JAKARTA &ndash; &nbsp;Deregulasi peraturan untuk menunjang investasi tidak dapat dikendalikan sehingga dimanfaatkan sekelompok orang untuk kepentingan sendiri. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin usai melakukan inspeksi mendadak ke Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, kemarin.
Sjafrie Samsoedin menyampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membatalkan perijinan yang diterbitkan pemerintah daerah terkait ijin ekspor pasir kuarsa.
&ldquo;Dari segi regulasi Kementerian ESDM langsung mengambil tindakan cepat menganulir perijinan pemerintah daerah terhadap perijinan pasir kuarsa yang didalamnya ternyata ada pasir timah yang merupakan sumber daya alam (SDA) yang tidak mendapatkan ijin untuk dieksplorasi,&rdquo; katanya.
Menurut Menhan, terdapat sekelompok orang yang bersiasat dengan mengambil kesempatan di tengah kesempitan terhadap kekayaan komoditi SDA di Indonesia.
&ldquo;Dan, ini kami satuan tugas penertiban kawasan hutan, baik itu sawit dan pertambangan akan terus melakukan tindakan penertiban dan pengamanan dan kalaupun itu ternyata melanggar hukum maka akan kita teruskan di dalam upaya penegakan hukum,&rdquo; katanya.
Dia menyampaikan bahwa penertiban dan penindakan atas kawasan hutan, sawit dan pertambangan yang merugikan negara merupakan wujud kehadiran pemerintah.
Di Morawali, beberapa latihan simulasi intercept terhadap pesawat-pesawat yang memiliki indikasi terhadap kegiatan illegal dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas, di bandara tersebut,&rdquo; katanya.
Menurut Sjafrie, di tengah upaya pemerintah menegakkan regulasi masih terdapat celah yang mengancam kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional. Pemerintah, katanya, akan melakukan evaluasi guna menertibkan dan mengamankan regulasi yang telah diterbitkan.
&ldquo;Ini adalah suatu anomali, kita mengeluarkan peraturan tapi tidak bisa mengkoordinasikan, kita tidak bisa mengkomunikasikan dan tidak bisa mengendalikan peraturan yang keluarkan sehingga ini menyebabkan manfaat yang diambil orang lain untuk kepentingan kelompoknya,&rdquo; ujarnya. (LK)

Penindakan kawasan hutan, sawit dan pertambangan merupakan wujud kehadiran negara.