JAKARTA &ndash; Jumlah perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban jaminan bea masuk (customs bond) di Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi pada tahun fiskal 2025.
Data Bea Cukai AS yang diperoleh CNBC mencatat 27.479 kasus kekurangan jaminan dengan nilai hampir US$3,6 miliar. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah dan hampir dua kali lipat dibandingkan 2019, ketika tarif Section 301 mulai diberlakukan.
&ldquo;Customs bond merupakan alat utama yang digunakan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk melindungi penerimaan negara serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,&rdquo; ujar juru bicara U.S. Customs and Border Protection.
Customs bond dinyatakan tidak mencukupi ketika kewajiban bea dan pajak importir melampaui 100% kapasitas jaminan yang dimiliki.
Dikutip CNBC, lonjakan ini terjadi seiring kenaikan tajam penerimaan tarif. Pada Januari, penerimaan tarif AS mencapai US$30 miliar, sementara total tahun berjalan menyentuh US$124 miliar, melonjak 304% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
&ldquo;Secara keseluruhan, masuk akal jika jumlah kekurangan dana lebih dari dua kali lipat,&rdquo; kata Jennifer Diaz dari Diaz Trade Law.
Ia menjelaskan, banyak perusahaan berasumsi customs bond senilai US$50.000 sudah cukup untuk menutup kewajiban selama satu tahun. &ldquo;Namun, mereka mungkin tidak menggunakan perhitungan baku, dan tidak menyadari bahwa kewajiban pembayaran bea mereka jauh lebih besar,&rdquo; ujarnya.
Kenaikan tarif dari 10%&ndash;25% atau lebih membuat kebutuhan jaminan customs bond meningkat signifikan. Nilai jaminan kini berkisar dari batas minimum US$50.000 hingga mencapai US$450 juta bagi importir tertentu. Perusahaan penjamin melaporkan kenaikan nilai customs bond hingga 200%, bahkan 550% pada salah satu klien di industri otomotif.
Apabila jaminan tidak mencukupi, barang impor akan tertahan di pelabuhan hingga customs bond baru diterbitkan&mdash;proses yang dapat memakan waktu setidaknya 10 hari. Importir juga diwajibkan menyediakan jaminan tambahan (collateral).
&ldquo;Jika perusahaan tidak meningkatkan jaminan mereka, barang akan tertahan di pelabuhan,&rdquo; kata Vincent Moy dari Marsh Risk.
Sementara itu, Mahkamah Agung AS dijadwalkan mempertimbangkan legalitas tarif berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Jika tarif tersebut dibatalkan, importir berpotensi menerima pengembalian bea serta penyesuaian nilai obligasi dan jaminan. Namun, perusahaan penjamin memperkirakan pencairan dana akan memakan waktu karena proses verifikasi dan audit dokumen. (DH)

Tarif tinggi membuat customs bond tak mencukupi, impor US$3,6 miliar tertahan di pelabuhan

Kenaikan tarif Trump picu lonjakan biaya customs bond importir Amerika

JAKARTA - Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan larangan impor terhadap 12 kategori produk melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 47 Tahun 2025 yang mulai berlaku per 1 Januari 2026. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi sejumlah ekspor utama Thailand ke Indonesia, terutama komoditas gula dan beras.
Dikutip nationthailand.com, berdasarkan laporan Kantor Urusan Perdagangan di Jakarta yang dikutip Departemen Promosi Perdagangan Internasional Thailand (DITP), kebijakan tersebut bertujuan melindungi petani serta industri dalam negeri Indonesia. Dari seluruh produk yang dilarang, gula dinilai menjadi komoditas paling terdampak bagi eksportir Thailand.
Gula yang masuk dalam HS Code 1701, termasuk gula mentah dan jenis tertentu gula rafinasi, tercantum dalam daftar larangan impor. Padahal, Thailand merupakan salah satu pemasok utama gula mentah ke Indonesia. Sepanjang Januari&ndash;November 2025, nilai ekspor gula Thailand ke Indonesia mencapai US$725 juta.
Meski demikian, Indonesia masih membutuhkan impor gula akibat keterbatasan produksi domestik. Pemerintah Indonesia membuka peluang impor terbatas melalui mekanisme Persetujuan Impor (PI) berdasarkan Permendag No. 31 Tahun 2025, khususnya untuk kebutuhan pengolahan. Regulasi baru tidak mencabut ataupun merevisi aturan tersebut.
Selain gula, pembatasan juga berlaku untuk berbagai jenis beras dalam HS Code 1006, termasuk beras ketan, beras melati, dan basmati. Namun, izin impor beras tidak semata ditentukan oleh jenis, melainkan tujuan penggunaan dan status importir.
Dengan stok beras nasional sekitar 3,5 juta ton pada 2025, pemerintah Indonesia diperkirakan tetap membatasi impor beras untuk konsumsi langsung. Impor jenis ini hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara seperti Bulog, Sarinah, dan RNI dalam kondisi khusus terkait stabilitas pasar dan ketahanan pangan.
Sementara itu, impor beras untuk keperluan industri masih dimungkinkan bagi perusahaan berstatus Importer Producer (IP), dengan syarat memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan tidak diperjualbelikan langsung kepada konsumen. Skema ini tetap mengacu pada Permendag No. 31 Tahun 2025.
Di sektor pendingin udara dan refrigerasi, larangan impor ditujukan pada produk yang mengandung refrigeran terlarang seperti CFC dan HCFC. Namun, kebijakan ini dinilai minim dampak bagi Thailand karena bahan tersebut sudah dilarang diproduksi dan diperdagangkan di negara tersebut.
Produk lain yang masuk daftar larangan impor meliputi pakaian bekas, tas dan karung bekas, bahan berbahaya, sejumlah bahan baku farmasi dan pangan, peralatan medis berbahan merkuri, serta alat pertanian tradisional. Produk-produk ini umumnya bukan komoditas ekspor utama Thailand.
Secara keseluruhan, otoritas perdagangan Thailand menilai dampak kebijakan ini relatif terbatas bagi pelaku usaha, dengan gula menjadi komoditas yang paling perlu diantisipasi ke depan.(DH)

Mulai 2026 Indonesia larang impor 12 produk, ekspor gula Thailand terdampak.