JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah naik mendekati Rp10.000 triliun pada akhir Maret 2026. Meski bertambah hampir Rp300 triliun sejak awal tahun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), posisi utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026, meningkat dari Rp9.637,9 triliun pada akhir 2025.
Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 40,75%, masih di bawah ambang batas 60% yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. &ldquo;Masih aman, masih sekitar 40% lebih sedikit. Jadi aman,&rdquo; ujar Purbaya di Jakarta, Senin (11/5).
Purbaya menilai Indonesia masih lebih disiplin dibanding sejumlah negara di kawasan dalam mengelola rasio utang.
Ia mencontohkan Singapura, Malaysia, dan Thailand yang memiliki rasio utang lebih tinggi.
&ldquo;Singapura berapa? 180%. Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita,&rdquo; katanya.
Ia menegaskan kenaikan utang perlu dilihat dari kemampuan ekonomi negara, bukan hanya dari nilai nominal semata.
Menurutnya, negara dengan kapasitas ekonomi besar tetap mampu menjaga keberlanjutan fiskal meski memiliki utang tinggi.
&ldquo;Perusahaan yang kecil dan perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma Rp1 juta, dia utang Rp1 juta, sudah kesusahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang Rp1 juta, enggak apa-apa,&rdquo; ujar Purbaya.
Karena itu, pemerintah menggunakan rasio debt to GDP sebagai indikator utama dalam mengukur kesehatan fiskal nasional.
&ldquo;Makanya dibagi rasio debt to GDP, seperti itu kira-kira,&rdquo; kata dia.
Dari total utang pemerintah, sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22% berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang masih menjadi sumber pembiayaan utama APBN.
Mampukah 180% dari PDB?
Seorang analis setuju bahwa menilai utang sebuah negara jangan hanya nominalnya saja.
"Saya sangat sepakat itu, namun selain rasio terhadap PDB perlu juga dilihat parameter kedalaman pasar utang atau market depth negara tersebut."
Market depth itu maksudnya adalah mampukah pasar utang atau pembeli SBN (asuransi, dana pensiun, perbankan dsb) membeli atau menyerap utang pemerintah?
Singapura bisa berutang 180% dari PDB-nya karena pasar obligasinya sangat dalam, investor institusional besar, dana pensiun raksasa (CPF), bank-bank regional, semua siap serap surat utang pemerintah Singapura. Likuiditas tinggi, kepercayaan tinggi, instrumen beragam.
Jika katakanlah Indonesia akan utang seperti Singapura sebesar 180% dari PDB, maka pemerintah Indonesia akan berutang sekitar Rp43.200 triliun.
Pertanyaannya adalah mampukah pasar utang dalam negeri membeli utang dalam jumlah sebesar itu?
Menurut dia, rasio utang Indonesia di angka 40% PDB bukan 'sangat hati-hati', tapi udah&nbsp;mendekati batas realistis kemampuan serap pasarnya sendiri yang&nbsp;ditandai dengan tingginya kepemilikan asing di SBN (sempat di atas 30-40%) yang justru menambah kerentanan, bukan kekuatan. Sebab, investor asing dengan mudah jual SBN.
Pemerintah dan swasta ibaratnya berebut di kolam yang sama, kolam dana investasi domestik. "Kalau kolamnya dangkal (pasar utang belum dalam) dan pemerintah masuk dengan ember besar, maka utang yang tersisa untuk swasta makin sedikit."
Di sisi lain karena utang pemerintah punya keunggulan risk-free, yield yang lebih menarik dari deposito dan bisa dipegang perbankan sebagai aset likuid (HQLA), akibatnya perbankan lebih suka pegang SBN daripada beri kredit ke korporasi atau UMKM. "Ini namanya crowding out effect dan faktanya ini sudah terjadi."
Perbankan Indonesia adalah pemegang terbesar SBN domestik. Artinya, sebagian besar dana pihak ketiga yang seharusnya bisa jadi kredit produktif, justru malah 'parkir' di surat utang negara. Rasio loan-to-deposit&nbsp; perbankan Indonesia memang tidak rendah, tapi kredit yang mengalir ke sektor produktif riil, terutama manufaktur dan infrastruktur swasta, terbatas. (DH/MT)&nbsp;
Utang Singapura 180% PDB:
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td valign="top" width="160">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="255">
Angka
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="160">
&nbsp;PDB Singapura
</td>
<td valign="top" width="255">
&nbsp;~US$547 miliar / ~Rp8.900 triliun
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="160">
&nbsp;Utang 180% PDB
</td>
<td valign="top" width="255">
&nbsp;~US$985 miliar / ~Rp16.000 triliun
</td>
</tr>

</table>
&nbsp;Utang Indonesia Jika 180% PDB
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td valign="top" width="208">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="208">
Angka
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;PDB Indonesia
</td>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;~Rp24.000 triliun
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;Utang saat ini (40%)
</td>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;~Rp9.920 triliun
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="208">
[Jika] 180% seperti Singapura
</td>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;~Rp43.200 triliun
</td>
</tr>

</table>
&nbsp;

 Rasio utang RI dekati batas realistis kemampuan serap pasar yang ditandai porsi asing yang tinggi.

Utang jumbo negara masih aman, mampukah seperti Singapura 180% PDB? 

JAKARTA - Indonesia memastikan pasokan pupuk nasional tetap aman di tengah gangguan rantai pasok global akibat ketegangan di Timur Tengah. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut produksi pupuk nasional mencapai sekitar 14,5 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas pasokan.
"Produksi kami mencukupi karena total kebutuhan nasional akan pupuk urea sekitar 6,8 juta ton," kata Sudaryono di Jakarta, Rabu dikutip&nbsp;antaranews. Ia menegaskan, gangguan seperti blokade Selat Hormuz tidak berdampak signifikan karena produksi urea berbasis gas domestik mampu menopang kebutuhan petani tanpa ketergantungan besar pada impor bahan baku utama.
Untuk komponen lain seperti fosfat dan kalium, pemerintah melakukan diversifikasi sumber impor dari berbagai negara guna menjaga kelangsungan pasokan. Sudaryono juga mencatat tingginya penyerapan pupuk oleh petani sebagai indikasi meningkatnya aktivitas tanam nasional.
"Ini adalah sinyal positif. Mengapa? Artinya petani kita membeli pupuk, yang berarti mereka menanam lebih banyak," katanya. Meski terjadi keterlambatan distribusi dalam skala terbatas akibat tingginya permintaan, pemerintah memastikan ketersediaan pupuk tetap terjaga.
Pemantauan kebutuhan dilakukan secara berkala berdasarkan data tanam yang dihimpun penyuluh pertanian untuk menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan permintaan.
Seperti diberitakan&nbsp;IDNFinancials.com&nbsp;sebelumnya,&nbsp;Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan terdapat tiga negara&nbsp;yang mengajukan permintaan impor pupuk urea dari Indonesia di tengah terganggunya jalur distribusi akibat penutupan Selat Hormuz.&ldquo;Kita akan ekspor urea karena kita produsen, dan ada beberapa negara yang meminta. Ada tiga negara yang sudah meminta,&rdquo; ujar Amran saat meninjau Gudang Bulog Panaikang di Makassar, Minggu, mengutip dari&nbsp;Antara.Ia belum mengungkapkan negara tujuan karena proses negosiasi masih berlangsung, namun berharap kesepakatan tersebut memberikan nilai tambah optimal bagi Indonesia.&nbsp;Amran menambahkan pemerintah telah mengamankan pasokan pupuk sejak awal tahun melalui pembelian bahan baku guna memastikan ketersediaan tetap terjaga.&nbsp;Langkah ini dinilai sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketahanan sektor pertanian.(DH)

Pemerintah pastikan stok pupuk aman produksi cukup, aktivitas tanam naik meski rantai pasok tergangu