JAKARTA - Member of Advisory Council Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Amany Lubis, menegaskan bahwa integrasi keuangan sosial Islam di tingkat regional penting dalam memperkuat keterlibatan dan kesejahteraan komunitas halal di kawasan Asia Tenggara.Hal tersebut disampaikan Amany dalam seminar kolaborasi Menara Syariah dan International Islamic University Malaysia (IIUM) bertema Bilateral and Regional Islamic Social Finance Integration for Halal Community Engagement, yang didukung IAEI dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di Menara Syariah PIK 2, Banten, Selasa (16/12).Menurut Amany, Indonesia dan Malaysia memiliki banyak praktik terbaik yang dapat saling dipelajari, terutama dalam pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah.Namun, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan potensi tersebut secara lebih kuat di tingkat regional.&ldquo;Indonesia dan Malaysia memiliki pengalaman berharga dalam keuangan sosial Islam. Tantangannya adalah memahami potensi dan hambatan, lalu membangun integrasi regional yang lebih solid,&rdquo; ujarnya.Ia menilai perkembangan ekonomi halal global menunjukkan tren yang sangat menjanjikan.Keuangan sosial Islam tidak hanya berperan sebagai mekanisme redistribusi, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama di tengah tekanan geopolitik dan meningkatnya persoalan sosial global.Amany juga menekankan peran strategis perguruan tinggi sebagai agen perubahan. Menurutnya, institusi pendidikan tinggi harus lebih aktif mengintegrasikan keuangan sosial Islam dalam kurikulum, riset, serta kolaborasi dengan industri halal guna mencetak lulusan yang inovatif, berdaya saing, dan berkontribusi pada stabilitas sosial.Selain itu, ia menyoroti pentingnya kepemimpinan dan partisipasi masyarakat, termasuk kontribusi perempuan dalam menjaga ketahanan ekonomi.Pengalaman Indonesia selama pandemi COVID-19 menunjukkan peran signifikan perempuan dalam penguatan UMKM dan pengembangan e-commerce di berbagai daerah.Lebih lanjut, Amany menegaskan perlunya harmonisasi standar halal lintas negara, penguatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ekosistem halal regional.
Tantangan literasi, regulasi, dan adopsi teknologi dinilai harus dijawab melalui inovasi bersama.Ia juga mengingatkan bahwa pengembangan keuangan sosial Islam tidak boleh melepaskan nilai-nilai syariah dan pendidikan yang autentik.
&ldquo;Inovasi tidak boleh memisahkan nilai. Pendidikan syariah yang kuat adalah fondasi agar keuangan sosial Islam benar-benar membawa maslahat bagi seluruh umat manusia,&rdquo; tegasnya.Dalam kesempatan yang sama, Datin, Profesor di Institute of Islamic Banking and Finance (IIiBF), International Islamic University Malaysia (IIUM), mendorong keterlibatan lebih luas negara-negara ASEAN seperti Singapura, Filipina, Brunei, dan Thailand.Ia menilai keuangan sosial Islam, melalui wakaf, zakat, dan sedekah, menjadi platform bersama yang inklusif karena memiliki nilai universal dan dapat dimanfaatkan oleh Muslim maupun non-Muslim.Menurutnya, meski terdapat perbedaan praktik dan standar dalam keuangan Islam antarnegara, keuangan sosial Islam justru menjadi titik temu yang menyatukan kawasan.Ia menekankan bahwa pendidikan sejati berbasis nilai syariah harus menjadi landasan utama, melampaui kepentingan politik dan struktural. (DK)

Kerja sama regional keuangan sosial Islam dinilai menjadi kunci penguatan komunitas halal. 

Potensi ekonomi halal besar, perlu harmonisasi standar lintas batas? 

JAKARTA - Head of Sharia Economics and Finance Human Resource Development Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Euis Amalia, menegaskan pentingnya kerja sama regional di kawasan ASEAN untuk memperkuat ekosistem industri halal yang terintegrasi dengan keuangan sosial syariah.Dalam sebuah seminar kolaburasi antara Menara Syariah &amp; International Islamic University Malaysia dengan tema Bilateral and Regional Islamic Social Finance Integration For Halal Community Engagement, yang di support juga oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) &amp; Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Menara Syariah, PIK2, Banten, Selasa (16/12).Euis menyampaikan bahwa ekonomi halal global tengah mengalami pertumbuhan pesat. Nilainya diperkirakan mencapai US$2,99&ndash;3,30 triliun pada 2025 dan berpotensi meningkat hingga US$5,2&ndash;9,45 triliun pada 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan 9&ndash;12,8%.Namun, potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi lintas negara. Dalam peta global keuangan syariah, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi.Meski memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai masih tertinggal dalam integrasi industri halal, keuangan syariah, dan keuangan sosial Islam.
Euis menyoroti rendahnya realisasi penghimpunan zakat nasional. Dari potensi zakat sekitar Rp327 triliun, tingkat penghimpunan baru mencapai 15,3%.&nbsp;Wakaf produktif juga dinilai belum optimal, dengan pemanfaatan lahan wakaf kurang dari 10% dari total sekitar 41 ribu hektare. Kondisi ini dinilai menghambat peran keuangan sosial Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi dan industri halal.Ia menekankan perlunya redefinisi konsep halal. Menurut Euis, halal tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan legal dan sertifikasi, tetapi harus diintegrasikan dengan prinsip tauhid yang menekankan kualitas, etika, keberlanjutan, dan kesejahteraan holistik.Dengan pendekatan tersebut, halal dapat menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi, bukan sekadar label produk.Euis juga mengkritik regulasi halal nasional yang belum mengatur secara jelas keterkaitan antara produk halal dan pembiayaan berbasis syariah. (DK)&nbsp;

Kerja sama ASEAN perlu didorong untuk perkuat industri halal yang terintegrasi. 
