagangan dan ketidakpastian arus masuk devisa. Pemerintah Pakistan juga berencana menerbitkan panda bond dalam waktu dekat untuk memperluas sumber pendanaan luar negeri.
Namun, Bank Sentral Pakistan mencatat perlambatan aktivitas ekonomi dan potensi gangguan remitansi akibat kondisi ekonomi di kawasan Teluk, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama stabilitas pasar valuta asing dan pembiayaan defisit perdagangan.(DH)
&nbsp;

SBP catat dana IMF perkuat posisi eksternal di tengah tekanan ekonomi global.

Pakistan kantongi US$1,3 miliar dari IMF untuk perkuat devisa

JAKARTA - CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, memperingatkan potensi krisis di pasar obligasi seiring meningkatnya utang pemerintah global. Ia meminta pembuat kebijakan bertindak sebelum tekanan pasar memaksa penyesuaian.
Seperti dikutip Cnbc, pernyataan itu disampaikan dalam konferensi investasi yang digelar dana kekayaan negara Norwegia. Menanggapi pertanyaan soal lonjakan utang global, Dimon mengatakan, &ldquo;Dengan kondisi saat ini, akan terjadi semacam krisis obligasi, dan kemudian kita harus menghadapinya.&rdquo;
Ia menilai krisis tetap bisa diatasi, namun menekankan pentingnya langkah pencegahan. &ldquo;Aku tidak terlalu khawatir kita akan mampu mengatasinya,&rdquo; katanya. &ldquo;Aku hanya berpikir kedewasaan seharusnya mengatakan bahwa kita harus menghadapinya, bukan membiarkannya terjadi.&rdquo;
Dimon menyoroti akumulasi risiko yang meningkat, mulai dari geopolitik, harga minyak, hingga defisit anggaran. Menurut dia, kombinasi faktor tersebut berpotensi memicu gejolak yang sulit diprediksi. &ldquo;Tingkat faktor-faktor yang menambah risiko cukup tinggi, seperti geopolitik, minyak, dan defisit pemerintah,&rdquo; ujarnya.
Ia menambahkan ketidakpastian timing krisis membuat respons dini menjadi krusial. &ldquo;Masalah itu mungkin akan hilang, tetapi mungkin juga tidak, dan kita tidak tahu rangkaian peristiwa apa yang menyebabkan masalah ini.&rdquo;
Krisis obligasi, menurut Dimon, dapat ditandai lonjakan imbal hasil dan menurunnya likuiditas pasar, yang biasanya memaksa bank sentral turun tangan sebagai pembeli terakhir. Ia mencontohkan gejolak pasar obligasi Inggris pada 2022 yang memaksa Bank of England melakukan intervensi.
Dalam wawancara tersebut, Dimon juga menyoroti risiko siklus kredit. Ia menilai kredit swasta senilai sekitar US$1,7 triliun belum menjadi ancaman sistemik. Namun, perlambatan serentak di berbagai sektor pinjaman berpotensi berdampak lebih berat dari perkiraan.
&ldquo;Kita sudah lama tidak mengalami resesi kredit, jadi ketika kita mengalaminya, itu akan lebih buruk dari yang orang kira,&rdquo; katanya. &ldquo;Mungkin akan mengerikan.&rdquo; Sementara itu, utang global mencapai rekor US$348 triliun pada akhir 2025 setelah bertambah hampir US$29 triliun dalam setahun, menurut laporan Institute of International Finance (IIF).
Kenaikan ini didorong terutama oleh belanja pemerintah yang menyumbang lebih dari US$10 triliun. Amerika Serikat, China, dan kawasan euro mencatat sekitar tiga perempat dari total lonjakan tersebut.
Laporan Global Debt Monitor menunjukkan pergeseran struktur utang global dari sektor swasta ke sektor publik akibat defisit fiskal yang persisten. Pasar obligasi menyerap penerbitan utang dalam jumlah besar sejak awal tahun.
Sebagai proporsi terhadap produk domestik bruto (PDB), rasio utang global turun tipis menjadi sekitar 308% pada 2025, terutama dipengaruhi negara maju. Sebaliknya, rasio utang negara berkembang terus meningkat dan menembus rekor di atas 235% PDB.
&ldquo;Perpaduan kuat antara ekspansi fiskal, kebijakan moneter akomodatif, dan penyederhanaan regulasi yang &lsquo;lebih ringan&rsquo; dapat mendorong akumulasi utang lebih lanjut sekaligus meningkatkan kekhawatiran tentang meningkatnya leverage dan overheating di beberapa bagian pasar,&rdquo; tulis IIF.
Dari sisi komposisi, utang pemerintah global mencapai sekitar US$106,7 triliun, naik dari US$96,3 triliun pada 2024. Utang korporasi non-keuangan tercatat US$100,6 triliun, sementara utang rumah tangga meningkat menjadi US$64,6 triliun.
Total utang di negara maju mencapai US$231,7 triliun, sedangkan negara berkembang menyentuh US$116,6 triliun, keduanya mencatat rekor baru. Porsi utang publik yang meningkat membuat neraca global semakin sensitif terhadap perubahan suku bunga dan kepercayaan investor.
Penerbitan obligasi pemerintah melonjak pada awal tahun seiring kebutuhan pembiayaan anggaran. Aktivitas penerbitan juga tetap kuat di sektor korporasi, termasuk obligasi investment grade di Amerika Serikat.
"Kondisi keuangan yang lebih mudah seharusnya mendukung upaya untuk memobilisasi modal yang sangat dibutuhkan untuk prioritas nasional, termasuk pembiayaan pertahanan," tulis IIF,&nbsp;seperti dikutip Reuters.
Laporan tersebut menilai kondisi pendanaan yang longgar dan minat risiko yang tinggi turut mendorong penerbitan obligasi berimbal hasil tinggi, pinjaman leveraged, hingga IPO. Ke depan, utang global diperkirakan tetap tinggi pada 2026 jika defisit fiskal tidak menyempit dan perusahaan terus mengandalkan pasar obligasi untuk pendanaan.
International Monetary Fund memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sekitar 3,3% pada 2026. Namun, laju ini dinilai belum cukup kuat untuk menurunkan rasio utang secara signifikan.
IIF mencatat negara berkembang menghadapi jatuh tempo utang lebih dari US$9 triliun pada 2026, sementara negara maju lebih dari US$20 triliun. Beban pembiayaan ulang ini menjadi risiko tambahan di tengah tingginya level utang global.(DH)
&nbsp;

Dimon ingatkan krisis obligasi saat utang global capai US$348 triliun, risiko pasar meningkat.

Utang global US$348 triliun, Jamie Dimon: Peringatkan krisis obligasi

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan Indonesia tidak membutuhkan bantuan dari International Monetary Fund (IMF) untuk menghadapi ketidakpastian global. Pernyataan itu disampaikan di Washington DC, Rabu (15/4/2026).
Purbaya menjelaskan IMF memang menyiapkan fasilitas pendanaan bagi negara terdampak gejolak global, termasuk akibat perang. Namun, menurutnya, kondisi fiskal Indonesia masih kuat karena didukung bantalan berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun.
"Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kami cukup baik dan kami masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun yang saya bilang sebelumnya," ujarnya, dikutip&nbsp;bisnis.com.
Ia juga menyebut IMF belum memiliki kebijakan khusus untuk meredam ketidakpastian global. Lembaga tersebut, lanjutnya, memperkirakan ketidakpastian masih tinggi dalam waktu ke depan seiring konflik global yang belum menunjukkan tanda mereda.
Dalam pertemuan itu, Purbaya dan delegasi Indonesia turut memaparkan arah kebijakan fiskal terbaru kepada IMF. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi sejak akhir 2025.(DH)
&nbsp;

Purbaya sebut fiskal kuat, RI tak perlu IMF, SAL Rp420 triliun jadi bantalan ekonomi nasional.

Purbaya tegaskan ke IMF, RI tak butuh pinjaman lembaga donor

WASHINGTON &mdash; Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan negara-negara agar tidak mengandalkan subsidi bahan bakar secara luas untuk meredam lonjakan harga energi akibat perang di Timur Tengah.
Dalam laporan Fiscal Monitor terbaru, IMF menilai konflik tersebut memperparah kondisi fiskal global yang sudah rapuh, di tengah tekanan suku bunga tinggi dan kenaikan harga energi.&nbsp;
Seperti dikutip Reuters, situasi ini mendorong banyak negara berkembang dan emerging markets untuk mencari dukungan kebijakan.
Kepala Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes, menyarankan pemerintah tidak menutup kenaikan harga energi melalui subsidi.
Sebaliknya, ia mendorong bantuan yang lebih tepat sasaran, seperti transfer tunai sementara, agar sinyal harga tetap berjalan dan konsumsi bisa menyesuaikan.
&ldquo;Kita tidak punya cukup minyak dan energi. Harga energi memang perlu lebih mahal agar penyesuaian terjadi dan konsumsi menurun,&rdquo; ujarnya kepada Reuters.
IMF juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global akibat lonjakan harga energi dan gangguan pasokan.&nbsp;
Lembaga itu memperingatkan ekonomi dunia bisa mendekati resesi jika konflik meluas dan harga minyak bertahan di atas US$100 per barel hingga 2027.
Menurut Valdes, menjaga sinyal harga tetap penting agar permintaan global dapat menyesuaikan. Jika negara menahan harga melalui subsidi, justru tekanan harga global bisa semakin tinggi.
Deputi Direktur Urusan Fiskal IMF, Era Dabla-Norris, menambahkan respons pemerintah sejauh ini lebih hati-hati dibanding saat krisis energi akibat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.
Banyak negara kini memilih pendekatan yang lebih disiplin karena ruang fiskal semakin terbatas dan menghadapi berbagai prioritas belanja.
IMF menilai dampak perang terhadap energi akan sangat bergantung pada kebijakan seperti pembatasan ekspor, kerusakan infrastruktur, serta kemampuan negara lain meningkatkan produksi minyak.
Dalam jangka menengah, IMF menekankan pentingnya konsolidasi fiskal.&nbsp;
Utang pemerintah global tercatat mencapai 93,9% dari PDB pada 2025 dan diperkirakan menembus 100% pada 2029.&nbsp;
Bahkan, dalam skenario terburuk, rasio utang bisa melonjak hingga 121% dalam tiga tahun ke depan.
Selain itu, beban bunga utang meningkat tajam hingga mendekati 3% dari PDB pada 2025, dari sekitar 2% empat tahun sebelumnya.
IMF juga mengingatkan risiko baru, termasuk perubahan struktur pasar utang yang semakin melibatkan investor seperti hedge fund, penurunan tenor utang, serta tekanan tambahan dari biaya keamanan, transisi energi, dan perubahan iklim.
&ldquo;Bangun kembali bantalan fiskal segera setelah kondisi stabil,&rdquo; tegas Valdes.&nbsp;
Ia menambahkan, semakin lama langkah konsolidasi ditunda, semakin besar risiko penyesuaian yang tidak teratur di masa depan. (DK)

IMF sarankan bantuan tunai, bukan subsidi BBM, saat krisis energi global

IMF: Hindari subsidi BBM di tengah guncangan energi akibat perang

WASHINGTON &ndash; Para pejabat keuangan global berkumpul di Washington di tengah tekanan perang Timur Tengah, yang disebut menjadi guncangan besar ketiga bagi ekonomi dunia setelah pandemi COVID-19 dan invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 2022.Seperti dikutip Reuters, IMF dan World Bank pekan lalu menyatakan akan menurunkan proyeksi pertumbuhan global serta menaikkan perkiraan inflasi akibat konflik tersebut.Negara berkembang dan pasar negara berkembang diperkirakan menjadi yang paling terdampak, terutama karena lonjakan harga energi dan gangguan pasokan.Sebelum perang Iran pecah pada 28 Februari, kedua lembaga sempat optimistis terhadap pemulihan ekonomi global.Namun, konflik yang berlanjut kini diperkirakan akan memperlambat pemulihan pertumbuhan dan upaya menekan inflasi.World Bank kini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara berkembang sebesar 3,65% pada 2026, turun dari 4% sebelumnya, dan bisa merosot hingga 2,6% jika perang berkepanjangan.Inflasi diperkirakan mencapai 4,9% pada 2026 dan berpotensi melonjak hingga 6,7% dalam skenario terburuk.IMF juga memperingatkan sekitar tambahan 45 juta orang yang menghadapi kerawanan pangan akut jika konflik terus mengganggu distribusi pupuk.Kedua lembaga kini berupaya menyiapkan dukungan bagi negara rentan di tengah tingginya utang global dan keterbatasan anggaran.IMF memperkirakan kebutuhan bantuan darurat jangka pendek mencapai US$20&ndash;50 miliar, sementara World Bank menyebut dapat memobilisasi hingga US$25 miliar dalam waktu dekat, dan sampai US$70 miliar dalam enam bulan jika diperlukan.Para ekonom mengingatkan pemerintah agar menerapkan kebijakan yang terarah dan sementara untuk meredam dampak kenaikan harga, guna menghindari tekanan inflasi yang lebih besar.Di sisi lain, ketegangan geopolitik global, termasuk hubungan antara Amerika Serikat dan China, serta lemahnya koordinasi di forum G20, turut mempersulit respons bersama terhadap krisis ini. (DK)

IMF dan World Bank turunkan proyeksi, perang Iran-Amerika memicu inflasi dan krisis global.

IMF-World Bank turunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global

JAKARTA - Direktur Pelaksana International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, memperingatkan perang di Timur Tengah mendorong inflasi global lebih tinggi dan menekan pertumbuhan ekonomi dunia.
Konflik tersebut memicu gangguan terbesar dalam pasokan energi global setelah Iran membatasi jalur Selat Hormuz, yang menyalurkan sekitar 20% minyak dan gas dunia. IMF mencatat pasokan minyak global telah turun sekitar 13%.
&ldquo;Sebaliknya, semua jalan sekarang mengarah ke harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat,&rdquo; kata Georgieva, dikutip&nbsp;reuters.
IMF akan menurunkan proyeksi pertumbuhan global dan menaikkan outlook inflasi dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis 14 April. Sebelumnya, lembaga itu memperkirakan ekonomi global tumbuh 3,3% pada 2026 dan 3,2% pada 2027.
Georgieva menilai ketidakpastian global meningkat tajam akibat kombinasi konflik geopolitik, tekanan finansial, perubahan teknologi, dan risiko iklim.
&ldquo;Kita berada di dunia yang penuh dengan ketidakpastian,&rdquo; ujarnya. Dampak konflik paling besar dirasakan negara pengimpor energi yang memiliki ruang fiskal terbatas. Kenaikan harga energi berisiko memicu tekanan sosial di negara-negara tersebut.
IMF mencatat 85 persen negara anggotanya merupakan importir energi. Sejumlah negara bahkan telah mengajukan bantuan pembiayaan untuk meredam dampak lonjakan harga.
Gangguan pasokan energi juga menjalar ke rantai pasok lain, termasuk pupuk dan helium. Jika konflik berlanjut, risiko terhadap ketahanan pangan global akan meningkat.
&ldquo;Meskipun perang berhenti hari ini, akan ada dampak negatif yang berkepanjangan bagi seluruh dunia,&rdquo; kata Georgieva.
Harga minyak dunia ikut terdorong naik, dengan Brent mendekati US$110 per barel. Sementara itu, lembaga global seperti IMF, Bank Dunia, dan International Energy Agency mulai mengoordinasikan analisis dampak ekonomi dan energi dari konflik tersebut.
IMF menilai subsidi energi luas bukan solusi karena berpotensi memperburuk tekanan inflasi, dan mendorong pemerintah fokus pada kebijakan yang lebih tepat sasaran. (DH)

IMF nilai perang ganggu energi global dan dorong inflasi serta perlambatan ekonomi.

IMF tekan alarm ekonomi, inflasi naik dan pertumbuhan melambat

JAKARTA - International Monetary Fund memperingatkan bahwa tokenisasi dalam sistem keuangan berpotensi mempercepat krisis pasar lebih cepat dari kemampuan respons bank sentral. Peringatan ini disampaikan dalam laporan terbaru yang menilai tokenisasi bukan sekadar efisiensi, melainkan perubahan struktural dalam arsitektur keuangan.
Dikutip&nbsp;theblock, laporan yang disusun oleh Tobias Adrian menyoroti bahwa mekanisme yang selama ini dianggap tidak efisien justru berfungsi sebagai penyangga risiko. Sistem penyelesaian dua hari memberi ruang bagi bank sentral untuk menyiapkan likuiditas dan melakukan intervensi sebelum transaksi final.
Otomatisasi dalam bentuk margin call dan sistem berbasis algoritma dinilai mempersempit waktu respons. Infrastruktur bank sentral saat ini dirancang untuk siklus kerja harian, bukan sistem yang berjalan tanpa henti selama 24 jam. Laporan tersebut juga menyoroti stablecoin sebagai titik lemah struktural. Instrumen ini dinilai serupa dengan reksa dana pasar uang: stabil dalam kondisi normal, tetapi rentan terhadap penarikan besar saat kepercayaan turun.
"Stablecoin tanpa akses ke cadangan bank sentral memerlukan pengamanan tambahan di tingkat infrastruktur, termasuk penyangga likuiditas yang lebih tinggi dan margin yang konservatif, untuk mengimbangi risiko aset penyelesaian," tulis Adrian dalam laporan tersebut.
IMF juga mencatat bahwa pertumbuhan kredit berbasis token masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penilaian kredit akibat sifat pseudonim blockchain, sehingga pelaku pasar mengandalkan jaminan berlebih. Di sisi lain, peminjam cenderung memilih fleksibilitas negosiasi dibanding eksekusi otomatis kontrak pintar.
Adrian menolak prinsip &ldquo;kode adalah hukum&rdquo; dalam sistem yang berdampak sistemik. Ia menekankan perlunya mekanisme override dalam smart contract untuk kondisi darurat, serta kepastian hukum atas aset yang ditokenisasi.
"Ketika aset ada sebagai token di buku besar terdistribusi, muncul pertanyaan mengenai hukum yang berlaku, lokasi aset, dan keberlakuan klaim dalam kepailitan," tulis Adrian.
IMF memetakan tiga arah perkembangan tokenisasi, sistem terkoordinasi berbasis mata uang digital bank sentral, fragmentasi antarnegara, atau dominasi stablecoin swasta yang melemahkan peran negara.
Sebagai respons, IMF mengusulkan lima pilar kebijakan, termasuk penempatan sistem penyelesaian pada aset yang aman, regulasi yang setara, kepastian hukum, standar interoperabilitas, serta penyesuaian alat bank sentral untuk sistem yang berjalan terus-menerus.
Peringatan ini muncul saat pelaku pasar di Amerika Serikat mempercepat pengembangan aset tokenisasi. New York Stock Exchange menggandeng Securitize untuk platform sekuritas 24/7, sementara induknya Intercontinental Exchange berinvestasi di OKX. Nasdaq juga mengajukan izin untuk memperdagangkan saham tokenisasi, dan Depository Trust &amp; Clearing Corporation mulai menguji tokenisasi aset kustodian.
Sebelumnya, IMF juga mengingatkan bahwa stablecoin berbasis dolar dapat mempercepat substitusi mata uang di negara dengan sistem moneter lemah. Risiko ini dinilai lebih besar bagi negara berkembang jika adopsi stablecoin global meningkat.
Nilai aset dunia nyata berbasis token saat ini mencapai sekitar US$27,7 miliar, naik dari sekitar US$5,5 miliar pada awal 2025. Sementara itu, kapitalisasi pasar stablecoin mendekati US$300 miliar.(DH)

Tokenisasi hapus jeda sistem, IMF minta penyelesaian tetap bertumpu pada bank sentral.

IMF: Tokenisasi percepat krisis, bank sentral akan sulit respons

JAKARTA &ndash; Dana Moneter Internasional (IMF) secara resmi mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk segera mengambil langkah konsolidasi guna memangkas defisit fiskalnya yang terus membengkak.
Seperti dilaporkan&nbsp;reuters.com&nbsp;(25/02/2026), seruan ini disampaikan sebagai jalan keluar terbaik untuk menekan defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan AS yang kini dinilai sudah terlampau besar.
Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva usai memimpin tinjauan tahunan terhadap kebijakan ekonomi AS. Georgieva menegaskan kesimpulannya secara lugas bahwa defisit transaksi berjalan AS saat ini sudah terlalu besar, sebuah realitas yang menurutnya juga telah disadari secara penuh oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.
Sebagai respons atas ketidakseimbangan neraca pembayaran ini, pemerintah AS sebelumnya telah mengaktifkan Pasal 122 dari Undang-Undang Perdagangan 1974 untuk memberlakukan tarif pengganti.
Manuver kebijakan perdagangan ini terpaksa diambil setelah Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif darurat berskala luas yang digagas Trump karena dinilai ilegal.
Namun, Direktur IMF untuk Belahan Bumi Barat Nigel Chalk menawarkan rute penyelesaian yang berbeda. Menurutnya, alih-alih hanya mengandalkan instrumen tarif, cara paling efektif untuk menurunkan defisit transaksi berjalan yang diproyeksikan IMF akan berada di kisaran 3,5% hingga 4,0% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam waktu dekat adalah dengan memangkas defisit fiskal AS itu sendiri.
Dalam laporan tinjauan "Pasal IV" perdananya terhadap kebijakan era Trump ini, IMF mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi AS untuk tahun 2026 akan tetap tangguh di level 2,4%, sejalan dengan perkiraan bulan Januari lalu.
Meski demikian, tingginya ketidakpastian seputar jalur pertumbuhan membuat tingkat inflasi AS diproyeksikan baru akan kembali ke target 2% yang dipatok oleh bank sentral Federal Reserve pada awal tahun 2027 mendatang.
Lebih jauh lagi, lembaga keuangan global tersebut memproyeksikan bahwa defisit fiskal AS akan tetap tertahan di angka 7% hingga 8% dari PDB dalam beberapa tahun ke depan. Angka ini memprihatinkan karena nilainya lebih dari dua kali lipat dari target yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent.
Jika tren ini berlanjut, rasio utang pemerintah umum yang dikonsolidasikan diperkirakan akan menembus level 140% dari PDB pada tahun 2031. Meskipun IMF mengakui bahwa risiko tekanan gagal bayar (sovereign stress) di AS saat ini masih tergolong rendah, mereka memberikan catatan peringatan yang tegas.
Tren kenaikan rasio utang publik terhadap PDB serta meningkatnya porsi utang jangka pendek dinilai merepresentasikan risiko stabilitas yang terus membesar, tidak hanya bagi perekonomian domestik Amerika Serikat, tetapi juga bagi pasar keuangan global secara keseluruhan. (SF)

IMF peringatkan besarnya defisit transaksi berjalan dan utang AS ancam stabilitas global. 

IMF desak AS segera pangkas defisit fiskal yang membengkak

JAKARTA &ndash; Peta kekuatan ekonomi global tengah mengalami pergeseran seismik yang kini diakui secara terbuka oleh tokoh teknologi dunia.
CEO Tesla Elon Musk merespons data terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) untuk tahun 2026 yang menempatkan India jauh melampaui Amerika Serikat sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi global.
Menanggapi realitas geopolitik baru tersebut, Musk menulis pernyataan singkat namun tegas: &ldquo;Keseimbangan kekuasaan sedang berubah&rdquo; (The balance of power is changing).
Dikutip dari Times of India (31/1/2026), data IMF memaparkan gambaran jelas mengenai memudarnya dominasi ekonomi Barat. India diproyeksikan menyumbang 17 persen dari total ekspansi Produk Domestik Bruto (PDB) riil global pada 2026&mdash;hampir dua kali lipat kontribusi Amerika Serikat yang hanya mencapai 9,9 persen.
Sementara itu, China tetap kokoh di puncak dengan kontribusi 26,6 persen. Dengan demikian, dua raksasa Asia tersebut mengendalikan 43,6 persen&mdash;hampir separuh&mdash;dari seluruh pertumbuhan ekonomi dunia. Sebaliknya, negara-negara maju secara kolektif diproyeksikan hanya tumbuh sebesar 1,8 persen.
Bagi Musk, data ini bukan sekadar statistik, melainkan validasi atas pergeseran strategi bisnisnya yang semakin menjauh dari pasar tradisional Barat. Ia telah memantau perkembangan India secara agresif, termasuk menggelar dua pertemuan dengan Perdana Menteri Narendra Modi serta melakukan survei lokasi pabrik dalam beberapa bulan terakhir.
Musk disebut berambisi menerapkan kembali &ldquo;Shanghai playbook&rdquo;&mdash;strategi ekspansi Tesla yang sukses di China&mdash;ke pasar India yang berpenduduk sekitar 1,4 miliar jiwa. Langkah ini menjadi krusial di tengah tekanan yang dihadapi Tesla: momentum yang mendingin di China, kerumitan regulasi di Eropa, serta perlambatan permintaan di pasar Barat.
Laporan IMF juga menyoroti kualitas pertumbuhan India yang dinilai lebih solid dibanding periode sebelumnya. Proyeksi pertumbuhan 6,3 persen&mdash;yang direvisi naik&mdash;ditopang oleh lonjakan belanja infrastruktur sepanjang 2025 serta percepatan output manufaktur.
Fondasi ekonomi India kini bertumpu pada permintaan domestik yang kuat di tengah tekanan inflasi, tidak lagi semata bergantung pada ekspor.
Sebaliknya, data tersebut menelanjangi stagnasi ekonomi Eropa. Jerman, ekonomi terbesar di kawasan tersebut, diproyeksikan hanya menyumbang 0,9 persen terhadap pertumbuhan global, sementara total kontribusi zona euro diperkirakan hanya 2 persen.
Daftar sepuluh besar kontributor pertumbuhan ekonomi dunia kini didominasi negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia (3,8 persen), Turki (2,2 persen), Vietnam (1,6 persen), dan Nigeria (1,5 persen).
Fenomena ini memperkuat pandangan para ekonom bahwa meskipun Wall Street dan Silicon Valley masih memimpin inovasi teknologi, mesin penggerak ekonomi riil dunia telah bergeser secara struktural dan berkelanjutan ke luar kawasan Barat. (SF)

IMF: India sumbang 17% pertumbuhan global 2026, jauh di atas AS yang hanya 9,9%. 

India salip AS di 2026, Musk: Keseimbangan kekuasaan sedang berubah

JAKARTA -&nbsp; Dana Moneter Internasional (IMF) tengah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya aksi jual cepat terhadap aset-aset berdenominasi dolar AS.
&ldquo;Di IMF, salah satu &lsquo;otot&rsquo; yang sedang kami bangun adalah kemampuan untuk secara hipotetis memaparkan skenario peristiwa yang tak terbayangkan, lalu mencari tahu apa yang harus dilakukan,&rdquo; kata Kristalina Georgieva,&nbsp;Direktur Pelaksana IMF, pada Senin. (26/1) dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Bruegel, lembaga pemikir yang berbasis di Brussel.
Dana Moneter Internasional (IMF) tengah menyiapkan skenario untuk menghadapi kemungkinan gelombang penjualan aset bernilai dolar AS.&nbsp;
Dikutip euractiv.com, Georgieva menyebut IMF menelaah &ldquo;berbagai jenis skenario&rdquo;, termasuk kemungkinan investor beralih dari dolar, seiring ketidakpastian akibat kebijakan tarif Donald Trump dan serangannya terhadap independensi Federal Reserve. Sejak Januari 2025, dolar AS turun lebih dari 9% terhadap sekeranjang mata uang utama, dan hampir 12% terhadap euro, sementara harga emas mencapai rekor US$5.100 per troy ounce.
Tren ini terjadi di tengah upaya global untuk mendiversifikasi cadangan devisa, dengan dolar kini hanya mewakili sekitar 57% dari cadangan resmi global, turun dari 72% pada 2001. Blok BRICS, termasuk China dan Rusia, telah mendorong &lsquo;de-dolarisasi&rsquo; sistem pembayaran mereka.
Georgieva mendorong Uni Eropa untuk menerbitkan lebih banyak utang bersama sebagai alternatif aman bagi investor, menyatakan, &ldquo;menciptakan apa yang ada permintaannya: penawaran kertas Eropa yang lebih besar yang dapat dibeli, dimiliki, dan dinikmati orang.&rdquo; Namun, ia mengakui bahwa isu ini sulit diimplementasikan karena penolakan beberapa negara, termasuk Jerman dan Belanda.
Meski begitu, Georgieva menekankan bahwa dominasi dolar tetap kuat. &ldquo;Jika Anda melihat dolar, ia tetap menjadi mata uang dominan karena satu alasan dan hanya satu alasan: utang dan likuiditas pasar modal di AS [dan] ukuran ekonominya. Jadi selama faktor ini tetap jelas, sulit untuk mengharapkan perubahan dramatis terjadi.&rdquo;(DH)

IMF siapkan skenario krisis dolar AS, dorong UE utang bersama sebagai alternatif aman investor.

Bos IMF Kristalina Georgieva bersiap hadapi global run dolar Amerika

JAKARTA &ndash; Pemerintah Pakistan akhirnya menjual melepas 75% saham mayoritas maskapai penerbangan negara, Pakistan International Airlines (PIA), senilai US$482 juta kepada konsorsium swasta dalam lelang yang disiarkan secara nasional.
Langkah ini mengakhiri proses privatisasi yang berlarut lebih dari satu dekade dan menjadi bagian penting dari komitmen reformasi struktural Islamabad di bawah program pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF).
Al Jazeera melaporkan konsorsium pemenang dipimpin oleh Arif Habib Limited (AHL), dengan anggota antara lain AKD Group Holdings, Fatima Fertilizer, jaringan pendidikan swasta City Schools, serta pengembang properti Lake City Holdings. Setelah lelang dimenangkan, Fauji Fertilizer Company Limited (FFC), perusahaan publik yang dikendalikan yayasan militer Pakistan, juga bergabung dalam konsorsium tersebut.
Masuknya entitas yang terkait militer memicu perdebatan politik domestik. Sejumlah pengamat menilai keterlibatan militer berpotensi memperluas pengaruhnya di sektor ekonomi sipil. Namun, analis lain menilai kehadiran tersebut justru memberi jaminan stabilitas dan kepastian kebijakan bagi investor swasta di tengah sejarah intervensi negara terhadap PIA.
Berbeda dari privatisasi pada umumnya, sperti dikutip Reuters, struktur transaksi ini dirancang bukan sekadar penjualan aset, melainkan upaya penyelamatan maskapai yang telah lama merugi. Dari total nilai US$482 juta, pemerintah Pakistan hanya menerima sekitar US$36 juta dalam bentuk dana tunai. Sisanya, sekitar US$446 juta atau 92,5%, diwajibkan untuk diinvestasikan kembali langsung ke dalam PIA guna memulihkan operasional dan memperbarui armada.
Skema tersebut menuai kritik keras dari oposisi, terutama partai Tehreek-e-Insaf (PTI), yang menuding pemerintah menjual aset strategis negara dengan harga terlalu murah.
Namun, Penasihat Privatisasi Pemerintah Pakistan Muhammad Ali, seperti dikutip Financial Times, menepis tudingan tersebut dengan menegaskan pemerintah masih mempertahankan 25% saham PIA senilai sekitar US$160 juta. Selain itu, beban utang jangka panjang PIA sebesar US$2,3 miliar telah dipindahkan ke entitas terpisah sebelum transaksi dilakukan.
PIA sendiri memiliki sejarah panjang sebagai maskapai nasional Pakistan sejak didirikan pada 1955. Pada dekade 1960&ndash;1970-an, PIA sempat menjadi salah satu maskapai paling disegani di Asia dan Timur Tengah. Namun, dalam dua dekade terakhir, maskapai ini terus mencatatkan kerugian akibat tata kelola yang buruk, intervensi politik, kelebihan pegawai, armada yang menua, serta meningkatnya persaingan dari maskapai swasta domestik dan regional.
Financial Times mencatat, tekanan untuk memprivatisasi PIA kembali menguat setelah maskapai tersebut menjadi beban fiskal kronis bagi negara, dengan suntikan dana pemerintah yang berulang kali gagal memperbaiki kinerja. Reformasi PIA menjadi&nbsp;salah satu syarat penting dalam kesepakatan pinjaman IMF&nbsp;senilai US$7 miliar yang tengah dijalankan Pakistan.
Meski kondisi keuangan PIA terpuruk, dengan hanya 18 dari 33 pesawat yang beroperasi dan pangsa pasar domestik menyusut drastis, maskapai ini masih memiliki aset strategis berupa hak pendaratan (landing slots) di 78 destinasi internasional. Reuters melaporkan, akses ke pasar Eropa dan Inggris kembali terbuka setelah larangan terbang dicabut pada akhir tahun lalu.
Konsorsium pemenang menargetkan peluncuran ulang (relaunch) PIA&nbsp;pada April tahun depan, dengan kewajiban melunasi dua pertiga nilai transaksi dalam tiga bulan ke depan. Pemerintah berharap suntikan modal dan manajemen baru dapat menghentikan kerugian kronis maskapai yang selama bertahun-tahun membebani keuangan negara. (SF)

Konsorsium swasta, termasuk entitas militer, beli US$482 juta maskapai negara PIA yang merugi.

Pakistan jual maskapai negara PIA yang merugi, peran militer disorot

BEIJING - Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak China mengambil langkah reformasi besar untuk mendorong konsumsi domestik dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada ekspor.
Dikutip reuters.com (10/12), tekanan terhadap Beijing meningkat seiring kekhawatiran bahwa strategi pertumbuhan berbasis ekspor tidak lagi berkelanjutan bagi ekonomi bernilai US$19 triliun tersebut.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menegaskan bahwa China terlalu besar untuk menghasilkan banyak pertumbuhan dari ekspor, dan memperingatkan bahwa ketergantungan berlebih terhadap ekspor dapat memicu ketegangan perdagangan global.
Ia menilai Beijing perlu menjalankan paket kebijakan makro yang komprehensif, termasuk stimulus fiskal tambahan, pelonggaran moneter lebih agresif, serta penanganan utang pemerintah daerah dan krisis properti.
IMF menilai reformasi belanja sosial dan perombakan sistem Hukou dapat mengerek konsumsi hingga 3% PDB, sementara penyelesaian krisis properti membutuhkan biaya sekitar 5% PDB.
Georgieva kembali mendorong agar &ldquo;zombie firms&rdquo; di sektor properti dikeluarkan dari pasar untuk memulihkan kepercayaan dan permintaan domestik.
Di tengah memanasnya tensi dagang global, IMF memperingatkan China agar tidak memicu pembatasan impor dari negara mitra. Meski menghadapi tarif baru dari AS di bawah Presiden Donald Trump, China tetap mencatat surplus perdagangan lebih dari US$100 miliar per bulan sebanyak enam kali pada 2025 dan menembus rekor US$1 triliun secara tahunan.
IMF juga menaikkan proyeksi pertumbuhan China untuk 2025 menjadi 5% berkat kuatnya ekspor, tetapi menilai ketergantungan pada dukungan negara dan kebijakan industri kini menghambat produktivitas hingga 1,2%. Georgieva mendorong pengurangan belanja negara dan memberi ruang lebih besar bagi sektor swasta dalam pengembangan teknologi baru.
Dalam konteks sosial, IMF meminta Beijing mengubah pola ekonomi yang membuat rumah tangga terus menabung berlebih. Georgieva menekankan pentingnya peran anak muda untuk mendorong pergeseran budaya konsumsi, dengan mengatakan bahwa merupakan tindakan patriotik untuk membelanjakan uang dan memimpin konsumsi domestik China. (DH)

IMF: China terlalu besar untuk hanya andalkan ekspor, bepotensi picu ketegangan global