JAKARTA - Terkait wacana 'War Tiket Haji', Badan Pengelola Keuangan&nbsp; Haji (BPKH) berpendapat bahwa setiap kebijakan harus melalui kajian mendalam, berbasis data.
&ldquo;Dan yang terpenting, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,&rdquo; kata Indra Gunawan, Associate Professor Fakultas Ekononomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia yang juga menjadi Anggota Badan Pelaksana BPKH, Rabu (15/4).
Serta, lanjutnya, &nbsp;harus memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan sebagaimana nasihat para ulama dalam Ijtima Fatwa MUI dan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 34 Tahun 2014 dan UU No 14 Tahun 2025.
&rdquo;BPKH siap mendukung kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut," ujarnya.
Indra menjelaskan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut ada 5 hal yang perlu dipertimbangkan.
Pertama, seluruh kebijakan pengelolaan keuangan haji, termasuk mekanisme pembiayaan dan pelayanan jemaah, harus berlandaskan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, BPKH berkewajiban untuk mengelola dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, dalam konteks sistem haji Indonesia, harus memperhatikan azas keadilan dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No 14 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berasaskan, antara lain, keadilan, keberlanjutan, non-diskriminasi, dan keterjangkauan.
Wacana 'War Tiket Haji' ini sekalipun, jelas Indra, &nbsp;dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kebijakan dalam pengelolaan haji yang kompleks , namun harus diuji secara mendalam terhadap prinsip keadilan yang mendalam dengan legislator dan stakeholder. &ldquo;Dan tentunya sosialisasi yang baik kepada jemaah dan ummat Islam keseluruhan.&rdquo;
Ketiga, sebagai lembaga pengelola keuangan haji, BPKH berpegang teguh pada UU 34 tahun 2014 serta adanya nasihat Ijtima Fatwa MUI yang menekankan bahwa setiap kebijakan harus memenuhi kriteria kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan.
Prioritas utama tetap pada jemaah antrean lama yang telah menunggu bertahun-tahun. Setiap skema baru harus memastikan tidak ada diskriminasi dan tetap menjunjung tinggi prinsip istitha'ah (kemampuan finansial dan fisik) serta ketersediaan kuota yang terbatas .
Keempat, BPKH berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pengelolaan dana haji agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi jemaah, namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji saat ini juga menjadi momentum untuk memperkuat independensi BPKH dalam pengambilan keputusan investasi dan penempatan dana tanpa intervensi yang tidak semestinya .
Kelima, UU No 14 Tahun 2025 secara eksplisit mengatur dalam Pasal 116 bahwa Setiap Orang dilarang memperjualbelikan nomor porsi dan/atau kuota haji Indonesia.
Ketentuan ini diperkuat dengan sanksi pidana dalam Pasal 123 yang menetapkan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI bagi pelanggar.
&ldquo;Hal ini menunjukkan bahwa regulasi sudah mengantisipasi praktik-praktik yang dapat mengganggu keadilan dalam penyelenggaraan haji.&rdquo; (YS)

Indra Gunawan menegaskan kebijakan harus sesuai UU, menjunjung keadilan, tidak ganggu antrean.

BPKH: Wacana ‘War Tiket Haji’ harus dikaji mendalam 

JAKARTA - Indonesia berencana membuat&nbsp; Sovereign Halal Fund (SHAF) sebagai instrumen pembiayaan berbasis halal yang terintegrasi dan berkelanjutan, sebagai perluasan atas tabungan haji yang sudah dilakukan selama ini&nbsp;
Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Indra Gunawan, menjelaskan BPKH telah menjalankan fungsi tersebut dengan kinerja imbal hasil yang kompetitif di tingkat global.
Pernyataan tersebut disampaikan Indra dalam International Halal Symposium&nbsp;bertajuk&nbsp;&ldquo;HALAL INTEGRITY AND THE ETHICS OF LEADERSHIP ININDUSTRY 5.0" yang digelar di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten, Rabu (21/1).
Indra menyampaikan bahwa Sovereign Halal Fund (SHAF) akan berfungsi sebagai wadah penghimpunan dana non-APBN yang bersumber dari umat, seperti dana haji, zakat, infak, dan wakaf.
Dana-dana tersebut akan dikelola dan diorganisir ke dalam instrumen investasi yang lebih terstruktur sehingga mampu memberikan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, dana umat, termasuk dana haji yang terhimpun setiap tahun, memiliki potensi besar untuk dialokasikan ke sektor-sektor produktif yang tidak hanya menguntungkan umat, tetapi juga menghasilkan imbal hasil yang lebih optimal.
&ldquo;Dana haji saja, dengan total mencapai Rp180 triliun pada akhir 2025, telah mampu memberikan return yang stabil sekitar 7,5% dan berada di atas benchmark," ujar Indra.
Indra menambahkan, melalui Sovereign Halal Fund, dampak positif ini dapat diperluas ke berbagai sektor lain, seperti pendidikan, pemberdayaan perempuan, mikrofinansial, serta pembangunan infrastruktur berbasis syariah,&rdquo; ujar Indra.
Indra menjelaskan bahwa Sovereign Halal Fund (SHAF) idealnya dibentuk sebagai wadah untuk mengonsolidasikan dana umat dari berbagai sumber, seperti dana haji, zakat, infak, dan wakaf, yang selama ini masih terkelola secara terpisah di berbagai lembaga.
Melalui pengelolaan yang lebih terintegrasi dan terstruktur, dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek sosial yang memberikan dampak nyata dan langsung bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Indra juga menilai pergeseran gaya hidup global, termasuk di negara-negara Barat, menunjukkan penurunan minat terhadap industri nonproduktif seperti kasino. Fenomena ini disebut sebagai sinyal perubahan nilai menuju integritas, substansi, dan keberlanjutan, yang sejalan dengan prinsip halal.
&ldquo;Non-halal saja mulai bicara integritas. Halal seharusnya lebih jauh, bukan sekadar boleh atau tidak, tapi transparansi proses, sumber bahan, etika, dan keberlanjutan,&rdquo; ujarnya.
Ia menegaskan, konsep halal kini telah berevolusi dari pendekatan tradisional berbasis fatwa lokal menjadi standar global berbasis teknologi, termasuk digitalisasi, pelacakan rantai pasok, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi kandungan produk secara real time.
Dalam konteks keuangan, BPKH disebut telah berfungsi layaknya Sovereign Halal Fund, dengan imbal hasil sekitar 7,5% per tahun, lebih tinggi dibandingkan Tabung Haji Malaysia yang berada di kisaran 7%.
Investasi BPKH juga dinilai berisiko rendah dan memberikan dampak ganda, yakni keuntungan finansial dan manfaat sosial.
&ldquo;Selain return finansial, BPKH membiayai pembangunan madrasah, kampus, KUA, hingga fasilitas keumatan. Ini adalah model double impact investment,&rdquo; katanya.
Ia memperkirakan total dana kelolaan BPKH dapat mencapai Rp180 triliun pada 2026, dan berpotensi tumbuh hingga Rp300 triliun per tahun jika terintegrasi dengan ekosistem zakat dan wakaf nasional. (DK)

Anggota BPKH Indra Gunawan: Indonesia memiliki potensi besar, bisa bikin Soverign Halal Fund

Anggota BPKH Indra Gunawan: Indonesia bisa bikin Soverign Halal Fund

JAKARTA &ndash; PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) kembali membagikan saham ke salah satu direkturnya via Management and Employee Stock Option Program (MESOP).
Data PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dihimpun Senin (19/1), Indra Gunawan, Direktur TOWR telah menerima 35,60 juta saham biasa dengan harga Rp444 per saham pada pekan lalu (14/1). Bila dikalkulasikan, maka saham MESOP yang diterima itu senilai Rp15,80 miliar.
Usai transaksi, jumlah saham salah satu direktur TOWR ini menjadi 36,77 juta dari sebelumnya 1,16 juta saham.
Indra Gunawan diangkat sebagai Direktur TOWR dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2024. Sebelumnya, menjabat sebagai Direktur Protelindo sejak 2012. Sosoknya meraih sarjana Teknik Elektro di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya pada 1997, magister bidang ekonomi di Universitas Indonesia pada 2005, dan Doktor bidang Bisnis dan Manajemen dari Universitas Padjajaran pada 2013.
Selain itu, sosoknya mengajar di Program Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta.
Sebelumnya, dua direktur TOWR yakni, Anita Anwar dan Eko Santoso Hadiprodjo telah menerima masing-masing 27,50 juta saham MESOP senilai Rp12,21 miliar dan 35,60 juta lembar senilai Rp15,80 miliar. (LK)

TOWR membagikan saham MESOP kepada jajaran direkturnya.